RASAKAN SENSASI BERMAIN DI AGEN POKER DOMINO ONLINE UANG ASLI INDONESIA DENGAN MINIMAL DEPOSIT RP 10.000 & MINIMAL WITHDRAW RP 30.000 BONUS TURN OVER 0.5% BONUS REFFERAL 20% HANYA DI WWW.JAWADOMINO.NET

Selasa, 25 April 2017

Sering tonton film porno di warnet, remaja cabuli anak tetangga

Sering tonton film porno di warnet, remaja cabuli anak tetangga
Sering tonton film porno di warnet, remaja cabuli anak tetangga

Sering tonton film porno di warnet, remaja cabuli anak tetangga


AGEN KASINO

Lantaran sering menonton film porno di warung internet (warnet), seorang remaja di Desa Sukajadi, Perbaungan, Serdang Bedagai (Sergai), Sumut, mencabuli anak tetangganya. Remaja berinisial AS (15) itu kini harus berurusan dengan polisi.

Dia dijemput dari rumahnya setelah dilaporkan telah mencabuli BA (12), tetangganya.

"Laporan dibuat Suh, ayah korban," kata Kanit PPA Satreskrim Polres Sergai, Iptu Zulham, Selasa (25/4).

Setelah diperiksa, AS mengakui telah mencabuli BA. Dia mencabuli korban setelah menarik bocah perempuan itu ke dalam rumahnya.

Perbuatan itu dilakukan AS di rumahnya. Saat kejadian, orang tuanya tidak berada di sana dan rumah dalam keadaan kosong.

Kejadian itu akhirnya diketahui orang tua korban. Mereka pun laporan pengaduan ke Unit PPA Satreskrim Polres Sergai.

"Perbuatan cabul itu ternyata dilakukan pelaku karena terinspirasi adegan film porno yang sering dia tonton di warung internet," jelas Zulham.

Dia memaparkan, kasus ini akan diproses secepatnya, karena usia pelaku masih di bawah umur. "Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014," jelasnya.

Pemprov Jabar itung kerugian dampak gempa bumi di Tasikmalaya

Pemprov Jabar itung kerugian dampak gempa bumi di Tasikmalaya


AGEN KASINO

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar masih mengitung kerugian akibat gempa bumi di Kabupaten Tasikmalaya, Senin (24/4). Puluhan rumah warga di beberapa kecamatan rusak akibat gempa berkekuatan 5,4 skala ritcher tersebut.

"Sekarang bersama BPBD Tasikmalaya masih menghitung jumlah kerugian dan kerusakan, nantinya akan diajukan pada Pak Gubernur (Ahmad Heryawan)," kata Sekda Jabar Iwa Karniwa kepada wartawan, Selasa (25/4).

Hasil dari tinjauan ke lokasi bersama Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum dan Muspida setempat, beberapa rumah rusak parah diharuskan segera diperbaiki.

"Ini agar bisa mendapat bantuan dari pos dana tak terduga di APBD Jabar," terangnya.

BPBD Jabar saat ini melakukan pemantauan daerah terdampak selama 3x24 jam bersama BPBD Kabupaten/Kota yang merasakan dampak gempa bumi.

"Ada delapan kecamatan terdampak, menimpa 34 kepala keluarga dan 90 jiwa. Enam kepala keluarga dan 17 jiwa masih mengungsi," tuturnya.

Dia melanjutkan, mayoritas bangunan yang rusak karena berkonstruksi bukan beton bertulang. Adapun rumah panggung justru tahan dan kuat dari gempa.

"Yang rusak berat ini konstruksinya bukan beton bertulang jadi hancur, beda dengan rumah panggung khas Tasik," katanya.

Dia mendorong Bupati Tasikmalaya mulai menertibkan pengajuan pendirian bangunan berdasarkan standar bangunan tahan gempa. "Misalnya seperti mendirikan rumah panggung atau bahan konstruksinya sesuai," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Gempa bumi 5,4 SR mengguncang Tasikmalaya kemarin di mana getarannya terasa hingga ke Garut dan Bandung. Pusat gempa itu terletak pada koordinat 8.10 lintang selatan dan 117.86 bujur timur, tepatnya di Samudera Hindia pada jarak sekitar 58 kilometer arah Barat Daya Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Kepala daerah diminta perhatikan kesejahteraan keluarga miskin

Kepala daerah diminta perhatikan kesejahteraan keluarga miskin


AGEN KASINO

Datang ke Sidoarjo, Jawa Timur, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Jenderal (Purn) Wiranto membawa pesan khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk seluruh kepala daerah se-Indonesia, Selasa (25/4).

Para kepala daerah itu menghadiri puncak acara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 21 Tahun 2017, yang digelar di Alun-alun Sidoarjo, Selasa (25/4). Hadir juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Lantas apa pesan presiden yang dibawa Wiranto? Dalam sambutannya, Wiranto mengatakan bahwa setiap pemerintah daerah perlu mengembangkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengembangan insfrastruktur ekonomi dan peningkatan stabilitas politik dan keamanan di daerah.

"Khusus untuk kebijakan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, juga ada dua hal yang perlu kita tekankan atau pendekatan," kata mantan Menpangab di hadapan undangan.

Dua hal yang wajib ditekankan itu, lanjut dia, yang pertama adalah peningkatan pendapatan ekonomi keluarga miskin melalui pengembangan usaha produktif, dengan cara menyediakan bantuan modal usaha, penyediaan sarana dan prasarana produksi dan pengembangan pasar-pasar tradisional.

"Dan yang kedua pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin melalui bantuan dan subsidi. Sehingga bantuan subsidi tersebut, merupakan satu hal yang dapat meringankan pada sektor pendidikan, bantuan kesehatan bagi keluarga miskin," paparnya.

Selanjutnya Wiranto menyampaikan pesan khusus presiden kepada seluruh kepala daerah yang hadir di Sidorajo. Para kepala daerah itu di antaranya Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dan beberapa kepala daerah lainnnya.

Dalam kedudukan para gubernur sebagai kepala daerah, kata Wiranto, dan sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, pemerinta daerah provinsi memiliki peran penting dalam mengkooridinasikan seluruh proses pengelolaan pembangunan di daerah.

"Oleh karena itu, meneruskan pesan Bapak Presiden, para Gubernur diminta untuk melakukan koordinasi efektif terhadap pengelolaan pembangunan di daerah yang melibatkan bupati/wali kota. Hal ini dimaksudkan agar terwujud sinergi pengelolaan pembangunan sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan di daearah," katanya menyampaikan pesan Presiden Jokowi.

Dalam perspektif kebijakan desentralisasi, masih kata Wiranto, para kepala pemerintahan daerah melaksanakan sebagian urusan pemerintah sebagai wewenang daerah, yang diserahkan Presiden selaku kepala negara kepada pimpinan di daerah.

"Di dalam hal ini Presiden, selaku pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang Undang Dasar, akan memegang tanggung jawab akhir dari seluruh kinerja penyelenggaraan pemerintahan."

"Untuk itulah saudara-saudara sekalian, maka pemerintah pusat memberikan penghargaan-penghargaan kepada pimpinan daerah yang telah sukses melaksanakan kinerjanya sesuai arahan-arahan pemerintah pusat," tekannya.

Dia memberi ucapan selamat kepada daerah yang menerima penghargaan dari pemerintah pusat, diantaranya Makassar, Surabaya, Samarinda, Mojokerto, Gorontalo, Bandung, Depok, Banjar, Bontang dan Sukabumi.

"Dan selamat bagi yang tadi telah mendapatkan penghargaan dan apresiasi. Yang belum barangkali dan mudah-mudahan hanya merupakan penghargaan dan apresiasi yang tertunda. Dan tentu pada saat-saat tertentu akan mendapat giliran yang sama dengan yang sudah mendapatkannya," terangnya.

Untuk itu dalam proses penyelenggaraan negara, harus terbangun sinergi penyelenggaraan pemerintahan, atara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Sinergi daerah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota, melalui penyelenggaraan negara yang efektif, akan mendukung seluruh penyelenggaraan program-program nasional dan seluruh program-program yang ada di daerah."

Mantan Ketum DPP Partai Hanura ini menegaskan, Peringatan Hari Otonomi Daerah, harus menjadi momentum bersama untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan otonomi di daerah.

"Sejak dimulainya pelaksanaan otonomi daerah pada Tahun 2000, capaian kinerja pemerintahan daerah masih bervariasi antar-antar daerah. Ada yang sudah berkinerja tinggi, ada yang sedang dan ada pula yang masih rendah."

"Dan upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, harus dilaksakan kerja sama yang solid, melibatkan seluruh komponen di daerah, baik kelompok masyarakat maupun dunia usaha," sambungnya.

Jatim sabet 9 penghargaan kinerja terbaik dalam pemerintahan

Jatim sabet 9 penghargaan kinerja terbaik dalam pemerintahan


AGEN KASINO

Jawa Timur meraih penghargaan Prestasi Kinerja Tertinggi dari Presiden dengan memborong sembilan penghargaan. Tanda penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto pada acara Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah XXI Tahun 2017 yang bertemakan Dengan Semangat Otonomi Daerah Kita Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik Melalui E-Government di Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo, Senin (25/4).

Jatim dinilai berhasil menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015 oleh Pemerintah Pusat, dengan Pemprov. Jatim memperoleh penghargaan sebagai kategori provinsi berkinerja terbaik tertinggi nasional. Penghargaan diterima oleh Gubernur Jatim Soekarwo. Sedangkan untuk kategori Kabupaten Berkinerja Terbaik Tertinggi Nasional diterima oleh Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo. Kemudian untuk nominasi kabupaten berkinerja terbaik tertinggi nasional, Jatim memiliki satu wakil yaitu Kabupaten Malang.

Kota-kota di Jatim tidak kalah mengukirkan prestasi di antaranya meraih penghargaan kategori Kota Berkinerja Tertinggi Nasional diterima oleh Kota Surabaya, Kota Mojokerto, dan satu kota masuk nominasi Kota Berkinerja Tertinggi Nasional diterima oleh Kota Kediri.

Pada kesempatan memberikan sambutan, Gubernur Jatim menjelaskan, penghargaan yang diraih pemprov tidak terlepas dari kerja keras Bupati/Walikota se-Jawa Timur atas kerjasamanya dalam memajukan daerah dan memberdayakan masyarakat. Kerjasama tersebut sejalan dengan cita-cita otonomi daerah yakni kesejahteraan rakyat melalui berbagai inovasi pelayanan publik. “Prestasi kinerja ini membuktikan bahwa kerjasama sinergis disertai komitmen kuat akan membuahkan hasil yang nyata," ujarnya.

Sementara itu, Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menuturkan tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh kualitas pelayanan publik yang prima. Pemda memiliki peran strategis dalam mewujudkan cita-cita tersebut yakni dengan acara membuat pola kebijakan pembangunan daerah dan memfokuskan terhadap kesejahteraan keluarga miskin. Untuk itu, ia mengajak agar swasta dilibatkan dalam pembangunan daerah. Selain itu, Pemda harus mengefektifkan layanan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

Perkembangan teknologi sangat pesat, jelas Wiranto, dapat disalahgunakan, salah satunya dengan memberikan informasi yang menyesatkan atau HOAX serta mengganggu kebebasan orang lain. Untuk itu, pemerintah diharapkan mampu menjadikan atau menetralisir hal negatif menjadi hal positif. Salah satunya melalui e-government. Pemda harus mengembangkan pemanfaatan e-gov agar semua layanan kepada masyarakat bisa cepat dan tepat.

Sementara itu Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soemarsono menjelaskan penghargaan parasamya purnakarya nugraha diberikan bagi pemerintah daerah dan kabupaten/kota yang meraih kinerja terbaik nasional selama tiga tahun berturut-turut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/TK/2017 dan Keputusan Presiden Nomor 38/TK/2017 tentang penganugerahan, tanda kehormatan Parasamya Purna Karya Nugraha.

Penghargaan berupa trofi nantinya akan diserahkan oleh Presiden RI langsung kepada pemda atau kab/kota peraih penghargaan. Penghargaan parasamya purnakarya nugraha merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Presiden RI kepada pemda atau kabupaten/kota atas kinerja pemerintahan dan pembangunannya.

Panglima TNI pastikan Kepala Bakamla akan hadir di Sidang Tipikor

Panglima TNI pastikan Kepala Bakamla akan hadir di Sidang Tipikor


AGEN KASINO

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Arie Sudewo akan hadir dalam pemanggilan berikutnya sebagai saksi dugaan suap pengadaan monitoring satelit di Bakamla tahun anggaran 2016. Arie Sudewo diketahui sudah dua kali mangkir dari persidangan untuk terdakwa staf PT Merial Esa Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta.

Gatot memastikan anak buahnya itu akan hadir pada persidangan selanjutnya yang akan digelar pada Rabu (26/4) besok di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi.

"Datang kok nanti. Jadi saya yakinkan bahwa anggota TNI itu patuh hukum," kata Gatot usai mengikuti rapat di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (25/4).

Gatot mengatakan pada pemanggilan pertama dan kedua, Arie Sudewo tersebut tak hadir bukan karena menghindar. Namun, jenderal bintang tiga tersebut tengah memiliki tugas ke luar daerah sehingga tak berada di DKI Jakarta.

"Pada saat itu Pak Arie memang sedang tidak ada. Tapi nanti pada tanggal 26 (April) dia pasti datang," kata Gatot.

Sebelumnya dalam sidang, Ketua Majelis Hakim Franky Tumbuwun menyetujui penetapan untuk menghadirkan Arie Sudewo dalam persidangan.

"Ya nanti diusahakan, minta ke panitera," kata Franky saat memimpin sidang.

Dalam surat dakwaan Laksamana Madya Arie Sudewo disebut meminta jatah 7,5 persen dari pengadaan monitoring satelitte senilai Rp 400 miliar di Badan Keamanan Laut.

Jatah 7,5 persen adalah setengah dari fee 15 persen yang disepakati antara Fahmi Darmawansah dengan Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi.

Permintaan jatah tersebut terungkap melalui pembicaraan Arie Sudewo dengan Eko Susilo Hadi selaku Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla sekaligus Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Bakamla dan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bakamla tahun 2016.

"Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 bertempat di ruangan Kepala Bakamla dilakukan pertemuan antara Kepala Bakamla Arie Soedewo dan Eko Susilo Hadi membahas jatah 7,5 persen untuk Bakamla dari pengadaan monitoring satelitte yang telah dimenangkan PT Melati Technofo Indonesia," kata Jaksa Kiki Ahmad Yani saat membacakan dakwaan Hardy Stefanus di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (9/3).

Arie Soedewo diketahui telah dimintai keterangannya sebagai saksi atas kasus pengadaan monitoring satelit di Bakamla, Kamis (26/1). Pemeriksaan Arie sebagai saksi untuk Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla, Eko Susilo Hadi yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap Arie Sudewo selaku Kepala Bakamla di POM TNI pada kamis 26 Januari 2017," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Selasa (31/1).

Keterangan yang diambil dari Arie, kata Febri, perihal proses awal pengadaan alat monitoring satelit itu berlangsung. Mulai dari awal pembahasan sampai kontrak yang terjadi.

Menurut Febri, mengingat latar belakang Arie dari TNI, maka pemeriksaan dilakukan di Puspom TNI.

"POM TNI lakukan pemeriksaan sebagian saksi di KPK, KPK juga lakukan pemeriksaan saksi latar belakang TNI di POM," jelasnya.