RASAKAN SENSASI BERMAIN DI AGEN POKER DOMINO ONLINE UANG ASLI INDONESIA DENGAN MINIMAL DEPOSIT RP 10.000 & MINIMAL WITHDRAW RP 30.000 BONUS TURN OVER 0.5% BONUS REFFERAL 20% HANYA DI WWW.JAWADOMINO.NET

Jumat, 06 Juli 2018

Bahas IT, KPU duduk bareng Menkominfo dan Cyber Crime Polri

Bahas IT, KPU duduk bareng Menkominfo dan Cyber Crime Polri


AGEN CASINO ONLINE

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pertemuan dengan Menkominfo dan Cyber Crime Mabes Polri. Pada pertemuan itu, salah satu yang dibahas soal sistem informasi teknologi (IT) KPU.

"Pertemuan itu Pak Menkominfo, kemudian Cyber Crime Mabes Polri, kemudian pihak-pihak lain yang terkait dengan infrastruktur IT di Indonesia," ujar Komisioner KPU, Viryan, ketika dihubungi wartawan, Jumat (6/7).

Viryan mengaku, terdapat kesepahaman antar lembaganya, Kemkominfo dan Cyber Crime Maber Polri mengenai pentingnya aspek IT KPU.

Menurut dia, mereka mendukung secara penuh terhadap IT KPU. Viryan menuturkan, salah satunya terlihat dari dukungan Kemkominfo dalam hal memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait IT.

"Mulai dari jaringan, kemudian problem aplikasi yang diretas," tuturnya.

Begitu juga dengan Cyber Crime Mabes Polri yang mendukung terkait dengan perihal kebijakan hukum. Contohnya terhadap gangguan peretasan situs KPU yang mengganggu kondusivitas pascapilkada serentak telah digelar.

"Inikan kejahatan yang bisa mengganggu hasil pilkada yang sudah kondusif dan sudah selesai," ujar Viryan.

Dia pun menyatakan rasa terima kasihnya atas dukungan semua pihak. "Ini menunjukkan bahwa memang pemilu atau pilkada ini menjadi hajat kita bersama," kata dia.

Bos PT PBM resmi jadi tersangka suap Bupati Subang

Bos PT PBM resmi jadi tersangka suap Bupati Subang


AGEN CASINO ONLINE

Direktur Utama PT Pura Binaka Mandiri (PBM) dan PT Alfa Sentra Property, Puspa Sukrisna, resmi ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan kepada Bupati Subang, Imas Aryuminingsih. Keduanya menjadi tersangka setelah dilakukan pengembangan dari kasus yang menjerat empat tersangka, termasuk Imas.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan menetapkan seorang lagi sebagai tersangka," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (6/7).

KPK menduga Dirut PT Pura Binaka Mandiri dan PT Alfa Sentra Property, Puspa Sukrisna alias Asun alias Koh Asun bersama-sama pengusaha bernama Miftahuddin memberikan suap kepada Imas. Suap ini diberikan agar PT Pura Binaka Mandiri dan PT Alfa Sentra Property mendapat izin membangun pabrik atau tempat usaha di Subang.

Atas perbuatannya, Puspa disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus sebelumnya, KPK telah menjerat empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Subang Imas Aryuminingsih, Kabid Perizinan DPMPTSP Subang, Asep Santika, dan pihak swasta bernama Data ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sementara Miftahuddin ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

"Keempat tersangka itu saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta," jelas Saut.

Usai tabur bunga, Menhub Budi akan tambah tim Ad Hoc di Danau Toba

Usai tabur bunga, Menhub Budi akan tambah tim Ad Hoc di Danau Toba


AGEN CASINO ONLINE

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku mengajak kepada keluarga korban kapal KM Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba sumatara Utara untuk melakukan tabur bunga. Selain tabur bunga, Budi meminta keluarga untuk berdoa.

"Kita doakan agar saudara kita yang menjadi korban kapal tenggelam di Danau Toba mendapat tempat di sisi tuhan yang maha esa dan Husnul khotimah dan keluarga korban diberikan kesabaran dan tabah menghadapi musibah ini," cerita Budi.

"Kita membaca doa sesuai keyakinan masing-masing sebelum melakukan tabur bunga semoga almarhum mendapat tempat yang layak disisinya," tambah dia.

Budi juga akan menambah menjadi 500 personel dari sebelumnya 100 personel tim ad hoc di Danau Toba. Tujuannya agar sosialisasi keselamatan pelayaran kepada masyarakat dapat lebih meluas.

"Tim ad hoc ini kita lakukan pendidikan untuk 100 orang dimulai dan ditambah lagi 500 orang," katanya usai memberikan pengarahan tentang sarana dan prasarana transportasi di Jakarta, Jumat (6/7).

Dia menambahkan tim ad hoc dibentuk untuk memastikan fungsi kesyahbandaran itu ada, seperti melakukan pemeriksaan kelaikan. "Nantinya tim ini juga akan ditempatkan di setiap titik penyeberangan," katanya.

Menhub juga memastikan bahwa proses perbaikan dan kinerja tim ad hoc yang sedang berjalan masih efektif.

"Saya bersama Kapolda, Kapolres dan Bupati memastikan bahwa proses perbaikan SOP dari Pelabuhan Tigaras sudah berlangsung. Proses pendidikan 100 orang calon pegawai di 35 pelabuhan (Danau Toba) sudah dimulai dan sebentar lagi kami melakukan 'ramp check' terhadap satu kapal, dengan demikian efektivitas tim ad hoc ini berjalan dengan baik," katanya.

Sebelumnya, Kasubdit Angkutan Penyeberangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub yang juga Ketua Tim Ad Hoc Arif Mulyanto mengatakan bahwa tim ad hoc dibentuk untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam pelayanan angkutan sungai dan danau di Danau Toba.

Arif menyatakan hal ini saat kunjungan Menhub dan Dirjen Hubdat ke Dermaga Tigaras, Simalungun.

"Kami bekerja secara efektif mulai 25 Juni sampai dengan 25 Juli mendatang. Kondisi sistem transportasi angkutan danau saat ini yang dapat kami laporkan terdapat potensi dari operator, pemerintah, dan masyarakat yang harus terpadu," katanya.

Arif juga melaporkan bahwa trayek angkutan yang ada saat ini berjumlah 43 trayek dengan jumlah pelabuhan 36 lokasi dan jumlah kapal sebanyak 215 unit.

"Menurut kami, ini punya potensi rawan, maka pemerintah daerah atau yang mengelola pelabuhan juga harus mengontrol karena banyak sekali akses terbuka sehingga sering tidak terkontrol baik muatan maupun penumpangnya," kata Arif.

Tim ad hoc hingga hari ini masih aktif melakukan sosialisasi keselamatan dan juga rampcheck kapal.

Sosialisasi keselamatan tersebut dilakukan dengan sosialisasi pencatatan manifest serta kampanye keselamatan mengenai hal- hal apa saja yang harus dilakukan maupun yang dilarang saat melakukan pelayaran di Danau Toba.

Saat ini beberapa masalah dari hasil temuan tim 'ramp check' yaitu kondisi pelabuhan yang tidak layak dan minim fasilitas sehingga belum memenuhi standar.

Sementara kondisi kapal banyak yang masih beroperasi walau tak membawa dokumen lengkap yang dipersyaratkan serta nakhoda ada yang belum memiliki sertifikat kecakapan.

Dari data yang dilaporkan oleh Arif, ada sebanyak 215 unit kapal dan telah dilakukan rampcheck kepada 154 unit atau sekitar 72 persen kapal per Rabu (4/7) kemarin.

Secara umum dari hasil rampcheck didapati bahwa pemenuhan aspek keselamatan dan pelayanan kapal masih kurang memenuhi standar.