Delegasi Palestina Sebut Keputusan Australia Rusak Proses Perdamaian di Timur Tengah

Delegasi Palestina Sebut Keputusan Australia Rusak Proses Perdamaian di Timur Tengah

AGEN CASINO ONLINE

Delegasi pemerintah Palestina di Australia mengkritik keras keputusan pemerintah negeri Kangguru mengakui Yerusalem barat sebagai ibu kota Israel pada Sabtu (15/12). Keputusan ini berpotensi memicu 'peningkatan perang agama di kawasan'.

"Itu juga menjadi resep untuk merusak dan menghancurkan dan merusak proses perdamaian di Timur Tengah," kata Izzat Abdulhadi, Kepala Delegasi Palestina untuk Australia, seperti dikutip dari 9News.com.au, Minggu (16/12/2018).

Australia tidak mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dan tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengannya. Namun, Australia mengizinkan Palestina membuka Kantor Delegasi di Australia, Selandia Baru dan Pasifik yang berkedudukan di Canberra.

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengumumkan pengakuan resmi negaranya atas Yerusalem barat sebagai ibu kota Israel, di tengah penolakan oposisi domestik serta kecaman Arab dan Muslim. Pengumuman ini dilakukan, kemarin.

Morrison juga mengatakan akan membuka kantor pertahanan dan perdagangan di Yerusalem barat, serta mengakui masa depan negara Palestina dengan Yerusalem timur sebagai ibu kotanya.

Merespons hal itu, Izzat Abdulhadi memberi tahu 9News bahwa dia percaya, langkah Morrison sama buruknya dengan keputusan menggeser kedutaan --sesuatu yang juga telah direncanakan oleh Morrison pada Oktober lalu.

Abdulhadi memperingatkan negara-negara Arab siap untuk menarik Duta Besar-nya di Australia, dan dapat mempertimbangkan sanksi ekonomi.

"Reaksi kami akan keras," katanya. "Kami akan meminta pemerintah negara-negara Arab untuk mengambil tindakan sulit terhadap Australia."

"Kami akan berbicara dengan Arab Saudi, negara-negara Teluk, dan juga negara-negara OKI untuk memboikot daging dan gandum dari Australia."

Abdulhadi mengatakan dia berbicara tidak hanya dengan Menteri Luar Negeri Palestina dalam beberapa hari terakhir, tetapi juga Duta Besar dari negara-negara Arab dan mayoritas muslim lainnya, termasuk Indonesia.

"Saya dapat memberitahu Anda bahwa akan ada kerugian besar," katanya.

"Kami akan menganggap Australia sebagai negara yang mengadopsi semacam standar ganda."

Berdasarkan Perjanjian Liga Arab 1980, negara-negara Arab dapat memutuskan hubungan diplomatik dengan negara yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Organisasi mulitilateral negara-negara Arab, Liga Arab, mengecam langkah Australia yang mengakui Yerusalem barat sebagai ibu kota Israel.

"Keputusan itu merupakan pelanggaran berbahaya terhadap status hukum internasional kota Yerusalem dan resolusi legitimasi yang relevan," kata Saeed Abu Ali, asisten sekretaris jenderal Liga Arab untuk wilayah Palestina dan Tanah Arab yang Diduduki, seperti dikutip dari Xinhua News Agency, Minggu (16/12/2018).

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengumumkan sebelumnya pada hari Sabtu tentang pengakuan resmi negaranya atas Yerusalem barat sebagai ibu kota Israel, di tengah penolakan oposisi domestik serta kecaman Arab dan Muslim.

"Keputusan itu menunjukkan bias terang-terangan terhadap posisi dan kebijakan pendudukan Israel dan dorongan dari praktik dan agresi konstan," kata Abu Ali.

"Keputusan itu menunjukkan bias terang-terangan terhadap posisi dan kebijakan pendudukan Israel dan mendorongan praktik dan agresi konstan," kata Saeed Abu Ali.

Konflik Israel-Palestina telah berlangsung sejak penciptaan negara Israel yang didukung Barat dengan menduduki wilayah Palestina pada tahun 1948.

Kebuntuan proses perdamaian antara Palestina dan Israel sebagian besar disebabkan oleh perdebatan status Yerusalem, masalah pengungsi Palestina dan kebijakan ekspansi pemukiman Israel yang selalu ditolak bahkan oleh sekutu terkuatnya, Amerika Serikat.

Di sisi lain, sebagian besar negara asing menghindari mengumumkan perubahan atas status quo Yerusalem atau memindahkan kedutaan ke kota itu, agar tidak mengganggu jalannya perundingan perdamaian antara Palestina-Israel.

Namun, proses perundingan tampak semakin mengalami kemunduran setalah Presiden AS Donald Trump secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaannya ke sana pada akhir tahun 2017 lalu.

Read More

1 WNI yang Disandera Kelompok Bersenjata Filipina Berhasil Dibebaskan

1 WNI yang Disandera Kelompok Bersenjata Filipina Berhasil Dibebaskan

AGEN CASINO ONLINE

Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, atas nama Pemerintah Indonesia, telah menyerahterimakan korban penyanderaan kelompok bersenjata di Filipina Selatan atas nama Usman Yunus kepada istri dan perwakilan keluarga pada 13 Desember 2018.

Usman Yunus bersama dengan 1 (satu) orang WNI/ABK lainnya telah diculik dan disandera oleh kelompok bersenjata di perairan dekat Pulau Gaya, Samporna, Sabah, Malaysia pada 11 September 2018.

"Wakil Menteri Luar Negeri dalam sambutannya mengucap syukur atas bebasnya Usman Yunus yang telah disandera di Filipina Selatan selama 2 bulan 26 hari sejak 11 September 2018," demikian seperti dikutip dari Kemlu.go.id, Minggu (16/12).

Lebih lanjut, Wakil Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa keberhasilan pembebasan sandera Usman merupakan buah kerja keras Pemerintah dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Serta, dilakukan atas kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina.

Pihak keluarga yang diwakili oleh Julianti, istri korban menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras Pemerintah Indonesia dalam membebaskan suaminya.

Serah terima Usman Yunus dari Pemerintah Filipina kepada Pemerintah Indonesia telah diwakili oleh Duta Besar RI untuk Filipina pada tanggal 10 Desember 2018 di Manila, Filipina.

Belum jelas apakah kelompok penyandera para WNI tersebut terafiliasi dengan Abu Sayyaf, militan teroris yang kerap bersarang di Filipina selatan.

Namun, mengomentari dugaan tersebut, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, dalam konferensi pers di Kemlu RI, Jakarta, Rabu 19 September 2018 mengatakan:

"Sejak Isnilon Hapilon (bos Abu Sayyaf) tewas, Abu Sayyaf telah terpecah menjadi puluhan hingga ratusan sub-kelompok dan sempalan yang tersebar di Filipina selatan. Bahkan ada juga beberapa kelompok kecil yang baru muncul yang kemudian mengatasnamakan diri mereka sebagai afiliasi Abu Sayyaf."

"Jadi, ketika media menyebut bahwa pelaku kasus penculikan adalah Abu Sayyaf, ya, karena memang kelompok itulah yang dikenal merambah di Filipina selatan."

"Di sisi lain, para kelompok kriminal di Filipina selatan telah memandang nama Abu Sayyaf sebagai sebuah brand, sebuah trademark. Semua penculik kemudian mengambil nama Abu Sayyaf dalam melakukan aksinya."

Saat ini masih terdapat 3 orang WNI/ABK yang menjadi korban penculikan kelompok bersenjata di Filipina Selatan, menurut data Kemlu RI.

Read More

Diduga Lakukan Pelanggaran, Mendagri AS Mengundurkan Diri

Diduga Lakukan Pelanggaran, Mendagri AS Mengundurkan Diri

AGEN CASINO ONLINE

Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pada Sabtu (15/12), mengumumkan bahwa Menteri Dalam Negeri AS Ryan Zinke akan mengundurkan diri dari posisinya pada akhir tahun.

"Mendagri @RyanZinke akan meninggalkan pemerintahan pada akhir tahun setelah menjabat selama hampir dua tahun. Ryan telah mencapai banyak hal selama masa jabatannya dan saya ingin berterima kasih kepadanya atas pelayanannya kepada bangsa," Trump menulis dalam sebuah twit.

Orang Nomor Satu di AS itu melanjutkan dalam twit kedua: "... Pemerintahan Trump akan mengumumkan Mendagri yang baru minggu depan," demikian seperti dikutip dari CNN, Minggu (16/12).

Pengunduran diri itu terjadi di tengah berbagai penyelidikan kasus pelanggaran etika terhadap Zinke dan juga perombakan staf di antara pejabat pemerintahan Trump --termasuk baru-baru ini, kepala staf kepresidenan John Kelly.

The Washington Post melaporkan pada hari Sabtu bahwa para pejabat pemerintah mengatakan, Gedung Putih telah mendorong Zinke untuk mengundurkan diri selama berminggu-minggu lalu. Mereka juga memberi kesempatan agar Zinke memilih mengundurkan diri pada akhir tahun, ketimbang harus dipecat oleh kantor kepresidenan.

Mengutip dua orang yang akrab dengan diskusi tersebut, The New York Times juga melaporkan bahwa tim staf kepresidenan telah memberi tahu Zinke bahwa ia mungkin mengambil risiko pemecatan yang berpotensi memalukan jika ia tidak meninggalkan jabatannya pada akhir tahun.

Beberapa calon pesaing untuk posisi yang ditinggalkan Zinke antara lain: Wakil Menteri Dalam Negeri AS David Bernhardt dan mantan Senator Nevada dari Partai Republik, Dean Heller, yang kalah dalam pemilu paruh waktu November 2018 lalu, kata sumber-sumber dengan pengetahuan tentang situasi tersebut.

Zinke mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu bahwa dia bangga dengan pekerjaannya sebagai Mendagri dan menyebut tuduhan terhadapnya "salah."

"Saya suka bekerja untuk Presiden dan saya sangat bangga dengan semua kerja bagus yang kami capai bersama," tulis mantan menteri dalam negeri AS itu di Twitter.

"Namun, setelah 30 tahun pelayanan publik, saya tidak bisa membenarkan menghabiskan ribuan dolar membela diri dan keluarga saya terhadap tuduhan palsu."

Kementerian Kehakiman AS (DoJ) sedang menyelidiki Zinke karena mungkin menggunakan kantornya untuk kepentingan pribadi, menyusul laporan dari seorang inspektur jenderal Kemendagri AS.

Tuduhan itu termasuk penanganan kementerian atas proyek kasino di negara bagian Connecticut, dugaan persekongkolan dengan legislator negara bagian atas anggaran proyek Grand Staircase-Escalante National Monument, dan 'permainan' soal pengembangan lahan di negara bagian Montana.

Dia juga dituduh melakukan penyensoran atas laporan perubahan iklim nasional di AS, serta dugaan penyalahgunaan pajak senilai ratusan ribu dolar AS untuk kepentingan pribadi.

Termasuk beberapa tuduhan di atas, nama Zinke terseret dalam total 17 penyelidikan federal, menurut lembaga swadaya Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW).

Mengomentari berbagai tuduhan terhadapnya, Zinke mengatakan, "Saya mengikuti semua aturan, prosedur, peraturan dan yang paling penting hukum," ujarnya kepada CNN. "Ini adalah investigasi yang didorong secara politik yang tidak memiliki tujuan mulia."

Sejak mengambil alih kantor pada Maret 2017, Zinke telah bekerja sama dengan Trump di sejumlah bidang kebijakan. Dia meluncurkan agenda pengembangan energi ambisius, termasuk penilaian ulang potensi energi lepas pantai seluruh negeri.

Dia juga mengerahkan sumber daya Kementerian Dalam Negeri ke wilayah federal di sepanjang perbatasan AS-Meksiko, yang katanya dalam sebuah pernyataan November telah menghasilkan "peningkatan 4.000 persen dalam penangkapan alien (imigran) ilegal" oleh penegak hukum di bawah naungan kementeriannya.

Zinke sering menyebut Presiden Trump sebagai figur pembangun ketika memperjuangkan upaya untuk mendapatkan pendanaan untuk membangun kembali infrastruktur yang menua di taman nasional dan situs nasional lainnya.

Read More