Amnesty International nilai demokrasi Indonesia masih rapuh

Amnesty International nilai demokrasi Indonesia masih rapuh

AGEN CASINO ONLINE

Direktur Amnesty International Usman Hamid mengatakan, ada yang salah dari sistem demokrasi Indonesia saat ini. Menurut dia, demokrasi saat ini sangat rapuh di mana banyak elit-elit politik yang memanfaatkannya untuk memecah belah kesatuan dengan berbagai macam cara.

Dia mengatakan, ini dapat dilihat saat pemilu Pilkada DKI Jakarta. Banyak elit yang menggunakan politik identitas untuk membelah kondisi masyarakat berdasarkan agama, suku, dan seterusnya.

"Masih terpengaruh pembelahan sosial berdasarkan kebijakan agama dan suku sehingga banyak di antara mereka kan belum puas pada Ahok tidak mau memilih Ahok karena dia non muslim misalnya," kata Usman Hamid di Jakarta, Rabu (4/10).

Dia menambahkan, demokrasi rapuh karena ada pergeseran-pergeseran illiberal yang tertuang dalam berbagai bentuk. Dia mencontohkan diskriminasi dalam kelompok minoritas seperti Ahmadiyah, kemudian isu terkait kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Usman melanjutkan, ditingkat para pemilih isu Hak Asasi Manusia terkesan disampingkan. Pemilih saat ini lebih tertarik pada isu ekonomi dibandingkan isu HAM.

Menurut dia, isu HAM ini juga sangat penting dalam demokrasi Indonesia karena menyangkut kesejahteraan masyarakat, menyangkut hak asasi pekerjaan. Untuk itu perlu pencerahan dari semua lini mulai dari elit politik sampai warga sipil agar demokrasi Indonesia sesuai dengan koridor yang ada tanpa diskriminasi satu sama lain.

"Misalnya para aktivisnya, para wartawannya yang mungki belum cukup memberikan semacam pendidikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat secara luas. Atau juga ada solusi menghadirkan alternatif politik saya kira juga itu penting," pungkasnya.

Read More

Fahri: Jokowi jangan menganggap dia enggak punya musuh politik

Fahri: Jokowi jangan menganggap dia enggak punya musuh politik

AGEN CASINO ONLINE

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ikut berkomentar soal pernyataan Presiden Joko Widodo soal ada pihak yang menggulirkan isu penurunan daya beli masyarakat. Fahri menilai Jokowi salah jika beranggapan tidak memiliki musuh politik yang ingin berkuasa.

"Ya Pak Jokowi jangan menganggap dia enggak punya musuh politik. Salah juga dia menganggap orang tidak ingin berkuasa setelah dia, salah juga," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10).

Meski memiliki musuh politik, kata Fahri, Jokowi tak perlu khawatir untuk digulingkan dari kekuasaan. Fahri menjamin Jokowi akan bertahan hingga 2019 jika tidak melanggar aturan.

"Yang jelas kita jaga enggak akan ada yang menjatuhkan Pak Jokowi dalam periode dia berkuasa. Kalau enggak melanggar hukum dan pasal-pasal yang membuat dia dijatuhkan. Insya Allah dia akan bertahan sampai 2019," tegasnya.

Fahri mengingatkan setelah 2019 akan banyak pihak yang berminat mengisi posisi Jokowi sebagai kepala negara.

"Tapi kalau dia berpikir bahwa setelah 2019 enggak akan ada orang yang berminat dengan kursinya itu salah juga. Pasti orang ada minat dan semua orang," tukasnya.

Saat menghadiri penutupan Rakornas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (3/10), Presiden Joko Widodo menyayangkan isu yang beredar di media masa mengenai menurunnya daya beli masyarakat. Padahal, saat ini sedang terjadi perubahan gaya belanja masyarakat.

"Contoh, isu mengenai daya beli. Pak daya beli sekarang menurun, anjlok. Saya berikan angka. Coba saya ambil dari shifting dari offline ke online. Banyak orang yang ke situ," kata Jokowi.

Jokowi mengomentari adanya beberapa gerai toko yang terpaksa tutup. "Kalau ada toko tutup ya karena ini. Salahnya enggak ikuti zaman," ujarnya.

Jokowi mengungkapkan, berkat maraknya bisnis online, jasa pengiriman ikut kena imbasnya. Jasa kurir naik 130 persen di akhir september ini.

"Angka ini didapat dari mana? Ya kita cek JNE, cek kantor pos. Saya kan juga orang lapangan. Isunya hanya daya beli turun. Saya lihatin siapa yang ngomong, politik? oh enggak apa-apa. Kalau pengusaha murni saya ajak ngomong. Kalau orang politik kan emang tugasnya itu, membuat isu-isu untuk 2019. Sudah kita blak-blakan saja," lanjutnya.

Read More

Fraksi PPP isyaratkan terima Perppu Ormas tapi beri catatan

Fraksi PPP isyaratkan terima Perppu Ormas tapi beri catatan

AGEN CASINO ONLINE

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) mengisyaratkan bakal menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Namun, Fraksi PPP memberikan sejumlah catatan.

Anggota Komisi II dari Fraksi PPP Ahmad Baidowi (Awiek) mengatakan pemerintah harus menjelaskan bentuk kegentingan memaksa sehingga pemerintah menerbitkan Perppu Ormas. PPP tidak ingin Perppu Ormas menjadi tendensius kepada ormas tertentu saja.

"Kita menginginkan Perppu ini komprehensif mengatur semua ormas jadi tidak hanya tendensius kepada satu ormas, itu enggak boleh," kata Awiek di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10).

Kemudian, Perppu Ormas harus bertujuan untuk menjaga keutuhan NKRI. Terakhir, kata Awiek, ada beberapa konten di dalam Perppu Ormas yang harus diperbaiki. Semisal hilangnya peran pengadilan dalam proses pembubaran ormas.

"Ada beberapa konten dalam RUU Ormas yang perlu diperbaiki, mohon maaf Perppu. Misalnya kaitannya dengan peran pengadilan kan dihapus sama sekali," terangnya.

Menurutnya, di UU Ormas lama memang ada kesalahan soal mekanisme pembubaran ormas di mana harus menunggu pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung (MA).

Sementara, di Perppu Ormas yang diterbitkan pemerintah 12 Juli 2017, peran pengadilan untuk membubarkan ormas dihilangkan. Akibatnya, pihak yang dirugikan tidak memiliki ruang untuk melakukan gugatan.

"Tapi ketika dibubarkan kenapa yang dibubarkan itu menuntut keadilan. Di Perppu ini enggak diatur, harusnya kan ada ruang juga boleh menggugat dong," tegas Awiek.

Read More