Akbar Tandjung ingatkan DPP Golkar: Jangan sampai terkesan tak dengar suara DPD I

Akbar Tandjung ingatkan DPP Golkar: Jangan sampai terkesan tak dengar suara DPD I

AGEN CASINO ONLINE

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mendesak DPP untuk segera melaksanakan pleno mempersiapkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk pergantian ketua umum baru. Sebab, 24 dari 34 DPD I setuju menggelar Munaslub. Dengan komposisi itu, syarat 2/3 DPD I sudah terpenuhi.

"Bagi saya bagaimana menindaklanjuti segera apa yang diamanatkan daripada DPD I untuk segera dilakukan Munaslub ke arah-arah itu lah langkah-langkah yang perlu dilakukan segera oleh DPP. Dalam bentuk apa? pembentukan waktu dan penetapan penyelenggara, dan apa yang siapa yang menjadi ketua," ujar dia di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/12).

Mantan Ketua DPR ini mengingatkan DPP. Jangan sampai muncul anggapan tidak mendengar suara DPD tingkat I. Usulan munaslub itu jangan diartikan sebagai usulan yang tidak dianggap serius.

"Jangan sampai ada kekhawatiran jangan-jangan DPD I kok tidak serius terhadap usul mereka untuk melakukan Munaslub padahal munaslub sangat penting," kata dia.

Mengenai dukungan terhadap salah satu calon sendiri, Akbar Tanjung enggan berspekulasi. Ia biarkan kepada tiap DPD yang menentukan. Sementara, suara senior Partai Golkar tidak serta merta mempengaruhi pemilihan ketum.

"Mereka akan ada posisi untuk mengeluarkan suara dan tidak bersuara kan, tapi bisa saja mereka punya suara masing-masing," tukas dia.

Read More

Setnov mundur sebagai ketua DPR 4 Desember, tunjuk Aziz jadi pengganti

Setnov mundur sebagai ketua DPR 4 Desember, tunjuk Aziz jadi pengganti

AGEN CASINO ONLINE

Ketua DPD I Partai Golkar NTT Melki Laka Lena mengungkapkan Setya Novanto telah mengirimkan surat pengunduran diri sebagai ketua DPR sejak 4 Desember lalu. Namun, sebelumnya diakui Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, belum ada surat resmi yang masuk ke DPR.

"Suratnya saya sudah lihat, tanggal 4 Desember jadi seminggu yang lalu. Jadi surat ada, cuma kami tidak boleh menyampaikan. Yang mundur sudah disampaikan, tadi malam saya ketemu sama keluarga diizinkan untuk menyampaikan suratnya 4 Desember," ujar Melki di Hotel Manhattan, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (10/12).

Dalam surat itu, Melki mengakui Setnov menunjuk secara langsung Aziz Syamsuddin sebagai penerusnya. Ia enggan beri komentar terhadap prosedural penunjukan tersebut. Hal itu menjadi persoalan lantaran telah menyalahi mekanisme.

"Pada surat itu ada juga item mengatakan bahwa menunjuk pak Aziz Syamsuddin," ucapnya.

"Tentu ini ada mekanisme tersendiri di Partai Golkar, kemudian ada mekanisme juga di DPR, fraksi, lintas fraksi, tentu dengan Pimpinan DPR, dan paripurna kita tungu saja, tapi apapun itu pak Novanto sudah mundur ya," imbuh dia.

Meski begitu ia enggan menilai apakah surat tersebut ilegal, menyalahi aturan, atau tidak. Ia pun tak bisa memastikan apakah penunjukan Aziz suara bulat atau tidak.

"Soal pak Aziz ada mekanisme tersendiri di luar wilayah kami, kami tidak bisa memastikan," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengakui ada surat penunjukan Ketua Banggar Azis Syamsuddin sebagai Ketua DPR oleh Setya Novanto. Namun belum ada surat resmi yang diterima oleh pimpinan.

"Jadi itu adalah tentang status terakhir dari Pak Novanto. Memang ada informasi resmi tapi belum tertulis dari pihak keluarga beliau bahwa beliau sudah tandatangan pengunduran diri," ujar Fahri melalui pesan singkat, Minggu (10/12).

Read More

Agung nilai saat ini yang mendesak posisi Ketum Golkar, bukan ketua DPR

Agung nilai saat ini yang mendesak posisi Ketum Golkar, bukan ketua DPR

AGEN CASINO ONLINE

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan penunjukkan Aziz Syamsuddin sebagai calon ketua DPR harus melalui proses yang benar. Dalam surat 4 Desember, Setnov langsung menunjuk Aziz sebagai penggantinya.

Sebagai langkah awal, menurut Agung, DPP Partai Golkar harus terlebih dahulu memutuskan ketua umum yang baru melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Setelah itu baru bisa diputuskan siapa kader Golkar pimpin parlemen.

"Mengingat ketua umum Partai Golkar yang sekarang adalah Plt statusnya, maka kami khawatirkan kalau ambil putusan strategis nanti akan dipertanyakan keabsahannya. Karena itu lebih baik habis munaslub melahirkan kepemimpinan yang legitimate biar lebih memudahkan dalam pelaksanaan," kata Agung di kediamannya Jalan Cipinang Cempedak II No 23, Jakarta Timur, Minggu (10/12).

"Dan sangat berbahaya sekali sebuah lembaga negara yang sangat penting itu ada persoalan di dalam keabsahan proses. Belum lagi di internal, juga di DPR ini sendiri harus melalui fraksi-fraksi, badan musyawarah dan sebagainya," tambah Agung.

Saat ditanya mengenai sosok Aziz, dia mengatakan baik. Namun saat ini yang paling mendesak bukan masalah pemilihan ketua DPR baru. Namun yang harus diutamakan adalah pemilihan ketua umum.

Menurutnya, karena 2018 akan memasuki pilkada serentak dan dilanjutkan dengan Pileg dan Pilpres 2019, maka perlu sosok yang mampu meningkatkan elektabilitas partai. Sosok yang tepat itu, menurut Agung, adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

"Maka Golkar perlu sosok paling pas dan yang paling pas ya Airlangga Hartarto. Mudah-mudahan usulan Munaslub tak jalan di tempat ya, sebab rapat pleno belum ada beritanya ya sampai hari ini," pungkasnya.

Read More