TGB tanggapi Kapitra jadi caleg PDIP dikecam 212: Jangan anggap kadar Islamnya cacat

TGB tanggapi Kapitra jadi caleg PDIP dikecam 212: Jangan anggap kadar Islamnya cacat

AGEN CASINO ONLINE

Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengecam Kapitra Ampera yang maju jadi calon legislatif 2019 lewat PDIP. Politisi partai Demokrat Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi pun mengimbau para pihak tidak asal menyatakan orang yang beda pandangan politik diragukan kadar keislamannya, terlebih Kapitra merupakan seorang muslim.

"Apapun pandangan politik sekali lagi jangan ada statement-stament yang menganggap orang kadar imannya kurang, kadar Islamnya cacat, jangan menganggap bahwa pilihan politik inilah 'saya yang lebih islami, yang lebih baik, yang lebih dicintai oleh Allah' gak ada yang tau kita," katanya di RM Taliwang, Tebet Selatan, Jumat (20/7).

Dirinya juga tak terlalu mencampuri soal kecaman PA 212 kepada Kapitra yang juga salah satu pengacara Habib Rizieq Syihab itu.

"Setahu saya (PA 212) gak menghalangi ya (untuk masuk PDIP), cuman berkomentar dan mengecam kan yaitu urusan antara PA 212 sama pak Kapitra," ucapnya.

TGB meminta para pihak membersihkan ruang publik dari ujaran kebencian, termasuk dari hal hal yang membuat antar sesama anak bangsa menjauh.

"Karena di dalam bangsa ahli sunnah para ulama bahwa begitu orang itu bersyahadat yasudah dia muslim dan bahkan kalau pun ada saudara kita yang non muslim pun dalam konteks kita Indonesia. Itu saudara kita semua sebangsa yang harus kita hormati," imbuhnya.

Jelang Pilpres 2019 ke depan pun Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) ini meminta semua pihak menghadirkan kesejukan sesuai sabda Rasulullah yang dijalankan oleh para ulama.

"Berkolaborasi lah jangan terpecah belah. Hanya itu pesan Rasul jadi siapa lagi yang lebih lagi kita pegang? ketika kita menyuarakan Islam. Berikan kabar gembira berikan kemudahan, bangun sinergi silaturahim," imbuh politikus Demokrat ini.

Read More

Peraturan Pemerintah sedang disiapkan untuk berlakukan UU Terorisme

Peraturan Pemerintah sedang disiapkan untuk berlakukan UU Terorisme

AGEN CASINO ONLINE

Menko Polhukam Wiranto menggelar rapat koordinasi terbatas tingkat menteri, untuk membahas terbitnya Peraturan Pemerintah terkait diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme).

"Kita sudah melakukan satu tahapan revisi Undang-undang Terorisme ya, itu sudah ada, tetapi dalam amanat revisi ada beberapa PP yang harus kita terbitkan harus kita undangkan lagi. Nah hari ini kita mengoordinasikan pembuatan itu. Tadi kita lihat ada 6 yang harus kita selesaikan dalam setahun ini untuk melengkapi revisi Undang-undang itu," ucap Wiranto usai menggelar rapat di kantornya, Jakarta, Jumat (20/7).

Dia pun menjelaskan, akan ada satu kelompok kerja yang nantinya menyelesaikan agar bisa segera operasional di lapangan. Menurutnya, yang paling penting adalah mengenai RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) mengenai pelibatan TNI dalam rangka membantu Kepolisian melakukan pemberantasan tindak pindana terorisme.

"Itu segera kita buat. Ada yang lain, yang mengatur misalnya masalah kompensasi korban, masalah bagaimana perlakukan-perlakuan dalam rangka soft approve dan sebagainya. Jadi intinya bahwa rapat kali ini kita sudah menyelesaikan rancangan mengenai penerbitan Rencana Peraturan Pemerintah itu," tukasnya.

Dia menuturkan, tidak ada target PP yang harus selesai duluan karena bobotnya berbeda-beda.

"Mana yang lebih cepat, kita terbitkan. Karena bobotnya enggak sama. Ada yang perlu diskusi yang cukup panjang dan bisa segera. Misalnya, pelibatan TNI itu sudah siap kok, tinggal dimatangkan saja," katanya.

Dia pun menargetkan diselesaikan kurang lebih sebelum setahun. "Iya harus tahun ini. Karena amanat UU begitu. Tapi kita akan selesaikan sebelum setahun," tuturnya.

Read More

NasDem yakin lolos ke DPR berkaca dari kemenangan Pilkada 2018

NasDem yakin lolos ke DPR berkaca dari kemenangan Pilkada 2018

AGEN CASINO ONLINE

Hasil survei Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memprediksi hanya enam partai yang masuk ke parlemen di 2019. Empat partai yakni PKS, NasDem, PAN, dan Hanura terancam bakal tak mendapatkan kursi lagi di DPR.

Namun, Anggota Dewan Pakar NasDem Teuku Taufiqulhadi tak mempermasalahkan survei elektabilitas partai jelang Pemilu tersebut. Hal itu berkaca pengalaman 2014 lalu dimana partai besutan Surya Paloh juga diprediksi tak masuk.

"Kami haqul yakin itu tidak masalah sama sekali dulu kami dinyatakan tidak lolos dalam pemilu akan datang dinyatakan tidak lolos, tapi ternyata kami lolos," kata dia saat dihubungi merdeka.com, Jumat (20/7).

Pihaknya tak mengabaikan hasik survei tersebut, justru bakal mencermatinya. Taufiqulhadi mengatakan strategi bakal berjalan ketika nanti daftar caleg sementara (DCS) dirilis KPU.

"Kami memahami hasil itu tidak kami abaikan tidak pernah kami abaikan hasil survei. Tetapi justru kami bergerak dari hasil surveinya itulah," kata dia.

Adapaun strategi mendongkrak suara bukan dengan cara merekrut artis sebagai caleg. Dia menyebut artis caleg hanya fokus di Jawa Barat.

Taufiqulhadi menuturkan yang membuat yakin adalah kemenangan mereka di Pilkada. 11 dari 17, calon gubernur yang mereka usung meraih suara tertinggi dalam Pilgub. Dia menyebut hal itu bagian strategi mereka dengan menang Pilkada untuk meraih suara si Pileg.

"Kami menunjukkan kepada publik bahwa kami partai yang tidak pernah meminta mahar itu kami sampaikan itu setelah pilkada kemarin. Pilkada yang kami merasa gembira dengan hasilnya kedua pilkada kemarin kami menenangkan mendapatkan kemenangan yang kami dukung itu bagian strategi kami," pungkasnya.

Berdasarkan data survei elektabilitas partai politik LIPI, empat partai tidak mencapai ambang batas parlemen 4 persen (parliamentary threshold). Elektablitas PKS masih terpaut tipis dengan ambang batas di 3,7 persen. PAN cukup jauh di 2,3 persen, NasDem 2,1 persen, dan Hanura 1,2 persen.

Sementara, partai baru tidak ada yang berpeluang untuk masuk DPR. Partai Perindo tertinggi dengan elektablitas 2,6 persen, PBB 0,7 persen, Partai Garuda 0,2 persen, PSI 0,2 persen, Partai Berkarya 0,2 persen. Sedangkan PKPI tak masuk dalam survei. Ditambah 2 persen memutuskan tidak memilih atau golput.

Read More