Adhi Karya siapkan Rp 2 T bikin anak usaha baru khusus bangun hunian di stasiun LRT

Adhi Karya siapkan Rp 2 T bikin anak usaha baru khusus bangun hunian di stasiun LRT

AGEN CASINO ONLINE

Direktur Utama Adhi Karya, Budi Harto kembali akan melakukan pemisahan unit usaha (spin off) anak usaha yang bergerak dalam bidang properti. Hal ini dilatarbelakangi tingginya kebutuhan hunian yang terintegrasi dengan angkutan massal atau lebih dikenal dengan sebutan TOD (Transit Oriented Development).

Anak usaha baru tersebut diberi nama PT Adhi Commuter Property (ACP), di mana mereka akan berfokus pada hunian terintegrasi dengan stasiun LRT Jabodebek.

Dengan modal awal yang tidak terlalu besar, diharapkan ACP bisa menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian dan angkutan massal.

"ACP ini akan kami beri modal Rp 2 triliun. Sumber ini adalah pada 2015 kami right issue saat itu ada PMN ditambah kas Rp 700 miliar, jadi Rp 2 triliun," kata Budi saat ditemui di Kawasan Blok M, Jumat (9/3).

Pihaknya telah memiliki lahan di beberapa lokasi dekat stasiun LRT Jabodebek yang nantinya akan dibangun TOD. "Kita sudah memiliki lahan sepanjang LRT dan kami akan tambah lagi di Bekasi sehingga nanti akan kita kembangkan."

Read More

Golkar akan ganti Mahyudin dengan Titiek Soeharto sebagai wakil ketua MPR

Golkar akan ganti Mahyudin dengan Titiek Soeharto sebagai wakil ketua MPR

AGEN CASINO ONLINE

Ketua Koordinator Bidang Kepartaian Golkar Ibnu Munzir mengungkapkan, DPP memutuskan untuk mengganti posisi Wakil Ketua MPR dari Mahyudin kepada Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto.

"Iya benar, proses itu memang sudah jalan, rencananya sih ini hari," kata Ibnu saat dihubungi, Jumat (9/3).

Namun, Ibnu mengaku tidak mengetahui apakah surat pergantian Mahyudin dengan Titiek Soeharto telah disampaikan kepada MPR. Menurut informasi, rencananya Sekjen Partai Golkar Lodewijk Fredrich Paulus akan mengantarkan surat itu Senin pekan depan.

"Saya enggak tahu pak Sekjen sudah sampaikan (atau belum), rencananya ini hari, gitu. Paling enggak Senin," terangnya.

Pergantian Mahyudin dari posisi pimpinan MPR, kata Ibnu, hanya bagian dari penyegaran posisi kader. "Cuma ganti saja cuma penyegaran saja," tambahnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekjen Partai Golkar Fredrich Paulus mengklaim belum ada pembahasan untuk pergantian posisi di Wakil Ketua MPR.

"Itu bagian yang harus kita bicarakan untuk bagaimana yang sudah itu Ketua Fraksi (DPR) karena alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya termasuk di MPR itu nantinya kita akan bicarakan," tandasnya.

Read More

Klarifikasi pencopotan baliho Gus Ipul-Puti, Panwaslu nilai sudah sesuai aturan

Klarifikasi pencopotan baliho Gus Ipul-Puti, Panwaslu nilai sudah sesuai aturan

AGEN CASINO ONLINE

Pihak Panwaslu Sidoarjo akhirnya bergerak cepat atas somasi yang dilayangkan DPC PDI Perjuangan terkait dicopotnya baliho bergambar Gus Ipul-Puti yang terpasang di pekarangan kader partai di Desa Jati Alun-alun, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Ketua Panwaslu Sidoarjo Moammad Rosul mengatakan pihaknya melakukan klarifikasi kepada Paswascam dan Satpol PP Kecamatan Prambon. "Saya klarifikasi usai Salat Jumat tadi," ujarnya ketika dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (9/3).

Klarifikasi ini dilakukan dengan memanggil semua pihak, termasuk, Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) DPC PDI-P Sidoarjo, Beny Syahputra dan Sarmadan serta Suryani pemilik lahan yang ditempati baliho tersebut. "Kami panggil semua, kami klarifikasi mengenai kejadian itu," ungkap dia.

Hasil proses klarifikasi tersebut, Rosul mengklaim pencopotam itu sudah sesuai prosedur. Katanya, Panwaslu sudah memperingatkan kepada pemilik pekarangan untuk menertibkan sendiri karena baliho tersebut bukan difasilitasi KPU dan tidak masuk sebagai titik lokasi alat peraga yang didaftarkan di KPU.

"Namun, karena tidak segera dicopot sendiri, akhirnya Panwascam dan Satpol PP mencopot baliho itu," akunya. Ia mengaku, usai melakukan pencopotan memang seharusnya diberikan kepada pemilik rumah. "Karena kondisi waktu pencopotan itu hujan deras dan kondisi rumahnya tertutup, maka baliho itu dibawa (ke Kantor Panwascam)," ujarnya.

Meski demikian, ia mengaku apa yang telah dilakukan jajarannya itu sudah melalui prosedur regulasi. "Semua sudah sesuai SOP. Jadi, kami tidak ujuk-ujuk melakukan pencopotan itu," katanya.

Menanggapi hasil klarifikasi Panwaslu, Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPC PDI-P Sidoarjo, Beny Syahputra mengatakan masih merapatkan di internal terkait upaya selanjutnya. "Kami masih merapatkan, Mas. Upaya apa yang akan kita tempuh selanjutnya, nanti akan dikabari," katanya.

Diinformasikan, Panwascam bersama Satpol PP Kecamatan Prambon, Rabu (7/3) mencopot baliho bergambar pasangan cicit KH Bisri Syansuri dan cucu Bung Karno yang di pasang di pelataran milik seorang kader partai pendukung. Pencopotan itu berbuntut somasi pihak DPC PDI P Sidoarjo karena dinilai tanpa adanya koordinasi dan pemberitahuan serta memasuki pekarangan orang tanpa izin.

Read More