Pembukaan debat Pilgub Jateng, terdengar teriakan kasus e-KTP

Pembukaan debat Pilgub Jateng, terdengar teriakan kasus e-KTP

AGEN CASINO ONLINE

Debat kedua Pilgub Jateng, ratusan pendukung kedua pasangan calon Ganjar Pranowo-Taj Yasin dan Sudirman Said-Ida Fauziyah beradu yel-yel sebelum debat Pilkada Jateng dimulai di Ballroom Hotel Best Western Premier, Solo Baru, Sukoharjo, Kamis (3/5) malam.

100 pendukung pasangan Ganjar-Yasin menempati sisi kanan panggung mengenakan atribut merah. Sedangkan 100 pendukung Sudirman-Ida mengenakan baju putih dengan balutan rompi batik. Dalam yel-yelnya kedua pendukung saling menyindir pasangan lawan.

"Ganti gubernur, e-KTP lewat, e-KTP lewat," teriak pendukung pasangan Sudirman-Ida.

Yel-yel tersebut dibalas dengan kalimat yang tak kalah meriah.

"2018 'tak perlu ganti gubernur, shalatullah salamullah ala yasin habibillah," balas pendukung Ganjar-Yasin.

Acara debat mengambil tema 'Pelayanan Publik dan Perekonomian' yang dipandu oleh Aviani Malik dari Metro TV dan Aryo Widiardi dari TV One, dimulai tepat pukul 19.30 WIB. Ada 5 panelis yang memberikan pertanyaan kepada kedua pasangan.

Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Joko Purnomo mengatakan, dipilihnya Kabupaten Sukoharjo sebagai lokasi debat Cagub dan Cawagub putaran kedua, bukan karena daerah tersebut menjadi basis salah satu pasangan calon. Namun pihaknya lebih mempertimbangkan asas pemerataan.

"Jawa Tengah mempunyai wilayah yang sangat luas, jadi biar merata. Sukoharjo yang dekat sekali dengan Solo ini juga masuk wilayah Jawa Tengah," katanya.

"Tema debat kedua kali ini adalah tentang 'Pelayanan Publik dan Perekonomian'. Ada 5 panelis yang kita hadirkan. Jalannya debat akan berlangsung dalam enam segmen," jelasnya.

Read More

Ida ajak libatkan RT cegah kekerasan perempuan, Ganjar pamer penanganan narkoba

Ida ajak libatkan RT cegah kekerasan perempuan, Ganjar pamer penanganan narkoba

AGEN CASINO ONLINE

Debat kedua Pemilihan Gubernur Jawa Tengah kembali digelar, Kamis (3/5) malam. Kedua pasangan calon saling beradu gagasan. Dimulai soal kondisi sosial di Jawa Tengah.

Calon Wakil Gubernur nomor urut dua, Ida Fauziyah menjawab tantangan kondisi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah. "Data yang ada menunjukkan Jateng darurat kekerasan perempuan dan anak. Kekerasan anak tinggi," ujar Ida di Ballroom Hotel Best Western Premier, Solo Baru, Sukoharjo.

Menurutnya, sangat diperlukan tindakan pencegahan. Sebab, kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa terjadi di mana saja. Tidak hanya di lingkup rumah tangga. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa perempuan punya hak sama dengan laki-laki, hak perlindungan yang sama, hak hidup layak dan damai.

"Kalau terjadi diperlukan pendampingan. Baik fisik dan psikologi. Kekerasan ini tak hanya urusan pemerintah, tapi juga kelompok masyarakat yang melakukan perlindungan. Terus harus dibangun deteksi dini kemungkinan terjadinya kekerasan. Lingkup RT sangat diperlukan, karena yang bisa mendeteksi adalah masyarakat terdekat."

Sedangkan calon gubernur nomor urut satu, Ganjar Pranowo ditantang soal pengentasan persoalan dan kasus narkoba di Jawa Tengah. Sebab, data BNN pada 2017 menunjukkan ada lebih dari 20.000 siswa SMP dan SMA yang mengidap HIV/AIDS karena dampak buruk narkoba.

Ganjar pamer bahwa selama kepemimpinannya sudah bekerja sama dengan berbagai pihak. Mulai dari BNN, MUI dan kalangan pendidik. Pemprov Jateng mengklaim selalu mendukung segala penindakan terkait pemberantasan narkoba.

"Kami kerja sama dengan MUI, guru, untuk pencegahan dan masuk ke sistem pendidikan. Aktivis sosial kita ajak. Edukasi ini didorong terus," ujar Ganjar.

Ganjar juga membeberkan pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui media sosial. Ganjar menggunakan media sosial untuk memberikan cara-cara pencegahan dan penanggulangan. Selain itu, Ganjar mengaku memerintahkan seluruh RS untuk menerima pasien narkoba dan AIDS.

"RS punya fasilitas penanganan yang tertutup. Karena kebanyakan mereka malu menyampaikannya. Kita titip keluarga. Keluarga yang selalu ngecek, pantau terus agar mengerti sehingga pencegahan bisa dilakukan," ucapnya.

Read More

Sekjen PDIP sebut sosok JK paling tepat dampingi Jokowi

Sekjen PDIP sebut sosok JK paling tepat dampingi Jokowi

AGEN CASINO ONLINE

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai Joko Widodo memerlukan sosok calon wakil presiden yang berpengalaman dan merepresentasikan 'ke-Indonesiaan'. Menurut Hasto, sosok yang memenuhi aspek-aspek tersebut adalah Jusuf Kalla.

"Sosok yang sudah kenyang makan asa garam di politik dan pak JK memenuhi aspek itu," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (3/5).

Namun, Hasto mengakui rencana menyandingkan kembali JK sebagai cawapres Jokowi terhalang pasal 16 huruf dan huruf 227 huruf I UU Pemilu soal masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Saat ini, aturan tersebut tengah digugat oleh Muhammad Hafidz dari Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar ke Mahkamah Konstitusi (MK). PDIP akan menyerahkan keputusan soal uji materi tersebut kepada hakim MK.

"Dan kemudian dilakukan upaya pengujian materi untuk memberikan sebuah tafsir tentang ketentuan dua periode ya PDIP sikapnya serahkan ke hakim MK untuk ambil keputusan," tegas Hasto.

PDIP akan mematuhi segala keputusan hakim MK soal aturan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Alasannya jelas, keputusan MK bersifat final dan mengikat. Namun PDIP berharap keputusan MK sejalan dengan proses pencermatan calon-calon cawapres yang cocok mendampingi Jokowi.

Hasto menambahkan, saat ini masih cukup waktu untuk sosok cawapres yang sejalan dengan gagasan Jokowi untuk mewujudkan Indonesia yang berdikasi dan berkebudayaan. Partai-partai pendukung Jokowi, lanjut dia, juga sepakat membahas cawapres setelah gelaran Pilkada 2018.

"Kesepakatan yang dilakukan menunggu setelah pelaksanaan pilkada serentak. Karena seluruh parpol konsentrasi untuk itu. Dan masih ada wkatu, karena untuk cari sosok capres karena ini sosok pemimpin untuk rakyat dan bertanggung masa depan negara," ucap Hasto.

Diketahui, permohonan uji materi UU Pemilu diajukan oleh Muhammad Hafidz, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar. Pasal yang digugat yakni Pasal 169 huruf n dan pasal 227 huruf i.

Pasal 16 huruf dan huruf 227 huruf I UU Pemilu mengatur syarat bagi presiden dan Wakil Presiden, yaitu: belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama, dan surat pemberitahuan belum pernah menjadi Presiden dan Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.

Permohonan gugatan UU Pemilu sudah teregistrasi di MK pada Senin tanggal 30 April 2018 lalu. Pemohon merasa dirugikan jika JK tidak bisa lagi mendampingi Jokowi di Pemilu 2019. Sebab, kolaborasi keduanya dianggap telah menghadirkan capaian kinerja yang positif bagi Indonesia.

Read More