Tak Lama Usai Dilantik, Wali Kota di Meksiko Ditembak

Tak Lama Usai Dilantik, Wali Kota di Meksiko Ditembak

AGEN CASINO ONLINE

Wali Kota Tlaxiaco, negara bagian Oaxaca, Meksiko, Alejandro Aparicio ditembak tak lama usai dilantik untuk jabatan yang baru diembannya pada Selasa (1/1). Penembakan terjadi saat Aparicio diarak para pendukungnya.

Dalam beberapa waktu terakhir, terjadi eskalasi kekerasan politik di negara tetangga Amerika Serikat tersebut. Sasaran kekerasan ini banyak menimpa para politikus setempat. Demikian dilansir dari Deutsche-Welle, Jumat (4/1).

Menurut surat kabar Meksiko El Universal, serangan itu terjadi sekitar tengah hari di pusat kota Tlaxiaco. Situs media lokal Monitor de Oaxaca melaporkan lima orang lainnya juga terluka dalam serangan itu. Para korban berhasil merekam penembakan tersebut.

Saksi mata mengatakan beberapa orang melepaskan tembakan ke Aparicio, tetapi pihak berwenang hanya berhasil menangkap satu orang di tempat kejadian. Tersangka dicap sebagai pelaku oleh warga yang berkumpul di tempat tersebut. Kerumunan warga berusaha menghukum mati pria itu sampai polisi Meksiko turun tangan dan membawanya pergi.

Gubernur Oaxaca, Alejandro Murat membenarkan kematian Aparicio dan mengutuk peristiwa tersebut.

"Saya menyatakan belasungkawa saya kepada keluarga dan orang-orang Tlaxiaco," ungkapnya. Murat menjanjikan penyelidikan menyeluruh dan mengonfirmasi bahwa seorang tersangka sudah ditahan.

Alejandro Aparicio merupakan anggota partai MORENA, yang didirikan oleh Presiden Andres Manuel Lopez Obrador. Dia terpilih sebagai Wali Kota dalam pemilihan terakhir tahun lalu.

Read More

Brasil Buka Peluang Jadi Pangkalan Militer AS

Brasil Buka Peluang Jadi Pangkalan Militer AS

AGEN CASINO ONLINE

Presiden Brasil, Jair Bolsonaro membuka peluang negaranya dijadikan pangkalan militer Amerika Serikat. Rencana ini merupakan langkah yang akan membentuk perubahan tajam dalam arah kebijakan luar negeri Brasil. Bolsonaro yang baru dilantik pada Selasa (1/1) lalu dikenal dekat dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Bolsonaro mengatakan dukungan Rusia bagi 'kediktatoran' Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, yang merupakan negara tetangganya, telah meningkatkan ketegangan di kawasan itu. Hal ini menurutnya cukup mencemaskan.

Dalam wawancara di jejaring SBT TV yang disiarkan Kamis (3/1), saat ditanya apakah dia akan mengizinkan kehadiran militer AS di Brasil, Bolsonaro mengatakan akan merundingkan kemungkinan tersebut.

"Bergantung pada apa yang terjadi di dunia, siapa yang tahu kalau kita tidak akan butuh untuk membahas hal tersebut di masa depan," jelasnya dikutip dari Antara, Jumat (4/1).

Brasil, lanjutnya, tengah mengupayakan agar memiliki supremasi di kawasan Amerika Selatan. Pemimpin kanan-jauh itu mengubah kebijakan luar negeri yang telah lama diterapkan. Partai Pekerja yang beraliran kiri dan berkuasa sebelumnya menekankan hubungan Selatan-Selatan dan kadangkala tak sejalan dengan Amerika Serikat di panggung internasional.

Bolsonaro, 63 tahun, adalah mantan kapten angkatan darat dan pengagum kediktatoran militer Brasil tahun 1964 dan 1985 dan Presiden AS Donald Trump. Tak lama setelah dilantik, dia dengan cepat memperdalam hubungan dengan AS dan Israel.

Read More

Netflix Dikritik Karena Tarik Tayangan Berisi Kritikan untuk Putra Mahkota Arab Saudi

Netflix Dikritik Karena Tarik Tayangan Berisi Kritikan untuk Putra Mahkota Arab Saudi

AGEN CASINO ONLINE

Jaringan media streaming Netflix dikritik organisasi HAM Arab Saudi karena menarik sebuah tayangan yang berisi kritikan terhadap putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman atau MBS. Tayangan yang ditarik yaitu salah satu episode serial komedi Patriot Act, dibintangi komedian asal Amerika Serikat, Hasan Minhaj.

Dalam episode kedua Patriot Act yang ditayangkan pada 28 Oktober 2018, Minhaj mengkritik MBS atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi dan koalisi pimpinan Arab Saudi dalam perang di Yaman.

"Hanya beberapa bulan lalu, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, alias MBS, dipuji sebagai tokoh reformasi yang dibutuhkan dunia Arab," kata Minhaj dalam episode tersebut. "Tetapi pengungkapan tentang pembunuhan Khashoggi telah menghancurkan citra itu, dan saya terheran-heran bahwa pembunuhan seorang jurnalis Washington Post-lah yang akhirnya membuat orang berpikir, "Oh, saya rasa dia bukan benar-benar seorang reformis," tambahnya.

Organisasi HAM Amnesti Internasional mengatakan, sensor Arab Saudi terhadap Netflix semakin membuktikan tindakan keras tanpa ampun terhadap kebebasan berpendapat. Netflix menyatakan, pihaknya hanya mematuhi undang-undang setempat. Demikian seperti dikutip dari VOA Indonesia, Jumat (4/1).

Dalam pernyataan yang disampaikan pada hari Rabu, Netflix mengatakan tayangan itu ditarik karena permintaan dari pihak berwenang di kerajaan Arab Saudi, bukan karena isinya. Media Financial Times melaporkan, Komisi Teknologi Komunikasi dan Informasi Arab Saudi yang mengeluhkan episode tersebut

"Kami sangat mendukung kebebasan artistik dan membatalkan episode ini hanya di Arab Saudi, setelah kami mendapat permohonan yang sah dan untuk mematuhi hukum setempat," kata Netflix dalam sebuah pernyataan.

Khashoggi melalui tulisannya di kolom koran Washington Post kerap melancarkan kritik terhadap berbagai kebijakan MBS. Diduga kuat dia dibunuh dan dimutilasi agen-agen Arab Saudi di dalam konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, tahun lalu. Senat Amerika meyakini MBS orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu, meskipun pihak kerajaan bersikeras MBS tidak tahu operasi tersebut.

Read More

Sidang Perdana, 5 Terdakwa Pembunuh Khashoggi Dituntut Hukuman Mati

Sidang Perdana, 5 Terdakwa Pembunuh Khashoggi Dituntut Hukuman Mati

AGEN CASINO ONLINE

Perkara pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi memasuki sidang perdana di Arab Saudi. Di persidangan perdana ini, sebanyak 11 terdakwa disidang dan lima di antaranya dituntut hukuman mati.

"Jaksa penuntut, jaksa agung kerajaan itu, telah menuntut hukuman mati untuk lima orang dari para pelaku," tulis Saudi Press Agency, Jumat (4/1).

Jaksa penuntut menyebut 11 tersangka menghadiri persidangan dengan didampingi pengacara. Mereka semua adalah WN Arab Saudi. Jaksa juga telah melayangkan surat permohonan kepada pemerintah Turki untuk memberikan seluruh bukti yang telah dikumpulkan saat menyelidiki kasus ini. Menurut jaksa, berita mengenai pembunuhan Jamal Khashoggi dinilai sangat merusak reputasi internasional Arab Saudi dan membuat ketegangan dengan negara-negara Barat.

Khashoggi dinyatakan hilang pada 2 Oktober 2018. Saat itu dia mengunjungi konsulat Saudi di Istanbul untuk mengurus dokumen persiapan pernikahannya namun kemudian tak pernah keluar lagi. Pihak berwenang Turki kemudian menyatakan Khashoggi dibunuh di dalam gedung tersebut oleh algojo Saudi.

Pemerintah Turki meminta para tersangka diadili di Turki, tetapi ditolak Arab Saudi. Turki secara konsisten menuduh Saudi menolak bekerja sama dalam memecahkan kasus ini. Sebagaimana dilaporkan Sinem Koseoglu dari Al Jazeera langsung dari Ankara. Sementara itu Kerajaan Arab Saudi terus menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan keji itu.

"Menteri Luar Negeri Turki juga menyatakan sebelumnya bahwa kantor kejaksaan Saudi belum pernah berbagi informasi tentang 11 orang yang telah ditangkap," kata Koseoglu dilansir dari Al Jazeera, Jumat (4/1).

Kaseoglu melanjutkan, tuntutan hukuman mati ini kemungkinan besar tak diterima Ankara.

"Karena itu artinya Arab Saudi akan mencegah para pelaku untuk buka suara," ujarnya.

Koseoglu menambahkan, jika Arab Saudi melanjutkan eksekusi, maka Turki maupun negara-negara lain di dunia tidak akan bisa mendengar kesaksian dari seluruh terdakwa terkait kematian Jamal Khashoggi.

Read More

Warga Amerika Diimbau Waspada Saat Bepergian ke China

Warga Amerika Diimbau Waspada Saat Bepergian ke China

AGEN CASINO ONLINE

Pemerintah Amerika Serikat melalui Kementerian Luar Negeri mengingatkan warganya meningkatkan kewaspadaan jika bepergian ke China. Imbauan ini dikeluarkan karena AS menilai China menerapkan penegakan hukum yang sewenang-wenang. Ini merupakan dampak dari meningkatnya ketegangan diplomatik setelah penangkapan seorang eksekutif perusahaan teknologi China di Kanada.

Imbauan perjalanan terbaru itu tidak hanya mempertahankan status waspada level dua, tetapi juga memperingatkan pemeriksaan keamanan tambahan dan peningkatan kehadiran polisi di dua wilayah otonomi khusus China Barat yaitu Provinsi Xinjiang dan Tibet. Demikian dikutip dari The Guardian, Jumat (4/1).

Imbauan serupa juga pernah dikeluarkan pada 22 Januari tahun lalu. Warga Negeri Paman Sam diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap penerapan hukum lokal oleh otoritas China. Kebijakan tersebut juga menyoroti soal kepemilikan warga negara ganda AS-China, yang sejak itu, dipangkas lebih dari setengah kuota tahunan.

"Langkah-langkah keamanan ekstra, seperti pemeriksaan keamanan dan peningkatan tingkat kehadiran polisi, adalah hal biasa di wilayah Xinjiang dan Otonomi Tibet. Pihak berwenang dapat memberlakukan jam malam dan pembatasan perjalanan dalam waktu singkat," terang Kemenlu AS.

Nasehat perjalanan itu juga memperingatkan tentang penggunaan "larangan keluar" dari China ketika warga AS mengalami kasus di sana. Disebutkan pula bahwa pemerintah Negeri Tirai Bambu tidak segan menahan warga asing jika terlibat pelanggaran yang dinilai serius.

Dugaan Terkait Penahanan Putri Bos Huawei

Mantan diplomat Michael Kovrig dan pengusaha Michael Spavor ditahan oleh otoritas China, menyusul penangkapan eksekutif Huawei Meng Wanzhou oleh polisi Kanada atas permintaan AS. Kovrig kini berprofesi sebagai penasihat untuk lembaga pemikir (thinktank) International Crisis Group (ICG). Jaksa penuntut di China mengatakan dua pria asing itu tanpa ragu melanggar hukum.

"Tanpa ragu, dua warga Kanada melanggar hukum dan peraturan di Tiongkok, dan saat ini sedang menjalani penyelidikan sesuai prosedur," jaksa penuntut umum China, Zhang Jun, Kamis (3/1).

Sementara itu, jaksa penuntut AS menuduh Direktur Keuangan Huawei, Meng Wanzhou, menyesatkan pihak perbankan tentang transaksi bisnsi yang terkait dengan Iran, sehingga membuatnya berisiko melanggar sanksi internasional.

Kanada telah mengatakan beberapa kali pihaknya tidak melihat kaitan eksplisit antara penangkapan Meng, putri pendiri Huawei, dengan penahanan Kovrig dan Spavor. Namun, para diplomat Barat yang bermarkas di Beijing dan mantan diplomat Kanada mengatakan mereka tidak ragu bahwa dua kasus itu saling berkaitan.

Kanada mengatakan penahanan tersebut tidak dapat diterima dan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, mengatakan China harus membebaskan kedua pria itu. Di bawah hukum acara pidana China, bentuk penahanan dan interogasi khusus dapat digunakan untuk tersangka yang mengancam keamanan negara.

Read More

Data Pribadi Kanselir Jerman dan Ratusan Politikus Diretas

Data Pribadi Kanselir Jerman dan Ratusan Politikus Diretas

AGEN CASINO ONLINE

Data pribadi ratusan politikus Jerman, termasuk Kanselir Angela Markel diretas. Pemerintah menyebut mereka telah menjadi korban peretasan data pribadi secara daring.

"Data pribadi dan dokumen milik ratusan politikus dan tokoh publik diterbitkan di internet," kata Juru Bicara Pemerintah Jerman, Martina Fietz, dikutip dari South China Morning Post, Jumat (4/1).

Fietz menegaskan, pemerintah menanggapi serius masalah ini. Politikus yang menjadi korban peretasan ini ialah para anggota parlemen Jerman atau Bundestag, maupun anggota parlemen Eropa di tingkat lokal dan regional.

"Wakil dari seluruh partai di Bundestag jadi korban," sebutnya.

Investigasi awal atas kasus ini, kata Fietz, mengindikasikan data yang bocor bukan data atau informasi sensitif, termasuk juga data yang diretas dari kantor Merkel. Data yang dicuri terdiri dari alamat pribadi, nomor ponsel, surat, faktur, dan salinan dokumen identitas. Data ini diunggah di Twitter pada Desember dan merasa heran kenapa baru terungkap pekan ini.

Selain politikus, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier, selebritis, dan jurnalis menjadi target. Peretasan ini pertama kali diberitakan harian Bild dan radio RBB. Bild memberitakan pencurian data ini berlanjut sampai akhir Oktober 2018 namun belum diketahui kapan aksi ini mulai dilakukan.

Dalam siarannya, RBB menjelaskan temuan awal tak ada data sensitif yang dicuri, hanya saja dapat berdampak masif karena banyaknya data pribadi yang diterbitkan. Karena banyaknya data yang dicuri, diyakini data diambil tak hanya dari satu sumber.

Pimpinan parlemen mendapat informasi peretasan ini pada Kamis lalu dan Kantor Federal untuk Keamanan Informasi (BSI) dan dinas intelijen domestik mengatakan mereka sedang menyelidiki.

"Berdasarkan informasi awal kami, jaringan pemerintah belum ditargetkan," BSI mengeluarkan pernyataan di Twitter.

Read More