Ibu Kota baru wajib bebas banjir

Ibu Kota baru wajib bebas banjir

AGEN CASINO ONLINE

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil, mengatakan bahwa daerah yang bisa menjadi kandidat Ibu Kota baru harus memenuhi berbagai persyaratan. Salah satunya, bebas banjir.

"Yang kami lihat pertama topografi, tidak daerah banjir, bukan rawa-rawa, sampai dengan air, dan aspek kecocokan sebuah kota," kata Menteri Sofyan di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (4/1).

Dia menegaskan, pemilihan kandidat Ibu Kota baru telah diputuskan di luar Pulau Jawa. Hal itu berdasarkan keputusan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). "Dilihat kan lokasi di mana yang cocok dari sisi pemilikan lahan dan mana yang cocok untuk sebuah kota," kata Sofyan.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyatakan, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017 pemerintah meminta belanja cadangan Rp 25,5 triliun, dan ini sebagian digunakan untuk rencana pemindahan ibu kota.

Beberapa kriteria kandidat yang cocok mengganti Jakarta dinilai berdasarkan lokasi, skema pembiayaan serta pertimbangan lainnya. "Lokasi, termasuk skema pembiayaan, perkiraan kebutuhan, dan lain-lain, tapi belum sampai desain mengenai kotanya. Lokasinya yang pasti luar jawa."

Pemerintah Pusat telah menugaskan Korlantas Polri untuk mengkaji aspek lalu lintas dan jalan di Pulau Kalimantan. Tugas tersebut juga langsung diperintahkan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian kepada Kakorlantas Polri Irjen Pol Royke Lumowa.

Kabar mengenai tugas tersebut tertuang dalam telegram yang telah dilayangkan oleh Tito terhadap tiga Polda yang berada di Pulau Kalimantan yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, serta Kalimantan Timur. Salinan telegram tersebut diterima oleh merdeka.com.

"Sehubungan dengan referensi tersebut di atas diinfokan kepada kami bahwa Korlantas Polri akan melaksanakan kajian dalam rangka rencana pemindahan Ibukota negara yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 14 Desember 2017 di Polda Kaltim, tanggal 11 sampai 13 Desember di Polda Kalsel dan Polda Kalteng," kutip tulisan pada surat tersebut.

Read More

Dedi Mulyadi dan Deddy Mizwar deklarasi 9 Januari

Dedi Mulyadi dan Deddy Mizwar deklarasi 9 Januari

AGEN CASINO ONLINE

Ketua Badan Pengendali Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar Jawa Barat, MQ Iswara mengatakan pasangan Dedi Mulyadi dan Deddy Mizwar akan deklarasi pada 9 Januari 2018. Rencana ini ditetapkan dalam rapat pleno di Kantor DPD Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Kamis (4/11).

Menurut Iswara, Gedung Sasana Budaya Ganesha akan menjadi tempat deklarasi yang dimaksud. Bappilu Golkar Jabar harus bergerak cepat karena partainya sudah memberikan rekomendasi kepada Dedi Mulyadi untuk maju di Pilgub Jabar.

"Rapat Pleno hari ini membahas persiapan deklarasi pasangan. Rekomendasi sebagai calon Gubernur kan sudah keluar untuk Pak Dedi Mulyadi. Jadi, sebagai Bappilu, kami harus menyiapkan deklarasi," kata Iswara.

Deklarasi atau akad nikah pasangan '2DM' tersebut akan dilaksanakan pada Pukul 09.00 WIB. Setelah itu, sore harinya akan mendaftar ke KPU Jawa Barat dengan didampingi oleh partai pengusung sekaligus simpatisan.

Untuk diketahui, Partai Golkar telah memberikan rekomendasi kepada Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat. Sementara mitra koalisinya, Partai Demokrat mengusung Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.

Dedi Mulyadi merupakan salah satu kader terbaik Nahdlatul Ulama di Purwakarta. Ia banyak menterjemahkan gagasan NU ke dalam program Pemerintah Daerah setempat seperti pendalaman Kitab Kuning dan imbauan mengenakan sarung setiap hari Jumat.

Setali tiga uang dengan Dedi, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar pun dikenal dekat dengan para ulama di perkotaan. Ia kerap hadir dalam kegiatan dzikir dan istighotsah yang diselenggarakan beberapa organisasi keagamaan.

Kedua tokoh Jawa Barat tersebut sudah sepakat untuk berpasangan dalam Pilgub Jawa Barat mendatang. Pasangan ini menamakan dirinya 'Duo DM' atau '2DM'.

Meski begitu, konfigurasi nama untuk calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur belum diputuskan oleh DPP partai pengusung. Proses inilah yang diminta oleh Bappilu Golkar Jabar agar segera diputuskan. Pasalnya, mesin partai harus segera digerakkan untuk melakukan sosialisasi.

"Semoga rekomendasi untuk '2DM' segera keluar besok," ujar Iswara.

Sambil menunggu rekomendasi, institusi Partai Golkar mengupayakan partai lain bergabung dalam koalisi Sajajar yang dihuni oleh Golkar dan Demokrat. Hal ini dilakukan dalam rangka menambah kekuatan di internal koalisi.

"Walaupun sudah cukup kursi, kami berharap ada partai lain bergabung. Kita ingin menang, makin besar, makin bagus," pungkasnya.

Read More

NasDem klaim rakyat semakin suka dengan program Jokowi

NasDem klaim rakyat semakin suka dengan program Jokowi

AGEN CASINO ONLINE

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengeluarkan hasil survei terbaru belum lama ini bahwa Presiden Joko Widodo masih difavoritkan sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilu 2019 dimana elektabilitasnya terus menguat.

Namun menurut Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang akan kembali mengusung Jokowi pada Pilpres mendatang mengatakan, Jokowi tak hanya difavoritkan tetapi juga kesukaan rakyat terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu semakin meningkat.

Sekjen DPP Partai NasDem, Johnny G Plate mengatakan, ini merupakan sebuah pertanda bahwa rakyat Indonesia dari waktu ke waktu semakin memahami program Presiden Jokowi.

"Menyetujui dan memberikan endorsement terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden yaitu kebijakan-kebijakan yang disebut dengan Nawacita," katanya.

Program yang menurutnya cukup berhasil dan berpengaruh terhadap peningkatan rasa suka masyarakat terhadap Jokowi ialah pembangunan infrastruktur dan mempermudah konektivitas antar daerah. "Pembangunan sarana prasarana baik itu transportasi, pendidikan maupun sarana prasarana lainnya," ujarnya.

Kebijakan ini merupakan jangka menengah dan panjang. Dengan peningkatan rasa suka terhadap Jokowi, rakyat memberi sinyal agar program itu diteruskan.

"Untuk meneruskannya ya tidak ada pilihan, NasDem telah mendeklarasikan Joko Widodo adalah capresnya di 2019 karena memperhatikan masukan-masukan dan suara yang berkembang," ujarnya.

Terkait calon pendamping Jokowi atau cawapres, Johnny mengatakan pihaknya tak boleh mendahului capres. Soal pendamping akan didiskusikan dengan Jokowi dengan memperhatikan lingkungan dan dinamika politik. "Masih panjang waktunya. Saat ini masih mengurus Pilkada dululah di tahun 2018," tutupnya.

Read More