Massa teriak tak butuh iming-iming sembako, tapi butuh pendidikan gratis

Massa teriak tak butuh iming-iming sembako, tapi butuh pendidikan gratis

AGEN CASINO ONLINE

Jelang masa akhir kampanye, masa pendukung Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Timur Syaifullah Yusuf - Puti Guntur Soekarno terus berdatangan.

Kali datang dari kelompok Religius-Nasional bersatu, terus berdatangan di kampanye akbar 'Kabeh Sedulur Kabeh Makmur' di lapangan Gulun, Kota Madiun.

Massa pendukung dari berbagai elemen, relawan, simpatisan dan kader PDI Perjuangan, PKB, PKS dan Gerindra terus menyerukan pasangan calon nomor 2, Gus Ipul dan Mbak Puti. "Gus Ipul-Mbak Puti, nomor dua," teriak massa yang hadir, Kamis (21/6).

Namun, di sela kampanye ini ada yang menarik, masyarakat atau rakyat kecil yang datang dalam kampanye 'menjerit' kalau mencari sosok pemimpin peduli dengan rakyat kecil.

Purwaningsih, warga Madiun ini mengaku tidak tergiur dengan bagi-bagi sembako yang dilakukan paslon Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. Melainkan justru tertarik dengan mengenai program pendidikan. Karena, dengan adanya pedidikan gratis, anaknya bisa sekolah. Tidak harus memikirkan biaya pendidikan.

"Biar saja ada orang yang bagi sembako. Hal yang terpenting itu ada pendidikam gratis, apalagi anak saya ini tahun depan mau masuk sekolah SMA. Saya hanya ingin kerja nyata," katanya.

Lanjut Purwaningsih, percuma sekarang mendapat sesuatu tapi ke depan anaknya masuk sekolah ternyata harus bayar. Lebih baik cari pemimpin yang memang benar-benar komitmen. "Seperti yang disampaikan Walikota Surabaya (Tri Rismaharini), kalau pasangan ini (Gus Ipul-Puti) ada program pendidikam gratis. Lebih baik pilih pemimpim seperti dia (Gus Ipul-Puti)," ujar ibu tiga anak.

Hal senada juga dikatakan Sriasih, dirinya berharap banyak dengan program pendidikan gratis pasangan dengan jargon 'Kabeh Sedulur, Kabeh Makmur' ini. "Ben sekolah gratis. Tapi ojok ngapusi janji kampanyene. Jangan lupa, kalau sudah jadi, Gus Ipul dan Mbak Puti tetap merakyat," ujar dia.

Dia mengaku, sebagai warga kecil sangat berharap banyak program 'Dik Dilan' atau program pendidikan gratis dilanjutkan yang didengung-dengungkan menjadi nyata. "Semoga Gus Ipul dan Mbak Puti terpilih memimpin Jawa Timur. Kami akan coblos nomor dua pada 27 Juni nanti," katanya.

Sementara Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar orasi politiknya menyampaikan, Jawa Timur butuh pemimpin yang mengayomi dan mau mendengar.

"10 tahun Gus Ipul menjadi Wakil Gubernur. Gus ipul adalah figur yang mau mendengar dan merakyat. Kita tidak butuh pemimpin yang sok pintar, jatim masih butuh Gus Ipul," ungkap Cak Imin.

Di samping itu, kata Cak Imin, sosok Puti Guntur Soekarno telah mewakili Bapak Proklamator, Bung Karno. "Saya melihat penampilan dan jiwa Mbak Puti seperti Bung Karno," tambahnya.

Oleh sebab itu, lanjut dia, duet Gus Ipul-Mbak Puti bakal memajukan dan mensejahterahkan rakyat Jawa Timur. Bahkan, ia menyebut jihad kali ini adalah mensukseskan politik kepemerintahan.

"Kita harus dukung Gus Ipul-Mbak Puti. Itu semua jihad untuk rakyat Jawa Timur. Tanggal 27 Juni Insya Allah dinilai ibadah. Setiap kecapekan dan kepanasan di sini kita niatkan ibadah," katanya.

Read More

Perludem duga Iriawan sengaja disiapkan pemerintah jadi Pj Gubernur Jabar

Perludem duga Iriawan sengaja disiapkan pemerintah jadi Pj Gubernur Jabar

AGEN CASINO ONLINE

Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyayangkan pengangkatan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas Komjen Mochamad Iriawan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Titi menduga Iriawan memang sengaja dikondisikan untuk menjadi Pj Gubernur di Jawa Barat.

"Tapi memang begitu kuatnya keinginan pemerintah sampai kemudian yang bersangkutan beralih status ke Sestama Lemhanas, berati ada pengkondisian yang sedemikian rupa diharapkan yang bersangkutan sebagai Pj Jabar," kata Titi di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (21/6).

Titi mempertanyakan kengototan menjadikan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Padahal, kata dia, banyak sosok di luar instansi Polri yang bisa dijadikan Pj Gubernur Jawa Barat.

"Pertanyaannya ada apa penjabat gubernur harus diisi oleh seorang personel Polri aktif, jangan sampai kemudian pola-pola ini menjadi pola masuk kehadiran Polisi di dalam praktik dan pengelolaan birokrasi," ungkapnya.

Namun, Pegiat pemilu ini tidak bisa memastikan isu pengangkatan Komjen Iriawan ini murni politis. Tetapi, tambah dia, dari kengototan pemerintah masyarakat bisa berpendapat pengangkatan mantan Kapolda Metro Jaya memang kental dengan nuansa politik.

"Pandangan itu (politis) tidak bisa dinafikan, karena memang perdebatan dan kontroversi ini sudah muncul sejak awal dari awal Januari, tapi memang begitu kuatnya keinginan pemerintah sampai kemudian yang bersangkutan beralih status ke Sestama Lemhanas," ujarnya.

"Masalah kemudian benar atau tidaknya ada kepentingan politik itu tetapi itu yang ditangkap oleh masyarakat akibat pengototan tempat yang bersangkutan sebagai Pj Gubernur Jabar dan ini akhirnya menjadi isu yang dipolitisir," ucapnya.

Read More

Ditantang ajukan interpelasi ke Jokowi, Gerindra sebut sudah sering kritik terbuka

Ditantang ajukan interpelasi ke Jokowi, Gerindra sebut sudah sering kritik terbuka

AGEN CASINO ONLINE

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, kritikan Ketum Gerindra Prabowo Subianto soal ekonomi yang melenceng dari konstitusi tidak harus dibarengi dengan hak interpelasi. Menurut dia, selama ini Gerindra sudah sering ajukan kritik terbuka kepada pemerintah.

"Kritik begini bukan interpelasi ya. Interpelasi ini bukan seperti itu, kita akan ajukan hak angket umpamanya terkait dengan pengangkatan Pj Gubernur Jawa Barat, kita akan ajukan hak angket," kata Riza saat dihubungi merdeka.com, Kamis (21/6).

Dia mengatakan, selama ini Gerindra sudah menyampaikan kritik dengan cukup terbuka. Bahkan, kata Riza, Prabowo juga sering menyampaikan pendapatnya tentang perkembangan bangsa.

"Pak Prabowo orangnya sangat terbuka enggak pernah ngomong di belakang. Dia ngomong di depan ngomong apa adanya transparan sampaikan pada pemerintah di berbagai kesempatan melalui DPR melalui fraksi Gerindra di komisi-komisi kita kan juga terbuka," ujarnya.

"Kalau kritik seperti ini kita sudah sampaikan secara terbuka pada pemeritah mengingatkan pemerintah gitu. Untuk kembali pada UUD 45 khususnya Pasal 33 terkait ekonomi gitu," tukasnya.

Meski begitu, Riza menegaskan partainya selalu siap jika ditantang untuk menjelaskan apapun kritikan dari mantan Danjen Kopassus itu. Karena, kata dia, Gerindra memiliki visi dan misi untuk bangsa Indonesia.

"Gerindra siap menyampaikan konsep dan paparannya. Terkait dengan pembangunan bangsa kan kita punya visi-misi dan programkan," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan Fraksi Partai Gerindra bisa mengajukan hak angket atau menyatakan pendapat kepada Presiden Jokowi terkait kondisi Indonesia saat ini. Hal ini menyikapi kritik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut arah Indonesia telah melenceng dari konstitusi.

"Fraksi Gerindra mengajukan hak angket atau menyatakan pendapat ke DPR," kata Jazilul saat dihubungi merdeka.com, Kamis (21/6).

Read More