Pendaftaran peserta Pemilu 2019 di Solo dimulai 3 Oktober

Pendaftaran peserta Pemilu 2019 di Solo dimulai 3 Oktober

AGEN CASINO ONLINE

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo segera memulai tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2019. Sebelum dibuka, KPU telah melakukan tahapan sosialisasi sejak 17 Agustus lalu.

Ketua KPU Kota Solo, Agus Sulistyo mengatakan, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2017 hingga 20 Februari 2018. Sedangkan pendaftaran mulai aktif membuka layanan pada 3-16 Oktober 2017.

"Kami sudah melakukan sosialisasi sejak 17 Agustus yang lalu. Tanggal 3 layanan pendaftaran juga mulai aktif," jelas Agus, di Kantor KPU Solo, Jumat (29/9).

Agus menerangkan, sosialisasi dilakukan sebagai bagian dari tahapan pemilu 2019. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.

"Jadi tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu nanti, 1-3 Oktober, pengumuman pendaftaran. Kemudian 3-16 Oktober 2017 pendaftaran dan penyerahan syarat serta penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan," jelasnya.

Kemudian, lanjut Agus, 17 Oktober -15 November 2017 akan ada penelitian administrasi di tingkat kabupaten/kota. Verifikasi faktual di kabupaten/kota akan dilakukan 15 Desember 2017 - 4 Januari 2018. Dan tanggal 17 Februari 2018 baru dilakukan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019.

"Ada 70 partai yang diusung KPU RI, 33 telah aktif mengikuti pertemuan-pertemuan dalam rangka memasukkan data parpol, surat-surat penting dan lain lain," tutup Agus.

Read More

Usai geledah Bappeda Kukar, KPK bawa 3 koper isi dokumen

Usai geledah Bappeda Kukar, KPK bawa 3 koper isi dokumen

AGEN CASINO ONLINE

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai melakukan penggeledahan hari keempat di sejumlah dinas di Pemkab Kutai Kartanegara, Jumat (29/9) malam. Dari kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Kartanegara, petugas KPK membawa 3 koper.

Tim KPK meninggalkan Bappeda, sekira pukul 20.30 WITA. Tidak ada yang mereka sampaikan, kepada wartawan yang menunggu sejak pagi tadi. Terlihat, ada 3 koper yang mereka bawa masuk ke dalam mobil, seraya meninggalkan Bappeda.

Kepala Bappeda Kutai Kartanegara Wiyono terlihat lelah. Meski begitu, dia berkesempatan memberikan keterangan, terkait kegiatan tim penindakan KPK di kantornya.

"Ya, mereka sudah kembali pulang. Tadi (geledah dan periksa) di seluruh ruang. Seluruh bidang, total ada 6 ruang," kata Wiyono, Jumat (29/9) malam.

Wiyono tidak tahu persis dokumen apa saja yang dibawa tim antirasuah itu. Dia juga memastikan, tidak ada komputer yang ikut dibawa petugas. "Tidak begitu tahu banyak saya. Tidak ada komputer. Handphone saya tidak, tidak ditahan," ujarnya.

"Selama pemeriksaan, saya mendampingi misal menunjukkan dokumen. Soal kaitan dengan kasus apa, ya sesuai dengan yang ada di media," sebut Wiyono.

Menurut dia, tidak ditemukan bukti terkait kasus yang sedang membelit Bupati Kukar Rita Widyasari.

"Informasi tadi dari tim KPK, tidak ditemukan bukti yang disangkakan. Ya, mungkin semacam itu (mencari data baru)," ujarnya.

Penggeledahan KPK ini, masih sebagai rangkaian kasus dugaan gratifikasi, yang menetapkan Bupati Kukar Rita Widyasari sebagai tersangka. Tidak kurang dari 10 dinas sudah digeledah KPK. Hari ini, KPK menggeledah Bappeda, Dinsos Kukar dan Dispora Kukar.

Kamis (28/9) kemarin, tim KPK menyudahi pemeriksaan di Dinas Pertanian di Jalan Jenderal Ahmad Yani, sekira pukul 22.00 Wita. Lagi-lagi mereka membawa dokumen, ke dalam mobil yang membawa mereka, meninggalkan kantor Dinas Pertanian.

Read More

Dedi Mulyadi masih tunggu Surat Keputusan Golkar di Pilgub Jabar

Dedi Mulyadi masih tunggu Surat Keputusan Golkar di Pilgub Jabar

AGEN CASINO ONLINE

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi belum berpikir untuk mencari dan menetapkan koalisi di Pilgub Jawa Barat (Jabar). Karena hingga saat ini ia masih menunggu Surat Keputusan calon Gubernur Jawa Barat (Jabar) yang sah dari Partai Golkar terlebih dahulu.

"Dari dulu kita juga banyak tawaran untuk bersama. Ya bagaimana mau bersamakan kalau pasangan laki-lakinya belum sah," kata Dedi seraya tersenyum, di Bakrie Tower, Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

Kedati demikian, dia mengklaim sudah ada beberapa partai yang melakukan pendekatan padanya seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hanura, dan juga Gerindra. Dedi mengklaim tiga partai itu telah melakukan komunikasi yang intensif dengannya.

"Ya kalau mendekat yang pertama kita punya diskusi yang intens dengan PDIP sekarang kita punya diskusi yang intens dengan Hanura. Terus teman-teman di daerah juga banyak diskusi intens dengan Gerindra," ungkapnya.

Untuk diketahui, Dedi Mulyadi berencana maju menjadi bakal calon Gubernur di Pilgub Jawa Barat 2018 mendatang. Bahkan Dedi pun mengklaim telah mendapat dukungan resmi dari Golkar.

Namun, belum lama ini beredar pula surat keterangan dukungan dari Golkar untuk Ridwan Kamil yang juga akan maju menjadi Bakal Calon Gubernur dalam Pilgub Jawa Barat. Adanya surat keterangan itu langsung dibantah oleh Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid. Dia mengatakan bahwa Golkar belum mengeluarkan surat keterangan dukungan, baik pada Dedi Mulyadi ataupun Ridwan Kamil.

"Belum ada keputusan resmi, surat yang beredar itu kan enggak ada nomornya belum ada nomor belum ada stempelnya sekalipun ada semua itu kalau belum disampaikan secara resmi kepada USER itu belum sah itu kuncinya," kata Nurdin di Restoran Puang Ocha, Jakarta Pusat, Rabu (27/9).

"Jadi Dedi Mulyadi belum pernah dapat (surat keterangan). Belum ada," ujarnya.

Read More