Golkar Cabut Dukungan, PPP Evaluasi Pencalonan Ridwan Kamil

Golkar Cabut Dukungan, PPP Evaluasi Pencalonan Ridwan Kamil

AGEN CASINO ONLINE

Partai Golkar telah mencabut dukungan untuk bakal aclon gubernur (Cagub) Jawa Barat 2018 Ridwan Kamil. Setelah Golkar, PPP pun kini membuka peluang untuk mengevaluasi pencalonan Ridwan Kamil pada Pilkada Jabar 2018.

"Mencermati dinamika politik yang berkembang di Jawa Barat, PPP terbuka peluang mengevaluasi pencalonan Ridwan Kamil (RK)," ujar Wakil Sekjen DPP PPP Achmad Baidowi dalam keterangan tertulisnya yang diterima Liputan6.com, Minggu (17/12/2017).

Alasannya, jelas pria yang karib disapa Awi ini, karena Ridwan Kamil belum menunjukkan itikad baik memenuhi komitmen dengan PPP terkait posisi cawagub.

"Sedari awal sudah kita sampaikan bahwa plot PPP di posisi cawagub, namun kemudian Ridwan Kamil membuat langkah konvensi yang kami duga itu bagian untuk menghindar dari pembicaraan awal," kata dia.

Karena itu, sambung Awi, PPP mengingatkan Ridwan Kamil kembali terkait pembicaraan posisi cawagub. Saat ini, DPP PPP sudah melakukan informal meeting terkait pilkada, salah satunya membahas pilkada Jawa Barat karena ada aspirasi dan keluhan serta keberatan dari kader-kader akar rumput yang mulai kecewa dengan manuver Ridwan Kamil.

"Hal ini harus menjadi bahan introspeksi diri bagi Ridwan Kamil agar pencalonannya mulus," Awi memungkasi.

Pencabutan dukungan Golkar untuk Ridwan Kamil tertuang dalam surat berjudul "Pencabutan Surat Pengesahan Pasangan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat".

Dalam surat yang diterima Liputan6.com, Minggu (17/12/2017), pencabutan dukungan untuk Ridwan Kamil dilakukan berdasarkan tiga hal. Pertama, berdasarkan surat DPP Partai Golkar nomor: R-485/Golkar/X/2017 tertanggal 24 Oktober 2017 tentang rekomendasi/pengesahan pasangan calon kepala daerah Provinsi Jawa Barat atas nama H Mochammad Ridwan Kamil dengan Daniel Muttaqien.

Kedua, surat DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat nomor B: 116/Golkar/XII/2017 tertanggal 16 Desember 2017 tentang laporan Pilkada Jawa Barat.

Ketiga, petunjuk pelaksanaan DPP Partai Golkar nomor: Juklak-6/DPP/Golkar/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang penetapan pasangan Calon Gubernur, Bupati dan Wali Kota dari Partai Golongan Karya.

Surat tersebut ditandatangani Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal Partai Golkar.

Read More

Nurdin Halid: Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Sampai 2019

Nurdin Halid: Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Sampai 2019

AGEN CASINO ONLINE

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, Airlangga Hartarto akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar hanya sampai 2019. Alasannya, Airlangga hanya melanjutkan masa kepemimpinan yang sebelumnya dijabat oleh Setya Novanto.

"Kalau sesuai dengan Pasal 19 (AD/ART Partai Golkar) hanya sampai antarwaktu. Antarwaktu dikatakan hanya menyelesaikan sisa jabatan. Oleh karena itu, (keputusan) munaslub hanya sampai periode 2014-2019. Jadi, (Airlangga Hartarto) hanya melanjutkan masa bakti," ujar Nurdin di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Minggu (17/12 /2017).

Menurut Nurdin, tidak perlu lagi ada ruang pendaftaran untuk menjadi Ketua Umum Golkar, karena sesuai Pasal 13, 14, dan 19 AD/ART Partai Golkar, posisi Setya Novanto dianggap lowong karena nonaktif sebagai ketua umum.

Kendati demikian, ujarnya, jika ada aspirasi untuk memberi ruang pendaftaran kepada yang ingin menjadi calon ketua umum selain Airlangga Hartarto, maka ada konsekuensi yang harus dijalankan.

"Kalau ada pemilihan berarti ada domisili pengurus. Pemilihan pengurus baru oleh formatur tapi kalau menggunakan Pasal 14 dan 19 maka itu hanya pergantian ketum," kata Nurdin.

Namun, hingga kini juga, ucap Nurdin, belum ada pembukaan pendaftaran untuk menjadi calon ketua umum Partai Golkar walau sejumlah nama sudah mendeklarasikan diri menjadi calon ketua umum. Seperti Siti Hediyati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto dan Priyo Budi Santoso. Menurutnya, pendaftaran akan dibuka saat munaslub nanti.

"Sekarang belum ada (pendaftaran) karena nanti kalau materi diputuskan DPP barulah sah untuk jadi materi munaslub. Nah itu nanti kalau memang ada pendaftaraan, nanti dibuka di munaslub," tutur Nurdin.

Hal yang sama disampaikan Ketua Steering Comittee Munaslub Golkar, Ibnu Munzir, yang mengatakan agenda dan materi munaslub disesuaikan dengan Pasal 32 AD/ART Golkar. Perubahan agenda itu dimungkinkan dalam forum rapimnas.

"Kami siapkan rambu-rambu dan alat-alat kelengkapan munaslub seperti apa adanya. Mengantisipasi jika ada kawan yang ingin maju. Itu cara kita secara demokratis menyikapinya," kata Ibnu.

Read More

Jalankan GCG, bank bjb raih penghargaan dari KPK

Jalankan GCG, bank bjb raih penghargaan dari KPK

AGEN CASINO ONLINE

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, atau bank bjb meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertepatan dengan Hari Anti-Korupsi se-Dunia di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (12/12/2017). Penghargaan diterima langsung Direktur Utama bank bjb Ahmad Irfan dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko bank bjb Agus Mulyana.

Ahmad Irfan mengatakan penghargaan tersebut selaras dengan penandatanganan komitmen Program Pengendalian Gratifikasi dan perluasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) antara KPK dan bank bjb pada 2011. Bank bjb memiliki komitmen selalu melaksanakan PPG dan LHKPN.

Direktur Utama bank bjb Ahmad Irfan dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko bank bjb Agus Mulyana ©2017 Merdeka.com

"Hal ini dibuktikan dengan penghargaan KPK kepada bank bjb setiap tahunnya, baik di bidang gratifikasi maupun LHKPN," ujarnya.

Adapun penghargaan di bidang gratifikasi yakni sebagai BUMD yang melaporkan gratifikasi menjadi milik negara dengan jumlah laporan terbanyak pada 2012. Selanjutnya, sebagai BUMD dengan total laporan gratifikasi terbanyak yang ditetapkan milik negara selama 2013.

"Lalu, BUMD dengan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) terbaik tahun 2014," ujarnya.

bank bjb kembali mendapatkan penghargaan dengan jumlah laporan gratifikasi terbanyak dan tepat waktu pada 2014. "Pada 2015 bank bjb pun kembali mendapatkan penghargaan UPG terbaik," katanya.

Penghargaan berikutnya, sebagai BUMD dengan sistem pengendalian gratifikasi terbaik tahun 2016 dan 2017.

Di samping itu, di bidang LHKPN bank bjb mendapatkan penghargaan perluasan wajib lapor dan kepatuhan pelaporan LHKPN untuk kategori BUMD pada 2013. Selanjutnya, pengelolaan LHKPN terbaik BUMD se-Jawa Barat pada 2016.

"Pada tahun yang sama kami pun mendapatkan penghargaan tingkat kepatuhan dan tingkat keaktifan pengelolaan LHKPN," katanya.

Terakhir, bank bjb merupakan lembaga dengan tingkat kepatuhan LHKPN terbaik pada 2017.

Dengan diraihnya penghargaan itu, bank bjb akan konsisten dan berinovasi tetap melaksanakan program pengendalian gratifikasi dan LHKPN.

"Kondisi tersebut dapat terus memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan kami menyadari pentingnya kedua program itu untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan," katanya.

Read More