Kasus video sejoli mesum, polisi akan tetapkan teman korban sebagai tersangka

Kasus video sejoli mesum, polisi akan tetapkan teman korban sebagai tersangka

AGEN CASINO ONLINE

Dalam waktu dekat Polresta Samarinda akan menetapkan tersangka dalam kasus penyebaran video porno, yang diduga diperankan sejoli berinisial Na (18) dan RA (19). Penyelidikan yang dilakukan Kepolisian saat ini mengerucut ke satu orang yang diduga pelaku penyebaran.

"Penyelidikan mengerucut pada satu orang, yang tidak lain adalah teman-teman terduga pemeran dalam video itu," kata Kasat Reskrim Polresta Samarinda Kompol Sudarsono kepada merdeka.com, Selasa (31/10).

"Ya dalam waktu dekat bakal ada tersangka. Yang pertama kali menyebarkan video itu, dari ponsel terlapor (RA)," ujar Sudarsono.

Polisi telah memeriksa tidak kurang dari 10 saksi, termasuk saksi ahli dari Diskominfo Samarinda. Polisi harus jemput bola, lantaran empat saksi terakhir berada di Yogyakarta. "Tim Polres masih di sana, kemungkinan Rabu (1/11) besok balik ke Samarinda," sebut Sudarsono.

Sudarsono juga menjelaskan, video itu bukan disebarluaskan oleh terlapor, RA. Melainkan teman RA, iseng mengirim video itu, dari ponsel RA.

"Jadi, RA ini memang sempat sakit. Ada temannya saat menjenguk, pinjam ponsel. Diduga, waktu itu, yang meminjam itu memindahkan video ke ponselnya sendiri," ungkap Sudarsono.

Video itu akhirnya beredar luas, salah satunya di grup aplikasi pesan instan alumni SMA di Samarinda, yang meneruskan pendidikan kuliah di luar Samarinda. "Termasuk yang kita periksa, admin grup itu," sebut Sudarsono lagi.

Lantas, bagaimana dengan posisi Na dan AR dalam kasus itu? "Kemungkinan bebas, karena mereka ini kan korban. Mereka tidak ada niat menyebarkan karena bukan mereka yang menyebarkan," demikian Sudarsono.

Diketahui, video mesum sejoli berdurasi 5 menit, beredar melalui pesan instan dan medsos pekan lalu. Sempat mencuat dugaan, pemeran video sebagai siswa salah satu sekolah favorit di Samarinda, meski dipastikan dugaan itu salah.

Penyelidikan kepolisian berjalan, pascapelaporan orang tua siswi terduga pemeran dalam video itu, Senin (23/10) lalu. Pihak terlapor adalah RA (19), terduga pemeran pria. Selain fokus menyelidiki pemerannya, polisi juga menyelidiki penyebar video mesum, yang juga diancam sanksi pidana.

Read More

Cari dukungan soal revisi UU Ormas, Demokrat akan lobi fraksi lain

Cari dukungan soal revisi UU Ormas, Demokrat akan lobi fraksi lain

AGEN CASINO ONLINE

Partai Demokrat bakal mendorong revisi UU Ormas baru ke dalam prolegnas 2018 menjadi inisiatif DPR. Ketua DPP Demokrat Fandi Utomo mengatakan, pihaknya akan berkomunikasi dengan fraksi lain di parlemen agar usulan revisi UU Ormas mendapat dukungan.

"Mau istilahnya lobi, istilahnya apa, terserah. Yang penting kita punya pikiran, kita sampaikan ke teman-teman, ke pemerintah, kita sudah siapkan naskah akademik, mudah-mudahan cocok," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10).

Demokrat akan berkomunikasi tidak hanya kepada fraksi yang menerima pengesahan UU Ormas dengan catatan revisi seperti PPP, dan PKB, tetapi juga dengan fraksi lain yang menolak seperti PAN, Gerindra dan PKS.

"Ini kebetulan baru ketemu Gerindra dulu, nanti ketemu semua, ketemu teman-teman PDIP, Golkar, semua," ujarnya.

Terpisah, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengungkapkan, fraksinya bakal mendukung revisi UU Ormas yang diajukan Demokrat. Gerindra diklaim memiliki semangat yang sama bahwa UU Ormas harus segera diperbaiki.

"Karena kita semua menyadari bahwa keberadaan Perppu Ormas ini bermasalah, banyak sekali kekurangan dan kelemahannya," ucapnya.

Saat ini, Partai Gerindra tengah mengkaji poin-poin untuk revisi UU Ormas. "Jadi kami akan menyambut, kami akan juga ikut mendiskusikan karena kami di juga sedang melakukan kajian lebih mendalam kira-kira pasal-pasal mana, dan substansi mana saja yang perlu direvisi," ungkap dia.

Sementara, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo mengungkapkan , peluang revisi UU Ormas masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2018, masih terbuka lebar.

Firman menerangkan usulan itu harus dibawa ke dalam rapat panitia kerja (Panja) Prolegnas untuk dibahas dan ditentukan akan masuk ke prioritas jangka menengah atau panjang.

Namun, poin revisi UU Ormas bisa langsung diajukan dalam rapat jika naskah akademik revisi UU Ormas telah disetujui pemerintah dan DPR.

"Kalau sudah jadi kesepakatan politik masuk dalam prolegnas, setelah reses ini kami mau rapat dengan pemerintah. Nanti kalau DPR dan pemerintah setuju ya sudah masuk prolegnas dan dilakukan tahapan pembahasan," tukasnya.

Read More

46 Anggota DPRD Bekasi belum kembalikan mobil dinas

46 Anggota DPRD Bekasi belum kembalikan mobil dinas

AGEN CASINO ONLINE

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat mengancam akan menahan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD setempat jika tak mengembalikan kendaraan dinas. Mereka diberikan waktu hingga pertengahan November mendatang.

"Tunjangan transportasi Rp 15 juta setiap anggota DPRD, ada 46 orang yang berhak atas tunjangan tersebut," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, Kota Bekasi, Supandi Budiman, Selasa (31/10).

Dia menjelaskan, Pemda Bekasi telah mengalokasikan anggaran tunjangan transportasi untuk Oktober-Desember 2017 pada APBD perubahan. Namun, dana itu belum bisa dicairkan karena masih dikoreksi oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan.

"Pekan besok sudah selesai, sehingga bisa segera dicairkan," jelasnya.

Supandi mengungkapkan, penarikan kendaraan dinas ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif dan anggota DPRD. Tapi, khusus pimpinan masih diberikan kendaraan dinas.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Muhammad Ridwan mengatakan, pihaknya akan segera memberikan surat edaran perihal penarikan mobil dinas kepada 46 anggota DPRD mulai besok. Adapun, mobil dinas tersebut jenis Toyota Kijang Innova.

"Sebenarnya sudah ada 10 orang yang ingin mengembalikan. Tapi, saya tolak. Soalnya inginnya serentak jadi lebih mudah menginventarisasinya," ujarnya.

Read More

Satu setengah jam, AHY bincang santai dengan Prabowo di Kertanegara

Satu setengah jam, AHY bincang santai dengan Prabowo di Kertanegara

AGEN CASINO ONLINE

Direktur Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diam-diam melakukan pertemuan dengan Ketua umum Gerindra Prabowo Subianto, Selasa (31/10) sore tadi. Keduanya melakukan pertemuan di kediaman orangtua Prabowo di Kertanegara, Jakarta.

"Tadi sore dari jam 17.00 WIB sampai 18.30 WIB. AHY dan Pak Prabowo cukup lama bertukar pikiran mengenai geo-politik internasional dan hubungannya dengan Indonesia," kata Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik dalam pesan singkat.

Selain itu, Prabowo dan AHY juga bicara mengenai perlunya para pemimpin mengesampingkan kepentingan politik partisan saat menghadapi hal-hal mengenai kepentingan bersama, baik sebagai sesama warga negara dan bangsa.

"AHY bersilaturahmi dengan Pak Prabowo setelah berturut turut menemui Pak Jokowi, Pak Anies, Pak Ahok dan Pak JK," kata Rachland.

AHY didampingi Rachland Nashidik, Rico Rustombi, Andi Arief dan Husni Thamrin. Putra sulung SBY bersama Prabowo secara khusus mendiskusikan perlunya para pemimpin menemukan dan menyepakati common ground di tengah-tengah perbedaan-perbedaan politik yang wajar dalam demokrasi.

"Di akhir pertemuan, Pak Prabowo dan AHY saling mendoakan bagi kesehatan dan kesuksesan masing-masing. Pertemuan berlangsung satu setengah jam dalam suasana serius tapi santai," kata Rachland lagi.

Jubir Partai Demokrat ini memastikan, keduanya tidak bicara tentang Pemilu 2019 nanti. Keduanya memang sempat diisukan bakal duet di Pilpres dua tahun lagi. Tapi Rachland menegaskan, tak ada pembahasan menyangkut pilpres di pertemuan tadi.

Read More

Periksa Syafruddin Arsyad, KPK dalami SKL rugikan negara Rp 4 triliun

Periksa Syafruddin Arsyad, KPK dalami SKL rugikan negara Rp 4 triliun

AGEN CASINO ONLINE

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa tersangka yang juga mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hari ini (30/10). Pemeriksaan itu dilakukan selama empat setengah jam sejak pukul 09.30 WIB hingga pukul 14.00 WIB.

Saat dikonfirmasi ke Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pemeriksaan itu dilakukan untuk mendalami peran Syafruddin dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) yang dilakukan saat menjabat sebagai Ketua BPPN. SKL itu diduga merugikan negara sebesar Rp 4 triliun.

"Tentu penyidik mendalami lebih lanjut peran dari tersangka sebagai pimpinan BPPN pada saat itu yang menerbitkan SKL terhadap salah satu obligor yang diduga merugikan keuangan negara lebih dari 4 triliun tersebut," kata Febri di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/10).

"Jadi kami dalami Bagaimana proses penerbitan SKL tersebut dan apa saja yang dilakukan oleh tersangka dalam periode menjabat," ungkapnya.

Untuk diketahui, KPK terus mengusut kasus suap BLBI dengan tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT). Berdasarkan pemberitaan terakhir, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan pihaknya telah memeriksa 39 saksi dalam kasus tersebut.

"Hingga hari ini total sekitar 39 saksi telah diperiksa untuk tersangka SAT," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/10).

Febri juga mengatakan pihaknya terus menggali informasi tentang pengangkatan, tugas dan fungsi tersangka sebagai sekretaris KKSK dan Ketua BPPN.

"Pada pemeriksaan selanjutnya direncanakan baru akan masuk materi utama," jelas Febri.

Sebelumnya, KPK menetapkan Syafruddin Arsad Temenggung sebagai tersangka atas penerbitan surat keterangan lunas (SKL) BLBI, Selasa (25/4). Syafruddin saat itu menjabat sebagai kepala BPPN mengeluarkan surat keterangan lunas terhadap obligor BLBI yakni Sjamsul Nursalim, pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Dalam kasus ini KPK sudah meminta keterangan beberapa mantan pejabat. Mereka adalah Menteri Koordinator Perekonomian pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004 Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001 Rizal Ramli, Menteri Keuangan 1998-1999 Bambang Subiyanto, Menteri Koordinator Perekonomian 1999-2000 dan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) I Putu Gede Ary Suta, eks Kepala Bappenas 2001-2004 Kwik Kian Gie, serta mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (saat ini menjabat Menteri BUMN) Rini Mariani Soemarno.

Read More

Polisi minta pendapat ahli dalam kasus ujaran kebencian Ahmad Dhani

Polisi minta pendapat ahli dalam kasus ujaran kebencian Ahmad Dhani

AGEN CASINO ONLINE

Polisi meminta pendapat dari beberapa ahli dalam kasus dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dilakukan musisi Dhani Ahmad Prasetyo ( Ahmad Dhani). Dalam perkara ini, Ahmad Dhani dilaporkan oleh simpatisan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, BTP Network.

"Jadi saat ini masih ada pemeriksaan terhadap beberapa ahli kami sudah konsultasikan untuk meminta pendapat para ahli terkait dengan kasus ini," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Iwan Kurniawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (30/10).

Beberapa saksi ahli yang akan dimintai pendapat oleh pihaknya itu seperti ahli bahasa, saksi pidana, saksi ahli ITE dan juga saksi ahli sosiologi. Hal itu karena untuk memudahkan pihaknya dalam menangani proses penyidikan ini.

"Ya mudah-mudahan dalam waktu minggu ini semua sudah mendapat jawaban. Memang kemarin juga koordinasi dan konsultasi dan lebih jelas lagi untuk proses pemeriksaan saksi ahli selesai, kita lakukan pemeriksaan," ujarnya.

Untuk mempercepat kasus ini, pihaknya akan secepatnya segera melakukan gelar perkara untuk bisa menentukan status terhadap Ahmad Dhani. "Kita lakukan gelar perkara untuk menentukan status apakah ini bisa dinaikkan tersangka ataupun tidak," ucapnya.

Jika memang statusnya daripada Ahmad Dhani naik menjadi tersangka, maka polisi akan melakukan pencekalan terhadap Ahmad Dhani. "Ya dari hasil gelar ini statusnya bisa dinaikkin apa enggak. Bisa dicekal apa tidak, ya sesuai ketentuan dan aturan ya bisa dilakukan pencekalan," tandasnya.

Sebelumnya, Pihak kepolisian meningkatkan status penyelidikan laporan terhadap musisi Ahmad Dhani ke tahap penyidikan. Laporan tersebut terkait kicauannya di akun Twitter-nya yang dianggap berbau kebencian juga penghinaan terhadap pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada awal Maret 2017 lalu.

"Yang jelas kondisinya sekarang naik ke proses penyidikan. Pokoknya intinya untuk kasus itu kita naikkan ke proses sidik," ujar Kapolres Jakarta Selatan Kombes Iwan Kurniawan di Mapolda Metro Jaya, Selasa (25/7).

Kata Iwan, peningkatan status itu disahkan pada 14 Juli 2017 dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu, Iwan mengaku kalau sudah memiliki bukti yang cukup atas kasus ini.

"Ada keterangan saksi dan barang bukti. Ada dua keterangan ahli, ahli pidana dan ITE," katanya.

Lanjut Iwan, pihaknya kini tengah menjadwalkan untuk memanggil pentolan Dewa 19 itu untuk diperiksa.

"Ya udah pasti akan kita periksa. (Kapan?) Ya nanti akan kita kasih tahu jadwalnya. Yang pasti saksi-saksinya yang akan kita lakukan pemeriksaan dulu, setelah itu ya g dilaporkan akan kita panggil dengan statusnya sebagai saksi, setelah itu baru kita gelar perkara lagi untuk menaikkan status, apa bisa jadi tersangka atau tidak," pungkasnya.

Status Dhani saat ini masih sebagai terlapor dengan tuduhan melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Polisi berencana memeriksa Dhani dalam waktu dekat ini.

Pada 6 Maret 2017 Ahmad Dhani berkicau melalui akun Twitter @AHMADDHANIPRAST, yang nadanya dianggap menghasut dan penuh kebencian terhadap pendukung Ahok. Ia kemudian dilaporkan ke Mapolda Metro Jaya. Kasus tersebut kemudian dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Read More

Fahri Hamzah ingatkan Pemprov DKI dasar hukum menutup Hotel Alexis

Fahri Hamzah ingatkan Pemprov DKI dasar hukum menutup Hotel Alexis

AGEN CASINO ONLINE

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendukung keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak memperpanjang permohonan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) baru yang diajukan Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. Namun, Fahri mengingatkan, Pemprov DKI Jakarta untuk melihat dasar hukum dan legalitas untuk menutup hotel tersebut.

Penutupan hotel Alexis menjadi salah satu janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Anies- Sandiaga Uno saat kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

"Kalau itu memang janji kampanye, memang janji harus dilaksanakan, tapi pelaksanaan janji kampanye itu dasarnya adalah tetap hukum," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/10).

Lebih lanjut, Fahri akan mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak perpanjangan izin hotel Alexis selama UU mengizinkan Anies dan Sandiaga keputusan tersebut.

"Pada prinsipnya kalau sesuatu yang ilegal, memang tidak boleh ada sebab semua yang illegal menjadi pintu bagi tindakan yang ilegal lainnya," tegas dia.

Pemerintah Provinsi DKIJakarta menolak permohonan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) baru yang diajukan Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. Penolakan tersebut tertuang dalam surat secarik surat Pemprov DKI Jakarta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Surat dengan nomor 68661-1.858.8 yang diterbitkan Jumat (27/10) itu diteken langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi. Surat berisi penjelasan terkait permohonan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) itu ditujukan untuk Direktur PT Grand Ancol Hotel.

Dalam surat itu disebutkan, permohonan TDUP Hotel Alexis diajukan melalui aplikasi online ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dengan nomor registrasi 60U0HG dan permohonan TDUP Griya Pijat yang diajukan melalui aplikasi online ke kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pademangan dengan nomor registrasi Z35DNU.

Penolakan perpanjangan izin itupun diamini oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Karena itu kemudian kita mengambil keputusan untuk tidak meneruskan izin usaha bagi Alexis. Sekarang sudah dijalankan, nanti kita akan awasi, tapi yang pasti sudah dikeluarkan surat dari Pemprov yang tidak mengizinkan untuk praktik usahanya berjalan terus," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/10).

Read More

Maruarar sebut pemerataan harga BBM baru ada di era Jokowi

Maruarar sebut pemerataan harga BBM baru ada di era Jokowi

AGEN CASINO ONLINE

Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP) Maruarar Sirait mengakui, saat ini Indonesia mengalami kesenjangan di antara masyarakat. Kesenjangan itu terjadi baik antara kaya dan miskin, atau kesenjangan geografis antara wilayah Barat dan Timur, serta antara daerah kota dengan daerah pinggiran.

Walaupun begitu, Maruarar mengatakan, Pemerintahan Jokowi-JK bekerja keras mengatasi kesenjangan tersebut. Bahkan, dia menilai, pemerintah sudah menunjukkan keberhasilan. Terbukti dalam pemerataan harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia.

"Dulu, harga BBM di Jawa dan timur Indonesia jauh berbeda. Sekarang harga sudah sama, tepuk tangan buat Jokowi," katanya dalam sambutannya di acara Kirab Kebangsaan, GOR Padjajaran, Bogor, Minggu (29/10).

Sekitar 25 ribu orang hadir dalam acara ini. Mereka berasal dari berbagai elemen masyarakat mulai dari perwakilan ormas pemuda, mahasiswa, komunitas kreatif, tokoh adat dan masyarakat mengikuti pawai melintasi Jalan Juanda dan Jalan Jenderal Sudirman.

Acara semakin meriah sebab dalam acara ini tampil berbagai atraksi parade budaya ditampilkan dalam kegiatan itu, seperti paduan suara Institut Pertanian Bogor, parade marching band, tari tradisional dari berbagai daerah, seni bela diri, serta pameran UKM dan kuliner dari berbagai daerah.

Hadir juga dalam acara ini Wali Kota Bogor Bima Arya, Ketua DPP Bidang Organisasi TMP Dadang Danubrata, Sekjen TMP Tri Hapsari, dan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Dalam kesempatan ini, Bima Arya mengucapkan terimakasih kepada Maruarar Sirait. Sebab Maruarar selalu hadir di kota Bogor.

"Kita beri apresiasi kepada Bang Maruarar, yang kiprahnya sudah menasional bahkan mendunia," puji Bima Arya.

Read More

Selain penyumbang terbesar PDB RI, industri juga jadi penyetor pajak tertinggi

Selain penyumbang terbesar PDB RI, industri juga jadi penyetor pajak tertinggi

AGEN CASINO ONLINE

Industri merupakan salah satu sektor strategis karena berperan penting dalam pembangunan nasional dan turut memacu pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya sebagai penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB), manufaktur juga mampu memberikan kontribusi tertinggi melalui setoran pajak.

"Aktivitas industri konsisten membawa multiplier effect yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, kami terus fokus menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para investor di dalam negeri," ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (29/10).

Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak dari sektor industri hingga triwulan III tahun 2017 mencapai Rp 224,95 triliun atau tumbuh 16,63 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Capaian tersebut di atas dari sumbangan sektor perdagangan sebesar Rp 134,74 triliun, keuangan (Rp 104,92 triliun), konstruksi Rp 35,40 triliun, informasi komunikasi (Rp 32,19 triliun), pertambangan (Rp 31,66 triliun), dan sektor lainnya (Rp 156,19 triliun).

"Ini menunjukkan kinerja industri pengolahan nasional masih positif," katanya.

Menperin juga menyatakan, pembangunan sektor industri bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan secara mandiri oleh satu atau dua lembaga, tetapi membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan mulai hulu sampai hilir.

"Dari pembuat kebijakan hingga para pelaku industri itu sendiri," tegasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, industri pengolahan non-migas memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB nasional pada triwulan II tahun 2017 dengan mencapai 17,94 persen. Sumbangan sektor lainnya, seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya sekitar 13,92 persen, konstruksi 10,11 persen, serta pertambangan dan penggalian 7,36 persen.

Merujuk data yang dirilis United Nations Statistics Division pada tahun 2016, Indonesia menempati peringkat keempat dunia dari 15 negara yang industri manufakturnya memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB. Indonesia mampu menyumbangkan hingga mencapai 22 persen setelah Korea Selatan (29 persen), Tiongkok (27 persen), dan Jerman (23 persen).

Dari 15 negara yang disurvei tersebut, sumbangsih Inggris 10 persen, sedangkan Jepang dan Meksiko di bawah Indonesia dengan capaian kontribusinya sekitar 19 persen. "Paradigma industri manufaktur global saat ini memandang proses produksi sebagai satu kesatuan antara proses pra produksi, produksi dan pasca produksi. Untuk itu, kita sudah tidak bisa lagi melihat produksi hanya di pabrik saja," kata Airlangga.

Sementara itu, selama 10 tahun terakhir, penerimaan negara dari cukai semakin meningkat. Data BPS memperlihatkan tren positif ini sejak 2007 dengan total penerimaan dari cukai sebesar Rp 44,68 triliun dan terus bertambah hingga Rp 145,53 triliun pada 2016. Sektor industri rokok menjadi salah satu sumber utama pemasukan kas negara melalui cukai yang setiap tahun mencapai triliunan Rupiah.

Rata-rata proporsi penerimaan cukai tembakau terhadap cukai negara mencapai 95 persen. Pada 2007, penerimaan negara dari cukai tembakau sebesar Rp 43,54 triliun atau setara 97,45 persen terhadap total penerimaan cukai. Pada 2016, penerimaan negara dari cukai tembakau sebesar Rp 137,94 triliun. Nilai ini setara 96,11 persen dari total penerimaan cukai dan 8,87 persen dari penerimaan negara.

Kementerian Perindustrian juga terus mendorong industri manufaktur agar tidak hanya membidik pasar domestik, tetapi juga harus menangkap peluang pangsa di luar negeri.

Pada semester I-2017, ekspor industri pengolahan non-migas mencapai USD59,78 miliar atau naik 10,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2016 sebesar USD 54,32 miliar. Ekspor industri pengolahan non-migas ini memberikan kontribusi sebesar 74,76 persen dari total ekspor nasional pada semester I-2017 yang mencapai USD 79,96 miliar.

Read More

Di rumah singgah ini Jenderal Soedirman susun strategi perang gerilya

Di rumah singgah ini Jenderal Soedirman susun strategi perang gerilya

AGEN CASINO ONLINE

Rumah singgah Panglima Besar Jenderal Soedirman di Desa Bojasari, Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dinilai layak menjadi pusat edukasi sejarah. Langkah ini positif untuk mengingat perjuangan Soedirman bagi bangsa dan negara.

"Melihat fakta sejarah yang telah diakui secara resmi oleh Pemerintah, rumah tersebut layak untuk dijadikan rujukan sejarah autentik bagi generasi muda," kata penasihat Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten Wonosobo, Agus Purnomo dilansir dari Antara, Minggu (29/10).

Kesediaan pihak keluarga untuk membuka rumah itu menjadi semacam museum perjuangan, kata Agus, juga layak diapresiasi karena nantinya generasi muda, terutama para pelajar, menjadi lebih paham bagaimana alur perang gerilya Jenderal Soedirman yang mampu mengusir penjajah Belanda dari Indonesia.

Andika Dwi Nugroho dari Komunitas Herritage Wonosobo juga memandang perlu Pemerintah mendorong terwujudnya rumah milik Sukanto itu sebagai pusat edukasi sejarah.

"Dari sisi sejarah, hingga umur bangunan yang telah melebihi 50 tahun serta perannya dalam perjuangan kemerdekaan, kami menilai rumah ini layak dikembangkan lebih lanjut sehingga siapa pun yang berkunjung akan lebih memahami bagaimana Jenderal Soedirman menyusun strategi perang gerilyanya," katanya.

Menurut dia, tidak banyak orang tahu kalau di balik kisah sejarah taktik perang gerilya Jenderal Soedirman, ternyata Wonosobo pernah menjadi bagian penting di dalamnya.

Sebuah rumah sederhana di RT 05/RW 02 Desa Bojasari, Kecamatan Kertek telah diakui oleh Pemerintah sebagai salah satu rumah persinggahan Jenderal Soedirman pada masa perjuangannya mempertahankan kemerdekaan RI pada tahun 1947-1948.

Rumah dengan luas bangunan 335 meter persegi tersebut kini dihuni oleh Priyanto (45) bersama istrinya, Menik Widyaningrum (40), dan anak semata wayangnya, Adriyanto Riski Pratama (12).

Priyanto menjelaskan perihal sejarah rumah yang dibangun pada tahun 1943 hingga mendapat pengakuan dari Pemerintah sebagai benda cagar budaya bersejarah.

Menurut dia, awal dibukanya kisah sejarah tersebut berasal dari cerita almarhum ayahnya, Cipto Utomo, kepada Sukanto, kakaknya, yang juga menjadi ahli waris rumah tersebut.

Almarhum Cipto Utomo merupakan lurah sekaligus tokoh di Desa Bojasari pada tahun 1947. Karena kecintaannya kepada negara, dia kemudian bergabung dengan Kompi Kapten Kambali sebagai Kepala Pengadaan Logistik dan merelakan rumah kediamannya sebagai markas komando pasukan yang tergabung dalam Komando Divisi III/Diponegoro di bawah pimpinan Kolonel R. Soesalit.

"Sangat disayangkan, Kapten Kambali yang dikenal sangat piawai dalam mengatur strategi perlawanan terhadap penjajah akhirnya tewas pada saat penghadangan konvoi tentara Belanda," katanya.

Perjuangan Cipto Utomo beserta pasukan, menurut Priyanto, tetap berlanjut hingga kedatangan Panglima Besar Jenderal Soedirman yang memutuskan untuk singgah selama hampir setahun di rumah tersebut.

Dalam masa konsolidasi perjuangan, rumah yang pernah dipugar atas perintah Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono pada tahun 2011, juga pernah disinggahi Jenderal Sudharmono, mantan Wapres RI, serta Jenderal Sarbini.

Rumah tersebut pernah memiliki sejarah, yaitu sebagai pusat konsolidasi Jenderal Soedirman dengan para pimpinan tinggi militer pada masa itu.

"Kakak saya, Sukanto, sebagai ahli waris utama memperjuangkan untuk dapat diakui sebagai benda cagar budaya dan telah memperoleh surat penghargaan dari Bupati Wonosobo pada tahun 1997," katanya.

Melalui surat penghargaan yang ditandatangani Bupati Wonosobo Margono, rumah tersebut diakui sebagai markas dan asrama tentara pejuang kemerdekaan Republik Indonesia Kompi IV di bawah pimpinan Kapten Kambali dari Kesatuan Batalion IV, Mayor Tjipto Widuro, Resimen 17 Pekalongan, Letkol Wadiono, Brigade Nusantara Letkol Iskandar Idris, dan Divisi III Diponegoro Kolonel R Soesalit.

Menurut Priyanto, surat tersebut diperkuat dengan SK Bupati Wonosobo Nomor 433/283/2013 tentang Penetapan Rumah Mengandung Nilai Sejarah di Kabupaten Wonosobo yang ditandatangani Trimawan Nugrohadi.

Read More

Megawati: Baguna PDIP harus utamakan kualitas penanganan bencana

Megawati: Baguna PDIP harus utamakan kualitas penanganan bencana

AGEN CASINO ONLINE

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta agar Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) sebagai organisasi sayap PDIP bisa meningkatkan kualitas dalam menolong masyarakat ketika terjadi bencana.

Megawati menjelaskan, untuk menjadi badan organisasi berkualitas, banyak hal yang harus diperhatikan. Misalnya dalam hal persiapan dan keahlian. Sebab agar bisa menolong orang, pihak yang menolong juga harus terlatih. Maka dari itu, kata Megawati, siapa pun yang ada di Baguna harus ikut pelatihan.

"Inilah yang saya sebut Baguna yang berkualitas. Baguna yang tidak hanya kuantitatif, tapi saya maunya yang kualitatif," jelas Megawati saat memberi sambutan dan membuka acara Rakornas Baguna di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Sabtu (28/10).

Mega mengatakan, Baguna harus siap siaga kapan saja dibutuhkan. Bahkan kalau harus ke pelosok-pelosok desa, atau bahkan ke pedalaman yang masyarakatnya mungkin belum bisa berbahasa Indonesia.

"Dia yang di Baguna harus sehat wal afiat lahir dan batin. Sebab bagaimana mau menolong orang kalau dia sendiri sakit. Inilah makanya saya kerjasama dengan Basarnas agar dilatih. Anggota Baguna harus sehat lahir batin baru bisa molong orang lain," jelas Mega.

Putri dari Proklamator Kemerdekaan RI, Soekarno ini menambahkan, perhatian dan keseriusan dalam tanggap bencana ini sudah dilakukan jauh sebelumnya. Bahkan ketika masih menjadi Wakil Presiden, ia berinisiatif membentuk wadah yang kini menjadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Mega menuturkan, ketika ia menjabat Wapres dan ditugasi oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk menanggulangi bencana di seluruh Indonesia. Maka banyak langkah dilakukan. Apalagi ketika itu semua struktur pemerintahan belum baik dalam tanggap bencanan karena penanggulangan bencana ditaruh begitu saja di beberapa kementerian.

"Waktu itu belum ada yang sifatnya penanggulangan gerak cepat. Bahkan penanganan bencana di pemerintah saat itu terpencar-pencar. Misalnya di kemenhub ada di bawah sub-direktorat. Saya bilang apa yang bisa dilakukan kalau hanya di bawah sub-direktorat. Maka sejak saat itulah saya minta izin ke Presiden Abdurrahman Wahid untuk membentuk sebuah badan yang sekarang menjadi BNPB. Itu saya yang membuat waktu jadi Wapres," ujar Mega.

Yang tak kalah penting, kata Mega, Baguna harus bisa gerak cepat. Ada protap dan kerja yang efektif. Misalnya ada kebakaran, maka harus sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tanggap cepat dibutuhkan karena kalau terjadi bencana penanganannya tak bisa ditunggu-tunggu.

"Misalnya begitu kita dengar Gunung Agung mau meletus, maka saya instruksikan agar DPD langsung gunakan Baguna," kata Mega.

Mega menambahkan, tugas Baguna dibagi dalam Baguna Basah dan Baguna Kering dan pembagian ini sesuai tugas dan kondisi yang dihadapi. Kalau Baguna Basah, ia diterjunkan kalau dalam kondisi banjir, menolong orang yang tenggelam dan sebagainya. Artinya harus ada spesialisasi dan pembagian tugas sesuai dengan protap.

"Kemudian ada Baguna Kering. Dia yang di bidang kesehatan, menolong dalam kondisi longsor misalnya. Di belakang seperti membangun tenda dan masak. Dengan demikian kerja menjadi berkualitas," jelas Mega.

Read More

Jasa Marga latih petugas jalan tol jadi wirausaha

Jasa Marga latih petugas jalan tol jadi wirausaha

AGEN CASINO ONLINE

PT Jasa Marga (Tbk) memberikan pelatihan dalam program A-Life atau Alih Profesi terhadap petugas tol yang ingin mengembangkan minat di bidang lain seiring penerapan sistem pembayaran non tunai jalan tol. Salah satu pelatihannya, petugas jalan tol dibekali minat kembangkan wirausaha.

"Program pelatihan kami sudah berjalan. Ini sudah disuruh milih jabatannya kemana? Misalnya ingin jadi 'inspector maintenance', lalu ajukan syaratnya apa. Ketika 'apply' akan diberikan pelatihan," ujar Direktur SDM dan Umum Jasa Marga, Kushartanto Koeswiranto dikutip Antara, Sabtu (28/10).

Dia menjelaskan, Jasa Marga sudah berkomitmen untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi karyawan atau petugas tol yang terdampak dari kebijakan elektronifikasi jalan tol tersebut. Menurutnya, komitmen tersebut untuk pengembangan bisnis yang tentunya akan menyerap banyak karyawan. Dalam tiga tahun ke depan, Jasa Marga menargetkan akan mengoperasikan 600 kilometer (km) jalan tol baru.

Selain itu, Kushartanto juga menyebutkan rencana pengembangan transit oriented development (TOD) pada rest area yang nantinya dilengkapi hotel serta berbagai fasilitas lengkap yang nyaman dan bersih untuk pengguna jalan tol. Dengan banyaknya rencana bisnis tersebut, tentunya diperlukan banyak tenaga kerja, khususnya karyawan Jasa Marga yang beralih profesi.

Adapun Jasa Marga saat ini memiliki sekitar 4.200 karyawan, 1.000 di antaranya merupakan petugas tol. Namun perusahaan memberi kesempatan bagi karyawan yang ingin alih profesi melalui program A-Life. Jasa Marga menawarkan dua pilihan alih profesi kepada karyawannya. Pertama, alih profesi ke unit kerja atau anak perusahaan. Kedua alih profesi menjadi wirausaha.

"Perubahan teknologi membuat ada kebutuhan baru. Syaratnya yang penting anda mau maju. Urusan pintar itu urusan kami. Yang penting anda punya niat mau maju," jelasnya.

Read More

Alasan ritel irit belanjakan uang untuk iklan televisi

Alasan ritel irit belanjakan uang untuk iklan televisi

AGEN CASINO ONLINE

Jumlah uang yang dibelanjakan ritel atau department store jauh lebih rendah dibandingkan belanja iklan ritel online atau daring. Berdasarkan hasil monitoring iklan televisi (TVC) Adstensity, uang yang dibelanjakan perusahaan ritel offline sepanjang Januari-September 2017 hanya Rp 40,41 miliar, sedangkan ritel online belanja iklannya mencapai Rp 1,2 triliun.

Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, Tutum Rahanta, para pengusaha ritel tak mungkin mengeluarkan lebih banyak dana untuk belanja iklan karena itu sama artinya membakar uang. Berkurangnya belanja iklan karena pengusaha ritel juga melihat perubahan perilaku konsumen yang lebih mengarah kepada efisiensi dengan memilih belanja online.

"Jadi kalau tambah kita iklan sekarang, siapa pun yang punya dana atau grup gede nih iklankan department store mereka itu membakar duit, gak bakal balik. Kita tahu arah perkembangan konsumen itu sendiri," paparnya dalam diskusi bertema Bisnis Ritel Zaman Now di Warung Daun, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/10).

Gencarnya ritel online beriklan karena mereka tidak memiliki fisik barang yang bisa dilihat langsung konsumen atau toko yang bisa dikunjungi untuk melihat kondisi barang. "Online ini tidak ada fisiknya. Mereka harus betul-betul memperkenalkan diri mereka kepada masyarakat dengan gencar beriklan itu. Kalau enggak siapa yang tahu?" ujarnya.

Sementara ritel offline menjual produk yang merupakan kumpulan dari industri atau hasil industri di mana biasanya pelaku industri telah mengiklankan produknya tersendiri. Sedangkan untuk mengiklankan perusahaan ritel atau merek tokonya sangat terbatas hanya untuk wilayah dan masa tertentu.

Menurut Tutum, tidak semua produk bisa dijual melalui daring seperti makanan atau kebutuhan sehari-hari. "Kalau misalnya kecap, mi instan beli online, (konsumen) kelaperan," ujarnya. Jika pun sekarang ada penjualan makanan melalui GoFood, ojek tetap harus ke restoran memesan makanan dan setelah diproses di restoran baru makanan bisa dinikmati konsumen.

Read More

Polda Kaltim ikut buru maling tikam mahasiswi di Samarinda hingga tewas

Polda Kaltim ikut buru maling tikam mahasiswi di Samarinda hingga tewas

AGEN CASINO ONLINE

Polda Kalimantan Timur ikut memburu maling yang tepergok, dan tewaskan Debby Aulia (23), mahasiswi cantik salah satu kampus di Samarinda, dini hari tadi. Selain motor pelaku, polisi juga mengamankan sarung badik milik pelaku yang tercecer di lokasi kejadian.

"Kami juga koordinasi dengan Polda, untuk mencari pelaku," kata Kanit Reskrim Polsekta Samarinda Utara Ipda Wawan Gunawan, Sabtu (28/10).

Dia menjelaskan kronologis kejadian yang menimpa Debby. Sekira pukul 03.00 Wita dini hari tadi, di sekitar rumah Debby di Jalan Gerilya di RT 34 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, warga memang tengah memergoki gerak-gerik pria menggunakan motor Honda Beat bernomor polisi KT 2947 QA.

Diduga, pria tak dikenal pengendara motor itu, hendak mencuri di rumah salah satu warga. Warga yang memergokinya, sempat menghakiminya. Pria itu terus melawan, dan akhirnya berhasil kabur.

Nahas, kaburnya pelaku, bersamaan dengan korban Debby, yang terbangun dari tidurnya, dan penasaran dengan yang terjadi di sekitar rumahnya.

"Korban keluar rumah, dan sempat mengadang pelaku di jalan. Tidak ada warga yang tahu saat itu, kalau pelaku ini bawa senjata tajam," ujar Wawan.

"Pelaku yang diketahui membawa badik, menikamkan badiknya di leher kiri korban. Oleh warga, sempat dibawa ke rumah sakit Dirgahayu. Di rumah sakit, korban diketahui meninggal," tambah Wawan.

Kepolisian yang tiba di lokasi, bergegas melakukan olah tempat kejadian perkara. Selain mengamankan motor pelaku, juga diamankan barang bukti sarung badik.

"Warga sempat terus mengejar pelaku yang menikam ini. Identitasnya belum teridentifikasi, tapi ciri-cirinya, sudah ada gambaran," terang Wawan.

"Kita belum tahu apakah itu motor curian atau bukan ya. Yang jelas sementara ini terdata pelat nomor kendaraan itu, sesuai dengan nomor mesin motor," ungkap Wawan.

"Ya, yang jelas langkah awal penyelidikan, dari motor yang ditinggalkan, dan pelat nomor polisi, diduga milik pelaku," tambah Kasubbag Humas Polresta Samarinda Ipda Danovan.

"Benar, korban (Debby Aulia) meninggal. Ini kami masih berupaya bantu pencarian polisi. Karena tadi memang wajahnya pelaku sempat terlihat," kata Idris, warga Jalan Gerilya, ditemui merdeka.com terpisah.

Read More

Kembangkan bisnis, Asuransi Simas Jiwa luncurkan digital insurance

Kembangkan bisnis, Asuransi Simas Jiwa luncurkan digital insurance

AGEN CASINO ONLINE

Dalam rangka merayakan Ulang Tahun ke-2, PT Asuransi Simas Jiwa meluncurkan kanal distribusi digital insurance berupa aplikasi klikasuransiku.com. Aplikasi tersebut dapat diakses melalui website serta dapat diunduh melalui Iayanan playstore di perangkat android yang terdapat di smartphone.

Direktur Utama PT Asuransi Simas Jiwa, IJ. Soegeng Wibowo mengatkan, peluncuran klikasuransiku.com merupakan sebuah Iangkah bisinis dalam menjawab trend digital marketing yang ada di masyarakat.

"Dengan ini, Simas Jiwa hadir lebih dekat dan semakin memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan perlindungan nilai ekonomi seseorang dan keluarga," kata Soegeng di Jakarta, Rabu (25/10).

Bersamaan dengan peluncuran ini, perusahaan juga menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan 2 market place, yaitu JD.ID dan PasarPoIis.com serta satu MoU kemitraan dengan PT Asuransi Simas Net.

Dalam rangka peluncuran klikasuransiku.com, Simas Jiwa memberikan 10.000 polis asuransi kecelakaan gratis yang bisa didapat dengan mengunjungi website klikasuransiku.com atau melalui android mobile apps kiikasuransiku.com di playstore.

Saat ini melalui klikasuransiku.com perusahaan menyediakan 14 produk asuransi menarik yang dibutuhkan masyarakat terdiri dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan dengan premi yang terjangkau serta produk asuransi dengan program investasi. Selanjutnya akan ada lebih dari 40 produk asuransi yang dijual melalui klikasuransi.com.

PT Asuransi Simas Jiwa mempunyai tiga kanal distribusi utama, yaitu bancassurance, digital insurance dan direct sales serta memiliki 9 kantor pemasaran yang berada di Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar dan Bali.

Read More

Harga lada di Bangka anjlok parah dari Rp 120.000 jadi Rp 60.000 per Kg

Harga lada di Bangka anjlok parah dari Rp 120.000 jadi Rp 60.000 per Kg

AGEN CASINO ONLINE

Harga lada di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, anjlok dari Rp 120.000 menjadi Rp 60.000 per kilogram.

Seorang petani lada di Koba, Eros Alpandi mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir harga lada cenderung turun, dan belum ada tanda-tanda bakal kembali naik.

"Kondisi ini membuat kami petani lada kelimpungan karena harga komoditas unggulan tersebut tidak menguntungkan, bahkan belum mampu menutupi biaya yang sudah dikeluarkan untuk perawatan dan pemupukan," katanya seperti ditulis Antara, Rabu (25/10).

Dia mengatakan, biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan tanaman lada hingga panen sangat besar dan petani baru bisa mendapatkan untung dari hasil panen jika harga lada mencapai Rp 120.000 per kilo gram.

"Sekarang harga hanya berkisar Rp 60.000 hingga Rp 70.000 per kilogram. Sudah bisa dibayangkan tanaman lada saat ini belum mampu mengangkat perekonomian," ujarnya.

Namun demikian, dirinya berharap harga komoditas lada kembali naik ke level tertinggi sehingga berkebun lada benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan. "Lada yang sudah saya panen kadang-kadang saya simpan dulu di gudang dengan harapan bisa dijual apabila harga sudah naik," ujarnya.

Sementara Hendri, petani lada yang lainnya mengaku memiliki beberapa hektare tanaman lada namun kesulitan dengan biaya untuk perawatan dan pemupukan.

"Kami membeli pupuk dari hasil penjualan lada, kalau harga lada terus anjlok begini maka jangankan untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk membeli pupuk saja tidak bisa," katanya.

Read More

Hendak jenguk napi, pembesuk tepergok sipir sembunyikan HP di jilbab

Hendak jenguk napi, pembesuk tepergok sipir sembunyikan HP di jilbab

AGEN CASINO ONLINE

Petugas Lapas Klas I Delta Sidoarjo, Jawa Timur mengamankan seorang pembesuk berinisial SM, warga Kecamatan Tulangan, Sidoarjo. Perempuan berusia 47 tahun itu diamankan karena menyelundupkan ponsel yang disembunyikan dalam jilbab.

"HP (handphone) itu terungkap ketika petugas melakukan pengeledahan sebelum pembesuk memasuki Lapas. Itu sudah menjadi SOP (Standart Operasional Prosedur)," kata Kalapas Kelas II A Sidoarjo, Jumadi, Rabu (25/10) siang.

Jumadi mengungkapkan, petugas curiga dengan gelagat SM, ketika berada di ruang pemeriksaan sebelum masuk ke Lapas. Petugas pun lalu melakukan penggeledahan satu persatu bawaan.

Termasuk petugas perempuan juga meminta salah seorang pembesuk atau pengunjung yang menggunakan jilbab warna biru laut yang digunakan itu untuk dilepas.

"Ketika kerudung di lepas, pembesuk ini menyelipkan ponselnya di dalam kerudung. Kemudian langsung kami amankan. Kejadiannya tadi sekitar pukul 09.30 Wib," ungkapnya.

Handphone jenis nokia E 90 warna merah hitam itu rencananya akan diberikan kepada salah satu penghuni Lapas.

"Dari keterangan SM, ponsel itu rencananya akan diberikan kepada warga binaan berinisial S, yang ditahan kasus 363 KUH Pidana," jelasnya pria yang baru menjabat dua minggu orang nonot satu di Lapas Delta Sidoarjo itu.

Meski demikian, pihak Lapas masih mendalami terungkapnya perempuan berbaju batik hendak menyelundupkan handphone itu.

"Kami masih dalami atas temuan tersebut, serta akan memproses SM dengan teguran keras," tutupnya.

Read More

Korupsi dana hibah, 5 Eks komisioner KPU Pakpak Bharat dituntut 4 tahun penjara

Korupsi dana hibah, 5 Eks komisioner KPU Pakpak Bharat dituntut 4 tahun penjara

AGEN CASINO ONLINE

Lima mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pakpak Bharat masing-masing dituntut dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Mereka dinilai bersalah menyelewengkan dana hibah Rp 471 juta.

Para terdakwa yang menjalani tuntutan yaitu Sahitar Berutu, mantan Ketua KPU Pakpak Bharat beserta empat anggotanya yakni Daulat Merhukum Solin, Sahrun Kudadiri, Ren Haney Lorawaty Manik, dan Tunggul Monang Bancin.

Tuntutan terhadap kelima terdakwa disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yosua Parlaungan Lumban Tobing di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (24/10). Mereka menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

"Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," kata Yosua di hadapan majelis hakim yang diketuai Morgan.

Dalam nota tuntutannya , JPU menyatakan kelima terdakwa menggunakan anggaran tidak sesuai peruntukan. Akibatnya, negara dirugikan Rp 471 juta. Dana yang diselewengkan merupakan hibah dari APBD Pakpak Bharat tahun 2014 sebesar Rp 641 juta.

Dana hibah diperuntukkan bagi sosialisasi pemilihan umum DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun mereka diduga menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

Setelah mendengar tuntutan JPU, kelima terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan pleidoi. Majelis hakim memberi mereka kesempatan menyampaikan pembelaan itu pada persidangan pekan depan.

Read More

42 Titik rawan kebakaran terpantau di tiga daerah Sumatera Barat

42 Titik rawan kebakaran terpantau di tiga daerah Sumatera Barat

AGEN CASINO ONLINE

Sedikitnya ada 42 titik panas yang tersebar pada tiga daerah di Sumatera Barat (Sumbar) sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2017. Mayoritas titik panas tersebut berada di kawasan hutan masyarakat.

Kepala Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Sumbar Faridil Afrasi mengatakan, hasil pemantauan satelit pendeteksi panas bumi National Oceanic Atmosferic Administration (NOAA), 42 titik panas itu terdapat di Kabupaten Sijunjung, Pasaman Barat, dan Pesisir Selatan.

"Titik panas belum tentu dapat menimbulkan kebakaran, tapi berpotensi, iya. Kalau saat ini, rawan kebakaran hutan ini di wilayah Sijunjung dan Pasbar," kata Faridil saat dihubungi, Selasa (24/10).

Pemantauan titik panas ini lanjut Faridil, tidak sekedar pada lokasi lahan yang mengalami kebakaran. Sebab, satelit pendeteksi panas bumi NOAA ini, memiliki sifat yang dapat menangkap panas pada permukaan bumi. Dimana, saat siang hari, NOAA akan mendeteksi panas pada ambang temperatur 42 celcius. Sedangkan pada malam harinya, satelit mampu mendeteksi panas di ambang temperatur 37 celcius.

"Jadi, titik panas juga bisa dipicu oleh aktivitas peladangan dengan membakar lahan sekitar. Walaupun sedikit, tapi terpantau sebagai titik panas," katanya.

Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Minangkabau, Padang Pariaman juga mendeteksi sebanyak 5 titik panas yang terpantau dari sensor modis atau Satelit Terra Aqua. Titik panas dari sensor ini terpantau di daerah Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Limapuluh Kota.

"Di Dharmasraya terdeteksi 4 titik panas dengan tingkat kepercayaan 50 hingga 76 persen. Serta, 1 titik panas di Limapuluh Kota dengan tingkat kepercayaannya 53 persen," kata Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau, Padang Pariaman, Budi Imam Samiaji.

Pemantauan titik panas ini kata Budi, sangat berguna untuk tanggap darurat asap. Sehingga, masyarakat dapat lebih waspada, termasuk meningkatkan kesiagaan Pemerintah dalam pencegahan kebakaran.

Read More

Melawan saat mau ditangkap, dua perampok PT Sinar Sosro didor polisi

Melawan saat mau ditangkap, dua perampok PT Sinar Sosro didor polisi

AGEN CASINO ONLINE

Anggota Polres Jembrana terpaksa melumpuhkan kedua perampok kawakan dengan timah panas terhadap Bambang Hendrawan (49) dan M Holili (35) yang keduanya asal Jember. Kedua perampok ini bersama ketiga rekannya masih buron melakukan aksi perampokan di PT Sinar Sosro cabang Negara, kabupaten Jembrana di Bali empat hari lalu.

"Komplotan perampok itu kita ditangkap di Desa Grundul, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah," terang Kapolres Jembrana AKBP Priyanto Priyo Hutomo, Selasa (24/10).

Sementara tiga orang pelaku lainnya kini masih dalam pencarian (DPO) yaitu AS, KN dan TN. Lanjut Kapolres, saat penangkapan pelaku berusaha melawan dan hendak kabur, petugas terpaksa menembak kaki kedua pelaku.

"Sebelumnya juga sudah diberikan tembakan peringatan, namun tidak mengindahkan," terangnya.

Dari hasil interograsi terhadap pelaku, Bambang berperan menyerang satpam kantor sosro menggunakan linggis serta payung sosro yang berada di TKP.

Sedangkan pelaku M Holili, berperan menyerang satpam menggunakan pisau dan sempat melempar satpam dengan botol sosro kosong dan mengeluarkan kata-kata ancaman.

Pelaku TN berperan sebagai sopir mobil dan pelaku AS berperan sebagai menyerang satpam menggunakan pisau dan yang membuat lubang pada tembok di TKP sosro dan KN berperan menyerang satpam menggunakan pisau.

Dikatakan Kapolres, kasus terungkap karena saat kejahatan terjadi satpam melawan pelaku sehingga di TKP ditemukan bill (tanda bukti) belanja milik pelaku yang terjatuh di TKP, dimana pelaku sebelum melakukan aksi membeli pisau dan lakban di toko Rahayu Jembrana.

"Aksi pelarian mereka terekam CCTV. Kita lakukan penyelidikan dan setelah koordinasi ke polres di Jawa Timur didapat keterangan pelaku merupakan residivis curas di wilayah Jawa Timur. Pelaku juga memiliki senpi," ungkapnya.

Kini kedua pelaku ditahan di Polres Jembrana dan dijerat pasal 365 jo 53 KUHP dan pasal 2 ayat 1 UU Darurat No 12 tahun 1951.

Adapun barang yang diamankan pada kedua pelaku berupa uang tunai sebesar Rp 764.000, satu kalung emas, HP Oppo, HP Nokia warna putih, HP samsung warna putih, HP nokia warna putih.

"Saat ini kita terus lakukan pengembangan dan memburu tiga rekan pelaku lainnya," demikian AKBP Priyanto.

Read More

Jokowi soal infrastruktur: Dulu semua dikerjakan tak fokus mau ke mana

Jokowi soal infrastruktur: Dulu semua dikerjakan tak fokus mau ke mana

AGEN CASINO ONLINE

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) fokus membangun sejumlah infrastruktur. Jokowi memastikan semua proyek diawasi dengan ketat agar tak terbengkalai.

Menurut Jokowi, ada yang menyampaikan jangan hanya jadi 'panglima' infrastruktur. Justru, kata mantan wali kota Solo itu, saat ini fokus di infrastruktur biar tak belok ke yang lain.

"Dulu semua dikerjakan tidak ada fokus mau ke mana. Ada anggaran juga semua kementerian/lembaga sama, tahun depan naik 10 persen ini. Ini ya hilang," kata Jokowi di Jiexpo, Kemayoran, Senin (23/10).

Dia mengatakan, begitu turun ke lapangan mengetahui masalahnya, lalu dibahas dalam rapat terbatas. Selanjutnya, Jokowi mengeluarkan instruksi presiden (Inpres) sebagai payung hukum.

"Ini yang sebabkan kita tidak bergerak cepat. Problem besar kita ada di sini. Yang tadi berkaitan ke depannya yang harus kita siapkan," tuturnya.

Menurutnya, terkadang untuk memastikan proyek jalan tak cukup hanya datang pas groundbreaking. Bahkan, Jokowi juga kerap memerintahkan menteri dan dirjen untuk datang memantau.

"Satu proyek bisa saya datangi sampai delapan kali untuk pastikan ada progress. Yang jauh pun, misalnya di pos lintas batas Entikong, itu jauh banget loh, saya datang ke sana tiga kali. Saya perintahkan ke menteri ini kantor diruntuhkan. Saya beri waktu dua minggu," jelasnya.

Lalu, Jokowi mencontohkan soal pembangunan jalur kereta yang di groundbreaking sampai tiga kali. Dia memberi batas maksimal pembangunan rel 7 kilometer ke menteri perhubungan. Jika terpenuhi Jokowi baru mau datang.

"Tek tek tek, sudah 12 kilometer saya datang. Saya enggak mau dibohongi. Ini negara besar enggak mungkin setelah GB enggak ke situ lagi. Boleh nyoba saya," tandasnya.

Read More