Presiden Hassan Rouhani: Era Dominasi AS atas Iran Tak akan Pernah Kembali

Presiden Hassan Rouhani: Era Dominasi AS atas Iran Tak akan Pernah Kembali

AGEN CASINO ONLINE

Presiden Iran, Hassan Rouhani mengecam sikap permusuhan Amerika Serikat (AS) terhadap negaranya sejak kemenangan Revolusi Islam 40 tahun lalu. Rouhani menegaskan era dominasi AS atas Iran telah berakhir dan tak akan pernah kembali.

Hal ini disampaikan Rouhani dalam pidatonya di acara Penghargaan Buku Tahunan ke-36 dan Penghargaan Buku Dunia Republik Islam Iran ke-26 di Teheran, Selasa (5/2).

Dia mengatakan Eropa, AS dan beberapa negara Arab memberlakukan blokade habis-habisan terhadap Iran tetapi tak berhasil karena keyakinan, kepercayaan, dan harapan bangsa Iran. Amerika, kata Rouhani, mencegah empat ilmuwan berkunjung ke Teheran untuk menerima penghargaan atas bukunya. AS juga mengancam tak akan memberikan mereka visa kembali ke AS.

"Anda (AS) bertarung dengan siapa? Anda bertarung dengan ideologi dan peradaban dunia. Anda bertarung dengan bangsa kami," kata Rouhani dilansir dari laman Press TV, Rabu (6/2).

"Anda menggunakan bahasa yang rendahan, tidak diplomatis, dan tidak dapat diterima. Anda mengatakan Anda akan berdiam di Irak untuk mengamati Iran, sementara Anda mengklaim berada di sana untuk memerangi terorisme," lanjutnya.

Pernyataan Rouhani ini merupakan kecaman untuk Presiden AS Donald Trump atas pernyataannya baru-baru ini yang menyatakan ingin meningkatkan pangkalan militer AS di Irak untuk mengamati Iran. Rouhani juga menekankan baik Iran, Irak, dan warga dunia lainnya tidak bisa menerima alasan tersebut.

Dia juga menegaskan negaranya tak akan mengalah kepada AS dan akan tetap melanjutkan setiap langkah pembangunan. Berdasarkan pemberitaan media, lima penulis luar negeri diundang dalam acara tahunan tersebut. Namun pemerintahan Trump mencegah enam warga yang tinggal di AS berkunjung ke Iran.

Read More

Irak Menolak Dimanfaatkan AS

Irak Menolak Dimanfaatkan AS

AGEN CASINO ONLINE

Perdana Menteri Irak, Adil Abdul-Mahdi mengecam pernyataan Donald Trump terkait rencana meningkatkan pangkalan militer AS di Irak yang akan dimanfaatkan untuk mengamati Iran. Abdul Mahdi menegaskan negaranya menolak dimanfaatkan untuk tindakan agresi terhadap negara lain.

"Tidak ada pangkalan militer AS di Irak; tetapi memang ada pelatih yang beroperasi dalam kerangka koalisi internasional. Kami tidak setuju dengan pihak Amerika dan menolak sudut pandang seperti itu," jelasnya dilansir dari laman Press TV, Rabu (6/2).

"Saya tidak akan membiarkan Irak dimanfaatkan negara mana pun melawan (negara) yang lain. Irak seharusnya tidak berada dalam pertempuran antara dua negara," lanjutnya dilansir dari laman Press TV.

Pada Senin, Presiden Irak, Barham Salih membalas komentar Trump. "Konstitusi Irak menolak pemanfaatan Irak sebagai pangkalan untuk menghantam atau menyerang negara tetangga," tegasnya.

"Pasukan AS berada di negara ini secara hukum di bawah perjanjian antara kedua negara, tetapi tindakan apa pun yang diambil di luar kerangka kerja ini tidak dapat diterima. Jangan bebani Irak dengan urusan Anda. AS memang adikuasa, tapi jangan mengejar prioritas kebijakan Anda sendiri, kami ada di sini. Sangat penting bagi Irak memiliki hubungan baik dengan Iran dan negara-negara tetangga lainnya," tegasnya.

Dalam sebuah wawancara di stasiun televisi CBS pada Minggu, Trump menyoroti pentinnya pangkalan militer di Irak. Menurutnya ini krusial untuk memantau aktivitas Iran.

"Kami menghabiskan banyak dana untuk membangun pangkalan yang luar biasa ini, kami mungkin juga mempertahankannya. Dan salah satu alasan saya ingin mempertahankannya adalah karena saya ingin sedikit memantau Iran," katanya mengacu pada pangkalan udara Ayn al-Asad di Irak barat, yang ia kunjungi selama perjalanan tanpa pemberitahuan Desember lalu.

Ketika ditanya apakah dia berencana untuk menggunakan pasukan AS di Irak untuk "menyerang" Iran, Trump menjawab, "Tidak. Yang ingin saya lakukan adalah bisa mengamati."

Read More

PBB: Korea Utara Sembunyikan Senjata Nuklir

PBB: Korea Utara Sembunyikan Senjata Nuklir

AGEN CASINO ONLINE

Diplomat Dewan Keamanan PBB mengungkapkan Korea Utara (Korut) sedang memindahkan senjata nuklir dan balistiknya dengan tujuan menyembunyikannya dari kemungkinan serangan militer Amerika Serikat (AS). Diplomat tersebut mengutip laporan dua tahunan PBB yang bersifat rahasia. Di dalam laporan itu juga disebutkan program nuklir dan rudal Korut tetap utuh dan tidak menunjukkan perubahan.

Dilansir dari CNN, Rabu (6/2), laporan itu mengemuka saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tanggal pertemuan tingkat tinggi kedua dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada 27-28 Februari mendatang. Keduanya diperkirakan akan melanjutkan kesepakatan denuklirisasi hasil dari pertemuan pertama mereka di Singapura tahun lalu.

Pekan lalu, Trump memuji Korut atas "kemajuan luar biasa" dalam negosiasi. Di sisi lain, sumber diplomatik PBB mengatakan kepada CNN bahwa "laporan dua tahunan PBB" terbaru menunjukkan Pyongyang berusaha menjaga program nuklir dan balistiknya siap diluncurkan.

Diplomat PBB itu mengatakan, laporan menemukan "bukti kecenderungan yang konsisten di pihak DPRK (singkatan dari nama resmi Korea Utara) untuk membubarkan lokasi perakitan, penyimpanan, dan pengujiannya."

Panel para ahli yang menyusun laporan dibentuk setelah beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertujuan menekan Pyongyang untuk menghentikan uji coba nuklir dan peluncuran rudal. Laporan telah disampaikan kepada komite sanksi Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang pada Jumat (1/2) lalu.

Laporan itu juga menyebutkan, sanksi internasional tidak berdampak efektif menghalangi pengembangan nuklir Korut.

Korut menyerukan agar berbagai sanksi dicabut, "terus menentang resolusi Dewan Keamanan melalui peningkatan besar-besaran dalam pengiriman produk-produk minyak dan batu bara ilegal," demikian ringkasan itu.

Laporan sebelumnya juga menuduh Korut melakukan pelanggaran ini. "Bank-bank global dan perusahaan-perusahaan asuransi tanpa disadari terus memfasilitasi pembayaran dan menyediakan perlindungan bagi kapal-kapal dalam pengiriman produk-produk minyak yang lebih besar, bernilai jutaan dolar, dan ilegal," kata ringkasan itu.

Diplomat itu mengutip bank-bank AS dan Singapura yang terlibat dalam memfasilitasi pembayaran bahan bakar Korea Utara, serta "perusahaan asuransi terkemuka Inggris yang memberikan perlindungan dan perlindungan ganti rugi kepada salah satu kapal yang terlibat."

Diplomat tersebut mengatakan, laporan itu menemukan satu transfer minyak bumi bernilai lebih dari USD 5,7 juta. Ringkasan itu juga menuduh Korut melanggar embargo senjata PBB dan memasok senjata kecil, senjata ringan, dan peralatan militer lainnya ke Libya, Sudan, dan pemberontak Houthi di Yaman, melalui perantara asing.

Read More

Oposisi Venezuela Klaim Parlemen Terancam Diambil Alih Militer

Oposisi Venezuela Klaim Parlemen Terancam Diambil Alih Militer

AGEN CASINO ONLINE

Anggota parlemen dari kubu oposisi Venezuela, Henry Ramos Allup mengklaim saat ini parlemen berada di bawah ancaman pengambilalihan oleh militer.

Parlemen Venezuela atau Majelis Nasional dipimpin oleh oposisi dan ketuanya, Juan Guaido dua pekan lalu mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara di tengah gejolak politik di negara tersebut.

"Semoga mereka (pemerintah Venezuela) tidak akan mengeluarkan perintah malam ini untuk penyitaan gedung Parlemen oleh militer. Kami siap dan dapat menguasai diri," tulis Ramos Allup di Twitter, dilansir dari Sputnik News, Rabu (6/2).

Ramos juga mengklaim pasukan bersenjata sebelumnya berulang kali menyerang wilayah yang menjadi otoritas parlemen.

"Mereka menembak dan bahkan melukai beberapa anggota parlemen," klaimnya.

Krisis politik bergejolak di Venezuela setelah Juan Guaido mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara di tengah membesarnya gelombang unjuk rasa menentang pelantikan presiden terpilih, Nicolas Maduro.

Maduro kembali terpilih dalam Pemilu tahun lalu dan dilantik pada awal Januari 2019. Kepemimpinan Guaido kemudian diakui Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya.

Pada Senin (4/2), sejumlah negara Uni Eropa menyusul AS mengakui kepemimpinan Guaido setelah Maduro menolak melakukan Pemilu baru sesuai desakan Uni Eropa. Sebelumnya Uni Eropa memberikan waktu delapan hari bagi pemerintahan Maduro agar menggelar Pemilu ulang. Negara-negara Uni Eropa awalnya diharapkan akan mengeluarkan pernyataan bersama terkait pengakuan atas posisi Guaido, namun berdasarkan informasi dari sumber diplomatik di Brussel, Belgia, Italia memveto rencana tersebut.

Rusia dan China, termasuk Turki mendukung pemerintahan Maduro. Negara yang menolak mengakui Guaido beralasan Maduro adalah presiden sah dan meminta negara-negara yang mendukung Guaido menghormati prinsip politik luar negeri yang tidak mencampuri urusan internal Venezuela.

Read More

Iran Tuding AS Bekingi Diktator dan Ekstremis di Timur Tengah

Iran Tuding AS Bekingi Diktator dan Ekstremis di Timur Tengah

AGEN CASINO ONLINE

Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif mendiskusikan berbagai hal terkait Suriah dengan Utusan PBB untuk Suriah, Geir Pedersen. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas berbagai isu seperti konstitusi Suriah, pemulangan pengungsi, reformasi politik, dan penarikan pasukan Amerika Serikat dari negara tersebut. Jazad Zarif pun menuding AS yang berada di balik semua kekacauan.

"Permusuhan AS mendorongnya untuk mendukung para diktator, pembantai, dan ektremis, dia (AS) hanya membawa kehancuran ke wilayah kami," cuitnya di Twitter, seperti dilansir dari Sputnik News, Rabu (6/2).

Pernyataan ini disampaikan Zarif sehari setelah Presiden Iran, Hassan Rouhani menekankan keinginan Presiden AS Donald Trump untuk menempatkan pasukannya di Irak buat mengawasi Iran membuka kebohongan AS terkait memerangi terorisme.

"Anda mengatakan berdiam di Irak untuk mengamati Iran, sedangkan sebelumnya Anda mengatakan diam di sana untuk memerangi terorisme. Baguslah Anda jujur menunjukkan diri Anda sebenarnya," kata Rouhani.

Rouhani menanggapi pernyataan Trump dalam sebuah wawancara di stasiun televisi CBS Minggu lalu. Pada kesempatan itu Trump menyoroti pentingnya pangkalan militer AS di Irak. Menurutnya ini krusial untuk memantau aktivitas Iran.

"Anda berada di Afghanistan untuk tujuan yang sama. Anda ingin mengamati, baik itu Iran, Rusia, dan China," tambah Rouhani.

Trump sebelumnya menyalahkan Iran dan menudingnya memainkan peran yang tidak stabil di kawasan itu. Pada 2018, AS memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran menyusul pengunduran diri Washington dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama pada Mei 2018. Sanksi putaran pertama diberlakukan pada bulan Agustus, diikuti oleh putaran kedua yang secara khusus menargetkan ekspor minyak Iran pada bulan November.

Read More

Pertemuan Kedua Trump dan Kim Jong-un Digelar 27-28 Februari di Vietnam

Pertemuan Kedua Trump dan Kim Jong-un Digelar 27-28 Februari di Vietnam

AGEN CASINO ONLINE

Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dalam pidato kenegaraannya, mengumumkan, pertemuan tingkat tinggi kedua dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akan digelar bulan ini.

Trump mengatakan dalam pidato State of the Union di Kongres AS kemarin, dia akan bertemu Kim Jong-un di Vietnam pada 27 - 28 Februari 2019, demikian seperti dikutip dari BBC, Rabu (6/2).

"Jika saya tidak terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, kami saat ini, menurut pendapat saya, akan berada dalam perang besar dengan Korea Utara," lanjut Trump usai mengumumkan tanggal pertemuan dengan Kim.

"Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tapi hubunganku dengan Kim Jong-un bagus."

Rencana untuk pertemuan tingkat tinggi kedua telah dilakukan sejak pembicaraan bersejarah kedua pemimpin tahun lalu di Singapura, 12 Juni 2018 --yang pertama antara presiden AS yang masih menjabat dengan pemimpin Korea Utara yang masih berkuasa.

Sementara Korea Utara belum melakukan uji coba rudal nuklir atau balistik sejak musim panas lalu, Pyongyang belum setuju untuk membongkar program senjata nuklirnya.

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, pada Senin 4 Februari 2019, mengatakan bahwa utusan khusus AS untuk Korea Utara, Stephen Biegun, akan menuju Pyongyang pada Rabu 6 Februari.

Biegun berencana membahas pertemun tingkat tinggi jilid dua antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, yang diharapkan akan terlaksana pada akhir Februari 2019, demikian seperti dikutip dari VOA Indonesia Rabu (6/2/2019).

Selain mempersiapkan pertemuan tinggi, pembicaraan Stephen Biegun dengan pejabat setara dari Korea Utara, Kim Hyok-chol, akan menghasilkan kemajuan lebih lanjut dalam komitmen yang dibuat Presiden Trump dan Kim Jong-un di Singapura, yaitu denuklirisasi menyeluruh, transformasi hubungan Amerika-Korea Utara dan membangun perdamaian yang abadi di semenanjung Korea, kata sebuah pernyataan.

Dalam wawancara dengan jaringan televisi CBS pada Minggu 3 Februari 2019, Presiden Trump mengatakan tanggal dan lokasi pertemuan tingkat tinggi jilid dua sudah disepakati dan kemungkinan akan diumumkan sebelum atau sewaktu ia mengucapkan pidato kenegaraan di Kongres pada Selasa 5 Februari.

Pekan lalu direktur Badan Intelijen Nasional AS, Dan Coats mengatakan di Kongres bahwa tidak ada kemungkinan Korea Utara bakal melenyapkan semua senjata nuklir dan kapasitasnya untuk membuat senjata itu.

Read More