2 Pihak terlibat pertikaian di Lips Club Bogor saling lapor polisi

2 Pihak terlibat pertikaian di Lips Club Bogor saling lapor polisi

AGEN CASINO ONLINE

Polisi masih mengembangkan kasus tewasnya kader Partai Gerindra, Fernando Wowor yang tertembak saat terlibat keributan dengan seorang anggota polisi dari Satuan Brimob berinisial AR, di parkiran diskotek Lips Club Bogor.

Wakil Kepala Polresta Bogor Kota Ajun Komisaris Besar Rantau Isnur Eka mengatakan, pihaknya kini telah menerima dua laporan dari kedua belah pihak terkait kasus yang menimbulkan korban itu.

Rantau menyebut, pertama, pihak dari Briptu AR melalui calon istrinya membuat laporan atas dugaan tindakan penganiayaan yang dilakukan sejumlah rekan korban.

Buntut dari pelaporan itu, empat rekan korban yang juga kader Gerindra itu diperiksa sebagai saksi atas laporan dugaan penganiayaan terhadap Briptu AR.

"Kita sudah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap saksi-saksi," ucap Rantau, Senin (22/1).

Kedua, sambung Rantau, pihak korban melalui Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman, melaporkan balik Briptu AR atas dugaan penembakan yang menyebabkan Fernando tewas.

"Untuk Briptu AR belum bisa dimintai keterangan. Kondisinya masih kritis dan dalam penanganan medis," katanya.

Atas dua laporan itu, dirinya memastikan, polisi akan menangani kasus itu secara profesional, adil, serta berada di posisi netral.

"Semua dilakukan secara fair, tidak berat sebelah atau dapat diintervensi pihak mana pun," sebut dia.

Insiden tersebut terjadi pada Sabtu (20/1) dini hari. Peristiwa itu mengakibatkan kader Gerindra bernama Fernando Wowor meninggal terkena peluru yang berasal dari senjata milik Briptu AR setelah berusaha merebut pistol.

Sementara, anggota polisi berpangkat Brigadir Satu (Briptu) AR menderita luka parah setelah dikeroyok oleh rekan korban. Kini, Briptu AR harus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta.

Read More

Soal pro LGBT, NasDem sebut PAN tak pernah ikut rapat Revisi UU KUHP

Soal pro LGBT, NasDem sebut PAN tak pernah ikut rapat Revisi UU KUHP

AGEN CASINO ONLINE

Anggota Komisi III DPR dari fraksi NasDem Taufiqulhadi ikut mengomentari pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tentang lima fraksi setuju dengan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Menurutnya, Zulkifli hanya menerka-nerka saja.

"Saya ingin memberitahukan apa yang diungkapkan Pak Zulkifli itu dia mereka-reka," kata Taufiqulhadi saat dihubungi, Senin (22/1).

Pendapat Zulkifli, kata Taufiq, tidak bisa ditelan secara mentah-mentah. Sebab Fraksi PAN tidak pernah ikut rapat perumusan Rancangan KUHP. Dalam Rancangan KUHP ini, terjadi perdebatan tentang pasal pidana bisa atau tidak menjerat LGBT.

"Dia (Zulkifli) tidak mengerti apapun. Karena fraksinya tidak pernah ikut rapat," ucapnya.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto sempat mengklarifikasi Ketua Umumnya tidak pernah mengucapkan ada lima fraksi yang setuju adanya LGBT. Kata dia, itu hanya bahasa media saja.

Untuk diketahui, Zulkifli mengatakan ada lima fraksi di DPR yang setuju adanya tindakan LGBT. Namun ia enggan merinci partai-partai yang setuju adanya perilaku tersebut.

"Saat ini di DPR sedang membahas soal Undang-Undang LGBT atau pernikahan sesama jenis. Sudah ada lima partai politik hal LGBT," kata dia saat di Tanwir I Aisyiyah di Surabaya , seperti dilansir Antara, Sabtu (20/1).

Selama beberapa bulan terakhir ini, revisi UU KUHP berada di tangan Timus (Tim Perumus). Setelah itu, revisi UU KUHP akan dibawa ke rapat kerja Panja KUHP pada 28 Januari mendatang. Pada raker itulah nantinya akan dapat dilihat sikap masing-masing fraksi soal LGBT di revisi UU KUHP. Apabila dalam raker tersebut semua fraksi menyetujui, maka selanjutnya akan dibawa ke paripurna masa sidang saat ini dan kemudian disahkan.

Fraksi-fraksi di DPR memang tengah membahas LGBT, pernikahan sejenis, dalam tim panitia kerja di Komisi III. Rapat disebut-sebut hanya dihadiri delapan fraksi. Yakni PPP, Nasdem Golkar, PKS, PKB, PDI Perjuangan, Demokrat, dan Gerindra. PAN dan Hanura justru disebut-sebut tak hadir dalam pembahasan LGBT. Namun, PAN menegaskan bahwa fraksinya ikut hadir dan memberikan sikap menolak perilaku LGBT.

Dalam pembahasan tersebut, disepakati bahwa LGBT adalah perbuatan pidana. Pembahasan LGBT ada dalam revisi KUHP Buku II yang berisi pasal-pasal tindak pidana. Sejauh ini yang hampir disepakati bersama dalam pembahasan revisi KUHP adalah praktik LGBT yang dipidana jika dilakukan terhadap anak-anak di bawah umur, yaitu 18 tahun ke bawah.

Read More

Airlangga rangkap jabatan, PDIP ingin aktifkan lagi Puan Maharani

Airlangga rangkap jabatan, PDIP ingin aktifkan lagi Puan Maharani

AGEN CASINO ONLINE

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mengatakan, ada kemungkinan bagi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Puan Maharani kembali aktif jadi pengurus PDIP. Karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan kelonggaran bagi para menteri yang berkecimpung dalam dunia politik.

"Ya bisa kenapa (Puan aktif kembali), boleh aktif. Tidak harus tapi boleh aktif karena presiden sudah memberi kelonggaran ya, di tahun politik sepertinya tidak realistis mengekang orang yang habitatnya Politisi untuk tidak boleh berpolitik. Ya kan," kata Hendrawan saat dihubungi, Senin (22/1).

Menurut Hendrawan, dengan adanya pengurus partai di kabinet maka akan mempermudah eksekusi di tingkat parlemen. Serta bisa ditindak lanjuti kalangan partai.

"Kalau konsolidasi partai sebenarnya lebih bagus orang yang di partai sekaligus di kabinet supaya apa yang diputuskan di kabinet langsung bisa dieksekusi di tingkat parlemen. langsung bisa ditindak lanjuti di tingkat jajaran partai," ujarnya.

Terkait kapan Puan akan kembali mengurus partai, anggota komisi I itu belum mau berbicara banyak. Ia berharap semuanya berjalan secara alamiah.

"Enggak usah dibicarakan jalan aja, semuanya berjalan lah secara alami sebagaimana yang kita harapkan," tandasnya.

Sekarang di kabinet kerja terdapat dua pengurus Partai Golkar yakni Airlangga Hartarto dan Idrus Marham. Mereka menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Menteri Sosial.

Read More