Gus Ipul: Empat partai pendukung komitmen menangkan Gus Ipul-Puti

Gus Ipul: Empat partai pendukung komitmen menangkan Gus Ipul-Puti

AGEN CASINO ONLINE

Empat partai koalisi pengusung Calon Gubernur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno kompak bersatu dan berkomitmen memenangkan pasangan yang didukungnya. Empat partai koalisi itu adalah PKB, PDIP, Partai Gerindra, dan PKS siap secara all out akan memenangkan pasangan cicit pendiri NU dan cucu pendiri Republik Indonesia ini.

Seluruh pimpinan empat parpol baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten akan turun jalan memenangkan Gus Ipul-Puti. Bahkan, para relawannya juga akan turun ke pelosok daerah kompak bergerak.

"Alhamdulillah seluruh parpol pengusung kompak. Mereka telah memiliki beberapa strategi pemenangan yang akan berjalan beriringan dan saling melengkapi," kata Gus Ipul, Kamis (11/1).

Menurut dia, koalisi empat partai yang mengusungnya itu tulus ikhlas, saling mendukung dan terus melakukan komunikasi. Termasuk teknis untuk kompak memenangkan pencalonannya.

"Kami bergerak bersama saling mendukung untuk kepentingan bersama dengan kemajuan Jawa Timur," ujar Gus Ipul.

Partai koalisi juga telah bergerak bersamaan dengan tim relawan beragam kelompok masyarakat serta tim resmi yang didaftarkan ke KPU yang di dalamnya merupakan gabungan antar parpol dan relawan.

Kepentingan bersama untuk membangun Jawa Timur merupakan energi bersama yang menggerakkan parpol koalisi dan para relawan. Apalagi pasangan Gus Ipul-Puti merepresentasikan kekuatan Religius dan Nasionalis, dimana kekuatan ini telah lama berdampingan di Jawa Timur.

Read More

Jokowi diminta bersikap tegas pada dua menteri yang sibuk urus politik

Jokowi diminta bersikap tegas pada dua menteri yang sibuk urus politik

AGEN CASINO ONLINE

Momentum isu reshuffle kabinet pemerintahan Joko Widodo kembali mencuat. Munculnya indikasi tersebut disebabkan dua menteri yakni Khofifah Indar Parawansa dan Airlangga Hartarto memiliki kesibukan lain.

Khofifah saat ini sibuk kampanye karena mengikuti Pilgub Jawa Timur dan resmi diusung oleh sejumlah partai politik. Sedangkan Airlangga, sebagai Ketum Golkar, dia mesti bebenah partai pohon beringin tersebut.

Pengamat Politik Yunarto menilai presiden Joko Widodo harus segera membuat langkah terkait hal tersebut agar kinerja para bawahannya efektif. Saat ini pun keduanya masih aktif menjabat yakni Khofifah sebagai Menteri Sosial dan Airlangga selaku Menteri Perindustrian.

"Ini tentang kode etik, keduanya memiliki alasan etik yang sama. Khofifah tidak masuk akal untuk mengorbankan waktunya sebagai menteri untuk melakukan kampanye kurang lebih selama empat bulan," kata Yunarto di markas ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (11/1).

"Tidak masuk akal (Airlangga) beban sebagai seorang menteri kemudian dibebankan kepada seorang ketua umum partai. Apalagi dalam konteks partai yang sedang bermasalah," sambungnya.

Menurutnya, hal ini tinggal ketegasan Presiden Jokowi terhadap kode etik yang dibangunnya sendiri. Bagi Yunarto sederhana, bagaimana aturan yang abu-abu ini diterjemahkan oleh Jokowi bahwa tidak diperbolehkan adanya rangkap jabatan.

"Itu menjelaskan kenapa menteri menteri yang dari parpol melepaskan jabatan pengurus parpol ditingkat DPP misalnya. Tinggal masalah konsistensi saja. Bagaimana ini didorong oleh Jokowi secepat mungkin sehingga kinerja Kementerian menjadi efektif dan dia dianggap konsisten dalam menegakkan kode etik," paparnya.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia ini berharap Presiden segera mengambil sikap mengingat keduanya menjalani tugas yang sibuk.

"Saya berharap sih ketika pendaftaran sudah dilakukan artinya biasanya kan bu Khofifah sudah mulai sibuk berkampanye walaupun belum resmi ya. Yang kedua Airlangga Hartarto juga sudah mulai sibuk melakukan kerja sebagai Ketum partai juga. Saya sih berharap dalam waktu dekat jokowi mengambil sikap terkait hal ini," imbuhnya.

Read More

Fredrich sebut KPK mimpi di siang bolong soal booking kamar untuk Setnov

Fredrich sebut KPK mimpi di siang bolong soal booking kamar untuk Setnov

AGEN CASINO ONLINE

Mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi menyangkal apa yang dituduhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya pesanan (booking) khusus satu lantai di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Hal itu menurutnya sama saja mimpi di siang hari bolong.

"Itu kan mimpi di siang bolong. Buktinya tanya saja sama Pak Agung Laksono, tanya sama Pak Idrus beliau waktu kecelakaan kan semua hadir ya tanya saja sama petinggi dari AMG kan mereka ada semua," kata Fredrich di kantornya usai digeledah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/1)

Dirinya pun menjelaskan bahwa saat itu empat kamar mulai dari lantai bawah sudah terisi oleh pasien lain sebelum Setya Novanto masuk ke RS Medika Permata Hijau. Pernyataan KPK yang menuding dirinya telah menyewa satu lantai RS Medika Permata Hijau, menurutnya tak benar.

"Jadi di lantai itu ada 8 kamar, yang terisi itu ada 4 kamar. Pak SN kamar ke 5 jadi bohong itu booking 1 lantai," jelasnya.

Lalu, ketika dirinya kembali dilontarkan pertanyaan terkait bukti yang sudah dimiliki oleh KPK soal pemesanan satu lantai yang dituduhkannya itu, dirinya pun kembali membantah kalau KPK saat itu sedang bermimpi.

"Bukti dari mana? Bukti dari mimpi. Saya punya bukti rekaman. Rekaman yang diambil itu dari MetroTV. Karena saya biasa minta kalau habis liputan minta. Karena itu dokumentasi saya," ujarnya.

Dirinya pun menerangkan bahwa kalau seseorang ingin melakukan booking atau pemesanan kamar rawat inap, harus mempunyai surat dari keterangan dokter yang bersangkutan. Menurutnya, tak bisa jika orang ingin booking kamar kalau tak ada surat keterangan dari dokter.

"Anda kalau pernah ke rumah sakit apakah bisa mem-booking kamar tanpa ada surat keterangan dari dokter. Tidak mungkin, kalian kalau pernah ngeliput waktu di rs, Ada rekamannya, saya kan antre untuk daftar dan booking rawat inap. Itu terjadi jam 8.30 malam. Silakan saja, mulut kan di kepala orang kan bukan di kepala saya," ucapnya.

Fredrich juga mengaku bahwa pada saat itu yang melakukan pembayaran adalah keluarga dari Setya Novanto dan bukan dirinya.

"Yang bayar kan keluarga mereka bukan saya, yang bayar kan keluarga Setya Novanto, saya enggak pernah pegang bukti pembayaran," tandasnya.

Read More