RASAKAN SENSASI BERMAIN DI AGEN POKER DOMINO ONLINE UANG ASLI INDONESIA DENGAN MINIMAL DEPOSIT RP 10.000 & MINIMAL WITHDRAW RP 30.000 BONUS TURN OVER 0.5% BONUS REFFERAL 20% HANYA DI WWW.JAWADOMINO.NET

Kamis, 18 Juli 2019

Pemerintah Masih Kumpulkan Informasi untuk Pemulangan WNI Bekas Anggota ISIS

Pemerintah Masih Kumpulkan Informasi untuk Pemulangan WNI Bekas Anggota ISIS


AGEN CASINO ONLINE

Kementerian Luar Negeri RI mengatakan upaya pemulangan sejumlah WNI dari Suriah, termasuk yang diduga terlibat dalam aktivitas ISIS di negara itu, masih dalam proses.

Pelaksana tugas Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha menambahkan, pemerintah Indonesia masih melakukan "pengumpulan informasi" terkait status mereka.

"Semua proses di bawah koordinasi Kemenko Polhukam, membawahi sejumlah kementerian termasuk Kemlu RI," kata Judha di Jakarta, Kamis (18/7).

"Kami membahas segala kebijakan yang terbaik bagi terduga WNI yang ada di wilayah Suriah," lanjutnya.

Judha juga menjelaskan bahwa proses pembahasan tersebut memperhatikan tiga aspek, "kemanusiaan, keamanan, dan penegakan hukum."

Wacana Pemulangan WNI eks-ISIS dari Suriah

Wacana pemulangan datang di tengah polemik mengenai sejumlah warga negara Indonesia yang diduga menjadi simpatisan ISIS namun telah menyerah dan kini dikabarkan tinggal di kamp-kamp pengungsian di Suriah.

Nasib eks-simpatisan dan eks-kombatan ISIS asing yang masih hidup pasca-kekalahan teritorial mereka di Suriah telah menjadi perhatian sejumlah negara dunia, termasuk Indonesia --mengingat rekam jejak mengenai keterlibatan WNI dalam kelompok teroris itu.

"Kekhalifahan" ISIS, yang membentang dari Suriah hingga ke gerbang Kota Bagdad di Irak, diklaim tamat pada Maret 2019. Wilayah terakhirnya di Baghouz takluk di tangan Syrian Democratic Forces (SDF) yang dibeking AS.

Sejak itu, muncul pertanyaan mengenai nasib para eks-simpatisan dan eks-kombatan, terutama mereka yang menyerah untuk kemudian diamankan oleh SDF. Dan, beberapa di antara mereka menyatakan ingin pulang ke negara asal.

Namun, Kemlu RI pernah menyatakan bahwa bahwa perlu ada proses verifikasi khusus bagi para eks-simpatisan atau eks-kombatan ISIS di Suriah yang mengaku WNI dan meminta pulang ke Indonesia.

Proses lanjutan pascaverifikasi status kewarganegaraan juga masih panjang, meliputi analisis profil hingga mencakup keikutsertaan dalam program deradikalisasi.

Kementerian Luar Negeri RI menjelaskan, situasi yang tidak kondusif di Suriah membuat pemerintah kesulitan untuk mendapatkan data pasti mengenai WNI yang ada di sana

"Tentunya ketika ada repatriasi 2012-2016, sebagian besar WNI yang terdokumentasi sudah keluar dari Suriah. Cuma memang setelah itu, kita deteksi ada yang masuk lagi secara ilegal ke Suriah," kata Juru Bicara Kemlu RI saat itu, Arrmanatha Nasir, pada Maret 2019.

Arrmanatha menjelaskan, pemerintah kesulitan mendeteksi WNI yang masuk ke Suriah secara ilegal.

"Dari awal mereka masuk secara ilegal tidak terdata. Maka, sulit bagi kita untuk mendeteksi mereka sekarang ada di mana."

Merujuk data terakhir dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko pada Mei 2018, militan ISIS asal Indonesia yang masih ada di Suriah berjumlah 590 orang. Moeldoko juga mencatat bahwa WNI yang meninggal sebanyak 103 orang, 86 orang pulang ke Indonesia, 539 orang dideportasi sebelum sampai, dan satu orang berhasil dicegah sebelum pergi.

Sementara itu, International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR) yang berbasis di London, dalam riset bertajuk From Daesh to Diaspora: Tracing the Women and Minors of Islamic State yang rilis pada Juli 2018, mencatat ada kurang lebih 800 WNI yang tergabung dengan ISIS, dengan sekitar 183 - 300 orang telah kembali ke RI.

Sipil dan Militer Sudan Akhirnya Berdamai, Siap Bentuk Kabinet Bersama

Sipil dan Militer Sudan Akhirnya Berdamai, Siap Bentuk Kabinet Bersama


AGEN CASINO ONLINE

Dewan militer Sudan dan para pemimpin oposisi akhirnya menandatangani perjanjian pembagian kekuasaan setelah melalui perundingan sepanjang malam.

"Ini adalah momen bersejarah bagi negara," ujar Wakil Kepala Dewan Militer Sudan yang berkuasa, Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagolo, seperti dikutip oleh kantor berita AFP dilansir dari BBC Kamis (18/7).

Belum ada rincian pasti terkait kesepakatan yang diperkirakan akan diperdebatkan pada hari Jumat. Persyaratan masa transisi, yang akan dituangkan dalam deklarasi konstitusi, sejauh ini belum disepakati.

Ini termasuk apakah dewan yang berdaulat akan menjadi tingkat atas pemerintahan atau hanya sebuah badan seremonial.

Sudan dalam kekacauan sejak militer menggulingkan Presiden Omar al-Bashir pada bulan April.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk memutar kendali dewan berdaulat selama lebih dari tiga tahun.

Dewan itu akan terdiri dari lima warga sipil, lima tokoh militer, dan warga sipil ke-11, yang akan dipilih oleh 10 anggota.

Seorang jenderal militer akan bertanggung jawab atas dewan itu selama 21 bulan pertama, kemudian seorang warga sipil akan memimpin selama 18 bulan berikutnya, diikuti oleh pemilihan.

Mereka juga sepakat bahwa akan ada kabinet di mana perdana menteri akan dipilih oleh para demonstran dan dua jabatan kunci - menteri pertahanan dan dalam negeri - akan dicalonkan oleh militer.

Militer telah didesak melepaskan impunitasnya dari penuntutan setelah kematian pengunjuk rasa, tetapi ini tidak ada dalam kesepakatan yang ditandatangani.

Namun, hal itu menjanjikan penyelidikan atas kekerasan tersebut.

Video Cabul Sesama Jenis Diduga Menteri di Malaysia Dinyatakan Asli

Video Cabul Sesama Jenis Diduga Menteri di Malaysia Dinyatakan Asli


AGEN CASINO ONLINE

Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) atau Keamanan Siber (CyberSecurity) Malaysia telah mengonfirmasi bahwa video cabul yang diduga melibatkan Menteri Urusan Ekonomi Datuk Seri Azmin Ali adalah asli. Pada Juni lalu, sebuah video cabul sesama jenis yang salah satunya diduga seorang menteri beredar di Malaysia dan menghebohkan publik.

Kepala Polisi Diraja Malaysia (PDRM), Datuk Seri Abdul Hamid Bador, Rabu (17/7) malam. Namun demikian MCMC tidak dapat mengidentifikasi dua orang dalam rekaman tersebut.

"Video dan siapa di dalamnya tidak berada dalam yurisdiksi saya. Jadi kami mengirimnya ke CyberSecurity untuk menentukan apakah video tersebut asli dan apakah CyberSecurity dapat memastikan siapa yang ada di dalamnya, jelasnya, dilansir dari Antara, Kamis (18/7).

Berdasarkan jawaban yang diterima dari CyberSecurity, video itu dinyatakan asli. Namun pihak CyberSecurity tidak dapat memastikan pemain dalam video tersebut.

Abdul Hamid mengatakan dia tidak bisa begitu saja membuat pernyataan berdasarkan temuan karena akan dikenakan proses pengadilan jika masalah tersebut dibawa ke pengadilan.

Saya berharap orang-orang akan memahami kendala yang saya hadapi dalam tanggung jawab saya sebagai Irjen Polisi. Ini adalah kasus sulit yang tidak dapat diselesaikan dalam satu, dua, atau bahkan tiga minggu," katanya.

Selama sebulan terakhir, klip video seks yang menampilkan dua pria diedarkan ke media dan anggota Parta Rakyat (PKR) yang kini berkuasa di Malaysia. Sebelumnya telah beredar video pengakuan Haziq Abdullah Abdul Aziz, seorang anggota PKR dan mantan asisten politik untuk Wakil Menteri Industri Primer Seri Shamsul Iskandar Md Akin, bahwa ia adalah salah satu dari dua orang dalam video tersebut.

Ketua Sekretariat Suara Rakyat, Dato' Lokman Noor bin Adam menyayangkan MCMC tidak bisa mengenal para pelaku dalam video tersebut.

Saya akan menerima laporan dari analisa Pakar Forensik Video petang ini. Insyaallah, jika tidak ada halangan saya akan membuat laporan live, kata politikus UMNO tersebut.