Sudirman Said lapor ke Prabowo soal perkembangan Jawa Tengah

Sudirman Said lapor ke Prabowo soal perkembangan Jawa Tengah

AGEN CASINO ONLINE

Calon legislatif DPR dari Partai Gerindra Sudirman Said hadir dalam rapat tertutup di kediaman Prabowo Subianto Jl Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rapat tersebut membahas tim pemenangan sekaligus melapor ke Prabowo soal Dapilnya di Jawa Tengah.

"Saya silaturahmi dan lapor ke Pak Prabowo soal perkembangan di Jawa Tengah, saya adalah caleg dari dapil Jawa Tengah dan juga masih terus menjaga hubungan dengan relawan ketika Pilgub," katanya di kediaman Prabowo, Kamis (30/8).

Sudirman dan Ferry Mursyidan Baldan juga disebut masuk dalam tim struktur tim pemenangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Dua eks menteri kabinet Jokowi - Jusuf Kalla ini akan ikut menyukseskan kemenangan Pilpres 2019 Prabowo dan Sandiaga.

"Pak Ferry akan masuk dalam tim, tetapi kan kita tahu timnya masih dalam proses finalisasi, belum tau tugasnya apa. Kita volunteer saja, ikut membantu bantu saja," ucap Sudirman.

Mantan Menteri ESDM ini juga menyebut status Ferry sudah nonaktif di Partai NasDem yang diketahui mendukung Jokowi dan KH Ma'ruf Amin.

"Saya tidak bertanya, tetapi beliau kan sudah lama tidak aktif ya," kata dia.

Lebih lanjut, saat ini masing masing mitra koalisi Gerindra yakni PKS, PAN dan Demokrat tengah mematangkan nama-nama untuk masuk dalam tim pemenangan. "Seluruh tim sedang dalam finalisasi lah. Kan para Sekjen rutin bertemu," tandasnya.

Rapat di kediaman Prabowo juga dihadiri Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, Rachmawati Soekarnoputri, Djoko Santoso dan Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Fuad Bawazier.

Kemudian ada Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono, Fadli Zon, dan Sufmi Dasco Ahmad.

Read More

Berkas rampung, Amin Santono segera disidang terkait suap dana perimbangan daerah

Berkas rampung, Amin Santono segera disidang terkait suap dana perimbangan daerah

AGEN CASINO ONLINE

Mantan anggota DPR Fraksi Demokrat Amin Santono segera diadili dalam kasus dugaan suap dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tangan Anggaran 2018. Berkas penyidikannya sudah dirampungkan KPK.

Selain berkas Amin, penyidik KPK juga merampungkan berkas pihak swasta Eka Kamaludin dalam kasus yang sama.

"Hari ini dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti dan dua tersangka TPK suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018, ke penuntutan tahap dua," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (30/8).

Jaksa penuntut umum pada KPK memiliki waktu sekitar 14 hari untuk menyusun surat dakwaan keduanya. Sidang rencananya akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

"Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 5 Mei 2018, sudah ada 43 saksi yang diperiksa untuk EKK (Eka Kamaludin) dan AMN (Amin Santono)," kata Febri.

Unsur saksi yang sudah diperiksa penyidik KPK yakni, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan,Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan, Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Kemudian anggota DPR, DPRD, kepala daerah, politikus, dosen, pihak swasta, serta Pegawai Negeri Sipil dari berbagai pemerintah kabupaten atau kota, antara lain: Pager Alam, Labuanbatu Utara, Seram Timur, Kampar, Sumedang, Majalengka, dan lain-lain.

Dalam kasus ini KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Yakni anggota DPR Fraksi Demokrat Amin Santono, mantan PNS Kemenkeu Yaya Purnomo, Ahmad Ghiast, dan Eka Kamaludin. Ahmad Ghiast dan Eka merupakan pihak swasta.

Mereka diduga melakukan tindak pidana suap terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2018. Terkuaknya kasus ini merupakan kerja sama KPK dengan bantuan Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan.

Read More

Ketua DPR minta Kemendikbud susun data guru PNS sebelum terapkan zonasi

Ketua DPR minta Kemendikbud susun data guru PNS sebelum terapkan zonasi

AGEN CASINO ONLINE

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjelaskan rencana tentang memeratakan ketersediaan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh Indonesia melalui sistem zonasi. Menurutnya, kementerian yang dipimpin Muhadjir Effendy itu sebaiknya tidak terburu-buru dalam menerapkan sistem zonasi guru.

"Meminta Kemendikbud untuk memberikan penjelasan mengenai rencana penerapan sistem zonasi terhadap guru PNS di seluruh wilayah Indonesia. Jangan terburu-buru menerapkan sistem tersebut sebelum memiliki data yang valid," ujar Bambang di Jakarta, Kamis (30/8).

Bamsoet mengatakan, seyogianya Kemendikbud menggandeng pemerintah daerah untuk melakukan survei tentang ketersediaan dan kebutuhan guru. Selanjutnya, hasil survei itu menjadi data pegangan untuk merumuskan kebijakan.

"Termasuk melakukan pemetaan mendalam dan dan memvalidasi jumlah guru di setiap daerah agar sistem kelak berjalan secara efektif saat diterapkan," tuturnya.

Lebih lanjut Bamsoet juga mendorong Kemendikbud melakukan evaluasi dan perbaikan atas sistem zonasi yang sudah diterapkan pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) beberapa waktu lalu untuk dibandingkan dengan kebijakan tentang pemerataan guru. "Agar kelemahan yang terjadi pada sistem zonasi PPDB tidak terjadi pada sistem zonasi guru PNS jika rencana tersebut diterapkan," harapnya.

Selain itu Bamsoet juga mengingatkan Kemendikbud untuk memperhatikan unsur geografis dan mendorong perbaikan infrastruktur untuk sekolah yang berada di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T).

"Ini juga demi mendukung sistem zonasi PPDB dan zonasi guru," cetusnya.

Read More