RASAKAN SENSASI BERMAIN DI AGEN POKER DOMINO ONLINE UANG ASLI INDONESIA DENGAN MINIMAL DEPOSIT RP 10.000 & MINIMAL WITHDRAW RP 30.000 BONUS TURN OVER 0.5% BONUS REFFERAL 20% HANYA DI WWW.JAWADOMINO.NET

Senin, 26 Maret 2018

Presiden Jokowi: Pembagian setifikat tanah bukan pengibulan!

Presiden Jokowi: Pembagian setifikat tanah bukan pengibulan!


AGEN CASINO ONLINE

Presiden Joko Widodo menyaksikan pembagian sertifikat tanah kepada 3.630 kepala keluarga di GOR Rudi Rusnawan, Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, seperti dilansir Antara, Senin (26/3). Ini dilakukan untuk menghindari sengketa lahan.

"Diangkat tinggi-tinggi biar kelihatan semuanya bahwa sertifikat sudah diserahkan dan betul-betul sertifikat ini sudah menjadi hak milik bapak ibu sekalian dan bukan pengibulan," kata Presiden dalam sambutannya di GOR tersebut pada Senin.

Presiden menegaskan sertifikat sudah diserahkan kepada seluruh masyarakat. Dia meminta agar masyarakat merawat baik-baik sertifikat masing-masing dengan disalin foto kopi.

Jokowi menegaskan, pembagian sertifikat tanah bertujuan agar masyarakat dapat merasakan manfaat kegunaan dari tanah yang dimiliki.

"Memang idealnya itu seluruh lahan yang ada, bidang yang ada, itu bersertifikat dan idealnya lagi memang kepemilikannya itu betul-betul rakyat bisa merasakan dari kegunaan atas lahan tanah yang mereka miliki," jelas Presiden.

Presiden menegaskan, penerbitan sertifikat sesuai dengan hak hukum masing-masing pemilik dengan jumlah yang sesuai kenyataan. Pemerintah memberi target pemberian sertifikat lahan yang sesuai pada tiap tahun yang terus meningkat yaitu pada 2017 sebanyak lima juta, 2018 sebanyak tujuh juta dan 2019 sebanyak sembilan juta sertifikat tanah.

"Ini memang target yang terus akan saya kejar. Ada Pak Menteri ATR BPN(Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) itu target. Jangan sampai ada yang 'ngomong' pembagian sertifikat itu apa? 'Ngibul'," jelas Presiden.

Dalam sambutannya di depan 3.630 penerima sertifikat yang hadir di GOR, Presiden mengingatkan masyarakat untul menjaga sertifikat dari kerusakan fisik. Selain itu, Jokowi juga mengingatkan agar masyarakat yang ingin menggunakan sertifikat sebagai jaminan atau agunan ke bank untuk permodalan agar menghitung dengan benar angsuran yang dapat dibayarkan.

Untuk diketahui, politikus senior Partai Amanat Nasional Amien Rais menyindir Presiden Joko Widodo soal program bagi-bagi sertifikat tanah. Amien menyebut ini pembohongan.

"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien di Bandung (18/3) kata Amien yang dikutip sejumlah media.

Emosi Menko Maritim Luhut Pandjaitan tersulut dengan ucapan Amien Rais. Dalam pidatonya, Luhut memang tak menyebut nama Amien Rais. Dia menggunakan istilah 'senior' yang diduga merujuk pada Amien Rais yang kerap mengkritik Jokowi.

"Ada senior bilang kasih sertifikat itu ngibulin. Apa yang ngibulin. Sertifikat itu prosesnya panjang dan berbelit. Sekarang cepat dan banyak. Saya pikir kita nggak bisa asal ngomong," kata Luhut, Senin (20/3) malam.

Sebagian besar penghuni penjara di Sumut terancam tak bisa memilih

Sebagian besar penghuni penjara di Sumut terancam tak bisa memilih


AGEN CASINO ONLINE

Sebagian besar dari sekitar 24.000 penghuni Lapas dan Rutan di Sumut terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak 2018. Ini disebabkan mereka tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP).

Saat ini penghuni Lapas dan Rutan di Sumut berjumlah sekitar 30.000 orang. Dari jumlah itu, yang memenuhi syarat untuk memilih jumlahnya sekitar 24.000 orang, sesuai pendataan Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut. Namun, sebagian besar tidak mempunyai kartu identitas.

"Sebagian besar warga binaan di Sumatera Utara tidak memiliki kartu identitas, apa lagi KTP elektronik," ungkap Hermawan Yunianto, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut, Senin (26/3).

Ketiadaan KTP itu menjadi kendala tersendiri bagi narapidana maupun tahanan. Mereka terancam tidak dapat memberikan hak pilihnya pada Pilgub Sumut dan Pilkada di 8 kabupaten/kota di Sumut.

Untuk mencari jalan keluar, para kepala Lapas dan kepala Rutan sudah berkoordinasi dengan KPU kabupaten/kota setempat. "Koordinasi itu untuk mendapatkan solusi. Tapi, kita belum menerima kepastian solusi itu," kata Hermawan.

Selain itu, KPU Sumut diharapkan melakukan sosialisasi di Lapas dan Rutan. Alasannya, banyak pemilih pemula di dalam penjara.

Terpisah, Komisioner KPU Sumut, Yulhasni, mendorong Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) provinsi dan kabupaten/kota. "Kewenangan untuk merekam e-KTP itu ada pada mereka (Disdukcapil)," kata Yulhasni.

Polisi tangkap pengeroyok dua anggota TNI AU di Bekasi

Polisi tangkap pengeroyok dua anggota TNI AU di Bekasi


AGEN CASINO ONLINE

Kepolisian Polres Bekasi Kota menangkap Aldi Pratama (21), salah satu pengeroyok dua orang anggota TNI AU yang berjualan durian di Bekasi. Pengeroyokan diduga dilakukan oleh ormas besar pada Kamis (22/3) lalu.

Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Indarto, mengatakan hingga kini polisi masih mengejar 14 pelaku lain. Kepolisian juga telah meminta keterangan ketua ormas tersebut guna mencari informasi soal anggota mereka yang diduga melakukan pengeroyokan.

"Saya optimis ketangkap semua karena nama sudah kita kantongi," ujarnya di Markas Polda Metro Jaya, Senin (26/3).

Aldi, kata Indarto, masih diperiksa intensif di Polres Metro Bekasi. Ia terancam Pasal 170 tentang pengeroyokan. Dia yakin yang melakukan hal itu hanyalah anggota ormas.

"Saya kira itu oknum ya. Kita ada dua cara dalam mensosialisasikan kepada ormas di Bekasi. Pertama kita komunikasi dan kedua penegakan hukum," katanya.