Korut dan Korsel menuju perdamaian, Fadli Zon sindir RI cuma jadi penonton

Korut dan Korsel menuju perdamaian, Fadli Zon sindir RI cuma jadi penonton

AGEN CASINO ONLINE

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai rencana kesepakatan damai yang dibangun antara Korea Utara (Korut) dengan Korea Selatan (Korsel) akan memberi dampak yang positif bagi Indonesia. Namun, Fadli merasa peran Indonesia saat ini mulai berkurang dalam mengambil andil menciptakan perdamaian.

"Buat Indonesia bagus ya, hanya kita memang kehilangan sekarang ini Indonesia dalam politik luar negerinya itu tidak terlalu high profil seperti dulu. Kalau dulu kita selalu terlibat di dalam usaha-usaha perdamaian," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/4).

Menurut Fadli, dulu Indonesia sering turun untuk membantu menciptakan perdamaian dunia seperti di Filipina dan Kamboja. Sekarang, tambah dia, Indonesia hanya menjadi penonton perdamaian.

"Di Kamboja bahkan kita mengirim pasukan perdamaian, kemudian di beberapa negara lain seperti itu," ungkapnya.

"Jadi saya kira Indonesia cuma jadi penonton sih sekarang," lanjutnya.

Kendati demikian, Fadli tetap menyambut baik pertemuan perdamaian itu. Tetapi kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, perdamaian itu masih perlu transisi.

"Saya kira proses ini perlu transisi beberapa waktu kalau misalnya terjadi reunifikasi, langkah dialog yang dilakukan yang dilakukan Kim Jong Un, saya kira ini meredakan ketegangan di semenanjung Korea," ucapnya.

Diketahui, setelah lebih dari sepuluh tahun, pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan akhirnya kembali bertemu. Dalam pertemuan ini, 'damai dan kemakmuran' menjadi fokus dari pidato pembukaan yang disampaikan oleh Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Bertemu di Zona Demiliterisasi (DMZ) yang dijaga ketat oleh pasukan penjaga kedua negara pagi ini. Ini juga menjadi momen pertama Kim menyeberang ke Korsel sejak pecahnya Perang Korea.

Read More

Amien Rais tuding KPK jadi alat bagi penguasa

Amien Rais tuding KPK jadi alat bagi penguasa

AGEN CASINO ONLINE

Ketua Dewan Pembina Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini menjadi alat bagi penguasa. Amien juga mengatakan KPK saat ini tak berani menangani kasus-kasus korupsi besar seperti Bank Century dan BLBI.

"KPK sudah jadi alat. KPK itu lembaga yang melakukan obstruction of justice. Artinya (KPK) menenggelamkan, menutupi dan memendam hal yang besar. Jangan diangkat begitu," ujar Amien Rais di kediamannya, Jumat (27/4).

Amien Rais menilai operasi tangkap tangan (OTT) yang selama ini dilakukan oleh KPK hanyalah bentuk hiburan belaka. Kasus besar, kata Amien Rais, KPK tak berani menangani.

"Sebagai hiburan ada OTT. Mana mungkin KPK berani tangani Bank Century. Kemudian menangani BLBI. KPK enggak berani," ungkap mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.

Amien Rais juga meminta kepada KPK untuk menolak dijadikan alat untuk menyodok lawan politik. KPK, kata Amien Rais harus independen dalam bekerja.

"Jangan sampai KPK dijadikan alat untuk menyodok lawan politik. KPK saya minta harus jujur. KPK menegakkan hukum jangan mau diintervensi dan tebang pilih," ulas Amien Rais.

Amien Rais menuturkan jika KPK mampu menjalankan tugasnya dengan independen, ke depannya penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan baik. Sehingga nantinya penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan baik dan berkualitas.

"Saya wanti-wanti, nanti akan lebih meriah lagi kalau KPK tidak tebang pilih. Kalau orang lain dikejar. Kalau bolo dhewe (teman sendiri) dilindungi. Sudah sangat jelas indikasi ke situ," tutup Amien Rais.

Read More

Jumlah daftar pemilih dengan wajib e-KTP di Bekasi selisih 300 ribu

Jumlah daftar pemilih dengan wajib e-KTP di Bekasi selisih 300 ribu

AGEN CASINO ONLINE

Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi menetapkan daftar pemilih tetap di wilayah setempat sebanyak 1.434.351. Sayangnya, jumlah pemilik suara di Pilkada serentak 2018 itu jauh lebih rendah di banding wajib e-KTP di wilayah tersebut sebanyak 1.778.265 jiwa.

Komisioner KPU Kota Bekasi Syafrudin mengatakan, perbedaan selisih disebabkan banyak masyarakat pindah domisili tetapi tidak melapor Dinas Kependudukan, serta meninggal dunia tetapi datanya belum dihapus.

"Kami sudah verifikasi sejak tiga bulan lalu sampai ke tingkat bawah," kata Syafrudin di Bekasi, Jumat (27/4).

Menurut dia, hasil verifikasi pertama dimasukkan ke dalam daftar pemilih sementara (DPS), di mana jumlahnya mencapai 1.383.018 pemilih. Data DPS lalu diverifikasi ulang hasilnya ada peningkatan hingga 82.487.

"Verifikasi dengan cara mencocokkan dan meneliti satu per satu ke rumah warga," kata Syafrudin.

Sementara itu, data dari Kependudukan dan Catatan Sipil jumlah wajib e-KTP sebanyak 1.778.265 jiwa. Dari semua itu yang sudah merekam sebanyak 1.710.686 jiwa, sedangkan 67.579 jiwa belum merekam. Adapun syarat mutlak mencoblos minimal sudah merekam dibuktikan dengan surat keterangan.

Meskipun ada selisih data, kata Syafrudin, lembaganya tetap mencetak surat suara sesuai dengan DPT yaitu 1.434.351 ditambah 2,5 persen dari jumlah DPT. Menurut dia, tambahan itu sudah diatur dalam peraturan KPU yang ada.

"Kami optimis surat suara yang kami cetak tidak akan mengalami kekurangan," kata Syafrudin.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bekasi, Dinar Faizal Badar enggan mengomentari perihal perbedaan data DPT dengan data wajib KTP Elektronik untuk Pilkada di wilayahnya, karena bukan kompetensi instansinya. "Bukan kapasitas kami menjelaskan perbedaan itu," kata Dinar.

Read More