RASAKAN SENSASI BERMAIN DI AGEN POKER DOMINO ONLINE UANG ASLI INDONESIA DENGAN MINIMAL DEPOSIT RP 10.000 & MINIMAL WITHDRAW RP 30.000 BONUS TURN OVER 0.5% BONUS REFFERAL 20% HANYA DI WWW.JAWADOMINO.NET

Sabtu, 13 Juli 2019

Habis Pemblokiran Terbitlah Video Pembantaian Demonstran

Habis Pemblokiran Terbitlah Video Pembantaian Demonstran


AGEN CASINO ONLINE

Selasa lalu layanan Internet di Sudah akhirnya dipulihkan setelah sebelumnya diblokir pemerintahan junta militer menyusul unjuk rasa massa pro-demokrasi.

Setelah pemblokiran selama sebulan dicabut akhirnya sejumlah video memperlihatkan pasukan paramiliter Sudan yang menggunakan kekerasan untuk membubarkan massa pro-demokrasi beredar luas. Dalam peristiwa 3 Juni itu lebih dari 100 orang tewas dan 500 lainnya luka. Menurut sejumlah dokter, mayat-mayat pengunjuk rasa itu kemudian dibuang ke Sungai Nil.

Banyak aktivis menyerukan agar video-video kekerasan pasukan keamanan itu disebarkan ke dunia maya. Massa berunjuk rasa turun ke jalan menuntut dewan militer berbagi kekuasaan dengan kaum sipil setelah Presiden Umar al-Bashir yang berkuasa selama tiga dekade dilengserkan.

Dalam video itu massa berlarian menghindari tembakan dari pasukan paramiliter.

Dalam video lain, Pasukan Pendukung Cepat (RSF), cabang dari milisi Janjaweed, terlihat memukuli dan menendang para demonstran.

"Terpukul sekali melihat video di Sudan ketika pembubaran demonstran dengan kekerasan ini terjadi. Apalagi setelah kesepakatan dicapai. Kenyataan ini sulit dipercaya," kata seorang pengguna Twitter, seperti dilansir laman Al Araby, Kamis (11/7).

Pihak militer dan para pemimpin pro demokrasi pekan lalu mencapai kesepakatan untuk membentuk dewan gabungan yang akan mengelola pemerintahan selama tiga tahun ke depan sebelum pemilu digelar.

Dewan itu nantinya akan memuat lima perwakilan sipil dan lima personel militer. Tujuh tempat lagi akan diisi oleh warga sipil yang dipilih oleh kedua pihak.

22 Negara Kecam Perlakuan China terhadap Minoritas Muslim Uighur

22 Negara Kecam Perlakuan China terhadap Minoritas Muslim Uighur


AGEN CASINO ONLINE

Sebanyak 22 negara melalui duta besar masing-masing menulis surat kepada pejabat hak asasi manusia PBB. Mereka mengutuk perlakuan China terhadap warga minoritas muslim Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang, Provinsi terbarat China.

Australia, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman dan Jepang adalah beberapa negara yang ikut menandatangani surat yang dirilis pada Rabu 10 Juli 2019.

Surat itu dikirim ke presiden Dewan Hak Asasi Manusia, Coly Seck, dan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet --AFP melaporkan, seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (11/7).

Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Tiongkok menahan satu juta orang, sebagian besar etnis Uighur, dalam fasilitas yang mereka sebut seperti "kamp-kamp internir atau kamp konsentrasi" di Xinjiang-Uighur Autonomous Region (XUAR).

Beberapa eksil Uighur menggambarkan rekan-rekan sesama etnis mereka dan minoritas lainnya dipaksa berasimilasi agar sesuai dengan "cara hidup bangsa China."

Surat yang ditulis oleh 22 Dubes asing itu mengungkapkan keprihatinan "tentang laporan yang kredibel tentang penahanan sewenang-wenang ... serta surveilans dan pembatasan, terutama menargetkan warga Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang."

Dalam surat itu, ke-22 Dubes menyerukan China untuk "menghentikan penahanan sewenang-wenang dan memungkinkan kebebasan bergerak warga Uighur dan komunitas Muslim dan minoritas lainnya di Xinjiang."

Pejabat China menggambarkan fasilitas itu sebagai "pusat pendidikan vokasional" dan bersifat sukarela, di mana warga Uighur serta etnis minoritas lain menerima pelatihan kerja dan keterampilan.

Beijing mengatakan, fasilitas itu diperlukan untuk menjauhkan orang dari ekstremisme agama, terorisme, dan separatisme --sebuah fenomena dengan rekam jejak menahun di Xinjiang.

Para duta besar, termasuk diplomat dari seluruh Uni Eropa dan Swiss, meminta agar surat itu menjadi dokumen resmi Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang akan mengakhiri sesi Majelis ke-41 di Jenewa pada Jumat 11 Juli 2019.

Para diplomat jarang mengirim surat terbuka ke Dewan HAM PBB yang beranggotakan 47 negara untuk mengkritik catatan hak asasi manusia pada sebuah negara.

Tetapi, langkah itu mungkin merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia untuk menyoroti isu di Xinjiang.

Namun, respons konkret dari dewan diperkirakan berujung mentah, dengan China kemungkinan memiliki dukungan yang cukup untuk memveto resolusi.

Donald Trump Habiskan Dana Rp16,9 Miliar untuk Perayaan HUT AS

Donald Trump Habiskan Dana Rp16,9 Miliar untuk Perayaan HUT AS


AGEN CASINO ONLINE

Pentagon menyampaikan biaya perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat (yang dikenal dengan 4th of July) yang dikeluarkan Presiden Donald Trump sebesar USD 1,2 juta atau setara Rp16,9 miliar. Dua kendaraan tempur Bradley kala itu mengapit Trump selama pidatonya pada tanggal 4 Juli pekan lalu.

Dalam pidatonya, Donald Trump memuji kekuatan militer Amerika Serikat yang ia anggap semakin perkasa.

"Total biaya dukungan departemen untuk acara 'Salute to America' adalah USD 1,2 juta," kata Pentagon dalam sebuah pernyataan, dilansir dari laman Channel News Asia, Rabu (10/7).

Selain biaya untuk militer, Washington Post melaporkan pekan lalu, Layanan Taman Nasional AS telah menghasilkan USD 2,5 juta sebagai total biaya masuk taman bagi warga yang hendak melihat acara tersebut. Biaya sebenarnya untuk Pentagon kemungkinan lebih tinggi, karena Pentagon mengatakan dana untuk demonstrasi pesawat berasal dari anggaran pelatihan dinas militer.

Tidak segera jelas apakah semua dana Rp16,9 miliar itu untuk biaya transportasi peralatan seperti dua tank Abrams dan dua kendaraan tempur Bradley dari Fort Stewart di Georgia. Pentagon tidak memberikan rincian biaya tersebut. Namun, menurut Angkatan Udara AS, untuk menerbangkan bomber B-2 selama satu jam biayanya ditaksir mencapai USD 122.000.

Bermasalah dengan Donald Trump, Dubes Inggris Mundur

Bermasalah dengan Donald Trump, Dubes Inggris Mundur


AGEN CASINO ONLINE

Duta Besar Inggris untuk Amerika Serikat, Kim Darroch, memutuskan mengundurkan diri. Langkah itu diambil setelah bocornya kabel diplomatik, dimana Darroch menyebut Trump tak layak.

Kantor Luar Negeri Inggris mengumumkan pengunduran diri Darroch pada Rabu (10/7). Keputusan itu terjadi setelah Presiden AS, Donald Trump mengatakan Senin lalu Gedung Putih tak akan lagi berurusan dengan Dubes Inggris. Demikian dilansir dari CNN.

Donald Trump menyerang Darroch selama dua hari berturut-turut, lapor The Guardian. Trump mengancam akan memutuskan hubungan atas penilaian sang dubes yang menyebut dirinya "memancarkan rasa tidak aman".

Donald Trump juga mengatakan bahwa Perdana Menteri Inggris, Theresa May telah membuat kekacauan atas Brexit, yang disebut bertentangan dengan nasihatnya. Padahal, hanya berselang beberapa pekan lalu, Trump memuji May secara pribadi pada kunjungan kenegaraannya ke Inggris, dan mengatakan bahwa timpalannya itu telah melaksanakan tugas dengan baik.

"Saya tidak kenal Duta Besar (Inggris), tetapi dia tidak disukai atau dipikirkan dengan baik di AS. Kami tidak akan lagi berurusan dengannya. Berita bagus untuk Kerajaan Inggris yang luar biasa adalah bahwa mereka akan segera memiliki Perdana Menteri baru. Sementara saya benar-benar menikmati kunjungan kenegaraan yang luar biasa bulan lalu, itu adalah Ratu yang paling saya kagumi!," kata Trump.

Rangkaian twit yang menunjukkan ketidaksukaan Trump terhadap Darroch telah meningkat sejak ia mengatakan kepada wartawan pada Minggu lalu bahwa pihaknya tidak mengagumi Darroch.

"Kami bukan pengagum pria itu, dan ia belum melayani Inggris dengan baik. Jadi saya bisa memahaminya dan saya bisa mengatakan banyak hal tentang dia. Tapi, saya tidak akan repot-repot (melakukannya)," ujarnya.

Pernyataan terakhir Donald Trump, menurut beberapa pengamat, sempat menciptakan dilema bagi calon perdana menteri Inggris yang baru, di mana mereka harus memutuskan apakah perlu atau tidak menggantikan Darroch. Namun akhirnya Darroch memutuskan mengundurkan diri.

Melihat Sejarah Munculnya Kelompok Buddha Garis Keras di Sri Lanka dan Myanmar

Melihat Sejarah Munculnya Kelompok Buddha Garis Keras di Sri Lanka dan Myanmar


AGEN CASINO ONLINE

Ajaran Buddha terkenal dengan nir-kekerasan atau penentangan terhadap perang atau segala bentuk kekerasan atau pasifisme. Namun belakangan, khususnya di Sri Lanka dan Myanmar, semangat nasionalisme umat Buddha telah mengesampingkan ajaran utama tersebut.

Pasca ledakan bom paskah beberapa waktu lalu di Sri Lanka, kini muncul kecurigaan umat Buddha terhadap umat Islam yang merupakan minoritas di negara tersebut. Sejumlah biksu pun kerap menyuarakan kecurigaannya, salah satunya biksu asal Gintota, Sri Lanka selatan, Ambalangoda Sumedhananda Thero.

"Tujuan umat Islam adalah mengambil alih tanah kami dan segala yang berharga bagi kami," kata dia, sebagaimana dilansir dari laman New York Times, Rabu (10/7).

Berdasarkan laporan Hannah Beech dari New York Times, saat ini umat Buddha di Sri Lanka memasuki era kesukuan militan, menjadikan diri mereka sebagai pejuang spiritual yang harus mempertahankan agama mereka melawan kekuatan luar. Pidato dari pemuka agama karismatik yang kuat secara politik seperti Sumedhananda Thero juga dinilai berpengaruh.

Di Sri Lanka dan Myanmar, dua negara yang berada di garis depan gerakan radikal nasionalis-religius, umat Buddha merupakan mayoritas. Namun beberapa umat Buddha, khususnya mereka yang mengikuti aliran kepercayaan Theravada yang puritan, semakin yakin bahwa mereka berada di bawah ancaman eksistensial, khususnya Islam.

Ketika lempeng tektonik Buddhisme dan Islam bertabrakan, sebagian umat Buddha meninggalkan ajaran damai agama mereka. Selama beberapa tahun terakhir, gerombolan umat Buddha telah melakukan serangan mematikan terhadap populasi Muslim minoritas. Bahkan otoritas spiritual yaitu biksu ekstremis meningkatkan dukungan mereka.

"Dulu umat Buddha tidak pernah begitu membenci kami," kata imam Masjid Hillur di Gontata, Mohammed Naseer, yang diserang sekelompok umat Buddha pada 2017.

"Sekarang para biksunya menyebarkan pesan bahwa kami bukan bagian negara ini dan harus pergi. Tapi kemana kami harus pergi? Ini rumah kami," lanjutnya.

Bulan lalu di Sri Lanka, seorang biksu Buddha berpengaruh melakukan mogok makan yang kemudian membuat sembilan menteri Muslim mengundurkan diri dari kabinet. Biksu itu menuding politikus Muslim terlibat dalam serangan bom paskah yang terkait dengan ISIS di gereja dan hotel di Sri Lanka yang menewaskan 250 orang.

Di Myanmar, dimana kampanye pembersihan etnis memaksa sebagian besar umat Muslim melakukan eksodus, para biksu masih mengingatkan invasi Islam, kendati penduduk Muslim di negeri itu kurang dari 5 persen. Selama Ramadhan pada Mei lalu, massa mengepung tempat salat dan menyebabkan umat Muslim melarikan diri.

Para biksu Buddha akan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah membiarkan kekerasan, kata Mikael Gravers, seorang antropolog di Universitas Aarhus Denmark yang telah mempelajari persimpangan Buddhisme dan nasionalisme. "Tetapi pada saat yang sama, mereka juga akan mengatakan bahwa agama Buddha atau negara-negara Buddha harus dipertahankan dengan cara apa pun."

Mengingat bahwa umat Buddha Theravada merupakan mayoritas besar di lima negara - Sri Lanka, Myanmar, Kamboja, Laos dan Thailand - suatu hal yang aneh jika mereka merasa begitu terkepung. Tetapi Buddhisme, yang penganutnya hanya 7 persen secara global, adalah satu-satunya agama besar yang populasinya tidak diperkirakan akan tumbuh dalam jumlah signifikan selama beberapa dekade mendatang, menurut Pusat Penelitian Pew.

Sementara itu, populasi Muslim, yang jumlahnya kurang dari seperempat dari populasi dunia, tumbuh dengan cepat, didukung demografi anak muda dan tingkat kesuburan yang tinggi. Pada tahun 2050, Pew memproyeksikan jumlah umat Muslim di dunia sama dengan jumlah penganut Kristen.

Kompleks Militer-Monastik

Ribuan orang berkumpul di Yangon, kota terbesar Myanmar, pada bulan Mei ketika Ashin Wirathu, seorang biksu Buddha yang pernah dipenjara karena pidato ujaran kebencian, memuji tentara negara itu.

Sejak Agustus 2017, lebih dari 700 ribu warga Rohingya meninggalkan Myanmar menuju Bangladesh. Ashin Wirathu menolak ajaran nir-kekerasan yang diajarkan Buddha. Pada protes lain Oktober lalu, Ashin Wirathu mengecam keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas militer Myanmar terkait penganiayaan terhadap Rohingya.

Para pakar di PBB mengatakan para jenderal tingkat tinggi di Myanmar harus diadili karena genosida. Sementara beberapa biksu Buddha Myanmar menyebut Rohingya sebagai penjajah yang tidak manusiawi.

Pada akhir Mei, pemerintah sipil Myanmar, yang berbagi kekuasaan dengan militer, mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Ashin Wirathu. Tuduhan itu bukan untuk pidato kebencian terhadap agama minoritas. Wirtahu dituduh mengeluarkan hasutan terhadap Aung San Suu Kyi.

Selain biksu garis keras seperti Wirathu, biksu lainnya yang lebih dihormati juga kerap menyuarakan narasi kebencian. Ashin Nyanissara (82), yang lebih dikenal sebagai Sitagu Sayadaw, adalah biksu paling berpengaruh di Myanmar. Pada tahun 1988, Sitagu Sayadaw adalah salah satu dari sejumlah biksu yang mendukung gerakan demokrasi, mengirim ratusan ribu orang ke jalan-jalan mengikuti aksi damai. Penguasa militer Myanmar merespons dengan membantai ratusan orang. Setelah 1988, Sitagu Sayadaw mengaisingkan diri ke Tennessee sebelum kembali ke Myanmar membuka sekolah dan universitas kebiksuan.

Tetapi ketika ratusan ribu orang Rohingya melarikan diri dari desa-desa mereka yang terbakar, Sitagu Sayadaw duduk di depan para perwira militer dan menyatakan dukungannya. Dia juga disebut menyiapkan para biksu untuk mendukung pasukan militer.

"Ada lebih dari 400.000 biarawan di Myanmar. Jika Anda membutuhkannya, saya akan memberitahu mereka untuk memulai. Mudah," katanya di hadapan komandan militer Myanmar.

"Ketika seseorang yang disegani seperti Sitagu Sayadaw menyampaikan sesuatu, bahkan jika itu sangat mengabaikan kelompok tertentu, orang-orang mendengarkan," kata antropolog sosial kelahiran Myanmar dari Universitas Oxford, Khin Mar Mar Kyi.

"Kata-katanya menjustifikasi kebencian," tambahnya.

Ada beberapa biksu, meskipun minoritas, yang menentang ujaran kebencian yang disuarakan sesama biksunya.

Di Yangon dalam beberapa pekan terakhir, aktivis perdamaian membagikan mawar putih kepada umat Islam untuk mengampanyekan kerukunan antaragama.

"Para ekstrimis hanya sebagian kecil dari agama Buddha di Myanmar, tetapi mereka memiliki suara yang lantang," kata Ashin Sein Di Ta, kepala biara Asia Light. "Kita harus mengatakan dengan jelas bahwa jika ada biksu, bahkan yang dihormati seperti Sitagu Sayadaw, menganjurkan pembunuhan, mereka harus dipecat," tegasnya.

Media sosial dinilai sangat berperan dalam meningkatkan sentimen anti Muslim ini.

Saya telah mewawancarai begitu banyak biksu, dan jelas bahwa Facebook lah yang telah mendorong kebencian mereka, kata Khin Mar Mar Kyi.

Ban Ki-moon Harap Myanmar Terima Kembali Pengungsi Rohingya Tanpa Persekusi

Ban Ki-moon Harap Myanmar Terima Kembali Pengungsi Rohingya Tanpa Persekusi


AGEN CASINO ONLINE

Bangladesh dibanjiri besarnya populasi etnis Rohingya yang tinggal di wilayahnya dan tak bisa diperkirakan secara pasti apakah bisa terus menerus menerima para pengungsi yang datang dari Myanmar ini. Demikian disampaikan mantan Sekjen PBB, Ban Ki-moon.

Lebih dari 730 ribu warga etnis Rohingya meninggalkan Myanmar menuju negara tetangga, Bangladesh setelah kekerasan militer pada 2017, dimana penyelidik PBB menyampaikan warga etnis Rohingnya dieksekusi dengan tujuan genosida dan termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan dan pembakaran.

"Tidak mungkin bagi Bangladesh menampung begitu besarnya jumlah Rohingya dalam jangka waktu lama," kata Moon sebagaimana dikutip kantor berita resmi Sangbad Sangstha, dilansir dari Aljazeera, Kamis (11/7).

Moon menyampaikan ini saat berkunjung ke kamp sementara Rohingya di distrik Bazar, Cox selatan, Rabu (10/7). Moon juga mengkritisi Myanmar karena keengganannya mengizinkan warga Rohingya yang dianiaya kembali ke negara asal mereka.

Sejak 25 Agustus 2017, hampir 24 ribu warga muslim Rohingya dibunuh pasukan khusus Myanmar, menurut laporan Badan Pengembangan Internasional Ontario. Dalam laporan berjudul "Forced Migration of Rohingya: The Untold Experience", lebih dari 34 ribu Rohingya juga dilemparkan ke dalam kobaran api, sementara lebih dari 114 ribu lainnya dipukuli.

Sebanyak 18 ribu perempuan dan gadis remaja Rohingya diperkosa tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115 ribu rumah mereka dibakar dan 113 ribu lainnya dirusak.

Pemerintah Myanmar telah menyangkal tuduhan penyiksaan terhadap Rohingya dan mengatakan operasi militernya di negara bagian Rakhine utara itu adalah respons atas serangan pemberontak Rohingya. Terkait solusi permanen atas krisis tersebut, Moon mengatakan repatriasi aman dan bermartabat dari para pengungsi adalah suatu keharusan bagi solusi harmonis dari krisis Rohingya.

"Pemerintah Myanmar harus berbuat lebih banyak sehingga Rohingya bisa kembali ke daerah mereka tanpa takut penganiayaan," kata Moon.

Ini bukan pertama kali pertanyaan terkait kemampuan Bangladesh menerima lebih banyak pengungsi muncul. Maret lalu, Menteri Luar Negeri Bangladesh, Shahidul Haque menyampaikan ke Dewan Keamanan PBB bahwa negaranya tak akan lagi berada di posisi mengakomodasi lebih banyak warga Myanmar.

Bangladesh dan Myanmar telah menandatangani perjanjian repatriasi pada November 2017 dengan batas waktu dua tahun untuk mengembalikan pengungsi Rohingya ke Myanmar. Repatriasi ditunda karena perhatian dunia terkait keamanan warga Rohingya di negara asal mereka.