RASAKAN SENSASI BERMAIN DI AGEN POKER DOMINO ONLINE UANG ASLI INDONESIA DENGAN MINIMAL DEPOSIT RP 10.000 & MINIMAL WITHDRAW RP 30.000 BONUS TURN OVER 0.5% BONUS REFFERAL 20% HANYA DI WWW.JAWADOMINO.NET

Jumat, 21 Juni 2019

Selandia Baru Luncurkan Program Pembelian Senjata Warga oleh Pemerintah

Selandia Baru Luncurkan Program Pembelian Senjata Warga oleh Pemerintah


AGEN CASINO ONLINE

Pemerintah Selandia Baru meluncurkan program amnesti senjata api, termasuk layanan pembelian kembali senjata warga, selama enam bulan ke depan, dalam upaya untuk membersihkan negara itu dari jenis senjata semi-otomatis yang digunakan dalam penembakan di dua masjid di Kota Christchurch 15 Maret lalu hingga menewaskan 51 orang.

"Amnesti ini memiliki satu tujuan, untuk menghapus senjata paling berbahaya dari peredaran, setelah hilangnya nyawa di masjid Al-Noor dan Linwood pada 15 Maret," ujar Menteri Ke polisian Stuart Nash dalam sebuah pernyataan di ibu kota Wellington, pada hari Kamis.

"Skema kompensasi yang menempatkan pemilik senjata api sebagai pengguna barang-barang terlarang saat ini bukan menjadi kesalahan mereka, namun karena adanya revisi keras pada undang-undang yang disetujui parlemen. Inilah tujuan amnesti sebenarnya," lanjut Nash seperti dikutip The Straits Times, Kamis (20/6).

Dalam beberapa hari setelah seorang pria bersenjata menembaki umat muslim di dua masjid di Kota Christchurch, yang merupakan penembakan terburuk dalam sejarah Selandia Baru, pemerintah setempat langsung melarang senjata semi-otomatis gaya militer dan senapan serbu.

Pemerintah Selandia Baru telah mengalokasikan Rp1,9 triliun untuk pelaksanaan seluruh program amnesti.

Ada ketidakpastian yang tinggi di sekitar penetapan biaya, karena kurangnya informasi tentang jumlah barang yang dilarang, jenis dan kondisinya," kata menteri keuangan Selandia Baru, Grant Robertson.

"Informasi yang lebih lengkap akan umumkan setelah pembelian kembali berlangsung, di mana volume dan kondisi senjata api lebih jelas. Jika kami perlu menambah dana, maka kami akan melakukannya," lanjut Robertson menjelaskan.

Pembelian kembali senjata api terlarang akan dibayar 95 persen dari harga dasarnya, jika masih dalam kondisi baru hampir baru.

Lalu, pembayaran 70 persen untuk senjata bekas, dan 25 persen untuk yang berada dalam kondisi buruk.

Adapun toko senjata yang berpartisipasi dalam program ini, akan mendapat kompensasi yang disesuaikan, di mana hal itu akan dibayarkan dalam sistem penagihan berjamin.

Saat ini, diperkirakan ada sekitar 14.300 unit senjata semi-otomatis gaya militer yang terdaftar di kepolisan Selandia Baru, di mana kini statusnya berubah menjadi benda terlarang.

Disebutkan pula ada lebih dari 1,1 juta unit senapan di tengah masyarakat Negeri Kiwi, yang sebagian besar bukan termasuk benda terlarang, kata pemerintah memperkirakan.

Sementara program amnesti telah diresmikan pada hari Kamis, namun Menteri Nash mengatakan bahwa kemungkinan senjata terkait akan mulai dikumpulkan pada Juli nanti.

"Ini akan menjadi agenda logistik besar, kami akan memantau dengan seksama di seluruh wilayah Selandia Baru," ujar Nash.

Akan ada empat opsi untuk pembelian kembali senjata api, yakni dalam bentuk acara besar di lokasi-lokasi komunitas terpusat, menyerahkan barang-barang di dealer senjata yang disetujui, penjemputan massal oleh polisi, dan pengiriman ke kantor polisi.

Ini Tanggapan Saudi Atas Laporan Penyidik PBB Soal Pembunuhan Jamal Khashoggi

Ini Tanggapan Saudi Atas Laporan Penyidik PBB Soal Pembunuhan Jamal Khashoggi


AGEN CASINO ONLINE

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menolak laporan penyidik PBB terkait pembunuhan kritikus dan pembelot Arab Saudi, Jamal Khashoggi, yang dirilis pada Rabu 19 Juni 2019.

Laporan PBB dipimpin oleh Pelapor Khusus Eksekusi Ekstrayudisial Kantor HAM PBB, Agnes Callamard, yang memulai investigasi sejak 29 Januari 2019, atau hampir empat bulan setelah Khashoggi dibunuh di Konsulat Saudi di Istanbul pada Oktober 2018.

Dalam laporan itu, Callamard mengumumkan bahwa Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) terlibat dan harus diselidiki atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

Laporan Callamard ikut merujuk pada rekaman dan pekerjaan forensik yang dilakukan oleh penyelidik Turki, informasi intelijen antar-negara yang dibagikan, serta perkembangan persidangan para tersangka di Arab Saudi.

"Ada bukti yang dapat dipercaya bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dan pejabat tinggi lainnya secara individual bertanggung jawab atas pembunuhan Jamal Khashoggi," kata Callamard.

Ia juga mengatakan pembunuhan Jamal Khashoggi "menjadi tanggung jawab Negara Kerajaan Arab Saudi," namun tidak menunjuk Negeri Petrodollar sebagai aktor utama.

Membantah laporan PBB, Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri Saudi, Adel al-Jubeir, mengatakan bahwa "semua itu tidak ada yang baru ... serta telah diterbitkan dan diedarkan di berbagai media," cuitnya di Twitter, seperti dikutip dari Gulfnews, Kamis (20/6).

Pejabat satu tingkat di bawah menteri luar negeri itu menambahkan bahwa laporan Callamard "berisi kontradiksi yang jelas dan tuduhan tidak berdasar yang menantang kredibilitasnya," lanjut Jubeir yang pernah menjabat sebagai Menlu Saudi pada 2015 hingga 2018.

Sementara itu, dalam sebuah pernyataan yang diberitakan oleh kantor berita Saudi SPA, Jubeir menilai laporan Callamard sebagai "tuduhan palsu yang dikonfirmasi berasal dari ide-ide dan posisi Callamard terhadap Kerajaan Saudi," dan mengatakan Riyadh akan mempertahankan haknnya untuk mengambil tindakan hukum sesuai kewenangannya.

Pejabat tinggi Arab Saudi itu juga menekankan bahwa laporan Callamard "hanya bersifat rekomendasi, bukan mengikat."

Insiden Drone AS Ditembak Jatuh, Iran-AS Di Ambang Perang?

Insiden Drone AS Ditembak Jatuh, Iran-AS Di Ambang Perang?


AGEN CASINO ONLINE

Panglima Garda Revolusi Iran Hussein Salami kemarin mengatakan langkah Teheren menembak jatuh pesawat nirawak (drone) Amerika Serikat di wilayah Iran adalah 'pesan jelas, kuat, dan akurat' kepada Washington.

Salami memperingatkan Iran akan merespons tegas pelanggaran dari pihak mana pun terhadap wilayah teritori mereka.

"Iran tidak ada maksud berperang dengan negara mana pun tapi kami siap untuk berperang," kata dia.

Komentar Salami itu disampaikan setelah mengklaim menembak jatuh pesawat nirawak (drone) Amerika Serikat Rq-4 yang terbang di Provinsi Hornuzgun.

Dikutip dari laman Russia Today, Kamis (20/6), Angkatan Udara Garda Revolusi Iran dalam pernyataannya kemarin mengatakan mereka telah menembak jatuh 'drone mata-mata AS' yang melanggar wilayah udara Iran.

Kantor berita pemerintah IRNA menyebut drone itu diidentifikasi sebagai RQ-4 Global Hawk yang sedang terbang di langit Kuh Mubarak di Provinsi Hormuzgan.

RQ-4 adalah pesawat nirawak berkemampuan terbang cukup tinggi dan menjalankan misi pengintaian.

Setelah kabar drone mereka ditembak jatuh, Angkatan Laut AS kemudian mengerahkan aset mereka ke Selat Hormuz, tempat puing-puing drone itu berserakan.

Militer AS tidak segera menyebut di mana lokasi puing-puing itu berada.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung mengecam keras Iran ketika diberitahu drone AS ditembak jatuh oleh Iran.

"Iran membuat kesalahan besar!" tulis Trump dalam kicauan di Twitternya, seperti dilansir laman Al Arabiya, Kamis (20/6).

Trump sebelumnya sudah pernah mengatakan dia tidak tertarik berperang dengan Iran kecuali untuk menghentikan Negeri Mullah itu membuat senjata nuklir.

Washington sebelumnya menuding Iran berada di balik sejumlah serangan ke kapal tanker di perairan Teluk.

Teheran membantah terlibat dalam kejadian itu dan justru menuduh balik Washington berada di balik serangan itu dengan alasan sebagai dalih untuk menyerang Iran.

Hubungan Teheran dan Washington kembali menegang sejak tahun lalu AS memutuskan keluar dari perjanjian nuklir Iran dan menerapkan sanksi terhadap negara itu.

AS kemudian memperkuat kehadiran tentaranya di Timur Tengah dan menyebut Garda Revolusi sebagai organisasi teroris.

Namun pejabat keamanan Iran dua hari lalu mengatakan tidak usah khawatir perang akan terjadi.

"Tidak akan ada perang (antara Iran dan AS) karena tidak ada alasan untuk perang," kata Ali Shamkani, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, seperti dikutip kantor berita pemerintah IRNA.

Sementara itu Israel melalui Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dua hari lalu memperingatkan agar Iran tidak menguji kesabaran negaranya.

"Saya mendengar tetangga kita di utara, selatan, dan timur, mengancam akan menghancurkan kita," ujar Netanyahu dalam pernyataan.

"Saya katakan kepada musuh kita. Militer Israel punya kekuatan menghancurkan yang luar biasa. Jangan uji kami," kata dia.

Trump Setuju Serangan Militer ke Iran tapi Tiba-Tiba Dibatalkan di Detik Terakhir

Trump Setuju Serangan Militer ke Iran tapi Tiba-Tiba Dibatalkan di Detik Terakhir


AGEN CASINO ONLINE

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyetujui serangan militer ke Iran sebagai balasan pesawat nirawak (drone) AS ditembak jatuh di Teluk Oman. Namun rencana itu tiba-tiba dibatalkan Trump pada Kamis malam di detik-detik terakhir.

Dilansir dari laman the New York Times, Jumat (21/6), menurut sejumlah pejabat AS, pada Kamis malam pukul 19.00 pejabat militer dan diplomat di Gedung Putih berdiskusi dan berdebat alot untuk rencana serangan ke Iran.

Pejabat AS mengatakan presiden setuju melancarkan serangan ke sejumlah target di Iran, seperti menyasar radar dan rudal.

Operasi militer itu baru sesaat dimulai ketika tiba-tiba dibatalkan. Pesawat jet AS sudah diluncurkan kemudian mengudara dan mengambil posisi tapi mereka tidak jadi menembak karena perintah pembatalan serangan secara tiba-tiba.

Belum diketahui apakah Trump tiba-tiba berubah pikiran atau serangan itu memang dibatalkan karena alasan logistik dan strategi. Belum ada keterangan jelas juga apakah serangan itu masih dilanjutkan.

Gedung Putih menolak berkomentar ketika diminta keterangan soal alasan mengapa serangan dibatalkan tiba-tiba.

Serangan militer AS itu adalah balasan atas ditembak jatuhnya drone pengintai AS senilai USD 130 juta oleh rudal anti-serangan udara Iran kemarin di Teluk Oman.

Para pejabat penasihat keamanan nasional AS berbeda pendapat soal rencana serangan ke Iran ini. pejabat senior dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, Penasihat Keamanan Nasional John Bolton, Direktur CIA Gina Haspel, menyetujui rencana serangan. Namun sejumlah pejabat tinggi Pentagon mengatakan serangan semacam itu bisa membuat ketegangan meningkat dan berisiko bagi pasukan AS di kawasan Timur Tengah.

Mahathir Bela Rusia dalam Kasus Jatuhnya MH17

Mahathir Bela Rusia dalam Kasus Jatuhnya MH17


AGEN CASINO ONLINE

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengomentari soal dakwaan tim penyelidik Belanda terhadap empat pria dalam tragedi Malaysia Airlines MH17 yang disampaikan kemarin.

Mahathir menyebut putusan hukum itu "konyol" dan bernuansa "politis."

Tiga orang Rusia dan seorang Ukraina dituduh membawa rudal ke Ukraina timur yang menembak jatuh pesawat Malaysia Airlines MH17 pada 17 Juli 2014. Semua 298 orang di dalamnya tewas --termasuk 12 WNI.

Ketiga pria Rusia yang didakwa memiliki kaitan dengan dinas-dinas intelijen Negeri Beruang Merah, serta dituduh terlibat dalam konflik separatis di Ukraina timur --antara pemberontak yang diduga pro-Rusia melawan tentara pemerintah.

Surat perintah penangkapan internasional telah dikeluarkan untuk keempat tersangka dan kasus pengadilan akan dimulai di Belanda pada 9 Maret 2020.

"Sejak awal, ini menjadi masalah politik tentang bagaimana untuk menuduh Rusia bahwa mereka yang melakukan kesalahan," kata Mahathir, seperti dilansir BBC, Jumat (21/6).

Pemimpin Malaysia yang berusia 93 tahun itu terus mempertanyakan bukti tentang dugaan keterlibatan Rusia, bersikeras "sejauh ini, tidak ada bukti, (semua itu) hanya kabar angin."

Ketika ditanya apakah reaksinya yang membela Rusia ada hubungannya dengan ekspor minyak sawit Malaysia ke Negeri Beruang Merah, PM Mahathir mengatakan "tidak."

Sawit merupakan komoditas ekspor andalan Malaysia, dengan Rusia sebagai salah satu pasar utama.

Presiden Rusia Vladimir Putin juga menolak dakwaan tim penyelidik yang mengumumkan hasil temuan mereka seputar MH17 pada Kamis 20 Juni 2019.

Malaysia sendiri merupakan bagian dari tim investigasi gabungan yang dipimpin Belanda (JIT), yang telah bekerja pada penyelidikan kriminal selama bertahun-tahun.

Di sisi lain, sebuah pernyataan dari kementerian luar negeri Malaysia mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen pada proses penyelidikan dan hukum yang berlaku.

Tanggapan Belanda

Sesampainya di KTT Uni Eropa di Brussels, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengkritik pernyataan PM Malaysia dan mengatakan bahwa Kemlu Belanda telah berhubungan dengan rekan-rekannya di Kuala Lumpur.

"Saya bisa membayangkan kerabat akan secara alami sangat kecewa dengan hal itu dan itu juga menyebabkan kebingungan," katanya kepada wartawan.

Siapa Keempat Tersangka yang Didakwa?

(1) Igor Girkin alias Strelkov, eks kolonel di badan intelijen dan keamanan domestik Rusia (FSB) --kata menurut jaksa penuntut di Belanda.

Girkin memiliki gelar sebagai menteri pertahanan di kota Donetsk, Ukraina timur yang dikuasai pemberontak.

Pria itu, yang juga diyakini sebagai perwira militer tertinggi di Donetsk, diduga melakukan kontak langsung dengan Federasi Rusia.

Dalam sebuah pernyataan, Girkin membantah keterlibatan.

(2) Sergei Dubinsky alias Khmury, dipekerjakan oleh badan intelijen militer Rusia (GRU), tangan kanan Girkin dan kerap berkontak reguler dengan Rusia.

(3) Oleg Pulatov alias Giurza, eks unit pasukan khusus GRU dan wakil kepala dinas intelijen di Donetsk.

(4) Leonid Kharchenko, WN Ukraina. Tak memiliki latar belakang militer tetapi memimpin unit tempur di Ukraina timur.

"Para tersangka ini tampaknya telah memainkan peran penting dalam kematian 298 warga sipil tak berdosa", kata kepala jaksa Belanda, Fred Westerbeke.

"Meskipun mereka tidak menekan tombolnya sendiri, kami mencurigai mereka melakukan kerja sama yang erat untuk mendapatkan (peluncur rudal) di tempat itu (Donetsk), dengan tujuan untuk menembak jatuh sebuah pesawat."

Rusia bersikeras bahwa tidak ada bukti nyata untuk mendukung tuduhan bahwa rudal itu berasal dari wilayahnya atau bahwa pejabat Rusia telah terlibat dalam kampanye separatis melawan pasukan Ukraina.

Tetapi para penyelidik mengatakan bahwa mereka berhasil membuktikan rudal anti-pesawat Buk (produksi Rusia) yang menjatuhkan MH17. Rudal itu diangkut ke Ukraina timur dari brigade militer Rusia ke-53 yang berbasis di Kursk.

Para penyelidik juga merilis audio panggilan telepon yang disadap enam hari sebelum kecelakaan. Panggilan itu menunjukkan komunikasi antara Vladislav Surkov, seorang pembantu utama Presiden Putin, dengan mantan kepala kelompok pemberontak Republik Donetsk, Alexander Borodai. Keduanya membahas suplai senjata Rusia ke Donetsk.

Penyadapan lain yang terpisah, kata para penyelidik, menampilkan Igor Girkin memohon materi pertahanan anti-pesawat dari Sergei Aksenov, pemimpin Rusia di Krimea yang baru-baru ini dianeksasi.

Penyelidik mengatakan mereka ingin tahu siapa yang terlibat dalam pengambilan keputusan di Rusia, terutama yang memutuskan peluncur rudal Buk akan dikirim ke Ukraina dan siapa yang akan membawanya.

Seorang pakar militer Rusia mengatakan kepada kantor berita Tass bahwa ketika permusuhan "sedang berlangsung", Vladislav Surkov tidak pernah berbicara melalui telepon dengan para pemimpin separatis di Ukraina timur untuk alasan keamanan.

Penerbangan komersial relasi Amsterdam - Kuala Lumpur itu jatuh saat melintasi Ukraina timur yang tengah dilanda pemberontakan bersenjata.

Jet penumpang meninggalkan Bandara Schiphol Amsterdam pukul 10:15 GMT pada 17 Juli 2014 dan dijadwalkan tiba di Kuala Lumpur di Malaysia pada hari berikutnya.

Beberapa jam setelah lepas landas, pesawat kehilangan kontak dengan kontrol lalu lintas udara sekitar 50 kilometer dari perbatasan Rusia-Ukraina.

Pada saat itu, konflik bersenjata berkecamuk di tanah di timur Ukraina antara separatis yang didukung Rusia dan pasukan pemerintah Ukraina, dan beberapa pesawat militer pemerintah telah jatuh dalam minggu-minggu sebelumnya, sementara serangan udara pemerintah sedang dilakukan pada pemberontak.

MH17 jatuh di wilayah Donetsk, di wilayah yang dikuasai oleh separatis. Sebagian puing-puing itu ditemukan tersebar di area seluas sekitar 50 km persegi.

Pada Oktober 2015, Dewan Keamanan Belanda menyimpulkan pesawat itu ditabrak oleh rudal Buk (buatan Rusia), menyebabkannya meledak di udara.

JIT - yang mencakup pejabat dari Belanda, Australia, Belgia, Malaysia, dan Ukraina - menyimpulkan pada Mei 2018 bahwa sistem rudal itu milik brigade Rudal Anti-Pesawat ke-53, yang berpusat di kota Kursk, Rusia barat. Ini menghasilkan bukti yang dikatakan membuktikan bagaimana sistem rudal telah mencapai Ukraina timur.

Telunjuk mengarah pada Rusia, yang dituduh menyuplai senjata kepada kelompok pemberontak yang melawan pasukan pemerintah Ukraina.

Namun, Moskow konsisten membantah tuduhan --baik yang tersirat maupun langsung-- terhadap militernya, menyangkal bahwa hal tersebut "sangat minim bukti."

Pemerintah Berencana Perketat Seleksi PNS dan TNI Terkait Radikalisme

Pemerintah Berencana Perketat Seleksi PNS dan TNI Terkait Radikalisme


AGEN CASINO ONLINE

Pemerintah berencana memperketat seleksi bagi pegawai negeri senior yang akan naik jabatan karena khawatir semakin menyebarnya paham radikal Islam di lembaga pemerintah.

Kabar itu diperoleh kantor berita Reuters dari sejumlah dokumen dan keterangan dari pejabat yang terkait perencanaan kebijakan itu.

Dikutip dari laman Reuters, Jumat (21/6), belakangan ini ada sejumlah politisi yang menuntut peran Islam lebih besar di Indonesia, sebagian kelompok bahkan menyerukan bentuk Negara Islam.

Kebangkitan konservatisme ini menjadi tantangan besar bagi Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dalam pemilu April lalu. Sebagian kalangan menuding Jokowi anti-Islam dan mendukung rival politik Jokowi, Prabowo Subianto.

Jokowi dinyatakan menang Pilpres meski saat ini masih berlangsung sidang gugatan kubu Prabowo di Mahkamah Konstitusi. Namun kemenangan Jokowi memperjelas di daerah mana saja pendukung Islam moderat yang menyokong Jokowi dan kaum konservatif yang mendukung Prabowo.

Pejabat senior di pemerintah yang ikut ambil bagian dalam merancang kebijakan baru ini mengatakan Presiden Jokowi ingin memastikan Indonesia tetap sebagai negara yang menganut Islam moderat sepeninggalnya.

Pejabat yang tidak ingin diketahui identitasnya itu juga mengatakan Jokowi meyakini Islam radikal adalah ancaman bagi aparatur negara dan masa depan demokrasi.

"Dia ingin sebelum pemilu 2024, kelompok garis keras dan elemen radikal dibersihkan demi demokrasi yang lebih sehat," kata si pejabat.

Kantor kepresidenan sejauh ini belum menjawab saat diminta keterangan.

Menurut dokumen yang diperoleh Reuters, pemerintah ingin memperketat pemeriksaan latar belakang dan psikologi calon pejabat politik, terutama mereka yang akan dipromosikan naik jabatan.

Pejabat tadi menuturkan, rencana ini akan diterapkan mulai akhir tahun ini di 10 kementerian dan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN).

Kementerian yang akan menjadi target prioritas aturan ini adalah Kementerian Keuangan, Pertahanan, Kesehatan, Pendidikan, Agama, dan Pekerjaan Umum. Prioritas di BUMN antara lain di Pertamina, Garuda Indonesia, BRI, Antam, Timah, dan dua media pemerintah.

Salah satu faktor yang mendorong rencana kebijakan baru ini adalah survei pada 2017 yang digelar oleh lembaga independen Alvara Research Center bahwa satu dari lima pegawai negeri dan 10 persen dari pegawai BUMN tidak setuju dengan negara sekuler Pancasila dan lebih memilih Negara teokratis Islam.

"Apa yang kita lihat ini tidak datang tiba-tiba, tapi ini adalah hasil dari upaya yang dilakukan bertahun-tahun lalu lewat gerakan-gerakan kecil yang pad asaat itu dianggap bukan ancaman bagi negara. Selama lebih dari 10 tahun, ideologi ini diterima dan bahkan dipakai di sejumlah elemen negara," kata salah satu dokumen pemerintah.

Sementara itu Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut ada 3 persen personel TNI yang terpapar radikalisme dan tidak setuju dengan Pancasila. Data itu didapat dari riset di Kemhan.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa mengaku akan melakukan koordinasi dengan Kemenhan soal hasil riset tersebut.

"Kan baru kemarin mengumumkan sama kami. Sebelumnya juga kami belum mendengar. Tapi hari ini kami langsung koordinasi dengan Kemhan untuk mendapatkan detil dari temuan itu," kata Andika di kantornya, Jakarta, Kamis (20/6).

Dia menegaskan, pihaknya akan membuka diri. Dan akan menindaklanjuti, demi perbaikan di TNI.

"Kami pasti harus membuka diri. Kami akan evaluasi, kami akan tindak lanjuti benar, supaya ada perbaikan," ungkap Andika.

Namun, menurutnya, pekerjaan itu tak mudah jika dilakukan sendiri.

"Karena itu bukan hanya tugas kami, tapi tugas semuanya. Semua Kementerian, Lembaga, bahkan masyarakat pimpinan informal, tokoh agama, masyarakat dan tokoh adat, punya kewajiban membantu bagaimana caranya kita semakin bagus," pungkasnya.

Sebelumnya dalam acara halal bihalal dengan anggota TNI Menhan Ryamizard Ryacudu mengingatkan akan pentingnya Pancasila. Menhan memaparkan data mahasiswa, PNS, dan pegawai BUMN menolak ideologi Pancasila dan terpapar radikalisme. Ada juga sebagian anggota TNI yang terpapar.