Tahanan Palestina bakal boikot pengadilan Israel

Tahanan Palestina bakal boikot pengadilan Israel

AGEN CASINO ONLINE

Perhimpunan Tahanan Palestina dalam pernyataannya kemarin mengatakan sekitar 500 warga Palestina di tahanan Israel mulai tahun depan akan memboikot pengadilan Israel.

"Warga Palestina, yang berada di bawah tahanan administratif mengumumkan mereka tidak akan menghadiri pengadilan Israel yang dimulai pada tahun 2018, dalam susunan perjanjian faksi," kata Perhimpunan Tahanan Palestina dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dalam surat pernyataannya, seperti dilansir dari Middle East Monitor, Kamis (21/12).

Para tahanan, kata pernyataan itu, akan menerapkan keputusan tersebut dalam sepuluh hari, bahkan pengacara mereka tidak akan menghadiri pengadilan.

Pernyataan itu juga mengatakan langkah ini diambil untuk melawan praktik kejam dan ilegal dari aparat Israel seperti menempelkan pedang di leher mereka.

Pengadilan Israel dikatakan hanya menjalankan keputusan berdasarkan permintaan dari badan intelijen domestik, Shabak.

Di bawah kebijakan penahanan administratif, tahanan bisa dibui tanpa pengadilan selama enam bulan sampai satu tahun.

Pasukan Israel sering menggerebek rumah-rumah warga Palestina di Tepi Barat dan menahan mereka dengan alasan mereka sudah diincar oleh aparat keamanan Israel.

Menurut data resmi Palestina, lebih dari 6.500 warga Palestina, termasuk 300 anak-anak, saat ini mendekam di penjara Israel.

Read More

Tutup tahun 2017, Polda Jatim musnahkan 6.565 botol miras

Tutup tahun 2017, Polda Jatim musnahkan 6.565 botol miras

AGEN CASINO ONLINE

Operasi cipta kondisi, jelang Natal 2017 dan pergantian Tahun Baru 2018, yang digelar Polda Jawa Timur dan Polres mengamankan banyak minuman keras dari berbagai jenis juga merek.

Jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 6.565 botol miras. Kini semua barang bukti tersebut dimusnahkan di area halaman depan halaman Ditreskrimum Polda Jawa Timur.

Pemusnahan disaksikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Maruli Hutagalung dan Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Arif Rahman. Hal itu sengaja dilakukan, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Machfud Arifin menilai tindak kejahatan kriminalitas itu lebih banyak diawali dengan minuman keras.

"Peredaran minuman keras ini menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak kejahatan kriminalitas. Karena sebelum melakukan aksi kejahatan, rata-rata para pelaku itu lebih banyak menenggak minuman keras, setelah itu baru melakukan kejahatan," katanya.

Dari situ, mantan Kadiv TI Mabes Polri ini pun tidak segan melakukan pemberantasan minuman keras. Bahkan dia juga sudah menginstruksikan supaya Polres di jajarannya itu melakukan kegiatan preventif dengan terus menggencarkan operasi cipta kondisi.

"Tidak hanya saat jelang Hari Natal dan Tahun Baru saja. Tapi operasi cipta kondisi ini akan terus dilakukan setiap saat, guna memberikan rasa aman, nyaman kepada masyarakat Jawa Timur. Terutama pada malam hari tidak ada rasa ketakutan saat keluar," ujar dia.

Dari situ, polisi di Jawa Timur dalam melakukan pengamanan menurunkan lebih dari 19 ribu personel guna menggelar operasi dengan kata sandi Operasi Lilin. Personel tersebut, tergabung dari Polri, TNI, Linmas, Satpol PP, petugas pemadam kebakaran, Basarnas, SAR dari Polri dan TNI serta Tagana.

Dengan sasaran tindak kriminalitas, bencana alam, gangguan kamseltibcarlantas, kecelakaan transportasi. Serta masalah keamanan negara, yakni meliputi geografis, demografi, sumber daya alam, ideologi, sosial politik, ekonomi, sosial budaya.

Read More

72 Ribu warga Solo belum terdaftar JKN

72 Ribu warga Solo belum terdaftar JKN

AGEN CASINO ONLINE

Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo mencatat, sedikitnya 72 ribu warga Solo belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Selain warga biasa, sebagian lainnya merupakan pekerja yang belum mendapat jaminan oleh perusahaan tempat bekerja.

Kepala DKK Solo, Siti Wahyuningsih mengaku sudah memiliki data lengkap ribuan warga tersebut. Data tersebut telah diserahkan kepada perangkat kelurahan untuk ditindaklanjuti.

"Warga yang belum terdaftar JKN ada sekitar 51.000 orang. Baik BPJS mandiri maupun KIS yang dibiayai APBD, APBD Provinsi, maupun APBN. Untuk jumlah pekerja yang belum terdaftar BPJS ada 21.000 jiwa," ujar Siti disela pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Solo, Kamis (21/12).

Siti mengatakan, sesuai UU Nomor 36/2009 tentang Kesehatan, setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah bermukim di Indonesia minimal enam bulan wajib terdaftar dalam JKN melalui BPJS Kesehatan. Untuk itu melalui perangkat kelurahan, pihaknya akan menyisir warga nonpekerja yang belum terdaftar JKN.

Sedangkan untuk pekerja, Pemkot telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan agar persoalan tersebut bisa diselesaikan oleh perusahaan masing-masing. "Tidak ada alasan bagi warga untuk tidak terdaftar JKN melalui BPJS Kesehatan. Pemkot akan menanggung biaya premi BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu," tandasnya.

Menurut Siti, sampai saat ini, Pemkot Solo telah membiayai keikutsertaan 50.664 warga dalam JKN melalui program KIS melalui APBD. Selain itu sebanyak premi BPJS milik 2.626 warga telah ditanggung APBD Provinsi serta 59.800 jiwa dibiayai APBN.

Read More