Mengamuk di pelantikan pejabat, Wabup Morowali Utara lempar foto bupati

Mengamuk di pelantikan pejabat, Wabup Morowali Utara lempar foto bupati

AGEN CASINO ONLINE

Wakil Bupati Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Asrar Abdul Samad, melampiaskan kemarahannya di tengah jalannya upacara pelantikan pejabat Eselon III. Saat itu pelantikan dipimpin bupati Aptripel Tumimomor di Kolonodale, Jumat (9/2) sekitar pukul 14.00 Wita.

Dilansir Antara, saat protokoler membacakan Surat Keputusan (SK) Bupati, Wabub Asrar Abdul Samad yang duduk berdampingan dengan Bupati Aptripel Tumimomor tiba-tiba berdiri dan turun dari panggung.

Dia kemudian bergegas menuju protokoler yang sedang membacakan SK tersebut. Lantas dia merampas naskah SK dan merobek-robeknya di depan hadirin. Dia berteriak-teriak 'hentikan pelantikan ini,' jangan dilantik, jangan dilantik."

Menurut penuturan Rudi, wartawan yang meliput pelantikan tersebut, para petugas keamanan dari kepolisian, TNI dan Satpol Pamong Praja langsung berupaya meredam kemarahan Asrar dan menggiringnya ke ruang kerjanya.

Di dalam ruang kerjanya di lantai dua kantor bupati, kata Rudi, Asrar melemparkan foto bupati lewat jendela dan jatuh di jalan aspal depan kantor bupati dan pecah.

Belum puas melampiaskan emosinya, Asrar kembali lagi ke depan ruang pelantikan pejabat dan berteriak-teriak 'segera hentikan pelantikan'.

Asrar kembali diamankan petugas lalu dibawa ke rumah dinas. Saat melintas di teras utama depan kantor bupati, Asrar menendang mobil dinas bupati jenis Toyota Fortuner sehingga pintu tengahnya penyok.

Menurut Rudi, hingga pukul 17.00 Wita, Bupati Morowali Utara Aptripel Tumimomor dan para pejabat yang dilantik masih berada di ruang pelantikan. Meskipun wabub mengamuk, namun pelantikan tersebut tetap dilanjutkan hingga selesai. Bupati Aptripel Tumimomor saat itu melantik 49 orang pejabat eselon III dan 84 orang pejabat eselon IV.

Wabub Asrar Abdul Samad membenarkan semua tindakan yang dilakukannya saat pelantikan tersebut dan menyatakan siap mempertanggungjawabkannya sampai kemanapun, khususnya kepada Gubernur Sulteng dan Menteri Dalam Negeri.

Menurutnya, bahwa pelantikan tersebut cacat hukum karena tidak melalui prosedur yang benar. Salah satunya pembahasan di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan dirinya sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam masalah ini.

Saat dikonfirmasi merdeka.com, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono membenarkan wakil bupati Morowali Utara mengamuk.

"Iya sudah (dapat laporan)," singkat Sumarsono.

Dia memperkirakan, akar persoalannya karena anak buah Wabup Morowali Utara yang tidak ikut dilantik menjadi pejabat.

"Mungkin terkait dg jabatan ASN. Biasanya, ada 'orangku' dan 'orangmu' yang tak terakimodir," ungkap Sumarsono.

Read More

Polisi pastikan luka di paha bayi Septi Saraswati akibat peluru nyasar

Polisi pastikan luka di paha bayi Septi Saraswati akibat peluru nyasar

AGEN CASINO ONLINE

Polisi memastikan luka di pangkal paha bayi bernama Septi Saraswati akibat peluru nyasar. Peluru bersarang di paha bayi berusia 16 bulan itu disinyalir berasal dari senjata kaliber 38.

"Hasil uji Labfor menyimpulkan benda yang diangkat dari tubuh bayi ini usai operasi beberapa waktu lalu adalah proyektil peluru berdiameter 38 milimeter yang biasa ditembakkan dari senjata kaliber 38," kata Kabid Humad Polda Sulsel Kombes Polisi Dicky Sondani kepada wartawan saat ditemui di Sekolah Polisi Negara (SPN), di tengah kegiatan sosialisasi dana hibah untuk pengamanan Pilkada di Sulsel, Jumat, (9/2)

Dicky menyebut senjata itu biasa digunakan kepolisian. Kendati begitu, polisi masih menyelidiki senjata api yang melukai warga Jalan Bontoduri V, Kecamatan Tamalate, Makassar, itu.

"Senjata kaliber 38 ini lebih banyak digunakan aparat dari institusi kepolisian namun belum bisa dipastikan apakah peluru benar itu ditembakkan dari senjata kaliber 38 atau bukan dan juga belum bisa dipastikan pelakunya adalah polisi," ujar dia.

Dicky mengatakan, pihak Labfor dan penyidik masih meneliti dan menyelidiki dari senjata ditembakkan sehingga terjadi rekoset dan mengenai bayi Septi, pada Jumat (2/2) subuh lalu. Polisi juga mash mencari kepastian siapa pelaku menembakkan peluru itu.

"Memang sudah dipastikan proyektil itu dari peluru berdiameter 38 milimeter tapi belum dipastikan ditembakkan dari senjata kaliber 38 karena siapa tahu pelurunya diameternya 38 milimeter tapi ditembakkan dari senjata rakitan. Bisa juga, peluru itu ditembakkan dari senjata kaliber 38 tapi pelakunya bukan polisi. Siapa tahu senjata itu dipegang perampok atau pelaku kejahatan lainnya karena kita memang pernah kehilangan senjata," kata Dicky.

Dia menambahkan, lokasi kejadian di kompleks perumahan polisi itu bisa langsung diperiksa satu-satu. Ataukah saat kejadian ada kegiatan penggerebekan maka diduga kuat pelakunya adalah anggota Polri.

"Untuk memastikannya kita masih menunggu penyelidikan lebih lanjut," pungkasnya.

Read More

Desak Ketua MK mundur, 54 profesor tegaskan gerakan moral bukan politik

Desak Ketua MK mundur, 54 profesor tegaskan gerakan moral bukan politik

AGEN CASINO ONLINE

Sebanyak 54 profesor dari berbagai universitas negeri meminta Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mundur dari jabatannya. Dorongan ini merupakan bentuk tuntutan moral yang murni dan tak ada kepentingan tertentu.

"Sama sekali kami tidak berpolitik, ini adalah sebatas gerakan moral. Enggak ada yang kami inginkan kecuali negeri ini menjadi lebih baik," Profesor dari Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto di Sekolah Tinggi Hukum Jentera Indonesia, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (9/2).

Sulis menepis anggapan gerakan ini muncul semata-mata hanya untuk mendesak Arief Hidayat mundur. Gerakan aliansi guru besar ini bukanlah spontan apalagi personal. Aliansi ini telah lama terbentuk yang tujuannya menyikapi persoalan bangsa. Salah satunya terkait kasus korupsi.

"Aliansi guru besar yang mendukung upaya pemberantasan korupsi itu sudah ada sejak bertahun-tahun lalu. Kami pergi ke KPK, turun ke jalan, pergi ke Kapolri ketika ada persoalan di mana upaya upaya pemberantasan korupsi itu dilemahkan. Nah hari ini kami harus hadir lagi untuk menyatakan sikap kami yang terkait kasus selama ini sudah kita ketahui bersama," ujar Sulis.

"Ini adalah sebuah kelanjutan, pokoknya setiap ada apa-apa ada di negeri ini kami selalu muncul. Gitu saja," tambahnya.

Dia selalu mengatakan bahwa hakim merupakan penjaga pintu keadilan. Oleh karena itu perbuatannya tak boleh menyimpang dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Mengapa saya ikut? Karena di dunia ada dua kerajaan besar. Pertama, kerajaan kebenaran, yang pintunya oleh ilmuwan. Yang kedua kerajaan keadilan, yang pintunya dijaga oleh para hakim. Maka hakim dan ilmuwan itu tidak boleh berbuat tidak jujur. Mereka harus mempertanggungjawabkan setiap kelakuan itu kepada Tuhan dan publik di Tanah Airnya," papar Sulis.

Read More