RASAKAN SENSASI BERMAIN DI AGEN POKER DOMINO ONLINE UANG ASLI INDONESIA DENGAN MINIMAL DEPOSIT RP 10.000 & MINIMAL WITHDRAW RP 30.000 BONUS TURN OVER 0.5% BONUS REFFERAL 20% HANYA DI WWW.JAWADOMINO.NET

Kamis, 24 Agustus 2017

Karnaval Kemerdekaan, Seskab masih rahasiakan pakaian Jokowi

Karnaval Kemerdekaan, Seskab masih rahasiakan pakaian Jokowi


AGEN KASINO

Karnaval Kemerdekaan dalam rangkaian HUT RI ke-72 dipusatkan di Kota Bandung. Sekretaris Kabinet (Seskab) Kepresidenan Pramono Anung memastikan kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jika pada upacara kemerdekaan RI di Istana Kepresidenan , mengenakan pakaian adat asal Kalimantan Selatan, lalu pakaian adat apa lagi yang digunakan Jokowi pada Karnaval Kemerdekaan kali ini ?

"Adalah, pokoknya pakaian adat saja," kata Pramono saat ditemui di Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (24/8).

Dia mengatakan, Karnaval Kemerdekaan yang digelar pada S‎abtu 26 Agustus 2017 mendatang ingin menunjukan kekayaan dan keberagaman dimiliki Indonesia. Menurutnya Jokowi begitu antusias dengan gelaran tersebut.

"Karnaval kemerdekaan itu mengekspresiken kebhinekaan kita sehingga dengan demikian acara akan dihadiri presiden," jelasnya.

"Nanti juga kita ingin memberikan pelajaran bahwa Indonesia itu majemuk, Indonesia beraneka ragam berbeda-beda tapi kita harus bersatu jadi pesan pada ultah Indonesia," terangnya menambahkan.

Dia mengatakan, mengambil tema kerja sama pada HUT RI ke72 ini, nantinya akan ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. "Karena nanti itu adalah kerja bersama dan persatuan penting sekali," ‎tandasnya.

Kronologi OTT Dirjen Hubla terkait suap dari PT Adhi Guna Rp 20,74 M

Kronologi OTT Dirjen Hubla terkait suap dari PT Adhi Guna Rp 20,74 M


AGEN KASINO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menetapkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono sebagai tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus suap terkait dengan pekerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Tidak hanya Tonny, Komisaris PT Adhi Guna Keruktama, Adiputra Kurniawan.

Dalam OTT tersebut pihaknya menangkap lima orang. Menurut Wakil ketua KPK, Basari Panjaitan pihaknya pertama kali menangkap Antonius di rumah dinasnya Mess Perwira, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Rabu (23/8) sekitar pukul 21.45. Kemudian, Kamis (24/8), KPK menangkap empat orang lainnya secara maraton.

"Pertama, menangkap Manager Keuangan PT AGK berinisial S, Direktur PT AGK inisial DG. Keduanya ditangkap di kantor PT AGK di Sunter, Jakarta Utara, sekitar pukul 10.00 WIB Lalu, sekitar pukul 14.30 WIB, penyidik menangkap Adiputra di apartemennya kawasan Kemayoran, Jakpus," kata Basari saat komperensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (24/8).

Basari juga menjelaskan, Tim meringkus Adiputra di apartemen tanpa ada perlawanan sama sekali. Tim KPK juga menjelaskan kedatangan pihaknya kepada Adiputra. "Dan kami jelaskan untuk apa dan saat di MES pun Tonny kooperatif," tambah Basaria.

Lalu, kata dia penyidik mengamankan Kepala Subdirektorat Pengerukan dan Reklamasi Ditjen Hubla Kemenhub berinisial W di kantornya sekitar pukul 15.00 WIB. Kemudian dari berbagai lokasi tersebut, KPK sudah mengamankan 33 tas berisi uang, empat kartu ATM bank berbeda dalam penguasaan Tonny.

Tonny diduga menerima uang suap lebih dari Rp 20 miliar. Dia merincikan sebesar Rp 18,9 miliar pecahan mata uang rupiah, dolar Amerika, ringgit Malaysia, Euro dan Poundsterling. Tidak hanya itu terdapat uang dalam empat ATM dengan saldo sekitar Rp 1,174 miliar. Kemudian uang tersebut dimasukan ke dalam 33 tas di MES Tonny, Jalan Gunung Sahari. "Jadi totalnya sekitar Rp 20,74 miliar," ungkap dia.

"Diduga pemberian oleh APK kepada ATB ini terkait pengerjaan pengerukan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang," tambah dia.

Tonny Budiono sebagai pihak penerima diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Adiputra disangka KPK melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

65 Orang terjaring razia pakaian Islami, penumpang mobil lolos

65 Orang terjaring razia pakaian Islami, penumpang mobil lolos


AGEN KASINO

Polisi Syariat Provinsi Aceh merazia warga yang tidak menggunakan pakaian islami, Kamis (24/8). Ada 65 orang terjaring karena menggunakan pakaian ketat dan bercelana pendek. Razia yang digelar di Simpang Mesra, Jalan T Nyak Arif, Banda Aceh berlangsung tertib. Mereka yang tidak menggunakan pakaian islami diberi nasehat dan dicatat identitasnya.

Namun ada salah seorang wanita paruh baya sempat memaki polisi syariat. Petugas memberikan nasehat kepada wanita tersebut untuk menggunakan pakaian islami yang tidak ketat. Lalu wanita tersebut mengambil rok dalam bagasi motornya, setelah digunakan dia langsung berlalu dari lokasi razia.

Polisi syariat berdiri di tengah jalan, lalu menghentikan setiap pengendara sepeda motor yang menggunakan pakaian ketat dan celana pendek. Sementara roda empat, baik mobil pribadi maupun angkutan umum tak mendapatkan pemeriksaan dan berlalu begitu saja.

Setelah didata identitasnya oleh petugas di lokasi razia. Pelanggar tersebut diminta menghadap salah seorang polisi syariat. Setelah diberikan nasehat singkat, pelanggar yang menggunakan busana tidak islami ini pun diperbolehkan melanjutkan perjalanan.

"Belum bisa diperiksa yang ada dalam mobil. Karena memang belum ada regulasi, tidak bisa dihentikan, karena itu ranah privasi," kata Plt Kasi Operasi dan Pengawasan Polisi Syariat Aceh, Nasrul Miadi.

Saat ini mereka hanya masih menjalankan amanah Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang syariat Islam bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam. Ini bertujuan untuk menyadarkan umat muslim agar menggunakan pakaian yang islami.

Kendati demikian, Nasrul Miadi mengaku masa mendatang akan berupaya untuk bisa memeriksa pengendara roda empat, apakah menggunakan pakaian ketat atau tidak. Akan tetapi ini semua membutuhkan regulasi tambahan lainnya.

"Sekarang belum bisa dilakukan, karena belum ada regulasi," tegasnya.

Adapun regulasi yang rencana diajukan adalah menyangkut penggunaan kaca mobil. Dalam aturan yang direncanakan itu, mobil hanya diperbolehkan menggunakan kaca gelap 60 persen.

"Kalau 60 persen kan bisa kita lihat ke dalam, apa menggunakan pakaian islami atau tidak. Karena kalau gelap, pas kita berhentikan mereka gunakan pakaian islami, ini bagaimana," ucapnya.

Polisi akan panggil pihak yang masuk daftar pengurus Saracen

Polisi akan panggil pihak yang masuk daftar pengurus Saracen


AGEN KASINO

Saracen, sindikat penyebar ujaran kebencian (hate speech) di media sosial ternyata memiliki struktur yang tercantum dalam website Saracennews.com. Menindak lanjuti temuan ini, Kepala Bagian Mitra Humas Polri Kombes Awi Setiyono menegaskan, polisi bakal memanggil sejumlah orang yang namanya tercantum di struktur kepengurusan Saracen.

"Penyidik juga ke depan perlu mengundang pihak yang namanya ditulis di situ untuk mengklarifikasi. Syukur-syukur nama yang ada di situ langsung ke Bareskrim untuk mengklarifikasi. Ya lebih bagus," kata Awi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (24/8).

Pemanggilan perlu dilakukan guna meminta klarifikasi dugaan keterlibatan nama-nama itu dalam kepengurusan Saracen. "Tapi itu perlu klarifikasi. Takutnya kan nama ini dicatut atau gimana. Ini masih proses. Masih perlu pendalaman," ucapnya.

Diketahui, sindikat grup Saracen itu memiliki skun-akun untuk menyebarkan ujaran kebencian pada pemerintah dan juga menyebarkan konten bernada SARA. Penyidik Polri telah menahan tiga orang yang tergabung dalam Saracen. Tiga orang tersebut diketahui berinisial JAS (32), MFT (44) dan SRN (32).

Mereka diketahui sengaja membuat konten ujaran kebencian dan SARA ini dijadikan ladang bisnis bagi Saracen, untuk bisa meraup keuntungan yang besar.

Atas perbuatannya itu, JAS disangkakan melakukan tindak pidana ilegal akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 2 jo Pasal 30 ayat 2 dan atau Pasal 46 ayat 1 jo Pasal 30 ayat 1 UU ITE Nomor 19 tahun 2016 dengan ancaman 7 tahun penjara.

MFT dipersangkakan melakukan tindak pidana ujaran kebencian atau hatespeech dengan konten SARA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara, dan atau Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan ancaman 4 tahun penjara.

Sedangkan SRN dipersangkakan melakukan tindak pidana ujaran kebencian atau hatespeech dengan konten SARA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU ITE dengan ancaman 6 tahun penjara, dan atau Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan ancaman 4 tahun penjara.

Wajib bayar Rp 35 juta, Gus Ipul ambil formulir pilgub Jatim di PPP

Wajib bayar Rp 35 juta, Gus Ipul ambil formulir pilgub Jatim di PPP


AGEN KASINO

DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur resmi membuka penjaringan bakal calon gubernur (Cagub)-Cawagub sejak Rabu (23/8) kemarin. Dan lagi-lagi, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kembali menjadi yang pertama mengambil formulir.

Kamis (24/8) sore, Gus Ipul mengambil formulir penjaringan di kantor DPW PPP Jawa Timur, Jalan Kendangsari, Surabaya. Dia terlihat diantar Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPW PKB Jawa Timur, Thoriqul Haq dan beberapa pengurus partai seperti Moh Tamin, Musyafak Rouf, serta Miftahul Ulum.

Ketua DPW PKB Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar kembali tak terlihat. Setelah absen satu bulan pasca-lebaran Hari Raya Idul Fitri lalu, kakak kandung Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar ini hanya terlihat sekali. Yaitu saat Gus Ipul mengambil formulir di Partai Golkar. Selebihnya, kembali tak terlihat.

Meski tanpa Gus Halim –sapaan akrab Abdul Halim Iskandar, Gus Ipul mengaku bersyukur bisa mengambil formulir yang pertama. "Kami datang ini bagian dari proses dan ikhtiar politik. Kami sungguh ingin mengajak PPP dalam satu barisan untuk mensejahterahkan masyarakat Jatim," jelas Gus Ipul.

Namun, lanjutnya, bukan berarti pihaknya ingin memborong, atau menjadi calon tunggal di Pilgub Jawa Timur 2018. "Tapi semua Parpol di Jatim ingin apa yang sudah kami (Soekarwo-Saifullah Yusuf) lakukan bersama selama 8 tahun ini diteruskan," ucap Gus Ipul.

Memang, Gus Ipul yang sudah pasti didukung PKB itu sudah mendaftar sebagai Cagub di beberapa partai politik dan selalu menjadi yang pertama mengambil formulir.

Saat Partai Demokrat membuka penjaringan calon pada Juli lalu, Gus Ipul menjadi pendaftar pertama. Bahkan 'inden' lebih dulu di bulan Juni. Selanjutnya di PDIP, Hanura, dan Golkar, kembali dia mejadi pengambil formulir penjaringan yang pertama.

Pun begitu di PPP, yang resmi membuka penjaringan pada 23 hingga 31 Agustus. Gus Ipul menjadi yang terdepan sebagai peserta penjaringan. Dia mengaku sangat menghormati mekanisme yang dilakukan semua partai. "Terima kasih PPP pro aktif mencari figur yang mampu melanjutkan kesuksesan Pakde Karwo," tambahnya.

Sementara Ketua DPW PPP Jawa Timur, Musyafak Noer menyebut, Gus Ipul begitu serius mengikuti running Pilgub Jawa Timur. "Ini calon gubernur yang serius banget. Baru dilaunching sehari langsung daftar. Terima kasih Gus Ipul sudah berpartisipasi di pendaftaran bakal calon Pilgub di PPP Jatim," tandas Musyafak.

Politikus yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Timur ini juga menegaskan, bagi semua bakal Cagub-Cawagub yang mendaftar via partainya, wajib memenuhi persyaratan administratif, yaitu membayar Rp 35 juta. "Biaya pendaftaran ini sudah disepakati dengan pertimbangan terukur dan rasional, yaitu sebesar Rp 35 juta," pungkasnya.

Ganjar bantah bertemu khusus dengan DPP Golkar bahas pilgub Jateng

Ganjar bantah bertemu khusus dengan DPP Golkar bahas pilgub Jateng


AGEN KASINO

Bakal calon petahana Pilgub Jateng 2018, Ganjar Pranowo mengaku jika dirinya telah bertemu dengan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham. Namun pertemuan itu bukan dalam rapat formal khusus antara dirinya dengan pengurus Golkar untuk membahas Pilgub Jateng.

Ganjar mengungkapkan, dia bertemu Idrus saat mengikuti acara pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-72.

"Sopo sing ketemu? Oh nggak, saya ketemu, ketemu di jalan begini ada acara 17-an itu. Pidato kenegaraan dengan Pak Idrus Marham," ungkap Ganjar Pranowo Kamis (24/8) di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kemudian, Ganjar juga mengaku jika pertemuan pun berlanjut melalui via telepon. Sekretaris DPP Partai Golkar Idrus Marham menelepon dirinya. Sehingga Ganjar membantah jika dirinya menggelar rapat resmi antara dirinya pribadi dengan segenap pengurus DPP Partai Golkar di Jakarta.

"Terus Pak Idrus Marham telepon saya. Gitu aja. Bukan rapat resmi formal saya pribadi, oh enggak. Enggak gitu," terangnya.

Ganjar menyatakan jika dalam pembicaraan via telepon tersebut, dirinya dan Idrus Marham membicarakan persoalan terkait dengan Pilgub Jateng mendatang. Hanya saja, Ganjar tidak membeberkan pembicaraan apakah yang terjadi antara dirinya dengan Idrus Marham. "Oh menyinggung, menyinggung," tukasnya.

Yang pasti Ganjar kembali membantah jika dirinya secara formal melakukan pertemuan menjelang Pilgub Jateng dengan pengurus lengkap Partai Golkar di Jakarta. Apalagi dirinya merencanakan untuk pindah ke Partai Golkar jika tidak mendapatkan rekomendasi dari Ketua Umum DPP PDI P Megawati Soekarnoputri pada gelaran Pilgub Jateng nanti.

"Oh bukan, bukan. Yang di koran itu keliru, seolah-olah saya rapat dengan mereka, dengan DPD sendiri nggak. Saya ketemu di acara kenegaraan terus kemudian bicara. Gitu aja," bebernya.

Ganjar menambahkan jika saat ini beberapa partai sedang menjajaki kemungkinan-kemungkinan untuk berkoalisi dengan PDIP, termasuk Partai Golkar terkait pelaksanaan Pilgub Jateng 2018 mendatang.

"Memang partai-partai salah satunya Golkar menjajaki kemungkinan koalisi-koalisi," pungkasnya.