RASAKAN SENSASI BERMAIN DI AGEN POKER DOMINO ONLINE UANG ASLI INDONESIA DENGAN MINIMAL DEPOSIT RP 10.000 & MINIMAL WITHDRAW RP 30.000 BONUS TURN OVER 0.5% BONUS REFFERAL 20% HANYA DI WWW.JAWADOMINO.NET

Selasa, 09 Oktober 2018

Bantu korban tsunami Palu dan Donggala, Taiwan kirim dana Rp 15,2 M

Bantu korban tsunami Palu dan Donggala, Taiwan kirim dana Rp 15,2 M


AGEN CASINO ONLINE

Pemerintah Taiwan kirimkan bantuan dana Rp 15,2 miliar untuk korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Dana tersebut dikirim melalui Kantor Perwakilan Diplomatik dan Kamar Dagang Taiwan di Indonesia (TETO).

Dana bantuan itu diberikan ke dua organisasi penyalur bantuan kemanusiaan di Indonesia, yakni, Palang Merah Indonesia (PMI) dan Islamic Dakwah Fund Majelis Ulama Indonesia (IDF-MUI), dengan masing-masing menerima US$ 500.000 (berkisar Rp 7,6 miliar).

Hari ini, Kepala TETO yakni duta besar Taiwan untuk Indonesia John Chen, menyerahkan secara simbolis dana bantuan kemanusiaan untuk korban gempa-tsunami Sulawesi Tengah kepada Ketua MUI KH Ma'ruf Amin di Kantor Pusat MUI di Jakarta.

"Duka dan keprihatinan yang dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah Taiwan, mendorong kami untuk memberikan bantuan ini kepada korban terdampak bencana," ungkap John Chen (9/10).

"Oleh karenanya, kami menyerahkan dana bantuan senilai US$ 500.000 kepada MUI untuk menyalurkannya kepada korban bencana di Palu dan wilayah lain di Sulawesi Tengah," lanjutnya.

"Mudah-mudahan, lewat dana yang disumbangkan, masyarakat Palu dan wilayah lain yang terdampak, bisa direhabilitasi kembali."

John Chen mengatakan, alasan pemerintah Taiwan untuk turut menyalurkan bantuan itu via MUI adalah karena, "MUI punya jangkauan yang baik ke Palu dan wilayah terdampak lain, dan, banyak masyarakat di sana banyak yang muslim. Jadi, kami putuskan untuk turut bekerjasama dengan MUI untuk menyalurkan bantuan."

"Selain itu, Taiwan mengenal dekat MUI, di mana kami telah bekerjasama dalam hal sertifikasi produk halal di Taiwan selama beberapa tahun terakhir."

Pada gilirannya, Ma'ruf mengatakan sangat membuka tangan atas donasi yang diberikan oleh Taiwan untuk korban bencana gempa-tsunami di Sulawesi Tengah, sebagaimana mandat yang diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo kepada lembaga dan organisasi kemanusiaan di Indonesia untuk menerima bantuan dari komunitas internasional.

"Terima kasih kepada pemerintah Taiwan yang mempercayakan MUI untuk menyalurkan dana bantuan ini kepada para korban," kata Ma'ruf dalam kesempatan yang sama.

"Atas nama rakyat Palu dan warga Sulawesi Tengah yang terdampak bencana, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya."

Ditemui usai proses penyerahan simbolis itu, Kepala TETO John Chen menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan Taiwan kepada korban bencana gempa-tsunami di Sulawesi Tengah juga meliputi: dana uang, mesin water treatment (pemurni air laut untuk minum dan sanitasi), tenda, selimut, dan alat-alat kesehatan.

"Mesin water treatment adalah yang terpenting, untuk memenuhi kebutuhan air minum para pengungsi," kata John Chen.

John Chen juga menambahkan bahwa Taiwan memberikan setidaknya tigas mesin water treatment. Setiap mesin mampu menyediakan air minum bagi lebih dari 20.000 orang pengungsi setempat.

Indonesia di urutan ke-90 negara dengan ketimpangan si kaya dan si miskin

Indonesia di urutan ke-90 negara dengan ketimpangan si kaya dan si miskin


AGEN CASINO ONLINE

Lembaga amal anti-kemiskinan, Oxfam International, yang bermarkas di Inggris, hari ini merilis daftar Indeks Komitmen untuk Mengurangi Ketimpangan (CRI) 2018. Dari 157 negara yang diteliti, Indonesia berada di urutan ke-90 sebagai negara yang dipuji untuk upayanya mengurangi jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin lewat berbagai kebijakan, seperti pajak, pemenuhan hak-hak buruh, dan anggaran belanja sosial.

Dilansir dari laman Channel News Asia, Selasa (9/10), Oxfam mengatakan ketimpangan saat ini sudah mencapai tahap krisis dengan 1 persen orang kaya di dunia meraup empat per lima kekayaan yang dihasilkan dari pertengahan 2016 hingga pertengahan 2017. Sementara sebagian orang miskin di dunia tidak ada peningkatan kekayaan.

Daftar ini dirilis bertepatan dengan pertemuan tahunan Bank Dunia dan Badan Moneter Internasional (IMF) yang digelar di Bali.

Oxfam memperingatkan kepada para pemimpin dunia soal komitmen mereka untuk mengurangi jurang ketimpangan si kaya dan si miskin pada 2030. Oxfam juga mendesak pemimpin dunia membuat rencana untuk menutup jurang perbedaan si kaya dan si miskin dengan menjalankan pajak progresif dan memberantas pengemplang pajak.

"Kita melihat anak-anak sekarat karena sakit akibat kurangnya fasilitas kesehatan sementara perusahaan kaya dan orang-orang tajir terus mengemplang pajak hingga miliaran dolar," kata bos Oxfam, Winnir Byanyima.

"Pemerintah di mana pun selalu mengatakan mereka berkomitmen melawan kemiskinan dan ketimpangan tapi indeks ini memperlihatkan aksi konkret mereka terhadap janji-janji yang mereka buat."

Denmark menjadi negara di urutan pertama yang dianggap berhasil mengatasi ketimpangan itu. Di urutan kedua ada Jerman lalu Finlandia, Austria. Jepang menjadi negara Asia yang berada di peringkat ke-11.

Singapura yang berada di peringkat 149 tergolong negara yang buruk dalam mengatasi jurang perbedaan si kaya dan si miskin.

Sementara Nigeria berada di urutan paling buncit karena buruknya belanja sosial, perolehan pajak dan pelanggaran hak-hak buruh. Anak-anak Nigeria tercatat meninggal sebelum usia mereka mencapai lima tahun.

Pada akhirnya, kata Oxfam, mengatasi ketimpangan tidak bergantung pada kekayaan suatu negara, tapi pada kemauan politik.

PBB sebut muslim Rohingya masih dicekam ketakutan di Rakhine

PBB sebut muslim Rohingya masih dicekam ketakutan di Rakhine


AGEN CASINO ONLINE

Para pejabat PBB melaporkan muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar saat ini hidup dalam ketakutan dan tidak bisa bebas bergerak.

Dikutip dari laman VOA Indonesia, Selasa (9/10), badan urusan pengungsi PBB dan program pembangunan PBB baru-baru ini melakukan penilaian pertama atas kondisi di bagian utara negara bagian Rakhine sejak eksodus massal pengungsi Rohingya ke Bangladesh lebih dari setahun lalu.

Tim dari dua badan PBB, UNHCR dan UNDP, mengunjungi lebih dari 26 desa di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Mereka mengatakan, tim bisa pergi ke mana saja dan bertemu siapa saja yang mereka inginkan.

Juru bicara UNHCR Andrej Mahecic mengatakan, fokus pertemuan mereka adalah mengetahui kondisi tempat tinggal orang-orang Rohingya dan kesulitan yang mereka hadapi.

"Penilaian ini dilakukan terkait krisis yang terjadi tahun lalu. Jadi, jelas ada juga dampak pada bagaimana orang hidup dan semua orang yang ditemui tim menghadapi situasi yang sangat sulit, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup," katanya.

Mahecic mengatakan, orang-orang di Rakhine mengungkapkan ketidakmampuan mereka mencari nafkah dan mendapatkan layanan dasar karena ruang gerak mereka dibatasi secara ketat.

Ia mengatakan, perasaan tidak percaya, takut terhadap komunitas tetangga, dan rasa tidak aman banyak dijumpai di banyak daerah.

"Perasaan takut dan perasaan tidak percaya berdampak pada akses ke pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lain. Perasaan-perasaan itu juga membatasi interaksi antarkomunitas, menghambat prospek untuk membangun rasa percaya dan kohesi sosial," kata Mahecic.

"Komunitas-komunitas yang kami kunjungi sering mengungkapkan tentang kesulitan mendapat layanan kesehatan serta pembatasan populasi muslim dalam mengakses pendidikan," dia menambahkan.

UNHCR dan UNDP menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) atau Nota Kesepahaman, dengan Myanmar awal Juni lalu. MOU itu hendak menciptakan kondisi yang kondusif agar pengungsi Rohingya kembali dari Bangladesh secara sukarela, dengan aman, bermartabat dan berkelanjutan, serta kembali berbaur dengan masyarakat di negara bagian Rakhine.

Atas dasar penilaian awal itu, Mahecic mengatakan, jelas bahwa tidak ada satu pun dari syarat-syarat itu yang dipenuhi.