Tri Rismaharini : Gus Ipul-Mbak Puti kalah karena dicurangi

Tri Rismaharini : Gus Ipul-Mbak Puti kalah karena dicurangi

AGEN CASINO ONLINE

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melaporkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengenai adanya kejanggalan dalam pelaksanaan Pilkada 2018.

Menurut politikus PDIP itu, kejanggalan berupa dugaan kecurangan itu merugikan pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut dua Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno (Mbak Puti) yang diusung partainya.

Risma mengatakan, ada sejumlah kejanggalan yang membuat pasangan Gus Ipul Puti Soekarno kalah.

"Saya terus terang agak stres dengan hasilnya. Karena itu saya coba lakukan penelitian di lapangan dengan para relawan. Memang ada sesuatu (kecurangan) yang massif," kata Risma Jumat (29/6).

Risma menyebut terjadi banyak temuan kecurangan di Surabaya. Namun, Risma yang menjadi juru kampanye Gus Ipul dan Puti enggan menyampaikan bentuk Kecurangan yang terjadi.

"Saya sampaikan ke Ibu Megawati kalau proses kemenangan tidak betul, menghalalkan segala cara. Nanti ke depannya akan ada masalah," jelasnya.

Laporan Risma telah diterima oleh partai sebagai bahan kebijakan partai. Risma belum bisa memastikan temuan kecurangan tersebut akan dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau tidak.

"Karena itu harus saya laporkan supaya kejadian yang saya dengan bisa diantisipasi ke depannya," tandas Risma.

Read More

DPR kaji putusan MK yang batalkan pasal pemanggilan paksa mitra kerja

DPR kaji putusan MK yang batalkan pasal pemanggilan paksa mitra kerja

AGEN CASINO ONLINE

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, akan mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan terkait pasal 73 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) soal pemanggilan paksa mitra koalisi. Pengkajian itu, kata dia, guna mengetahui apakah putusan itu sejalan dengan konstitusi.

"Tapi nanti kita akan kaji juga apakah keputusan sejalan dengan konstitusi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/6).

Menurut Fadli, adanya pasal pemanggilan paksa diperlukan untuk check and balance. Serta bisa berimbas dengan pada fungsi pengawasan DPR.

"Kita kaji keputusan kalau sudah masuk secara resmi pada kita tetapi saya kira dalam rangka fungsi check and balance diperlukan hal itu," ungkapnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD, DPRD (UU MD3).

Beberapa pasal digugat diurai seperti, pasal 73 terkait pemanggilan paksa pihak yang diperiksa DPR, pasal 122 terkait penghinaan terhadap parlemen, dan pasal 245 terkait pertimbangan MKD dalam pemeriksaan anggota DPR yang terlibat pidana.

Terkait pasal 73, MK berpendapat hal tersebut telah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Pasal 73 ayat 3 ayat 4 ayat 5 dan ayat 6, UU No 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UU No 17 tahun 2014 tentang MPR DPR DPD DPRD, lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 No. 29, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187, dianggap bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," lanjut Anwar Usman.

Read More

Temui Jokowi di Istana Bogor, Mahathir singgung soal sekolah bagi anak TKI

Temui Jokowi di Istana Bogor, Mahathir singgung soal sekolah bagi anak TKI

AGEN CASINO ONLINE

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad tadi pagi bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor dalam lawatan kenegaraan selama dua hari sejak kemarin.

Menurut live streaming Liputan6.com, Mahathir tiba sekitar pukul 10.18 WIB. Pasukan berkuda mengiringi kedatangannya. Ia juga disambut anak-anak berpakaian daerah yang membawa bendera Malaysia-Indonesia.

Lagu kebangsaan Malaysia, "Negaraku"; dan lagu kebangsaan RI, "Indonesia Raya" yang dibawakan marching band Paspampres bergema di gedung Istana Kepresidenan itu. Usai lagu kebangsaan kedua negara dikumandangkan, Jokowi mendampingi Mahathir melakukan inspeksi prajurit Paspampres di halaman utama Istana.

Tampak pula Mahathir menyalami barisan anak berpakaian tradisional yang membawa miniatur bendera RI dan Malaysia dalam seremoni tersebut. Setelah itu, kedua pemimpin negara itu masuk ke dalam Istana Bogor. Mahathir Mohamad beserta ibu negara kemudian mengisi buku tamu.

Setelahnya, Jokowi mengajak Mahathir berkeliling ke beberapa sudut Istana Bogor. Tampak keduanya berbincang akrab. Dalam perbincangan santai ini, kedua pemimpin tersebut terlihat akrab dan suasana yang dihadirkan pun terbilang santai.

Selesai berbincang, sekitar pukul 11.42 WIB Mahathir dan Jokowi memasuki Ruang Teratai untuk melakukan konferensi pers bersama. Dalam pernyataannya, Mahathir menyinggung sejumlah isu regional dan internasional, salah satunya yakni pendidikan untuk anak-anak TKI yang ada di Malaysia.

"Ramai juga rakyat Malaysia yang berasal dari Indonesia. Ada yang datang secara halal dan ada pula yang datang tidak legal. Yang datang secara legal ini, mereka datang bersama keluarga, termasuk anak-anak. Dan anak-anak perlu dapat sekolah dan pendidikan," kata perdana menteri berusia 92 tahun itu dalam Bahasa Melayu.

"Di semenanjung sudah ada sekolah, tapi di Serawak dan Sabah belum ada. Ini akan kita betulkan," imbuh Mahathir.

Sebelum mulai menyampaikan poin penting perbincangan yang dilakukannya dengan Jokowi, Mahathir Mohamad mengungkapkan rasa kagumnya terhadap sambutan yang dilakukan padanya. Terlebih, ada anak-anak kecil di antaranya.

Mungkin karena kecintaannya pada anak kecil-lah yang membuat perdana menteri dengan julukan "Dr M" ini peduli terhadap pendidikan mereka. "Saya amat kagum dengan upacara yang diadakan di sini dan saya amat gembira bisa salam-salaman dengan anak kecil yang berkumpul tadi."

Sementara itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan hal serupa bahwa pemerintah Indonesia akan membangun sekolah-sekolah untuk anak-anak TKI yang ada di Malaysia.

"Kita juga membahas kerja sama untuk daerah-daerah di perbatasan, sehingga keuntungan bisa didapatkan Malaysia dan Indonesia. Juga mengenai perlindungan TKI di Malaysia dan pembangunan sekolah-sekolah untuk anak-anak Indonesia yang ada di Malaysia," papar Jokowi.

Read More