Raja se-nusantara gelar ritual getih getah di Candi Brahu Trowulan

Raja se-nusantara gelar ritual getih getah di Candi Brahu Trowulan

AGEN CASINO ONLINE

Raja-raja se-nusantara menggelar ritual getih getah di Candi Brahu, bekas Kerajaan Majapahit, Trowulan, Mojokerto, Jatim, Jumat (10/11). Ritual ini digelar untuk mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan para raja di Indonesia.

Prosesi ritual getih getah diawali dengan kirab, mulai dari Pendopo Agung Trowulan hingga Candi Brahu dengan jarak sekitar hampir 5 kilo meter. Peserta kirab mengenakan pakaian serba hitam dan membawa serta pusaka peninggalan Kerajaan Majapahit.

Eko Prasetyo ketua panitia ritual getih getah mengatakan, ritual ini sengaja digelar salah satu tujuanya untuk mempererat tali persaudaraan raja raja se-nusantara. Sekaligus menjaga kelestarian budaya peninggalan para leluhur.

"Kita awali dari di Pedopo Agung yang merupakan tempat Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Sumpah amukti palapa diharapkan bisa mempererat tali persaudaraan serta persatuan dan kesatuan," Eko Prasetyo, Jumat (10/11).

Budaya dan adat para leluhur digambarkan melalui puluhan simbol pusaka Majapahit. Di antaranya Sang Hyang Baruna, Sang Naga Amurabumi, Sang Hyang Padmanawiranagari, Sang Hayang Wira Dharma, Sang Hyang Dharma Daksina dan Sang Hyang Dharma Putra.

"Simbul sibul Majapahit kita bawa, Sang Hyang Dharma Daksina lambang departemen keagamaan Majapahit berbentuk Trisula. Lambang Angkatan lautnya Sang Hyang Naga Baruna. Juga lambang Garuda Pancasila yang bersumber dari kitab Sutasoma karya Mpu Prapanca," jelas Eko.

Para raja se-nusantara bersama sama menggelar doa bersama di altar Candi Brahu, yang menjadi menjadi tempat perabuan atau tempat menyucikan abu para raja Majapahit, mulai zaman Mpu Sendok hingga Majapahit masa akhir. Sebanyak 25 raja nusantara hadir dalam ritual ini, di antaranya dari Padang Lawas, Kesultanan Madura, Solo dan Mataram.

"Kami berharap melalui kegiatan ritual getah-getih ini bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa nusantara milik kita bersama, semakin kuat dalam bergotong-royong," ucapnya.

Raja Huristak XII Padang Lawas Tondi Hasibuan, yang ikut dalam ritual menyerahkan ulos kepada para sesepuh di bumi Majapahit, sebagai lambang persaudaraan dan persatuan.

"Ini bentuk ikatan Majapahit dengan Kerajaan Huristak yang sudah terjalin sejak dulu. Menjaga tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Balik lagi ke konsep nusantara, yakni kita harus bersatu meski berbeda-beda," katanya.

Read More

Jokowi dinilai kedepankan supremasi hukum soal kasus pimpinan KPK

Jokowi dinilai kedepankan supremasi hukum soal kasus pimpinan KPK

AGEN CASINO ONLINE

Presiden Joko Widodo angkat bicara soal kasus pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang yang membelit Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Saat ini, Bareskrim Polri telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas kasus itu.

Jokowi yang ditemui usai pemberian nama pesawat N219 meminta, kasus tersebut dihentikan jika tidak memiliki bukti yang kuat.

"Yang tidak berdasarkan bukti dan fakta, saya udah minta dihentikan," tegasnya di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai Jokowi sangat arif dan bijaksana karena mengedepankan supremasi hukum. Di mana posisi atau kedudukan setiap warga negara sama di mata hukum.

"Pernyataan Presiden, profesional, dalam arti kalau ada bukti ya proses, kalau tidak ada bukti jangan proses," kata Margarito, Jumat (10/11).

Margarito menambahkan, dalam pesan itu Jokowi ingin polisi tak mengada-ada dan harus sesuai dengan fakta.

"Kalau itu sudah ada, tidak ada alasan bagi kepolisian untuk menghentikan. Itu yang dapat saya maknai dari pernyataan Presiden," ujarnya.

Margarito pun melihat polisi harus bekerja mengedepankan prinsip hukum. Andai memang KPK salah, tak menutup kemungkinan harus diproses juga.

"Prinsip itu kan tidak bisa dikesampingkan dengan status seseorang itu misalnya sebagai komisioner KPK," ucapnya.

Read More

Memilukan, seringnya pimpinan KPK dikriminalisasi di era Jokowi-JK

Memilukan, seringnya pimpinan KPK dikriminalisasi di era Jokowi-JK

AGEN CASINO ONLINE

Pelaporan terhadap pimpinan KPK yaitu Agus Rahardjo dan Saut Situmorang yang kini sedang diproses Bareskrim Polri dengan keluarnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dinilai sebagai bentuk kriminalisasi pada pimpinan KPK. Bahkan sebelumnya beberapa pimpinan lainnya diperlakukan sama, sebut saja Abraham Samad yang sama-sama terjadi para era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Persoalan ini dinilai sangat memilukan di mana kembali terjadi pada tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini disampaikan pengamat politik, Ray Rangkuti.

"Dalam masa bakti empat tahun empat pimpinan KPK dikriminalisasi atau dikriminalisasi. Ini menurut saya memilukan kalau sampai terjadi di eranya Pak Jokowi yang justru digadang-gadang sebagai Presiden yang amat pro terhadap tindakan anti korupsi," jelasnya dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan di markas Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (10/11).

Seperti diketahui Agus dan Saut dilaporkan Sandi Kurniawan ke Bareskrim Polri dengan nomor LP/1028/X/2017/Bareskrim, atas dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 421 KUHP.

Jokowi jelasnya memang berkali-kali menegaskan tak suka KPK diperlemah dan tidak ingin korupsi merajalela. Namun demikian Jokowi tak pernah mengeluarkan kebijakan tegas sebagai langkah nyata dari pernyataannya tersebut.

Ia pun berharap Presiden mengambil sikap tegas dalam kasus ini sehingga dapat menjadi sinyal kuat kepada pimpinan KPK bahwa mereka mendapat perlindungan dari Presiden selama ada pihak-pihak yang ingin melemahkan KPK.

Sikap tegas Presiden dapat berimplikasi kepada hal yang lebih luas dimana dapat memberikan rasa nyaman pada pihak-pihak yang tegas memberantas korupsi. "Warga negara yang melakukan aktivitas antikorupsi betul-betul di bawah perlindungan dan perhatian Presiden," ujarnya.

Jokowi selama ini memiliki citra bersih dari perilaku KKN. Namun tak cukup hanya Presiden, tapi elemen di bawahnya juga harus bersih dari KKN. Karena itulah Presiden harus tegas memberi perlindungan dan dukungan kepada para pegiat antikorupsi agar terhindar dari berbagai upaya kriminalisasi.

Read More