RASAKAN SENSASI BERMAIN DI AGEN POKER DOMINO ONLINE UANG ASLI INDONESIA DENGAN MINIMAL DEPOSIT RP 10.000 & MINIMAL WITHDRAW RP 30.000 BONUS TURN OVER 0.5% BONUS REFFERAL 20% HANYA DI WWW.JAWADOMINO.NET

Selasa, 30 Januari 2018

Porsi realisasi investasi di Luar Jawa merosot jadi 43,7 persen di 2017

Porsi realisasi investasi di Luar Jawa merosot jadi 43,7 persen di 2017


AGEN CASINO ONLINE

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat porsi realisasi investasi di Luar Jawa hanya 43,7 persen sepanjang tahun 2017. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 46,4 persen.

Kepala BKPM, Thomas Lembong mengatakan, penurunan ini layak mendapat perhatian supaya ke depan tidak merosot lagi.

"Kita melihat sebuah penurunan porsi investasi yang direalisasi di Luar Jawa. 2017 porsi luar jawa 43,7 persen. Di 2016 porsi di luar jawa 46,4 persen," kata Thomas Lembang dalam konferensi pers di kantor BKPM, Jakarta, Selasa (30/1).

Menurutnya, pemerintah mempunyai beberapa program untuk meningkatkan realisasi porsi investasi di Luar Jawa, salah satunya pengembangan sepuluh destinasi wisata baru atau 'Bali baru'. Dengan adanya program tersebut maka investasi pariwisata di Indonesia bisa tumbuh dengan cepat. Hal itu juga terlihat dari setiap tahunnya banyak dari sektor pariwisata yang terus mengalami perkembangan.

"Bangun pabrik 345 tahun, bangun resort 1-2 tahun. Dari lapangan kerja, pariwisata itu sektor jasa yang padat karya, jasa hiburan dan pelayanan pariwisata," ujarnya.

Dia menambahkan untuk mendorong investasi di Luar Jawa pemerintah telah . sepakat dengan China di tiga titik yaitu Sulawesi Utara, Sumatera Utara dan Kalimantan Utara.

KPK benarkan ada pengembangan baru kasus suap DPRD Jambi

KPK benarkan ada pengembangan baru kasus suap DPRD Jambi


AGEN CASINO ONLINE

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi adanya pengembangan baru terkait kasus suap di DPRD Jambi. Pengembangan dilakukan setelah penyidik melihat adanya dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

Juri Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan saat ini pihaknya secara intensif terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi baik dari unsur eksekutif ataupun legislatif Jambi. Intensitas itu dianggap perlu dilakukan supaya menguatkan pembuktian KPK perihal keterlibatan pihak lain.

"Pengembangan memang benar karena dalam kasus ini diduga ada pihak lain yang terlibat, apakah pihak yang diduga menerima atau yang ikut memberi itu perlu dipastikan terlebih dahulu. Karena bukti-bukti untuk bisa proses lebih lanjut itu di proses penyidikan perlu bukti berlapis supaya kalau ada bantahan sehingga tidak berhenti pada bantahan itu saja," ujar Febri, Selasa (30/1).

Sebelumnya, KPK menetapkan empat orang tersangka yang diduga melakukan suap uang 'ketok palu' RAPBD Provinsi Jambi 2018, sebesar Rp 4,7 miliar. Tiga anak buah Gubernur Jambi, Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Mereka adalah Plt Sekda Jambi, Erwan Malik, Asisten Daerah III Jambi, Saipudin, dan Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, Arfan.

Sedangkan, pihak legislatif yang menjadi penerima suap adalah Supriono, anggota DPRD Provinsi Jambi dari fraksi PAN. Sementara itu, KPK masih mendalami peran Zumi Zola dalam kasus ini. Zumi Zola mengaku memberikan arahan, namun ia menampik adanya suap.

Kementerian Perhubungan siapkan 1.000 bus untuk mudik gratis tahun ini

Kementerian Perhubungan siapkan 1.000 bus untuk mudik gratis tahun ini


AGEN CASINO ONLINE

Kementerian Perhubungan kembali akan menggelar mudik gratis pada musim mudik Lebaran tahun ini. Dengan adanya mudik gratis tersebut, diharapkan bisa mengurangi pemudik jarak jauh yang menggunakan sepeda motor.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengatakan, tahun ini pihaknya akan menyiapkan sekitar 1.000 bus untuk mengangkut para pemudik.

"Nanti akan disiapkan 1.000 bus dan beberapa kapal untuk mengangkut sepeda motor," kata Dirjen Budi saat ditemui di kantornya, Selasa (30/1).

Dirjen Budi menjelaskan, mudik gratis yang diadakan oleh Kemenhub hanya untuk destinasi (tujuan) di pulau Jawa saja seperti Surabaya, Yogyakarta, Semarang dan lain-lain. Sedangkan untuk tujuan mudik gratis di Pulau Jawa, pihaknya akan mendorong perusahaan-perusahaan plat merah untuk melaksanakannya. Salah satu BUMN yang sering mengadakan program mudik dengan tujuan luap pulau Jawa adalah Jasa Raharja.

"Mudik gratis juga nanti dari Dirut Jasa Raharja nanti akan fasilitasi di luar Jawa."

Dalam kesempatan serupa, Direktur Utama Jasa Raharja, Budi Raharjo mengatakan, pihaknya siap memfasilitasi mudik gratis tujuan luar pulau Jawa. Sarana transportasi yang digunakan bervariasi mulai dari bus, kereta api, kapal laut dan pesawat.

"Tahun ini akan kami kembangkan tidak hanya di Jawa tapi Sumatera Utara. Provinsi-provinsi lain akan kami kembangkan agar bisa kita antar kembali ke daerahnya."

Senin, 29 Januari 2018

Digusur, pedagang Pasar Kembang gugat PT KAI & Pemkot Yogyakarta Rp 101,2 M

Digusur, pedagang Pasar Kembang gugat PT KAI & Pemkot Yogyakarta Rp 101,2 M


AGEN CASINO ONLINE

Pedagang di Pasar Kembang Kota Yogyakarta menggugat PT KAI dan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta ke pengadilan atas penggusuran yang dialaminya pada 5 Juli 2017 lalu. Gugatan terhadap PT KAI dan Pemkot Kota Yogyakarta ini diajukan ke pengadilan pada Senin (29/1).

Pengacara LBH Yogyakarta yang mendampingi para pedagang di Pasar Kembang, Lutfy Mubarok menyampaikan gugatan diajukan karena PT KAI melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggusur para pedagang. Gugatan atas penggusuran, lanjut Lutfy juga ditujukan ke Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian (Disperindagkoptan).

"PT KAI, Pemerintah Kota Yogyakarta, dan juga Panitikismo (Keraton Yogyakarta) telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penggusuran 5 Juli 2017. Penggusuran pada pedagang Pasar Kembang atau biasa disebut Sarkem itu, tidak punya cukup alasan kuat," ujar Lutfy di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Lutfy menjabarkan saat penggusuran dilakukan tanpa pemberitahuan resmi. Para pedagang di Pasar Kembang dianggap sebagai pedagang kaki lima (PKL). Padahal, sambung Lutfy, Pemkot Yogyakarta mengkategorikan wilayah itu merupakan pasar kelas empat.

"Para pedagang dianggap pedagang kaki lima. Padahal Pemkot Yogya mengakui mereka pedagang pasar. Pedagang tidak ada urusan dengan PT KAI," ungkap Lutfy.

Lutfy menerangkan bahwa pengakuan dari Pemkot Yogyakarta jika status Pasar Kembang sebagai pasar dikabarkan sudah dicabut statusnya. Pencabutan status pasar ini pun juga dipertanyakan oleh Lutfy.

Lutfy menjabarkan PT KAI sempat mengklaim lahan yang dipakai para pedagang berjualan merupakan tanah milik Keraton Yogyakarta. PT KAI, sambung Lutfy, mengaku memiliki surat kekancingan atau surat kuasa atas lahan tersebut.

"PT KAI mengaku punya surat kekancingan dari Panitikismo Kraton Yogyakarta atas lahan tersebut. Kalau demikian buktikan saja di pengadilan," urai Lutfy.

Lutfy menuturkan para pedagang mengajukan gugatan ganti rugi sebesar Rp 101,2 miliar. Jumlah ganti rugi ini karena para pedagang tak bisa berjualan selama hampir tujuh bulan.

"Ada 26 pedagang yang ikut menggugat untuk menuntut keadilan dan memulihkan hak ekonomi. Kami menuntut ganti rugi total Rp 101,2 miliar dengan rincian Rp 21,2 miliar sebagai ganti tak bisa berdagang dan Rp 80 miliar atas kerugian pasar," papar Lutfy.

Menanggapi adanya gugatan dari pihak pedagang Pasar Kembang, Humas PT KAI Daop VI Yogyakarta, Eko Budiyanto memaparkan langkah yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur. Eko juga mempersilakan pedagang melakukan gugatan kepada PT KAI, sebab pengajuan gugatan itu adalah hak pedagang.

"Langkah kami sudah sesuai kaidah-kaidah dan ketentuan. Jika digugat dan lain-lain, itu hak mereka," tutup Eko.

PDIP akui butuh Puan untuk hadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019

PDIP akui butuh Puan untuk hadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019


AGEN CASINO ONLINE

Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani terlihat dalam acara verifikasi faktual PDI Perjuangan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Munculnya Puan ini 'mencuri' perhatian sekaligus menimbulkan pertanyaan apakah kehadiran putri Presiden Kelima Indonesia ini adalah sinyal akan aktif kembali di partai berlambang banteng itu.

Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, sebagai Ketua DPP Bidang Politik sekaligus pengurus yang mewakili keterwakilan peran perempuan, Puan memang wajib hadiri untuk kewajiban verifikasi partai oleh KPU RI. Untuk aktifnya Puan ini, Basarah menyatakan partainya memang membutuhkan konsentrasi dan keaktifan semua fungsionaris DPP Partai dalam menghadapi pilkada 2018 dan persiapan pileg dan pilpres serentak tahun 2019.

"Termasuk keterlibatan Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik yang selama ini statusnya non-aktif. Menurut AD/ART Partai, tugas Ketua DPP Partai Bidang Politik memang sangat strategis dalam menyusun dan melaksanakan strategi pemenangan partai," kata Basarah, Senin (29/1).

Basarah menegaskan saat ini Puan Maharani masih berstatus nonaktif di partai. Tetapi Basarah berharap Presiden Jokowi sebagai atasan Puan di Kabinet Kerja memberi restu.

"Pak Jokowi pasti akan bijak dan proporsional melihat aktifnya Bu Puan di kancah politik partai," ujar Basarah.

Harapan Basarah bukan tanpa dasar. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto masih tetap berstatus menteri meski telah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar lewat munaslub. Pun dengan Menteri Sosial Idrus Marham yang menyandang status Ketua DPP Partai Golkar.

Jika disebut Airlangga punya rekam jejak bagus, Basarah juga meyakini bahwa Puan Maharani memiliki rekam jejak bagus. "Jadi keterlibatan Mbak Puan di partai tidak akan mengurangi performa beliau dalam memimpin kementerian PMK" ujar Basarah.

Sementara Puan sendiri saat ditemui di acara verifikasi di Kantor DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung juga menyatakan tugasnya sebagai menteri tidak pernah terbengkalai. Namun boleh atau tidak dirinya aktif dalam partai itu tetap diserahkan ke Presiden.

Puan sendiri tetap memberikan porsi terbesar tetap kepada tugas negara. "90 persen itu untuk tugas negara, 10 itu untuk tugas partai," ujar Puan.

Di tahun politik ini porsi ke partai akan bertambah, ia menyatakan bisa-bisa saja asalkan tugasnya sebagai menteri tidak terbengkalai.

Setelah Jabar & Sumut, satu jenderal akan diplot jadi Pj Gubernur di Papua

Setelah Jabar & Sumut, satu jenderal akan diplot jadi Pj Gubernur di Papua


AGEN CASINO ONLINE

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pihaknya akan menempatkan salah satu militer di beberapa daerah baik dari Korps Bhayangkara atau dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penempatan itu dilakukan untuk menjadi Penjabat Gubernur, yang sudah memasuki masa periode.

"Ya ada dong, belum ada masukan bisa polisi, bisa juga unsur TNI. Saya minta Pak Menkopolhukam (Wiranto) dan Pak Deputi untuk sampaikan siapa. Saya masih nunggu," ujar Tjahjo di Hotel Gradhika Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (29/1).

Lebih lanjut, dirinya menyebut bahwa salah satu daerah lagi yang akan ditempatkan seorang anggota militer baik itu dari TNI maupun Polri berada di Indonesia bagian Timur.

"Papua akan saya tempatkan yang sama," sebutnya.

Ia menjelaskan alasan kenapa Penjabat Gubernur di Papua, harus dari institusi Polri ataupun TNI. Karena hal itu dilihat dari peta kerawanan Pilkada serentak 2018, yang mana Papua masuk dalam zona rawan.

"Implikasi Pilkada Serentak yang ada di Papua sampai kantor saya dirusak juga, ini bagian dari pada telaah hasil yang ada," jelasnya.

Dirinya pun mengungkapkan bahwa penunjukan Penjabat Gubernur terhadap salah satu institusi hukum (Polri atau TNI) sudah sesuai aturan dan tak berbenturan dengan aturan hukum yang ada.

"Ada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, kemudian Permendagri bahwa eselon satu dan pejabat di bawah kementerian terkait dan lembaga bisa diusulkan," ungkapnya.

Penunjukan sebagai Penjabat Gubernur dari institusi atau lembaga hukum (Polri-TNI), itu tak ada arahan dari salah satu partai politik dan memang tak ada sangkut pautnya dengan partai politik.

"Ini enggak ada sangkut pautnya dengan partai. Saya tau bahwa saya orang partai, tapi saya memisahkan ini nggak ada paket atau apa dari partai," tandasnya.

Minggu, 28 Januari 2018

Megawati ingatkan bacalon kepala daerah PDIP hadapi kampanye hitam dengan senyum

Megawati ingatkan bacalon kepala daerah PDIP hadapi kampanye hitam dengan senyum


AGEN CASINO ONLINE

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada bakal calon kepala daerah yang diusung di Pilkada 2018 dalam sekolah partai PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Megawati banyak mengutip ucapan, pemikiran dan dedikasi para pendiri dan tokoh bangsa untuk membuat Indonesia merdeka kepada para bakal calon kepala daerah.

Megawati, kata Hasto, menekankan kepada seluruh bakal calon kepala daerah untuk mengambil pelajaran, nilai kepemimpinan dan moral dari para pendiri bangsa.

"Bu Megawati mengingatkan ketika para pendiri bangsa, termasuk M Hatta, berjuang dengan sukarela bahkan banyak karena keyakinan Indonesia bisa merdeka, mereka rela dipenjara. Mereka memberikan yang terbaik, pemikirannya, jiwa raganya bagi bangsa dan negara," kata Hasto di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, Minggu (28/1).

Dalam pengarahan itu, Hasto menyebut Megawati mengingatkan soal larangan menyalahgunakan kekuasaan, salah satunya korupsi. Para calon kepala daerah diminta selalu memperjuangkan dan memberdayakan rakyat.

"Bagaimana gambaran politik yang memberdayakan rakyat, yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri," ujarnya.

Cara menyikapi kampanye hitam juga disampaikan oleh Megawati kepada bakal calon kepala daerah. Hasto menuturkan, Megawati meminta para bakal calon kepala daerah merespons kampanye hitam dengan senyum.

Bagi Mega, menurut Hasto, kekuasaan yang didapat melalui kampanye hitam tidak akan berjalan lama dan lancar. Lewat arahan Megawati, PDIP ingin bakal calon kepala daerah bersaing dengan cara sehat di Pilkada 2018.

"Meskipun para calon menghadapi berbagai kampanye negatif. Meskipun para calon lelah berjuang dengan rakyat. Tapi bu Mega mengingatkan terhadap kampanye sehitam apapun harus tersenyum, karena kekuasaan yang diperoleh segala cara tidak akan pernah langgeng," terangnya.

Hasto menambahkan, Megawati juga menyarankan kepada bakal calon kepala daerah untuk membangun peradaban di daerahnya tanpa harus memecah belah rakyat.

"Rakyat kami yakini bisa membedakan pemimpin mana yg hanya memecah belah demi kekuasaan, pemimpin mana yang betul-betul bekerja keras untuk kepentingan bangsa dan negara," jelas dia.

Selanjutnya, Megawati juga menyampaikan keprihatinanya terhadap musibah gizi buruk yang terjadi di Asmat, Papua.

"Kita terlalu asik didalam mendapatkan kekuasan dengan segala cara sampai lupa kekuasaan itu membangun peri kehidupan dengan memperhatikan bagaimana ibu-ibu yang hamil, anak-anak yang ada dalam kandungan yang seharusnya mendapatkan sentuhan politik dengan nilai-nilai kemanusiaan itu," ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Megawati sempat bercerita soal pengalamannya bersama sang ayah Soekarno dan keluarga saat keluar dari Istana Negara karena gejolak politik tahun 1965.

Ketika keluar dari Istana, lanjut Hasto, Megawati dan keluarga dilarang membawa barang-barang kecuali yang diberikan Soekarno. Mega pun bertanya soal kehidupan kelurganya kepada Soekarno usai keluar dari Istana.

Dari cerita itu, Megawati ingin melempar pesan agar seorang pemimpin dilarang menyalahgunakan, atau bahkan menjarahkan kekayaan negeri ini.

"Lalu bung Karno mengatakan untuk pensiun pun tidak tahu. Dimana harus mengurus pensiun. Dimana harus mengambil dana pensiun karena selama ini seluruh pemikiran tercurahkan untuk bangsa dan negara," ucap Hasto.

Sekolah calon kepala daerah ini akan dilaksanakan selama 6 hari terhitung sejak tanggal 28 Januari hingga 2 Februari 2018.

Di akhir kegiatan, para bakal calon kepala daerah akan diminta membuat komitemen untuk mensejahterakan rakyat, membangun generasi muda untuk diproyeksi menjadi pemimpin masa depan hingga kewajiban mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila.

"Bagaimana mereka harus membumikan pancasila dlm visi misinya, itu yang nanti akan dilakukan komitemen politik untuk bangsa dan negara," tandasnya.

Perketat SOP, DPR usul pelayanan pasien di rumah sakit berbasis gender

Perketat SOP, DPR usul pelayanan pasien di rumah sakit berbasis gender


AGEN CASINO ONLINE

Komisi IX DPR yang membidangi Kesehatan dan Ketenagakerjaan angkat bicara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan perawat berinisial W terhadap pasien di Rumah Sakit National Hospital, Surabaya. ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf khawatir peristiwa ini memicu keresahan pasien di semua rumah sakit yang akan di Indonesia.

"Rasa curiga itu akan jadi besar," ujarnya di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (28/1).

Dia menyayangkan perilaku tak senonoh yang diduga dilakukan perawat terhadap pasien. Sebab, sesungguhnya perawat maupun dokter telah disumpah untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Ada etika yang tertuang dalam UU keperawatan dan UU kesehatan.

"Ketika dia main-main, berarti dia melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Kedua melanggar UU. Sanksinya apa? Sanksi hukum. Dari organisasi profesi, dalam hal ini keperawatan, tentu memberikan sanksi sampai kepada pencabutan surat praktik dia," ucapnya.

Proses hukum harus tetap berjalan. Namun, pembenahan di internal tenaga kesehatan juga harus dijalankan. Berangkat dari kasus ini, fasilitas kesehatan baik rumah sakit maupun klinik harus memperketat Standar Operasi Prosedur (SOP) tenaga medis. Misalnya, perawat tidak diperkenankan masuk sendirian ke kamar pasien. Selain itu, pelayanan terhadap pasien dilakukan berbasis gender. Perawat perempuan menangani pasien perempuan. Perawat lelaki melayani pasien lelaki.

"Misal dimandikan sebaiknya satu gender. Jadi kalau perempuan sama perempuan dong. Laki-laki demikian. SOP ini yang kita minta ke pemerintah. Agar dibuat jelas. Nanti kita juga panggil ke komisi, pengen tahu peran pemerintah, rumah sakit, peran dinas kesehatan dalam melakukan fungsi pengawasan gimana," bebernya.

Dede menambahkan, seleksi untuk perawat juga harus diperketat. Alasannya, dengan jumlah tenaga perawat yang sangat banyak, otomatis mempengaruhi fungsi pengawasan. Sehingga pengawasan menjadi lemah. Dia menyebutkan, saat ini jumlah tenaga perawat sudah lebih dari 400.000. Dari sisi kuota, Dede melihat sudah memenuhi. bahkan setiap tahun ada puluhan ribu perawat lulusan akper, atau akademi keperawatan, kesulitan bekerja di fasilitas kesehatan.

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini juga mengkritik badan pengawas di rumah sakit yang kurang bekerja maksimal. Keberadaannya seolah hanya untuk memenuhi aturan.

"Tetapi fungsi pengawasan seperti apa, hanya terlihat di pembukuan. Realitanya, pasien (jika ada masalah sama rumah sakit), mengadu ke badan pengawas ke rumah sakit tersebut. Badan pengawas langsung membuat komite untuk menyelidiki aduan dan sanksi dilanjutkan ke dinas. Artinya fungsi badan pengawas ini tidak berjalan saat ini. Ini kurang dioptimalkan," ucapnya.

Disindir partai biang kerok, PDIP sarankan ulama 212 beri imbauan menyejukkan

Disindir partai biang kerok, PDIP sarankan ulama 212 beri imbauan menyejukkan


AGEN CASINO ONLINE

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah meminta para ulama dan tokoh agama yang tergabung dalam presidium alumni 212 memberikan pernyataan yang sejuk dan mempererat persatuan bangsa. Basarah menyebut para ulama tersebut sedang berpolitik jika tidak memberikan imbauan yang mempererat persatuan sesama umat Islam dan bangsa.

Pernyataan ini menyikapi sindiran dari alumni 212 yang menyebut ada satu partai penguasa berwarna merah menjadi biang kerok dari segala kekacauan di Indonesia.

"Kalau ulama-ulama tersebut tidak memberikan imbauan yang memperkuat ukhuwah Islamiyah, watoniah dan basariah itu berarti ulama-ulama tersebut sedang berpolitik," kata Basarah di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, Minggu (28/1).

Basarah mempertanyakan indikator yang dipakai alumni 212 menyebut PDIP sebagai sumber dari segala kekacauan di negeri ini.

"Parameternya dalam biang kerok itu dalam hal apa? Indikatornya apa? Maka tadi saya katakan, kalau pernyataan itu adalah pernyataan politik maka tentu kita tidak meletakkan pernyataan itu sebagai pernyataan tokoh-tokoh agama," ujar Basarah.

Dengan sindiran partai biang kerok, Basarah meyakini PDIP justru akan mendapat simpati dari masyarakat. Hal ini karena karakteristik masyarakat Indonesia yang cenderung mudah memberikan simpati ketika ada seseorang atau kelompok yang didzalimi.

"Nah kami percaya dengan didzalimi semacam ini simpati rakyat akan terus mengalir dan memberikan dukungan doa dan restu bagi perjuangan PDIP," tegasnya.

Ketua Fraksi PDIP di MPR ini menambahkan, pihaknya belum menentukan langkah yang akan dilakukan untuk merespons sindiran presidium 212. Namun, Basarah menyebut tidak semua persoalan akan dibawa ke ranah hukum meski mengandung unsur pidana.

PDIP, lanjut Basarah, bisa saja hanya meminta klarifikasi kepada presidium alumni 212 terkait partai penguasa yang menjadi biang kerok kekacauan di Indonesia.

"Bisa saja ada cara-cara dalam Islam itu tabayun, klarifikasi, ketemu silaturahmi," tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan para bakal calon kepala daerah yang diusung di Pilkada 2018 kembali diserang dengan berbagai isu dalam beberapa hari terakhir. Namun, Hasto tidak menjelaskan secara gamblang bentuk serangan yang ditujukan kepada bakal calon kepala daerah yang diusung PDIP itu.

"Kita kemarin baru dapat serangan berbagai serangan untuk calon-calon dari PDIP," kata Hasto.

Hasto menyebut ada pihak yang khawatir dengan konsolidasi yang dilakukan PDIP serta kedekatan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo dalam Pilkada 2018.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif mengatakan ada satu partai yang menjadi biang kerok dari segala kekacauan di Indonesia. Partai itu, kata Slamet, merupakan salah satu partai penguasa di negeri ini.

"Ada satu partai yang menurut kami menjadi target utama kami untuk tinggalkan karena bagi kami partai tersebut biang kerok dari persoalan di bangsa dan negara ini," kata Slamet dalam konferensi pers hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke I Ulama, Tokoh dan Aktivis 212 di Masjid Al Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (27/1).

"(Partai mana?) Ya pura-pura enggak tahu. Partai yang berkuasa saat ini, bajunya sama dengan TvOne tapi hatinya berbeda," ucapnya ketika ditanya wartawan.

Jumat, 26 Januari 2018

PDIP kumpulkan legislator asal Jateng menangkan Ganjar-Yasin

PDIP kumpulkan legislator asal Jateng menangkan Ganjar-Yasin


AGEN CASINO ONLINE

Seluruh anggota DPRD dan DPR dari DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah bakal dikumpulkan dalam acara Legislator Summit. Selain untuk menyesuaikan kepentingan partai dan konstituen, acara ini sekaligus juga konsolidasi untuk kemenangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin dalam Pilgub Jawa Tengah 2018.

Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto mengatakan kegiatan Legislator Summit akan diselenggarakan selama tiga hari mulai Jumat (2/2) di Semarang. "Sistem legislasi kan tidak hanya dari partai saja. Ada unsur individu. Selain punya hubungan dengan partai, juga harus memenuhi janji-janji kepada konstituen. Ini dua hal yang berbeda. Kalau kepentingan partai beda dari kepentingan konstituen, bisa ribut," terangnya, Jumat (26/1).

Bambang mengatakan jangan sampai legislator hanya menyampaikan aspirasi untuk daerah dengan massa yang paling banyak memilih. Padahal aspirasi dari PDIP adalah memperjuangkan rakyat miskin. "Jadi jangan sampai, kepentingan individu atau konstituen mengalahkan kepentingan partai," tegasnya.

Karena itu, PDIP mengumpulkan semua legislator yang sudah berpengalaman minimal empat tahun, untuk melahirkan pradigma baru sebagai anggota dewan. Mereka akan diberi ruang untuk berdiskusi membuat rumus agar tidak ada masalah antara kepentingan partai dan individu. "Anggota dewan kabupaten/kota ada 304. Provinsi Jateng 27 dikurangi Bu Nuniek karena meninggal. Dan DPR RI ada 18 orang. Mereka akan diskusi membuat rumusan," tegasnya.

Selain membuat paradigma baru, dikumpulkannya legislator ini juga untuk mengawal pencalonan Ganjar-Yasin untuk menduduki kepala daerah periode 2018-2023. "Kalau soal penyamaan satu suara itu gampang. Tinggal instruksi kamu begini, kamu begitu, selesai," tegasnya.

LKS Tripnas sepakat tetapkan 9 agenda kerja bidang ketenagakerjaan 2018

LKS Tripnas sepakat tetapkan 9 agenda kerja bidang ketenagakerjaan 2018


AGEN CASINO ONLINE

Mengawali Tahun 2018 Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) menggelar sidang pleno pertama yang dipimpin langsung Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri selaku Ketua LKS Tripnas di kantor Kemnaker, Jakarta pada Jumat (26/1).

Sidang pleno pertama LKS Tripartit yang dihadiri perwakilan dari unsur pemerintah, pekerja dan pengusaha ini berhasil menyepakati dan menetapkan 9 agenda kerja di bidang ketenagakerjaan yang akan dibahas secara bersama-sama selama satu tahun ke depan.

"Saya mengapresiasi kinerja LKS Tripnas selama tahun 2017 telah menggelar 26 kali rapat badan pekerja, 3 kali sidang pleno. dan menghasilkan 26 pokok-pokok pikiran, Agenda kerja LKS Tripnas akan dilanjutkan dan terus diperkuat pada tahun 2018, kata Menaker Hanif.

LKS Tripartit Nasional adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia.

Menaker Hanif mengatakan penetapan agenda kerja tahun 2018 harus dilakukan sebagai acuan kinerja selam satu tahun ke depan dan meneruskan beberapa agenda di tahun 2017 yang belum rampung. Dan pembahasannya yang harus dilanjutkan di tahun 2018.

"Agenda LKS Trinas Tahun 2018 harus di tetapkan sebagai acuan atau pedoman bagi kinerja anggota LKS Tripnas untuk melaksanakan rapat badan pekerja maupun sidang pleno LKS Tripnas," katanya.

9 agenda kerja LKS Tripnas bidang ketenagakerjaan adalah:

1. Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Penyusunan jadwal agenda kerja rapat badan pekerja LKS Tripartit nasional ke 1 tahun 2018
3. Dampak digitalisasi terhadap sektor ketenagakerjaan
4. Perlindungan kerja bagi pekerja/buruh di sektor maritim
5. Penyusunan pedoman tata tertib mekanisme pengaduan kasus ketenagakerjaan ke forum internasional (ILO)
6. Pembahasan isu-isu aktual
7. Pembahasan tindak lanjut MoU Pengawasan antara Menaker dan Kapolri
8. Konsolidasi LKS Tripartit Nasional dengan LKS Tripartit Provinsi
9. Rapat Pleno

Menaker Hanif menambahkan, agenda yang ditetapkan harus disesuaikan dengan waktu dan kemampuan anggota LKS Tripnas. Hal ini bertujuan agar masukan-masukan yang diberikan benar-benar komprehensif dan dapat dijadikan acuan dalam memberikan pertimbangan saran dan pendapat bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

"Kita mengajak dan mengingatkan kepada unsur pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh dan asosiasi pengusaha APINDO agar terus berkolaborasi dan bekerjasama untuk membangun ketenagakerjaan Indonesia ke arah yang lebih baik," kata Menaker Hanif.

"Para anggota Tripartit juga harus berkomitmen untuk memberdayakan lembaga, membangun komunikasi, konsultasi, musyawarah sehingga menjadi ujung tombak dalam pengembangan hubungan industrial dan penyelesaian permasalahan di bidang ketenagakerjaan," kata Hanif.

Tak masalah, PPP sebut jenderal Polri jadi Pj Gubernur tak salahi aturan

Tak masalah, PPP sebut jenderal Polri jadi Pj Gubernur tak salahi aturan


AGEN CASINO ONLINE

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP Ahmad Baidowi menilai penunjukan dua perwira tinggi Polri menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara tidak menyalahi aturan. Penunjukan dua pati Polri itu sah saja jika merujuk pada pasal 201 Ayat 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Selain UU, ada aturan turunan yang memperbolehkan penunjukan pati TNI-Polri sebagai Pelaksana Tugas atau Penjabat Gubernur yakni tertuang dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

"Siapapun yang diperbolehkan (memenuhi syarat) menurut UU 10/2016 pasal 201 ayat 10 bisa diajukan sebagai Plt/Pjs asalkan memenuhi persyaratan baik dari aspek kemampuan maupun aspek kepangkatan," kata Awiek saat dihubungi, Jumat (27/1).

Bagi PPP yang terpenting adalah perwira Polri yang ditunjuk sebagai PJ Gubernur bisa menjaga netralitas. Hal ini agar kecurigaan publik soal aparat penegak tidak netral dalam Pilkada bisa dihilangkan.

"Sehingga kekhawatiran sejumlah pihak bisa diminimalisasir," tegasnya.

Awiek tak mau ikut campur terkait alasan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan nama dua perwira Polri menjadi PJ Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Penunjukan itu merupakan wewenang Mendagri dengan melihat sosok yang dianggap layak menjadi PJ Gubernur.

"Nah, itu kewenangan Mendagri menunjuk orang yang dianggap pas dan mampu menjdi Pjs. Banyak yang memenuhi persyaratan dari aspek kepangkatan, tapi apakah kemudian pas di situ. Tinggal sekarang apakah disetujui presiden atau tidak," tandasnya.

Pandangan Awiek sejalan dengan alasan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Tjahjo mengatakan, dasar hukum diusulkannya dua nama perwira tinggi Polri sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Sumatera Utara tak melanggar aturan.

Dasar hukum yang dipakai yakni pasal 201 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan, "Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Aturan lain yang menjadi dasar usulan pengangkatan penjabat gubernur dari Polri adalah Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara yang berbunyi, "Penjabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi".

Kamis, 25 Januari 2018

Polisi tangkap pria peremas dada perempuan di Gunungkidul

Polisi tangkap pria peremas dada perempuan di Gunungkidul


AGEN CASINO ONLINE

Pelecehan seksual terhadap wanita yang tengah mengendarai sepeda motor terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Seorang perempuan perempuan berinisial P (19) menjadi korban pelecehan seksual saat tengah mengendarai sepeda motor di Jalan Yogyakarta-Wonosari. Tepatnya di kompleks Hutan Tleseh, Kecamatan Playen pada Selasa (23/1) yang lalu.

Kapolres Gunungkidul AKBP Ahmad Fuadi mengatakan, polisi telah mengamankan RHN (35), warga Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. Dia adalah pelaku pelecehan seksual terhadap korban P. RHN meremas bagian dada P.

"Korban saat itu sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Gading, Kecamatan Playen. Korban pulang menggunakan sepeda motor. Korban tak menyadari kalau dirinya dibuntuti oleh pelaku," ujar Ahmad, Kamis (25/1).

Ahmad menuturkan sesampainya di daerah Hutan Tleseh, RHN pun melakukan aksinya. RHN meremas dada sebelah kanan R dengan menggunakan tangan kirinya. Korban sempat berteriak minta tolong. Tetapi saat itu kondisi jalan sepi.

"Korban teriak tetapi enggak ada yang menolong karena sepi dan jauh dari pemukiman. Sehingga tak ada yang membantu korban. Korban usai diremas dadanya oleh pelaku langsung syok dan tak sempat melakukan pengejaran terhadap pelaku," ungkap Ahmad.

Ahmad menerangkan kejadian yang menimpa korban R terjadi kurang lebih pukul 18.30 WIB. Tetapi baru dilaporkan ke pihak kepolisian pada pukul 00.15 WIB. Petugas pun langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan RHN pada Rabu (24/1).

"Pelaku ditangkap di rumahnya dan mengakui perbuatannya. Pelaku akan dijerat dengan pasal 289 atau 281 KUHP mengenai pelecehan seksual," tutup Ahmad.

2 Kali mangkir, tersangka kasus Hotel Ibis Palembang akhirnya diperiksa polisi

2 Kali mangkir, tersangka kasus Hotel Ibis Palembang akhirnya diperiksa polisi


AGEN CASINO ONLINE

Setelah dua kali mangkir, tersangka kasus pembangunan Hotel Ibis Palembang, Gunawati Pandarmi alias Gunawati Kokoh Thamrin akhirnya memenuhi panggilan polisi. Tersangka diperiksa penyidik Unit Pidsus Polresta Palembang selama tujuh jam, Kamis (25/1).

Kasat Reskrim Polresta Palembang melalui Kanit Pidsus Iptu Hary Dinar mengungkapkan, tersangka diajukan 41 pertanyaan terkait pembangunan Hotel Ibis di Jalan Letkol Iskandar Palembang. Hanya saja, tersangka tidak dilakukan penahanan karena ancaman pidana yang dikenakan di hanya tiga tahun.

"Ya, tersangka sudah diperiksa selama tujuh jam sampai sore tadi. Sengaja tidak kita tahan karena yang bersangkutan sudah memenuhi panggilan dan ancaman hukumannya di bawah lima tahun," ungkap Hary, Kamis (25/1).

Meski demikian, proses hukum tetap berlangsung dan berkasnya segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk agenda persidangan. Tersangka disangkakan melanggar Pasal 46 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

"Secepatnya kita limpahkan, kita lengkapi berkas dulu," ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum tersangka, Triyanto mengatakan, pemeriksaan terhadap kliennya itu lebih cenderung terkait perizinan pembangunan Hotel Ibis. Namun, dia menyangkal tersangka mangkir dari panggilan, melainkan sedang berada di luar negeri.

"Kita tetap ikuti proses hukum, kami tunggu saja. Jika kembali dipanggil, siap datang. Kebetulan kemarin-kemarin itu klien saya lagi di luar negeri," kata dia.

Sebelumnya, tersangka terancam bakal dijemput paksa oleh penyidik jika tidak hadir dalam panggilan ketiga hari ini. Pasalnya, tersangka dua kali tidak memenuhi panggilan pada 29 Desember 2017 dan 22 Januari 2018.

Gunawati Pandarmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Palembang dalam perkara tindak pidana penggunaan bangunan gedung Hotel Ibis di Jalan Letkol Iskandar yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Polisi menemukan dugaan kelalaian dalam pembangunan yang dilakukan tersangka.

Pembangunan Hotel Ibis meresahkan warga sekitar dan menjadi perhatian DPRD Palembang. Alhasil, DPRD Palembang merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Palembang untuk menghentikan semua aktivitas pembangunan karena merusak fasilitas umum.

Selain itu, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Ibis juga digugat PT SBA ke PTUN Palembang dan masih diproses. Pemilik Hotel Ibis dinilai melakukan pelanggaran karena tidak sesuai dengan IMB awal. Mulai dari Garis Sempadan Jalan (GSJ), Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang tidak sesuai Perda, luas Analisis Dampak Lalu Lintas (andalalin) yang berbeda, kekurangan lahan parkir, dan tanah sekitar bangunan longsor.

Ketua forum waria Indonesia: Adili LGBT yang melakukan kekerasan seksual

Ketua forum waria Indonesia: Adili LGBT yang melakukan kekerasan seksual


AGEN CASINO ONLINE

Ketua forum komunikasi waria Indonesia, Yuli setuju jika Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang melakukan kekerasan seksual, seharusnya diadili. Dia mengatakan, yang disalahkan adalah perbuatannya lantaran melakukan kekerasan seksual.

"Mengkriminalisasi LGBT ini yang melakukan kekerasan justru harus diadili bukan LGBT. Orang normal juga ada yang memperkosa membully itu harus diadili," kata Yuli di Kantor SMRC, Jakarta Pusat, Kamis (25/1).

Dia berharap masyarakat tidak mencemooh kaum waria. Tidak ada lagi perundungan atau bullying. Tapi lebih memberikan edukasi. Sebab, tidak semua kaum LGBT jelek.

"Dengan isu LGBT. Tidak semua LGBT yang jelek. Banyak waria yang rajin salat. Yang berpendidikan tinggi. Kami memahami kaidah agama. Jadi jangan menyudutkan kami," kata Yuli.

Yuli mengaku, pihaknya tidak melegalkan perkawinan sejenis. Namun dia berharap kepada pemerintah tetap memenuhi hak asasi mereka. Salah satunya hak bekerja dan berekspresi.

"Kita hanya minta kepada negara harus dibuat hak dasar. Bisa hak bekerja dan hak berekpresi. Ajak kami duduk bareng," harapnya.

Untuk diketahui, Selama beberapa bulan terakhir ini, revisi UU KUHP berada di tangan Timus (Tim Perumus). Setelah itu, revisi UU KUHP akan dibawa ke rapat kerja Panja KUHP pada 28 Januari mendatang. Pada raker itulah nantinya akan dapat dilihat sikap masing-masing fraksi soal LGBT di revisi UU KUHP. Apabila dalam raker tersebut semua fraksi menyetujui, maka selanjutnya akan dibawa ke paripurna masa sidang saat ini dan kemudian disahkan.

Fraksi-fraksi di DPR memang tengah membahas LGBT, pernikahan sejenis, dalam tim panitia kerja di Komisi III. Rapat disebut-sebut hanya dihadiri delapan fraksi. Yakni PPP, Nasdem Golkar, PKS, PKB, PDI Perjuangan, Demokrat, dan Gerindra. PAN dan Hanura justru disebut-sebut tak hadir dalam pembahasan LGBT. Namun, PAN menegaskan bahwa fraksinya ikut hadir dan memberikan sikap menolak perilaku LGBT.

Dalam pembahasan tersebut, disepakati bahwa LGBT adalah perbuatan pidana. Pembahasan LGBT ada dalam revisi KUHP Buku II yang berisi pasal-pasal tindak pidana. Sejauh ini yang hampir disepakati bersama dalam pembahasan revisi KUHP adalah praktik LGBT yang dipidana jika dilakukan terhadap anak-anak di bawah umur, yaitu 18 tahun ke bawah.

Selasa, 23 Januari 2018

Maju Pilgub Sumut, Djarot andalkan diri sendiri dongkrak elektabilitas

Maju Pilgub Sumut, Djarot andalkan diri sendiri dongkrak elektabilitas


AGEN CASINO ONLINE

Bakal calon Gubernur Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat memastikan tidak akan menggandeng artis tanah air untuk menjadi bagian dari tim pemenangan dan tim sukses di Pilkada Sumut. Djarot akan menggunakan diri sendiri untuk mendongkrak elektabilitas dan menarik suara masyarakat Sumatera Utara.

"Saya menggunakan Djarot Saeful Hidayat," kata Djarot di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta, Selasa (23/1).

Namun, Djarot mengaku dibantu artis-artis lokal dalam proses pemenangan di Pilgub Sumut. Djarot sudah mulai berkeliling karena menyadari dia tak cukup populer di Sumut.

"Bukan ketenaran. Di sana masih banyak artis, banyak banget. Sekarang mulai banyak bikin-bikin lagu itu. Saya enggak begitu tenar. Supaya tenar makanya saya blusukan. Keliling ke mana-mana," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, tim kampanye telah dibentuk. Tim kampanye dipimpin oleh anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Junimart Girsang.

"Kami sekarang masih tahap silaturahim ke tokoh-tokoh di sana," ungkap mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

Para pasangan kepala daerah mulai menyiapkan strategi pemenangan di ajang Pilkada 2018. Salah satu cara menarik suara publik adalah dengan merekrut artis untuk menjadi tim kampanye. Sebut saja pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno (Gus Ipul-Mbak Puti).

Gus Ipul-Puti merekrut duo artis Via Vallen dan Nella Kharisma. Keduanya direkrut untuk menggoyang pesta demokrasi Pilgub Jatim mendatang.

Mendagri setuju TNI/Polri tak lolos verifikasi KPU bisa balik ke kesatuan

Mendagri setuju TNI/Polri tak lolos verifikasi KPU bisa balik ke kesatuan


AGEN CASINO ONLINE

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo setuju dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang ingin agar setiap anggota TNI-Polri yang maju Pilkada serentak 2018 agar segera mengundurkan diri dari institusi tersebut. Namun bila tak lolos verifikasi KPU menjadi calon kepala daerah mereka bisa kembali bertugas di kesatuannya.

Hal itu dia sampaikan saat memberikan pembekalan terhadap 359 perwira tinggi dalam acara Rapim TNI-Polri, di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/1).

"Bagi anggota TNI dan Polri, saya sepakat, pada saat diterima pencalonannya oleh KPU, pendaftarannya, ya langsung ajukan mundur sebagai anggota Polri maupun TNI," kata Tjahjo di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/1).

"Tapi kalo ditolak dengan alasan berbagai hal, yang bersangkutan bisa kembali lagi ke kesatuannya. Saya kira ini yang ingin kita persiapkan dengan baik," ucap Tjahjo.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa bagi para anggota Polri yang telah resmi ditetapkan oleh KPU sebagai calon kepala daerah pada 12 Februari 2018, untuk segera mengundurkan diri. Namun, jika tak lolos verifikasi dari KPU dan ingin kembali mengabdi kepada Polri, pihaknya siap menerima kembali anggota tersebut.

"Karena ini masih proses dan belum diberhentikan, terserah pejabat yang bersangkutan. Kalau pejabat yang bersangkutan ingin lanjut pensiun kita proses pensiunnya, tapi kalau yang bersangkutan masih ingin mengabdi kepada Polri dan belum pensiun kita terima juga," kata Tito di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (11/1).

JK sebut penutupan pemerintah AS tak berdampak buruk pada ekonomi Indonesia

JK sebut penutupan pemerintah AS tak berdampak buruk pada ekonomi Indonesia


AGEN CASINO ONLINE

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan penutupan sementara (shutdown) layanan pemerintahan Amerika Serikat tidak berdampak buruk bagi ekonomi di Indonesia. Dia mengatakan penutupan sementara saat ini telah berakhir.

"Tidak ada, tidak ada (pengaruh di Indonesia). Karena itu hanya shutdownnya di federal, artinya di pemerintahan pusat dan itu hanya 2-3 hari, tidak pengaruh apa-apa," kata Jusuf Kalla di Kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (23/1).

Diketahui sebelumnya, penutupan pemerintahan Amerika Serikat (AS) kembali terjadi usai senat tidak menyepakati anggaran belanja negara. Adapun departemen yang akan terkena efek penutupan sementara yaitu Departemen Perdagangan, NASA, Departemen Ketenagakerjaan, Departemen Perumahan dan Departemen Energi.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, bagi Indonesia dampak terjadinya shutdown secara temporer sangat minim ke nilai tukar Rupiah. Proyeksi Rupiah masih berada dalam rentang terkendali di kisaran Rp 13.350 sampai Rp 13.400 per USD.

"Hal ini disebabkan pada masa shutdown, USD cenderung melemah terhadap mata uang negara lainnya. Terjadinya shutdown menyebabkan prospek pemulihan ekonomi AS bisa terganggu. Dalam posisi ini justru Rupiah akan diuntungkan," ujar Bhima.

"IHSG pun masih tetap positif di angka 6.490 sampai 6.500, didorong oleh sentimen investor dalam negeri terhadap prospek pemulihan ekonomi Indonesia," tambahnya.

Lebih lanjut Bhima menjelaskan, peristiwa shutdown pernah terjadi tahun 1995 sampai 1996 dan tahun 2013. Saat itu kurs rupiah hampir tidak terpengaruh oleh shutdown di AS. Karena sifatnya lebih temporer atau jangka pendek, yang berlangsung dalam waktu 2 minggu.

Dalam konteks persiapan menghadapi rencana shutdown saat ini, cadangan devisa Indonesia masih cukup untuk stabilisasi kurs. Angka terakhir bulan desember 2017 cadangan devisa berada di posisi USD 130 miliar.

Sebagai safety net atau jaring pengaman terhadap gejolak eksternal, cadangan devisa harus terus ditingkatkan nilai maupun kualitasnya dengan mendorong devisa ekspor non-migas serta devisa pariwisata. Bank Indonesia juga perlu terus memantau resiliensi atau ketahanan fundamental ekonomi terhadap tekanan global.

Senin, 22 Januari 2018

2 Pihak terlibat pertikaian di Lips Club Bogor saling lapor polisi

2 Pihak terlibat pertikaian di Lips Club Bogor saling lapor polisi


AGEN CASINO ONLINE

Polisi masih mengembangkan kasus tewasnya kader Partai Gerindra, Fernando Wowor yang tertembak saat terlibat keributan dengan seorang anggota polisi dari Satuan Brimob berinisial AR, di parkiran diskotek Lips Club Bogor.

Wakil Kepala Polresta Bogor Kota Ajun Komisaris Besar Rantau Isnur Eka mengatakan, pihaknya kini telah menerima dua laporan dari kedua belah pihak terkait kasus yang menimbulkan korban itu.

Rantau menyebut, pertama, pihak dari Briptu AR melalui calon istrinya membuat laporan atas dugaan tindakan penganiayaan yang dilakukan sejumlah rekan korban.

Buntut dari pelaporan itu, empat rekan korban yang juga kader Gerindra itu diperiksa sebagai saksi atas laporan dugaan penganiayaan terhadap Briptu AR.

"Kita sudah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap saksi-saksi," ucap Rantau, Senin (22/1).

Kedua, sambung Rantau, pihak korban melalui Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman, melaporkan balik Briptu AR atas dugaan penembakan yang menyebabkan Fernando tewas.

"Untuk Briptu AR belum bisa dimintai keterangan. Kondisinya masih kritis dan dalam penanganan medis," katanya.

Atas dua laporan itu, dirinya memastikan, polisi akan menangani kasus itu secara profesional, adil, serta berada di posisi netral.

"Semua dilakukan secara fair, tidak berat sebelah atau dapat diintervensi pihak mana pun," sebut dia.

Insiden tersebut terjadi pada Sabtu (20/1) dini hari. Peristiwa itu mengakibatkan kader Gerindra bernama Fernando Wowor meninggal terkena peluru yang berasal dari senjata milik Briptu AR setelah berusaha merebut pistol.

Sementara, anggota polisi berpangkat Brigadir Satu (Briptu) AR menderita luka parah setelah dikeroyok oleh rekan korban. Kini, Briptu AR harus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta.

Soal pro LGBT, NasDem sebut PAN tak pernah ikut rapat Revisi UU KUHP

Soal pro LGBT, NasDem sebut PAN tak pernah ikut rapat Revisi UU KUHP


AGEN CASINO ONLINE

Anggota Komisi III DPR dari fraksi NasDem Taufiqulhadi ikut mengomentari pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tentang lima fraksi setuju dengan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Menurutnya, Zulkifli hanya menerka-nerka saja.

"Saya ingin memberitahukan apa yang diungkapkan Pak Zulkifli itu dia mereka-reka," kata Taufiqulhadi saat dihubungi, Senin (22/1).

Pendapat Zulkifli, kata Taufiq, tidak bisa ditelan secara mentah-mentah. Sebab Fraksi PAN tidak pernah ikut rapat perumusan Rancangan KUHP. Dalam Rancangan KUHP ini, terjadi perdebatan tentang pasal pidana bisa atau tidak menjerat LGBT.

"Dia (Zulkifli) tidak mengerti apapun. Karena fraksinya tidak pernah ikut rapat," ucapnya.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto sempat mengklarifikasi Ketua Umumnya tidak pernah mengucapkan ada lima fraksi yang setuju adanya LGBT. Kata dia, itu hanya bahasa media saja.

Untuk diketahui, Zulkifli mengatakan ada lima fraksi di DPR yang setuju adanya tindakan LGBT. Namun ia enggan merinci partai-partai yang setuju adanya perilaku tersebut.

"Saat ini di DPR sedang membahas soal Undang-Undang LGBT atau pernikahan sesama jenis. Sudah ada lima partai politik hal LGBT," kata dia saat di Tanwir I Aisyiyah di Surabaya , seperti dilansir Antara, Sabtu (20/1).

Selama beberapa bulan terakhir ini, revisi UU KUHP berada di tangan Timus (Tim Perumus). Setelah itu, revisi UU KUHP akan dibawa ke rapat kerja Panja KUHP pada 28 Januari mendatang. Pada raker itulah nantinya akan dapat dilihat sikap masing-masing fraksi soal LGBT di revisi UU KUHP. Apabila dalam raker tersebut semua fraksi menyetujui, maka selanjutnya akan dibawa ke paripurna masa sidang saat ini dan kemudian disahkan.

Fraksi-fraksi di DPR memang tengah membahas LGBT, pernikahan sejenis, dalam tim panitia kerja di Komisi III. Rapat disebut-sebut hanya dihadiri delapan fraksi. Yakni PPP, Nasdem Golkar, PKS, PKB, PDI Perjuangan, Demokrat, dan Gerindra. PAN dan Hanura justru disebut-sebut tak hadir dalam pembahasan LGBT. Namun, PAN menegaskan bahwa fraksinya ikut hadir dan memberikan sikap menolak perilaku LGBT.

Dalam pembahasan tersebut, disepakati bahwa LGBT adalah perbuatan pidana. Pembahasan LGBT ada dalam revisi KUHP Buku II yang berisi pasal-pasal tindak pidana. Sejauh ini yang hampir disepakati bersama dalam pembahasan revisi KUHP adalah praktik LGBT yang dipidana jika dilakukan terhadap anak-anak di bawah umur, yaitu 18 tahun ke bawah.

Airlangga rangkap jabatan, PDIP ingin aktifkan lagi Puan Maharani

Airlangga rangkap jabatan, PDIP ingin aktifkan lagi Puan Maharani


AGEN CASINO ONLINE

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mengatakan, ada kemungkinan bagi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Puan Maharani kembali aktif jadi pengurus PDIP. Karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan kelonggaran bagi para menteri yang berkecimpung dalam dunia politik.

"Ya bisa kenapa (Puan aktif kembali), boleh aktif. Tidak harus tapi boleh aktif karena presiden sudah memberi kelonggaran ya, di tahun politik sepertinya tidak realistis mengekang orang yang habitatnya Politisi untuk tidak boleh berpolitik. Ya kan," kata Hendrawan saat dihubungi, Senin (22/1).

Menurut Hendrawan, dengan adanya pengurus partai di kabinet maka akan mempermudah eksekusi di tingkat parlemen. Serta bisa ditindak lanjuti kalangan partai.

"Kalau konsolidasi partai sebenarnya lebih bagus orang yang di partai sekaligus di kabinet supaya apa yang diputuskan di kabinet langsung bisa dieksekusi di tingkat parlemen. langsung bisa ditindak lanjuti di tingkat jajaran partai," ujarnya.

Terkait kapan Puan akan kembali mengurus partai, anggota komisi I itu belum mau berbicara banyak. Ia berharap semuanya berjalan secara alamiah.

"Enggak usah dibicarakan jalan aja, semuanya berjalan lah secara alami sebagaimana yang kita harapkan," tandasnya.

Sekarang di kabinet kerja terdapat dua pengurus Partai Golkar yakni Airlangga Hartarto dan Idrus Marham. Mereka menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Menteri Sosial.