KPK tangkap Eddy Rumpoko, DPRD Surabaya ingatkan pejabat Pemprov dan Pemkot

KPK tangkap Eddy Rumpoko, DPRD Surabaya ingatkan pejabat Pemprov dan Pemkot

AGEN CASINO ONLINE

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha memperingatkan seluruh pejabat di Kota Pahlawan untuk lebih hati-hati. Pernyataan ini disampaikan usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko.

Politisi PKB ini mengatakan, bisa jadi, Kota Surabaya menjadi bidikan KPK selanjutnya. Dia mengungkapkan, penangkapan Eddy Rumpoko merupakan isyarat bagi seluruh penegak dan pejabat utama di Kota Surabaya, atau di Jawa Timur, untuk berhati-hati.

"Artinya, itu bentuk kehati-hatian Surabaya, maupun Jawa Timur. Harus hati-hati. Karena begitu pada saat diingatkan, 'bledos', juga seperti Banjarmasin (penangkapan dua anggota DPRD Banjarmasin)," kata Masduki di DPRD Surabaya, Senin (18/9).

Dia melanjutkan, "Jadi itulah menurut saya. Terima kasih kepada KPK yang sudah memberi penjelasan kepada Adeksi (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia) dan memberikan warning kepada kita semua," tandasnya.

Masduki juga menyebut, jika KPK sudah turun, bisa saja orang-orang di kalangan eksekutif maupun legislatif terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan).

"Saya katakan semua pejabat, bisa di eksekutif, bisa juga di legislatif. Artinya, ini warning yang luar biasa. Ingat-ingat, luar biasa dari teman-teman KPK. Agar sekali lagi, APBD ini, betul-betul kita gunakan untuk kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat," imbaunya.

Adeksi itu, masih kata Masduki, disampaikan untuk seluruh kota di Indonesia. Jadi, para pejabat --baik dari kalangan legislatif maupun eksekutif-- harus hati-hati.

"Kan, disampaikan secara umum, secara vulgar tidak secara bisik-bisik dengan kita. Saya katakan hati-hati Surabaya, hati-hati Jawa Timur, tidak spesifik hati-hati pemerintah kota, hati-hati DPRD Surabaya," pungkasnya.

Seperti diketahui, Sabtu siang (16/9) kemarin, tim KPK menangkap Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko di rumah dinasnya. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini diduga terlibat kasus suap sebuah proyek bernilai miliaran rupiah.

Read More

Buya Syafii minta pemerintah bina WNI eks pengikut ISIS

Buya Syafii minta pemerintah bina WNI eks pengikut ISIS

AGEN CASINO ONLINE

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif mengingatkan kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengamati gerak-gerik Warga Negara Indonesia (WNI) yang pernah bergabung ke ISIS. Sebab, saat ini, ada beberapa WNI yang memilih pulang kembali ke Indonesia karena kecewa pasca bergabung ke dalam ISIS.

"Salah satu hal yang perlu dilakukan yakni membina mereka. Mengingat, sejumlah WNI tersebut sudah sadar. Jika ada yang melawan, ya ditindak sesuai hukum yang berlaku," tutur Syafii Maarif, Senin (18/9).

Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini menyampaikan jika WNI yang pernah bergabung di ISIS tersesat di jalan yang salah. ISIS, sambung Syafii Maarif, merupakan kelompok radikal sehingga harus disadarkan.

Syafii Maarif menilai ada berbagai motif seseorang bergabung dengan ISIS. Di antaranya karena faktor ekonomi dan termakan janji-janji yang dilontarkan ISIS.

"Orang yang gabung ISIS motifnya macam-macam. Perbaikan nasib dengan janji gaji, janji-janji palsu, lalu jihad. Mereka (WNI eks ISIS) kecewa, ISIS dimaki-maki," ungkap Syafii Maarif yang kerap disapa Buya ini.

Buya mengemukakan jika ISIS lahir dari rongsokan peradaban Arab yang saat ini sedang jatuh. Peradaban Arab yang jatuh, ucap Buya, terjadi karena pemerintah setempat justru menindas rakyatnya sendiri dan bukannya melindungi rakyat.

Ketertindasan rakyat oleh pemerintahnya ini melahirkan sejumlah gerakan radikal. Gerakan radikal yang muncul, sambung Buya, di antaranya adalah Arab Spring. Meskipun demikian, gerakan itu akhirnya gagal.

"ISIS ini puncak peradaban Arab yang kalah. Mengapa anak muda tertarik? Mereka tak tahu islam (secara utuh). Seakan-akan arabisme sama dengan islam. Sementara, WNI tertarik gabung ISIS karena lapangan kerja terbatas, ketimpangan ekonomi masih tinggi. Ini ditambah adanya pembiaran," pungkasnya.

Read More

Pengamat sebut isi ulang uang elektronik tak perlu kena biaya

Pengamat sebut isi ulang uang elektronik tak perlu kena biaya

AGEN CASINO ONLINE

Pakar Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado Agus T Poputra mengatakan uang elektronik atau e-money tidak perlu dikenakan biaya administrasi. Sebab, uang elektronik ini merupakan salah satu investasi yang menguntungkan untuk perbankan.

"Untuk melaksanakan e-money, memang perbankan harus menyediakan dana investasi untuk perangkat dan maintenance serta sumber daya manusia dalam menanganinya. Namun jika bank lebih bijak, biaya tersebut tidak perlu dibebankan kepada pengguna," kata Agus dikutip Antara Manado, Senin (18/9).

Menurutnya, bank memperoleh dana mengendap sementara di perbankan, sehingga beban uang elektronik dapat dikompensasi. Selain itu, e-money juga dapat menjadi alat promosi bagi bank sehingga dikompensasi dengan biaya promosi bank.

Asisten Direktur Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulut Lukman Hakim mengatakan sampai saat ini Bank Indonesia belum mengeluarkan kebijakan soal pengenaan biaya pada setiap kali top up uang elektronik.

"Saat ini kemungkinan masih dalam proses, apakah akan dikenakan biaya pada E-money atau tidak," kata Lukman.

Pihak perbankan, katanya, memang memerlukan biaya dalam perawatan maupun peralatan dalam mendukung e-money tersebut. Namun, katanya, BI akan berupaya agar kebijakan yang nantinya akan keluar, harus tetap mendukung program gerakan nasional nontunai.

Read More