BPOM Aceh mulai awasi penjualan kosmetik online

BPOM Aceh mulai awasi penjualan kosmetik online

AGEN CASINO ONLINE

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Aceh bakal mengawasi peredaran obat-obatan, makanan, terutama kosmetik yang dijual secara online.

Selama ini BBPOM banyak menemukan kosmetik yang dijual secara online mengandung zat kimia yang berbahaya. Seperti obat pemutih kulit, kebanyakan mengandung merkuri yang sangat berbahaya pada kesehatan manusia, terutama ibu hamil.

"Kami akan melakukan pengawasan secara online dan ini sudah kami lakukan," kata Kepala BBPOM Aceh Drs Zulkifli di kantornya, Selasa (12/9).

Dia mengungkapkan, ada beberapa kali sudah dilakukan dengan cara menyamar menjadi pembeli dan masuk dalam jaringan penjual produk kosmetik secara online. Lalu petugas dari BBPOM melakukan penelusuran asal barang illegal tersebut.

"Kita beli online, kita melakukan under cover untuk mencari penjual-penjual online, yang kita beli itu secara online kita lakukan pengujian," jelasnya.

Menurutnya, alat kosmetik yang diperjualbelikan secara online mayoritas illegal dan mengandung zat berbahaya. Oleh karena itu, Zulkifli meminta kepada masyarakat untuk selalu waspada bila ada penawaran kosmetik secara online.

Dia meminta kepada warga, khususnya ibu-ibu agar lebih baik membeli produk yang telah memiliki sertifikasi dari pihak berwewenang. Sehingga bisa terhindar dari produk yang bisa berbahaya pada kesehatan manusia.

"Kita akan kerja lagi untuk melakukan sosialisasikan kepada masyarakat. Karena kalau masyarakat bisa ada kemauan untuk membeli, memang sulit kita kita cegah. Makanya kami minta masyarakat belilah kosmetik yang punya lebel legal," tutupnya.

Read More

Potong gaji anggota untuk Rohingya, Fraksi PKS kumpulkan Rp 250 juta

Potong gaji anggota untuk Rohingya, Fraksi PKS kumpulkan Rp 250 juta

AGEN KASINO

Fraksi PKS memiliki cara sendiri untuk menunjukkan kepedulian mereka kepada etnis Rohingya yang mengalami kekerasan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Salah satunya dengan memotong gaji anggotanya untuk disumbangkan kepada etnis Rohingya.

Jumlah dana sumbangan yang terkumpul mencapai Rp 250 juta. Secara simbolik sumbangan tersebut diserahkan kepada Crisis Center PKS Untuk Rohingya yang diterima langsung oleh Ketua Crisis Center PKS, Sukamta, di Ruang Pleno Fraksi PKS, siang ini.

"Hari ini kita menyerahkan secara simbolik sumbangan anggota Fraksi PKS dari hasil pemotongan gaji sebesar Rp 250 juta kepada Crisis Center PKS Untuk Rohingya. Jumlah ini baru awal karena akan terus bertambah melibatkan seluruh keluarga besar Fraksi PKS termasuk para pegawai dan staf," kata Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9).

Aksi potong gaji ini, menurutnya, merupakan panggilan tanggung jawab kemanusiaan keluarga besar Fraksi PKS kepada sesama manusia, terutama etnis Rohingya.

"Kita tidak bisa diam melihat saudara-saudara kita menderita, dibunuh dan disiksa, serta terusir dari negaranya. Kita marah, mengutuk keras, dan mendesak penghentian kekerasan sambari secara kongkrit mengirimkan bantuan materi kepada mereka," terangnya.

Fraksi PKS terus mendorong Pemerintah melakukan langkah diplomasi yang efektif dengan Myanmar dan negara-negara ASEAN lain. Sejauh ini, kata Jazuli, langkah tersebut sudah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi.

"Fraksi PKS mengapresiasi langkah Menlu Retno Marsudi yang melakukan diplomasi langsung ke Myanmar. Semoga direspon serius dengan penghentian kekerasan dan pembukaan jalur bantuan kemanusiaan," tutupnya.

Read More

Tindaklanjuti putusan MK, Komisi III DPR inisiatif buat UU Penyadapan

Tindaklanjuti putusan MK, Komisi III DPR inisiatif buat UU Penyadapan

AGEN KASINO

Komisi III DPR berinisiatif membuat Rancangan Undang-undang (RUU) tata cara penyadapan. Rencana ini merupakan tindak lanjut Komisi III atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut penyadapan harus diatur oleh payung hukum setingkat UU.

"Kami Komisi III DPR akan ambil inisiatif untuk membuat RUU Tata Cara penyadapan sebagai inisiatif DPR," kata Ketua Komisi III Bambang Soesatyo usai rapat kerja bersama KPK di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9).

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menuturkan, Komisi III telah menunjuk politikus PPP Arsul Sani sebagai Liaison Officer (LO) untuk segera menyusun draf RUU Penyadapan. Sebab, selama ini hanya KPK lembaga yang tidak diperbolehkan menyadap tanpa izin pengadilan.

Oleh karena itu, Komisi III juga meminta Arsul untuk mengundang lembaga terkait seperti KPK, BIN, Kepolisian, Kejaksaan Agung, BNPT, dan BNN untuk membahas RUU tersebut.

"Kita sudah tunjuk LO itu Pak Arsul Sani dari PPP untuk segera memulai melaksanakan dan mengundang berbagai pendapat akademisi untuk penyusunan RUU tentang tata cara penyadapan karena penyadapan itu bukan hanya hak KPK," jelas Bamsoet.

Sejauh ini, Komisi III telah menyiapkan Kerangka Acuan Kerja RUU Penyadapan. Kemungkinan, draf RUU Penyadapan baru akan terlihat akhir tahun 2017 dilanjutkan dengan pembahasan pada tahun 2018.

Bamsoet menargetkan RUU Penyadapan bisa rampung dibahas sebelum masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019 selesai.

"Kita baru menyiapkan tornya, kemungkinan akhir tahun ini baru tergambar drafnya. Mungkin tahun depan bisa jalan pembahasannya. Tapi kita targetkan dalam periode kami 2014-2019 ini bisa kita selesaikan," ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menilai sudah seharusnya penyadapan diatur oleh UU khusus di luar UU ITE dan UU KPK. Hal itu, kata dia, mendasari munculnya pertanyaan soal standar operasional prosedur KPK soal penyadapan dan pihak yang berwenang menggunakan alat sadap.

"Mestinya kalau kita merajuk pada putusan MK maka kewenangan penyadapan harus diatur kan. Tadi saya bilang kalau gitu gimana SOP-nya? siapa yang mengawal alat ini," pungkasnya.

Read More

Ingin kawin lari, sejoli Pakistan disetrum hingga tewas

Ingin kawin lari, sejoli Pakistan disetrum hingga tewas

AGEN KASINO

Polisi Pakistan mengatakan remaja 15 tahun dan kekasihnya berumur 17 tahun tewas disetrum listrik oleh keluarganya ketika ingin kawin lari karena hubungan asmara mereka tidak direstui. Mereka dibunuh demi kehormatan keluarga. Kasus pembunuhan demi kehormatan keluarga ini sering terjadi di Pakistan.

Laman Emirates 247 melaporkan, Selasa (12/9), keduanya berasal dari Karachi dan para tetua adat di Pashtun memutuskan keduanya harusnya dibunuh demi kehormatan keluarga.

"Keduanya diikat ke kasur tali dan disetrum listrik," ujar Aman Marwat, polisi yang menangkap kedua ayah dan paman korban. Polisi kini masih memburu 30 orang lagi anggota dewan tetua adat desa.

Remaja dan kekasihnya itu kabur dari pengawasan keluarganya bulan lalu.

"Gadis itu dibunuh dan dikuburkan, baru kemudian keesokan harinya remaja laki-laki itu yang dibunuh," kata polisi.

Marwat mengatakan selama 25 tahun menjadi polisi dia sudah sering menemui kasus serupa.

"Ini menunjukkan dewan desa (jirga) lebih berkuasa ketimbang aparat penegak hukum," kata Zahra Yusuf, pegiat hak asasi di Pakistan.

Read More