Resign dari Lion Air, 9 pilot palsukan dokumen untuk pindah ke maskapai lain

Resign dari Lion Air, 9 pilot palsukan dokumen untuk pindah ke maskapai lain

AGEN CASINO ONLINE

Sembilan pilot dan satu pekerja kontrak yang tergabung dalam Lion Air Group diduga melakukan pemalsuan surat-surat atau dokumen untuk bekerja di maskapai lain. Oleh karenanya, sembilan orang itu dipolisikan oleh pihak Lion Air Group yang kini sudah ditahan.

Sembilan orang itu yakni Baskara Pratama (30), Gaia Airlangga (30), Andhika Pratama Putra (24), Eggiansyah El Islamy (26), Imam Thoifur (47), A. Noval Riza M.A.H (32), Ahmad Fahmi Dien Ahmadi (31), Firman Setia Fauzi (31), Oreza Mulya Santana (35) yang merupakan pilot serta Tabroni (31) yang merupakan pekerja kontrak di sana.

"Prosesnya masih berjalan. Semua tersangka sudah dilakukan penahanan," kata Kepala Sub Direktorat I Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Kombes Pol Daddy Hartadi saat dikonfirmasi, Selasa (22/5).

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan hal itu diduga dilakukan karena mereka yang ingin pindah kerja ke maskapai lain tak mau kesulitan untuk mengurus dokumennya. Noval salah satu oknum pilot kemudian ditunjuk oleh oknum pilot yang lain untuk mengurus hal itu, lalu dia pun minta tolong bantuan pegawai kontrak atas nama Tabroni untuk melakukan hal tersebut.

"NV (Noval) bersama karyawan itu (Tabroni) kerja sama. Yang siapain logo, contoh surat ya si NV ini," ujarnya.

"Intinya dia mau keluar. Mereka itu mengajukan resign tapi ada beberapa persyaratan harus dipenuhi, misalnya kontrak kerja berarti harus ada ganti rugi. Terus administrasi yang harus diselesaikan. Mungkin mereka cari cepat sehingga memalsukan," sambungnya.

Akibat perbuatannya itu, mereka pun dikenakan Pasal 263 KUHP berupa pemalsuan surat-surat atau dokumen.

Sementara itu, pihak Lion Air Group sendiri mengatakan sembilan oknum pilot dan satu pekerja tak tetap itu tidak menyelesaikan kewajiban-kewajiban kepada Lion Air Group, sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja Lion Air Group. Namun, mereka telah menggunakan dokumen kepegawaian yang seolah-olah asli untuk dapat bekerja di perusahaan penerbangan lain.

Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro menjelaskan, setiap awak pesawat yang ingin mengundurkan diri sebelum ikatan dinas selesai, maka wajib untuk menyelesaikan ketentuan atau kewajiban yang telah disepakati, salah satunya biaya pelatihan (training).

Apabila kewajiban itu tak diselesaikan, maka dapat merugikan perusahaan. Pihaknya pun telah bekerjasama dengan pihak berwajib untuk melakukan penyelidikan terhadap penggunaan dokumen yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atas suatu hal.

"Lion Air Group terus melaksanakan pengecekan kepada setiap awak pesawat atau karyawan atau karyawati yang telah mengundurkan diri dari lingkungan Lion Air Group tetapi belum menyelesaikan kewajibannya dan sudah bekerja di perusahaan lain yang kemungkinan menggunakan dokumen personalia palsu, maka Lion Air Group akan melaporkan ke pihak yang berwajib," jelas Danang.

Read More

Revisi UU Terorisme, Kapolri tegaskan teroris bentuk organisasi terselubung

Revisi UU Terorisme, Kapolri tegaskan teroris bentuk organisasi terselubung

AGEN CASINO ONLINE

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengakui adanya kendala dalam penyusunan revisi UU Terorisme. Salah satunya terkait definisi kelompok yang tertuang dalam draft tersebut.

Ia berpendapat, kelompok teroris merupakan sekelompok orang yang membuat organisasi secara terselubung.

Tito mengusulkan bahwa kelompok teror ini perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas sehingga bisa mencegah mereka melakukan aksi teror.

"Memang ada problem sedikit, yaitu masalah kata-kata di dalam definisi. Karena organisasi, kelompok ini kan bukan organisasi formal seperti korporasi, perseroan terbatas, dan daftar ke Kemenkumham. Ini kan dikenal sebagai secret society. Organisasi underground," kata Tito di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/5).

Menurut Tito, kelompok teror seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD) masuk dalam kategori organisasi terselubung dan terlarang. Belakangan, sambung Tito, organisasi ini merupakan dalang dari berbagai aksi teror yang terjadi di Indonesia.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini pun ingin mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh negara Tiongkok dan Singapura. Tito berpendapat negara-negara tersebut sudah memiliki aturan hukum yang tegas tentang pelarangan organisasi terlarang.

"Contohnya di Hong Kong ada TRIAD. TRIAD itu bukan organisasi yang mendaftarkan resmi, ada AD/ART-nya. Tapi mereka adalah secret society. Tapi mereka membuat aturan, Undang-undang. Di Tiongkok, di Singapura, yang mengenal secret society dan melarang organisasi itu kemudian memidanakan siapapun yang terlibat di dalam organisasi itu," terang Tito.

Oleh sebab itu, Tito berpendapat bahwa Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme perlu direvisi. Ia mengaku bahwa undang-undang tersebut sudah tidak komperhensif dalam menangani kasus terorisme.

"Dengan Undang-undang baru kita harapkan penanganannya akan komperhensif, yang melibatkan banyak pihak tapi tetap menghargai nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai HAM, dan lain-lain. Mulai dari masalah pencegahan, yang melibatkan banyak pihak," tandas Tito.

Read More

Tarawih akbar di Monas batal, ada apa?

Tarawih akbar di Monas batal, ada apa?

AGEN CASINO ONLINE

Rencana untuk mengadakan tarawih akbar di Monas akhirnya benar-benar gagal digelar. Acara yang seharusnya dihelat pada Sabtu 26 Mei 2018 pukul 20.00 WIB harus direlakan untuk batal lantaran banyaknya kritikan dan penolakan. Akibat derasnya kritikan tersebut, Pempov DKI akhirnya mengalihkan lokasi tarawih akbar.Array

"Kita mendengar yang disampaikan para ulama, kita dalam urusan ibadah ya merujuk pada para ulama. Karena itu kemudian rencana salat tarawih akan tetap diadakan pada 26 Mei dan insyaallah di Masjid Istiqlal," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Senin (21/5/2018) petang.

Dia kembali menegaskan bahwa Pemprov DKI akan taat pada ulama bila terkait dengan kegiatan ibadah.

"Jadi kita taat pada apa yang menjadi pandangan para ulama, apalagi menyangkut urusan ibadah. Ini bukan urusan lain, kalau urusan ibadah kita ikut pada pedoman yang digariskan ulama," tegas Anies.

Selain karena pandangan ulama, ada pertimbangan lain mengapa kawasan Monas batal menjadi tempat salat, salah satunya terkait keamanan.

"Ada juga catatan mengenai keamanan dan lain lain, memang lebih baik kita selenggarakan di masjid," ungkap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Apa yang diucapkan Anies mempertegas apa yang sebelumnya sudah disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, beberapa saat sebelumnya.

"Akhirnya, setelah kita pertimbangkan, kita akan ikuti saran dari ulama. Kita lagi coba berkoordinasi dengan Masjid Istiqlal apakah bisa melakukan suatu koordinasi supaya kita puasa dan tarawihnya bisa dilakukan di Masjid Istiqlal," jelas Sandiaga di gedung Indosat, Senin siang.

Dia juga mengatakan, keputusan untuk membatalkan acara tarawih di Monas itu diambil setelah dirinya berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membicarakan imbauan ulama yang mendesak agar Pemprov DKI membatalkan salat tarawih di Monas.

"Jadi tadi kita sudah meng-update Pak Gubernur yang menyampaikan tentunya kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh para ulama. Tadi sudah kita koordinasikan juga dengan teman-teman di NU, Muhammadiyah, dan MUI," ujar Sandiaga.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, pihaknya memutuskan untuk membatalkan Monas sebagai lokasi Tarawih Akbar karena masalah tersebut sudah menjadi perhatian para ulama dan sudah masuk ke ranah fikih.

"Para ulama sudah menyampaikan bahwa lebih banyak manfaat untuk salat di masjid dan lebih banyak mudaratnya untuk salat di lapangan terbuka seperti itu (Monas). Jadi itu yang kami akhirnya putuskan bahwa kita akan berusaha berkoordinasi dengan Masjid Istiqlal untuk memindahkan," tegas Sandiaga.

Namun begitu, dia menegaskan bahwa niat awal untuk menggelar Tarawih Akbar berangkat dari keinginan banyak pihak yang meminta Pemprov DKI memfasilitasi cara tarawih yang bisa mewujudkan kebersamaan serta bisa mempersatukan umat.

"Ide itu tentunya masuk dari berbagai sumber ke kita. Juga datang dari beberapa ustaz yang kita temui. Dan yang menarik adalah karena ada sebagian yang menyatakan bahwa ada satu kebersamaan tersendiri kalau di Monas, sangat mempersatukan," tegas Sandiaga.

Hanya saja, alasan itu pula yang membuat Pemprov DKI menjadi sasaran kritik kalangan ulama, bahkan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sebab, alasan salat tarawih di Monas untuk mempersatukan umat Islam dianggap bias.

"Yang mau disatukan dengan salat tarawih itu komponen yang mana? Dan yang tak satu yang mana? Kalau soal jumlah rakaat yang berbeda sudah dipahami dengan baik oleh masjid-masjid bahwa yang 8 atau yang 20 bisa salat bareng berjemaah, hanya yang 20 kemudian meneruskan," ujar Ketua Komisi Dakwah MUI Cholil Nafis kepada Liputan6.com, Senin siang.

Apalagi, lanjut dia, jika memang niatnya untuk mempersatukan, ada tempat yang lebih representatif dan selama ini telah menjadi simbol kebanggaan serta pemersatu umat Islam di Indonesia.

"Saya kok ragu ya kalau alasannya tarawih di Monas untuk persatuan. Logikanya apa? Bukankah Masjid Istiqlal yang megah itu simbol kemerdekaan, kesatuan dan ketakwaan. Sebab, sebaik-baik salat itu di masjid, karena memang tempat sujud. Bahkan, Nabi Muhammad SAW selama Ramadan itu itikaf di masjid, bukan di lapangan," ujar Staf Pengajar Ekonomi dan Keuangan Syariah Pascasarjana Universitas Indonesia itu.

Dia menambahkan, bukan tak mungkin dengan menggelar salat tarawih yang mengumpulkan massa dalam jumlah cukup besar akan memunculkan anggapan bahwa acara itu tak lebih sebagai ajang pamer, padahal tujuan sebenarnya adalah untuk syiar.

"Marilah yang sehat menggunakan logika kebangsaan dan keagamaan. Jangan menggunakan ibadah mahdhah sebagai alat komunikasi yang memunculkan riya alias pamer. Salat Id saja yang untuk syiar masih lebih baik di masjid kalau bisa menampungnya. Meskipun ulama ada yang mengajurkan di lapangan karena syiar, tapi masjid masih lebih utama," tegas pria yang karib disapa Kiai Cholil itu.

Dia menambahkan, salat tarawih itu menurut sebagian ulama ditempatkan sebagai salat malam, karena itu lebih baik sembunyi atau dilakukan di masjid.

"Makanya Nabi (Muhammad) SAW hanya beberapa kali salat tarawih bersama sahabatnya di masjid," tutur pria kelahiran Sampang, Madura, Jawa Timur, 43 tahun lalu itu.

"Ayolah, agama ditempatkan pada relnya, jangan dibelokkan. Pemprov DKI lebih baik konsentrasi pada masalah pokok pemerintahannya, yaitu mengatasi banjir dan macet yang tak ketulungan dan merugikan rakyat," pungkas Cholil.

Lantas, siapa sebenarnya yang mengusulkan Tarawih Akbar tersebut kepada Anies-Sandiaga?

Sandiaga sendiri berdalih Salat Tarawih Akbar bisa meningkatkan semangat atau giroh umat Islam untuk meramaikan masjid. Pemprov DKI sudah menyiapkan 30 ribu nasi kotak untuk berbuka puasa yang dilanjutkan Salat Tarawih Akbar 26 Mei mendatang.

Read More