Jemput keadilan, PKPI kembali gugat KPU ke PTUN

Jemput keadilan, PKPI kembali gugat KPU ke PTUN

AGEN CASINO ONLINE

Bawaslu menolak gugatan ajudikasi yang dilakukan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) terhadap KPU. Dengan demikian, PKPI dinyatakan tak lolos menjadi peserta Pemilu 2019.

Tak patah arang, Ketum PKPI, AM Hendropriyono berencana kembali membawa kasus ini ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).

Hal ini disampaikan Sekjen PKPI, Imam Anshori Saleh di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/3). Imam mengatakan, pihaknya prihatin dengan putusan Bawaslu tersebut.

"Tentu kita prihatin yang menolak semua permohonan kami untuk meloloskan menjadi peserta Pemilu. Karena itu kami sesuai dengan petunjuk Pak Ketua Umum akan melakukan gugatan ke PTUN dalam waktu dekat," terangnya.

Gugatan ke PTUN akan dilakukan setelah pihaknya menerima salinan putusan di sidang ajudikasi ini. Dalam gugatan itu akan dilampirkan bukti-bukti baru di samping bukti yang telah ada.

"Kami dalam beberapa hari ini istilahnya menjemput keadilan. Kalau tidak berhasil kami akan mengejar keadilan itu sampai mana pun melalui langkah-langkah hukum yang dibolehkan sebagai hak kami partai politik," kata dia.

PKPI tak diloloskan Bawaslu karena persyaratan kepengurusan dan keanggotaan di empat provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Papua tak memenuhi syarat. Menurut Imam, Bawaslu kurang teliti dalam memeriksa bukti yang disertakan pihaknya dalam gugatan.

"Kita yakin Bawaslu kurang teliti untuk memeriksa apa yang kita ajukan," ujarnya.

Keterangan dari saksi yang diajukan ke Bawaslu maupun saksi ahli menurutnya tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh Bawaslu. Gugatan ke PTUN akan diajukan pada Rabu (7/3) besok.

"Segera. Besok kita ajukan," tutupnya.

Read More

PBB dapat nomor urut 19 di Pemilu 2019

PBB dapat nomor urut 19 di Pemilu 2019

AGEN CASINO ONLINE

Komisi Pemilihan umum (KPU) menggelar Rapat Pleno Penetapan Partai Politik dan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam rapat itu, KPU menetapkan dan memberikan nomor urut untuk Partai Bulan Bintang (PBB) paska memenangkan gugatan yang diajukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beberapa waktu lalu.

"Menetapkan PBB sebagai partai politik pemilu DPR, DPRD dan DPRD Kabupaten Kota tahun 2019. Putusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," kata komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik, di Kantor KPU, Menteng Jakarta Pusat, Selasa (6/3).

KPU juga menetapkan nomor urut untuk partai yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra itu. PBB akhirnya mendapatkan nomor urut 19 di bawah empat partai lokal provinsi Aceh.

"Menetapkan nomor 19 sebagai nomor urut PBB perseta pemilu putusan berlaku pada saat ditetapkan," ungkap Komisioner KPU Hasyim Asyari.

Read More

Jemput keadilan, PKPI kembali gugat KPU ke PTUN

Jemput keadilan, PKPI kembali gugat KPU ke PTUN

AGEN CASINO ONLINE

Bawaslu menolak gugatan ajudikasi yang dilakukan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) terhadap KPU. Dengan demikian, PKPI dinyatakan tak lolos menjadi peserta Pemilu 2019.

Tak patah arang, Ketum PKPI, AM Hendropriyono berencana kembali membawa kasus ini ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).

Hal ini disampaikan Sekjen PKPI, Imam Anshori Saleh di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/3). Imam mengatakan, pihaknya prihatin dengan putusan Bawaslu tersebut.

"Tentu kita prihatin yang menolak semua permohonan kami untuk meloloskan menjadi peserta Pemilu. Karena itu kami sesuai dengan petunjuk Pak Ketua Umum akan melakukan gugatan ke PTUN dalam waktu dekat," terangnya.

Gugatan ke PTUN akan dilakukan setelah pihaknya menerima salinan putusan di sidang ajudikasi ini. Dalam gugatan itu akan dilampirkan bukti-bukti baru di samping bukti yang telah ada.

"Kami dalam beberapa hari ini istilahnya menjemput keadilan. Kalau tidak berhasil kami akan mengejar keadilan itu sampai mana pun melalui langkah-langkah hukum yang dibolehkan sebagai hak kami partai politik," kata dia.

PKPI tak diloloskan Bawaslu karena persyaratan kepengurusan dan keanggotaan di empat provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Papua tak memenuhi syarat. Menurut Imam, Bawaslu kurang teliti dalam memeriksa bukti yang disertakan pihaknya dalam gugatan.

"Kita yakin Bawaslu kurang teliti untuk memeriksa apa yang kita ajukan," ujarnya.

Keterangan dari saksi yang diajukan ke Bawaslu maupun saksi ahli menurutnya tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh Bawaslu. Gugatan ke PTUN akan diajukan pada Rabu (7/3) besok.

"Segera. Besok kita ajukan," tutupnya.

Read More