Data Sudirman-Ida tidak dicocok dan teliti karena tak ber-KTP Jateng

Data Sudirman-Ida tidak dicocok dan teliti karena tak ber-KTP Jateng

AGEN CASINO ONLINE

Sebanyak 93.894 orang akan ditugaskan untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 27 Juni 2018. Kegiatan coklit tersebut akan dimulai pada Sabtu (20/1).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng, Joko Purnomo mengatakan coklit melibatkan 64.171 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), 25.677 panitia pemungutan Suara (PPS) tingkat desa/kelurahan. Kemudian 3.865 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 175 anggota KPU kabupaten/kota, 5 anggota KPU Provinsi Jateng, dan 1 anggota KPU RI.

Target rumah yang dicoklit berjumlah 320.855 rumah. Khusus pada coklit serentak itu, ditarget akan tercoklit sebanyak 1.284.420 pemilih atau 4,74 persen dari total pemilih di Jateng dalam DP4 yang diberikan Kementerian Dalam Negeri sejumlah 27.088.592 pemilih.

"Coklit akan dilakukan selama 30 hari ke depan. Sehingga jika petugas setiap hari dapat mencoklit 4,74 persen maka dalam 25 hari ke depan seluruh pemilih di Jateng yang memenuhi syarat telah tercoklit," kata Joko, Jumat (18/1).

Joko juga mengungkapkan, KPU Jateng akan turun langsung ke 6 daerah yaitu di Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Magelang, Banyumas, Wonosobo, dan Rembang. Selain itu juga melakukan coklit pada tokoh-tokoh, pejabat, seniman, dan lainnya di Jateng, yaitu KH Ahmad Musthofa Bisri (Gus Mus), Ahmad Thohari, Bibit Waluyo, ibunda Presiden Jokowi, bakal pasangan calon Ganjar Pranowo dan Taj Yasin, Nomo Koeswoyo, Abhan Misbah (Ketua Bawaslu RI).

"Untuk bakal paslon kita inginnya dicoklit dua-duanya, tetapi yang memiliki KTP Jateng hanya dua yaitu Pak Ganjar dan Gus Yasin. Jadi kami bukan memilih, tapi sesuai KTP Jateng saja," katanya.

Joko juga menjelaskan, bagi pemilih yang belum memiliki KTP elektronik atau surat keterangan (Suket) maka pihaknya telah bekerjasama dengan Dinas Dukcapil. Jika belum perekaman, agar dikejar untuk melakukan perekaman.

"Kita akan konfirmasi dan konsolidasikan dengan DInas Dukcapil, sehingga sampai selesainya daftar pemilih tetap (DPT) April mendatang, bisa dilakukan perekaman semuanya dan memiliki Suket. Intinya warga yang sudah memenuhi syarat harus didaftar, bagi yang tidak memenuhi harus dicoret," ujarnya.

Sementara bagi warga Jateng yang bekerja di luar negeri maupun di luar daerah, lanjut Joko, tetap akan didata. Coklit dilakukan pada pihak keluarga melalui kartu keluarga (KK). Lalu diberi tanda khusus bahwa yang bersangkutan berada di luar negeri. Sehingga dapat diketahui dengan mudah di kemudian hari.

Komisioner KPU Jateng, Muslim Aisha menambahkan, adanya gerakan ini diharapkan masyarakat bisa ikut aktif. Termasuk mendorong para tokoh untuk menjadi contoh.

"Kita juga akan lakukan uji publik, apakah nama yang diumumkan nantinya sudah benar atau belum. Ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Kita inginnya semua yang memenuhi syarat bisa memiliki hak suara," katanya.

Selain itu, adanya gerakan coklit serentak ini, juga mengurangi problem pada PPDP yang tidak datang ke rumah-rumah. Sehingga menimbulkan persoalan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya.

"Maka harapannya DPT di Pemilu nanti benar-benar akurat," tegasnya.

Read More

Ibu rumah tangga di Palembang jual bayinya demi beli pakaian dan sabu

Ibu rumah tangga di Palembang jual bayinya demi beli pakaian dan sabu

AGEN CASINO ONLINE

Demi bisa membeli pakaian dan sabu, seorang ibu rumah tangga (IRT) inisial FT alias YT (38) nekat menjual bayi perempuannya sendiri yang masih berusia tiga bulan berinisial AAS. Pelaku pun akhirnya ditangkap polisi setelah dilaporkan suaminya, Junaidi (44).

Laporan berawal ketika pelaku dan anaknya hilang pada 7 Desember 2017 dan dilaporkan Junaidi ke polisi dengan harapan istri dan anaknya kembali. Sebulan kemudian, pelaku ditemukan tetapi tidak bersama bayinya.

Merasa curiga, Junaidi mencari tahu keberadaan korban. Alhasil, diketahui bayinya telah dijual istrinya kepada seseorang seharga Rp 20 juta.

Kecewa ulah istrinya, Junaidi melapor ke SPKT Polresta Palembang yang berujung penangkapan tersangka. Tersangka dikenakan Pasal 76 F junto Pasal 83 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.

Polisi juga menangkap pembeli bayi inisial JK, warga Lobang, Kelurahan Gembor Udik, Kecamatan Cikande, Serang, Banten. Namun, statusnya belum ditetapkan sebagai tersangka karena masih dalam pemeriksaan.

Kepada petugas, tersangka FT mengaku nekat menjual anaknya karena ingin membeli pakaian dan sabu. Dia beralasan berstatus janda dan tak sanggup lagi mengurus bayinya sehingga membuat pembeli terenyuh.

"Saya pingin baju baju, sandal, pakaian, sama sabu. Habis akal saya jual bayi saya," ungkap tersangka FT di Mapolresta Palembang, Kamis (18/1).

Menurut dia, ide menjual bayi tersebut karena mengobrol dengan beberapa tetangganya yang memberitahu ada orang yang berniat membeli dengan imbalan biaya persalinan. Setelah terjual, tersangka memberi uang jasa Rp 1 juta kepada masing-masing tetangganya.

"Saya bingung, anak saya sudah banyak, suami kerja serabutan, tak jelas penghasilannya. Kebetulan ada yang menawarkan, habis itu saya tidak lagi bagaimana nasib anak saya," ujarnya.

Kapolresta Palembang, Kombes Pol Wahyu Bintono Hari Bawono mengungkapkan, korban AAS ditemukan di rumah pembeli di Banten. Sejauh ini, baru FT yang ditetapkan sebagai tersangka dengan motif ekonomi.

"Alasannya ekonomi, tetapi hasil jual beli buat beli pakaian dan sebagian sabu. Untuk pembeli bayi itu masih didalami," ujarnya.

Read More

Hampir 4 jam diperiksa, Sandiaga yakin tak terlibat penggelapan tanah

Hampir 4 jam diperiksa, Sandiaga yakin tak terlibat penggelapan tanah

AGEN CASINO ONLINE

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno selesai diperiksa penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro terkait kasus penggelapan tanah. Hampir empat jam diperiksa, Sandi ditanya 8 pertanyaan untuk mengetahui kronologi penjualan tanah PT Japirex.

"Ada delapan pertanyaan yang sudah saya klarifikasi semua seputar tentang tanah yang dalam proses likuidasi dijual untuk memenuhi syarat syarat likuidasi dan saat itu sudah disetujui semua," kata Sandi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

Dengan tegas, Sandiaga menepis bahwa dirinya terlibat dalam penggelapan tanah tersebut. Dia juga siap apabila kembali diminta keterangan oleh pihak berwajib.

"Saya haqul yakin bahwa saya tidak terlibat dalam tindakan melawan hukum dan itu sudah dibuktikan ini murni perdata. Namun sebagai warga negara yang taat hukum tentunya saya harus mendukung proses investigasi dan proses untuk memenuhi syarat syarat sesuai dengan kaidah hukum tentunya kami kooperatif," tutur Sandi.

Sandi bercerita bahwa penjualan tanah bermula dari keputusan direksi dan komisaris PT Japirex melikuidasi di tahun 2012. PT Japirex dulunya bergerak di bidang ekspor rotan. Namun, akibat prospeknya meredup dan kebijakan pemerintah kala itu terkait ekspor rotan berubah-ubah, PT Japirex memutuskan menutup usahanya.

"Karena kebijakan pemerintah berubah ubah, akhirnya memiliki prospek yang tidak baik dan agar menjaga kelangsungan usaha dan bisa membayar utangnya, pemegang saham memutuskan untuk melikuidasi dan itu sudah dilakukan dan sudah selesai proses likuidasinya," jelas Sandiaga.

Sandi juga mengklaim bahwa ada indikasi pemalsuan tanda tangan dalam proses likuidasi tersebut. Laporan yang baru masuk di kepolisian pun, kata Sandi, merupakan kejadian tahun 2001.

"Sekitar 17 tahun yang lalu, jadi temen-temen polisi kita akan dukung, kasus-kasus yang sudah mendekati 20 tahun ini tiba-tiba bangkit kembali," ujar Sandiaga.

Dalam kasus ini, Djoni Hidayat adalah salah satu direktur di PT Japirex, sedangkan Andreas Tjahjadi menjabat sebagai direktur utama. Keduanya menjabat di PT Japirex hingga 2009. Sandi pun sudah berkawan lama dengan Andreas yang kini ditetapkan tersangka oleh polisi akibat dilaporkan oleh Djoni.

"Sudah lama sekali, saya mengenal beliau (Andreas) 20 tahun," tambahnya.

Sandi sendiri memiliki saham di PT Japirex sebesar 40 persen dan juga menjadi Komisaris Utama.

Singkat cerita, berdasarkan Akta Nomor 3 Tentang Penyalaan Keputusan Para Pemegang saham Perseroan Terbatas PT Japirex tertanggal 11 Februari 2009, PT Japirex dibubarkan dan dibentuk tim likuidasi.

Tim likuidasi dipimpin oleh Andreas Tjahyadi dan Djoni Hidayat sebagai wakilnya. Sedangkan, Sandi tidak masuk dalam tim likuidasi. Tim likuidasi lantas menjual sebidang tanah aset perusahaan yang berada di Curug, Tangerang dengan luas sekitar 3.000 meter persegi pada 2012, yang diklaim milik Djoni Hidayat. Dari penjualan itu Andreas dan Sandiaga diduga telah menggelapkan uang sekitar Rp 12 miliar.

Dalam kasus ini, Sandiaga dilaporkan oleh rekannya, Djoni Hidayat. Selain Sandi, rekannya yang juga direksi PT Japirex, Andreas Tjahjadi juga dilaporkan dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Beliau (Djoni) direksi dan waktu itu sama saya gak ada masalah sampai menjelang Pilkada (DKI Jakarta) aja tiba tiba baru ada masalah," jelas Politikus Gerindra itu.

Read More