BKSDA Aceh evakuasi Elang Paria tertabrak speed boat

BKSDA Aceh evakuasi Elang Paria tertabrak speed boat

AGEN CASINO ONLINE

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) berhasil mengevakuasi seekor Elang Paria yang mengalami patah kaki, Rabu (13/9) di Danau Bunaran, Kecamatan Kuta Baharu, Kabupaten Aceh Singkil. Kondisi hewan dilindungi ini membutuhkan perawatan untuk pemulihan agar bisa dilepasliarkan kembali.

Elang Paria (Milvus migrans) ini diperkirakan berusia 3 tahun berjenis kelamin jantan. Patah kaki Elang Paria itu karena akibat terjadi benturan dengan speed boat.

"Elang itu dievakuasi oleh Seksi Konservasi Wilayah II Subulussalam BKSDA Aceh. Elang itu saat dievakuasi masih hidup dengan kaki patah," kata Kepala BKSDA Aceh, Sapto Aji Prabowo saat dihubungi, Jumat (15/9).

Dia mengungkapkan, kondisi bulu sayap Elang tersebut sudah digunting oleh warga yang menemukan pertama kalinya. Kendati demikian, secara umum Elang Paria itu dalam kondisi stabil dan hanya membutuhkan perawatan.

"Saat ini satwa Elang tersebut sudah dievakuasi ke kantor BKSDA Aceh di Banda Aceh untuk direhabilitasi sebelum dilepasliarkan ke habitat alaminya," tutupnya.

Read More

PT PP buka lowongan dengan gaji tinggi, ini persyaratannya

PT PP buka lowongan dengan gaji tinggi, ini persyaratannya

AGEN CASINO ONLINE

PT Pembangunan Perumahan (PT PP), perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengembangan konstruksi memiliki beberapa kebijakan perusahaan dalam segi kualitas, lingkungan keselamatan dan kesehatan kerja (LK3) yang berlaku untuk semua daerah operasional perusahaan baik di kantor pusat maupun cabang serta di lapangan.

Untuk mencapai visi perusahaan yaitu menjadi kelompok bisnis terkemuka di Indonesia yang memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder-nya, BUMN PT PP (Pembangunan Perumahan) sedang mencari pemuda-pemudi terbaik yang sangat kompeten dan termotivasi diri untuk mengisi posisi berikut.

Posisi Loker PT PP (Persero) Tbk :

- Pelaksana (Superintendent) - Gedung & Sipil

- Kepala Pelaksana - Gedung

- Kepala Pelaksana - Sipil

- Electrical Engineer - Management Trainee ( Jakarta)

- Mechanical - Management Trainee (Jakarta)

- Instrument - Management Trainee

- Staff administrasi

- Marketing

- Kepala produksi

- Sekertaris

Penempatan Kerja : Seluruh Indonesia

Persyaratan Pencari Kerja :

1. WNI

2. Sehat jasmani

3. Pendidikan min SMK/SMA (Semua jurusan)

4. Perempuan/Laki-laki usia maksimal 39 tahun

Read More

Peneliti ICW sebut 'ending' Pansus KPK tidak jelas

Peneliti ICW sebut 'ending' Pansus KPK tidak jelas

AGEN CASINO ONLINE

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menegaskan Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK tidak memiliki tujuan yang jelas. Dia menilai dalam pansus tersebut terdapat beberapa kepentingan partai politik di dalamnya.

"Saya lihat ini tolak ukur ke mana arah Pansus ini berlabuh, ya sesuai dengan partai masing masing. Kita tidak punya tolak ukur ke mana endingnya," kata Donal saat hadir dalam diskusi mengenai pansus hak angket DPR vs KPK, Jakarta Selatan, Jumat (15/9).

Dia juga mempertanyakan 11 temuan oleh pansus terhadap KPK. Salah satunya, komisi anti rasuah dianggap melanggar undang-undang. Temuan itu disebut Donal berlebihan.

Sebab, imbuhnya, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya KPK hanya berlandaskan dua undang-undang saja yakni undang-undang tindak pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang.

"Undang-undang apa yang dilanggar oleh KPK. Beda sama polisi kan yang bisa ratusan pasal digunakan," tukasnya.

Lebih lanjut, dia juga mengkritik perihal temuan pansus mengenai KPK yang anti kritik. Sebab, dalam sejarah pembentukan undang-undang yang mengatur KPK berawal atas kebutuhan lembaga yang mampu memberantas korupsi dengan adanya kewenangan lebih dibanding lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

Dia membandingkan anggapan pansus mengenai super body KPK dengan hak imunitas DPR. Jelas menurutnya KPK tidak memiliki perlindungan apapun dalam tugasnya, termasuk pimpinan KPK.

"Bandingkan DPR yang punya hak imunitas, bandingkan dengan ombudsman kalau ketua KPK bisa dikenakan pidana kalau DPR kan ada hak imunitasnya," tandasnya.

Read More