AGEN CASINO ONLINE
Pemerintah Pakistan menyampaikan akan mengambil langkah-langkah baru untuk merebut dan membekukan aset anggota kelompok-kelompok militan yang termasuk dalam daftar teroris yang ditetapkan PBB. Langkah ini diambil setelah menghadapi kritik internasional selama berbulan-bulan lamanya.
Pengumuman tersebut disampaikan kemarin di saat hubungan India dan Pakistan masih tegang setelah serangan bunuh diri di Kashmir bulan lalu. Insiden itu menyebabkan bentrokan militer antara kedua negara tetangga ini.
Februari lalu, kelompok pengawas keuangan, Financial Action Task Force yang berbasis di Paris, mengatakan Pakistan masih belum mengambil langkah konkret yang cukup untuk mencegah pembiayaan dan pencucian uang oleh kelompok-kelompok teroris.
Pakistan berisiko dimasukkan dalam daftar hitam oleh gugus tugas, yang akan membuka pintu bagi sanksi internasional yang akan menghancurkan perekonomian negara yang sudah tertatih-tatih itu.
Militer Pakistan telah lama dituduh India dan negara-negara Barat memelihara kelompok-kelompok militan yang dimanfaatkan sebagai proksi, termasuk Taliban Afghanistan dan Lashkar-e-Taiba, yang secara luas dituduh mengatur serangan Mumbai 2008 yang menewaskan lebih dari 160 orang.
Satgas keuangan menuntut Pakistan lebih tegas terhadap Lashkar-e-Taiba dan Jaish-e-Muhammad, kelompok militan yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan 14 Februari di Kashmir yang menewaskan 42 tentara paramiliter India.
"Ada konsensus mutlak di semua lembaga negara bahwa milisi agama ini menunjukkan kecenderungannya dari tahun 1990-an, beban masa lalu," kata analis dan pembawa acara televisi Moeed Pirzada, yang telah diberi pengarahan oleh pejabat sipil dan militer.
"Mereka tidak membawa tujuan apa pun dan perlu diserap ke dalam masyarakat arus utama melalui penciptaan lapangan kerja alternatif," lanjutnya dalam sebuah wawancara, dilansir dari laman The New York Times, Rabu (6/3).
Pirzada melanjutkan, tantangan utama ialah merancang strategi serangan terhadap kelompok-kelompok tersebut dengan mengambil alih sekolah-sekolah agama, rumah sakit dan organisasi bantuan yang menjadi garda operasional mereka selama ini. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menetapkan tunjangan anggaran untuk program-program tersebut pada Desember.
Selasa kemarin, para pejabat Pakistan berjanji mengambil tindakan yang lebih tegas dalam beberapa pekan mendatang terhadap kelompok-kelompok militan yang beroperasi di dalam wilayah Pakistan. Janji seperti ini juga pernah diungkapkan pemerintah Pakistan sebelumnya, termasuk ketika Pakistan masuk dalam daftar satgas keuangan awal tahun lalu atas permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Tetapi, para pejabat Pakistan mengatakan ada desakan yang lebih besar saat ini, dan pemerintah juga khawatir akan menjadi kecaman internasional jika gagal bertindak. Pada Senin malam, Khan mengatakan sudah waktunya mengambil langkah-langkah untuk menindak kelompok-kelompok militan.
Para pejabat Pakistan menyampaikan rencananya membekukan lebih banyak aset kelompok militan dan mengambil alih sekolah-sekolah agama yang berafiliasi dengan kelompok ini. Para pejabat mengatakan akan menerapkan lebih banyak pembatasan perjalanan kepada para pemimpin militan.
Sebagai awal tindakan tegasnya terhadap militan, Pakistan menangkap 44 anggota kelompok militan, termasuk saudara dan anak laki-laki pemimpin Jaish-e-Muhammad, Masood Azhar. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Shehryar Afridi mengumumkan penangkapan ini dalam konferensi pers di Islamabad namun tidak menyebutkan dakwaan apapun dan mengatakan penahanan itu dimaksudkan untuk penyelidikan.
Afridi mengatakan Mufti Abdur Raoof, saudara lelaki dari Masood Azhar, dan putranya Hammad Azhar dimasukkan dalam sebuah daftar dokumen yang diserahkan pemerintah India kepada Pakistan untuk penyelidikan atas serangan di Kashmir 14 Februari lalu. Sekretaris Kementerian Dalam Negeri Pakistan, Azam Suleman Khan mengatakan, mereka yang ditahan akan dibebaskan jika dinyatakan tidak bersalah.
"Jika kami tidak menemukan bukti terhadap mereka, kami akan membebaskan mereka," ujarnya.
Pakistan menunjukkan isyarat keinginannya menormalisasi hubungan dengan India. Kementerian Luar Negeri mengatakan, Duta Besar Pakistan untuk India, Sohail Mehmood akan kembali ke New Delhi untuk melanjutkan tugasnya. Mehmood ditarik dari New Delhi bulan lalu setelah ketegangan India-Pakistan memanas.
Delegasi Pakistan juga akan mengunjungi India pada 14 Maret untuk membahas rancangan perjanjian tentang ziarah Sikh antara warga di kedua negara. Kunjungan Pakistan akan diikuti dengan lawatan timbal balik India.
