Delegasi Palestina Sebut Keputusan Australia Rusak Proses Perdamaian di Timur Tengah

Delegasi Palestina Sebut Keputusan Australia Rusak Proses Perdamaian di Timur Tengah

AGEN CASINO ONLINE

Delegasi pemerintah Palestina di Australia mengkritik keras keputusan pemerintah negeri Kangguru mengakui Yerusalem barat sebagai ibu kota Israel pada Sabtu (15/12). Keputusan ini berpotensi memicu 'peningkatan perang agama di kawasan'.

"Itu juga menjadi resep untuk merusak dan menghancurkan dan merusak proses perdamaian di Timur Tengah," kata Izzat Abdulhadi, Kepala Delegasi Palestina untuk Australia, seperti dikutip dari 9News.com.au, Minggu (16/12/2018).

Australia tidak mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dan tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengannya. Namun, Australia mengizinkan Palestina membuka Kantor Delegasi di Australia, Selandia Baru dan Pasifik yang berkedudukan di Canberra.

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengumumkan pengakuan resmi negaranya atas Yerusalem barat sebagai ibu kota Israel, di tengah penolakan oposisi domestik serta kecaman Arab dan Muslim. Pengumuman ini dilakukan, kemarin.

Morrison juga mengatakan akan membuka kantor pertahanan dan perdagangan di Yerusalem barat, serta mengakui masa depan negara Palestina dengan Yerusalem timur sebagai ibu kotanya.

Merespons hal itu, Izzat Abdulhadi memberi tahu 9News bahwa dia percaya, langkah Morrison sama buruknya dengan keputusan menggeser kedutaan --sesuatu yang juga telah direncanakan oleh Morrison pada Oktober lalu.

Abdulhadi memperingatkan negara-negara Arab siap untuk menarik Duta Besar-nya di Australia, dan dapat mempertimbangkan sanksi ekonomi.

"Reaksi kami akan keras," katanya. "Kami akan meminta pemerintah negara-negara Arab untuk mengambil tindakan sulit terhadap Australia."

"Kami akan berbicara dengan Arab Saudi, negara-negara Teluk, dan juga negara-negara OKI untuk memboikot daging dan gandum dari Australia."

Abdulhadi mengatakan dia berbicara tidak hanya dengan Menteri Luar Negeri Palestina dalam beberapa hari terakhir, tetapi juga Duta Besar dari negara-negara Arab dan mayoritas muslim lainnya, termasuk Indonesia.

"Saya dapat memberitahu Anda bahwa akan ada kerugian besar," katanya.

"Kami akan menganggap Australia sebagai negara yang mengadopsi semacam standar ganda."

Berdasarkan Perjanjian Liga Arab 1980, negara-negara Arab dapat memutuskan hubungan diplomatik dengan negara yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Organisasi mulitilateral negara-negara Arab, Liga Arab, mengecam langkah Australia yang mengakui Yerusalem barat sebagai ibu kota Israel.

"Keputusan itu merupakan pelanggaran berbahaya terhadap status hukum internasional kota Yerusalem dan resolusi legitimasi yang relevan," kata Saeed Abu Ali, asisten sekretaris jenderal Liga Arab untuk wilayah Palestina dan Tanah Arab yang Diduduki, seperti dikutip dari Xinhua News Agency, Minggu (16/12/2018).

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengumumkan sebelumnya pada hari Sabtu tentang pengakuan resmi negaranya atas Yerusalem barat sebagai ibu kota Israel, di tengah penolakan oposisi domestik serta kecaman Arab dan Muslim.

"Keputusan itu menunjukkan bias terang-terangan terhadap posisi dan kebijakan pendudukan Israel dan dorongan dari praktik dan agresi konstan," kata Abu Ali.

"Keputusan itu menunjukkan bias terang-terangan terhadap posisi dan kebijakan pendudukan Israel dan mendorongan praktik dan agresi konstan," kata Saeed Abu Ali.

Konflik Israel-Palestina telah berlangsung sejak penciptaan negara Israel yang didukung Barat dengan menduduki wilayah Palestina pada tahun 1948.

Kebuntuan proses perdamaian antara Palestina dan Israel sebagian besar disebabkan oleh perdebatan status Yerusalem, masalah pengungsi Palestina dan kebijakan ekspansi pemukiman Israel yang selalu ditolak bahkan oleh sekutu terkuatnya, Amerika Serikat.

Di sisi lain, sebagian besar negara asing menghindari mengumumkan perubahan atas status quo Yerusalem atau memindahkan kedutaan ke kota itu, agar tidak mengganggu jalannya perundingan perdamaian antara Palestina-Israel.

Namun, proses perundingan tampak semakin mengalami kemunduran setalah Presiden AS Donald Trump secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaannya ke sana pada akhir tahun 2017 lalu.

Read More

Jerman Bolehkan Identitas Gender Ketiga di Akta Kelahiran

Jerman Bolehkan Identitas Gender Ketiga di Akta Kelahiran

AGEN CASINO ONLINE

Parlemen Jerman kemarin menyetujui opsi gender ketiga di akta kelahiran bagi siapa pun yang lahir tanpa memiliki jenis kelamin jelas apakah perempuan atau laki-laki atau disebut interseks.

Koalisi partai pengusung Kanselir Angle Merkel meloloskan undang-undang yang mengizinkan bayi lahir dengan kelamin interseks didaftarkan sebagai jenis kelamin 'lain-lain'.

Dilansir dari laman the Straits Times, Jumat (14/12), aturan ini menyusul keputusan Mahkamah Agung Jerman yang pada November tahun lalu menyebut undang-undang tentang jenis kelamin saat ini mendiskriminasi orang dengan jenis kelamin interseks. Identitas seksual, kata MA Jerman, adalah hal yang harus dilindungi sebagai hak asasi.

Interseks adalah variasi karakteristik kelamin (termasuk kromosom, gonad, dan alat kelamin) yang membuat seseorang tidak dapat diidentifikasi sebagai laki-laki atau perempuan. Variasi ini meliputi ambiguitas jenis kelamin dan kombinasi genotip kromosom dan fenotip seksual selain XY (laki-laki) dan XX (perempuan).

Interseks adalah istilah untuk menggambarkan seseorang yang terlahir dengan alat kelamin yang berbeda dengan alat kelamin laki-laki maupun perempuan. Seseorang disebut interseks ketika mereka secara biologis dianggap berbeda dengan laki-laki maupun perempuan.

Menurut PBB, ada sekitar 0,005 hingga 1,7 persen penduduk di muka bumi adalah interseks.

Undang-undang baru di Jerman ini membuat orang bisa mengganti identitas kelaminnya namun hal ini mengundang kritik karena dalam banyak kasus diperlukan pemeriksaan medis.

Sejak 2013 Jerman mengizinkan bayi yang lahir dengan karakteristik dua kelamin tidak perlu mengisi kolom jenis kelamin di akta kelahiran.

Read More

Erdogan: Saya Tahu Siapa Pembunuh Khashoggi, Tapi Saudi yang Harus Mengatakannya

Erdogan: Saya Tahu Siapa Pembunuh Khashoggi, Tapi Saudi yang Harus Mengatakannya

AGEN CASINO ONLINE

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bereaksi atas resolusi dikeluarkan Senat Amerika Serikat yang menyatakan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman harus bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap jurnalis Jamal Khashoggi.

Erdogan mengatakan dia tahu siapa pembunuh kolomnis harian the Washington Post itu.

"Saya tahu siapa pembunuh Khashoggi, tapi kalian (Saudi) harus mengatakannya," kata Erdogan dalam pidato di Istanbul kemarin, seperti dilansir laman Al Araby, Jumat (15/12).

Erdogan menyatakan rekaman suara yang dimiliki pemerintah Turki dengan jelas mengungkap orang dekat Pangeran bin Salman terlibat dengan pembunuhan brutal itu.

"Kami mengikuti apa yang terjadi di AS kemarin tapi kasus ini tidak berakhir di situ. Ini akan terus berlanjut karena kami sudah berbagi dengan Amerika dan intelijen mereka tentang semua informasi yang kami punya dan kami bersedia membaginya dengan siapa saja demi tegakknya keadilan," ujar Erdogan seraya mengatakan Turki adalah negara yang paling menginginkan keadilan bagi Khashoggi.

"Sayangnya, banyak di dunia Islam yang takut dengan kebenaran dan keadilan karena mereka jadi korban dolar dan riyal," kata dia merujuk dugaan Saudi yang menyuap banyak pihak supaya bungkam terhadap kasus pembunuhan ini.

Pembunuhan Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober lalu memicu kemarahan internasional. Saudi awalnya tidak mengakui kejadian itu sampai akhirnya karena tekanan internasional mereka mengakui Khashoggi dibunuh.

Pejabat intelijen Turki dan AS menyimpulkan Pangeran Muhammad bin Salman paling tidak mengetahui operasi keji itu namun Presiden Donald Trump menolak menyalahkan sang putra mahkota dan tetap menjalin hubungan dekat dengan Kerajaan Saudi.

Read More