Pemerintahan Trump Kembali Berlakukan Hukuman Mati di AS

Pemerintahan Trump Kembali Berlakukan Hukuman Mati di AS

AGEN CASINO ONLINE

Pemerintah federal Amerika Serikat (AS) melalui Kementerian Kehakiman akan kembali mengeksekusi nati terpidana setelah hukuman itu tidak dilakukan selama 16 tahun.

Jaksa Agung William Barr mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia telah mengarahkan Biro Penjara (BOP) untuk menjadwalkan eksekusi lima narapidana.

Dilansir dari BBC pada Jumat (26/7), Barr mengatakan lima orang telah dijatuhi hukuman mati kasus pembunuhan dan pemerkosaan anak-anak atau orang tua.

Eksekusi telah dijadwalkan oleh otoritas hukum AS pada Desember 2019 dan Januari 2020. Presiden Donald Trump dikabarkan mendukung keputusan tersebut, dan bahkan mengajukan usulan yang dinilai ekstrem.

"Di bawah kebijakan kedua pihak, Kementerian Kehakiman telah meminta hukuman mati terhadap penjahat terburuk," kata Barr dalam sebuah pernyataan.

"Kementerian Kehakiman menegakkan aturan hukum, dan kami berutang kepada para korban dan keluarga mereka untuk meneruskan hukuman yang dijatuhkan oleh sistem peradilan kami," lanjutnya menegaskan.

Pengumuman Barr mencabut moratorium hukuman mati federal --yang bertentangan dengan eksekusi yang diarahkan oleh negara-- sejak eksekusi pada 2003 lalu terhadap Louis Jones Jr, seorang veteran Perang Teluk berusia 53 tahun, yang terbukti bersalah membunuh seorang prajurit 19 tahun, Tracie Joy McBride.

Robert Dunham dari Pusat Informasi Hukuman Kematian mengatakan keputusan itu tidak mengejutkan.

"Presiden Trump adalah pendukung hukuman mati, dan telah mengusulkan beberapa penggunaan ekstremnya, termasuk menyasar pengedar narkoba dan untuk semua pembunuhan yang melibatkan petugas polisi negara bagian dan lokal," kata Dunham.

"Jadi, tidak mengherankan bahwa dia (Trump) akan berusaha melakukan eksekusi. Saya pikir kejutan terbesar adalah bahwa itu membutuhkan waktu lama untuk kembali diaktifkan," lanjutnya.

Sementara itu, Uni Kebebasan Sipil Amerika (ACLU) mengatakan fakta bahwa eksekusi dijadwalkan begitu dekat, menimbulkan "pertanyaan serius tentang keadilan untuk masing-masing kasus".

"Kami perlu waktu untuk mempertimbangkan dan meninjau kasus, dan sama sekali tidak ada dasar untuk menyatukan kasus-kasus dengan cara ini, lalu bergegas ke depan, itu konyol," kata Cassy Stubbs dari kelompok itu.

Di bawah sistem peradilan AS, kejahatan dapat diadili di pengadilan federal --setara nasional-- atau di pengadilan negara bagian.

Kejahatan tertentu yang berlaku secara nasional, seperti pemalsuan mata uang atau pencurian surat, secara otomatis diadili di tingkat federal, sementara yang lain diadili di pengadilan federal berdasarkan beratnya kejahatan.

Hukuman mati dilarang di tingkat negara bagian dan federal oleh keputusan Mahkamah Agung tahun 1972, yang membatalkan semua statuta sanksi terkait yang ada.

Keputusan Mahkamah Agung tahun 1976 mengembalikan hukuman mati ke sejumlah negara bagian, dan pada 1988, pemerintah AS mengeluarkan undang-undang yang membuat hukuman mati berlaku lagi di tingkat federal.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Informasi Hukuman Kematian, 78 orang dijatuhi sanksi tersebut dalam kasus-kasus federal antara 1988 dan 2018, tetapi hanya tiga yang telah dieksekusi sejak itu.

Ada 62 tahanan saat ini berada dalam ancaman hukuman mati di tingkat federal.

Barr menjelaskan bahwa kemungkinan besar otoritas penjara akan menggunakan obat tunggal Pentobarbital, sebagai pengganti prosedur tiga obat yang sebelumnya digunakan dalam eksekusi hukuman mati di tingkat federal.

Ini adalah obat penenang berdosisi tinggi yang memperlambat kinerja tubuh, termasuk sistem saraf, hingga titik kematian.

Lima eksekusi yang dijadwalkan akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan AS di Terre Haute, Indiana, dan eksekusi tambahan akan dilakukan di kemudian hari, kata kementerian kehakiman.

Read More

Ribuan Demonstran Hong Kong Duduki Bandara

Ribuan Demonstran Hong Kong Duduki Bandara

AGEN CASINO ONLINE

Hampir seribu demonstran Hong Kong berunjuk rasa di bandara hari ini hingga membuat aktivitas di salah satu bandara tersibuk di Asia itu agak terganggu.

Laman the Straits Times melaporkan, Jumat (26/7), para demonstran itu membawa spanduk-spanduk bertuliskan protes atas rancangan undang-undang ekstradisi. Mereka terlihat memenuhi aula kedatangan di bandara supaya para warga asing yang baru datang melihat unjuk rasa itu.

Para demonstran itu duduk di lantai bandara dan sebagian pendemo meneriakkan slogan seperti 'Yang ada hanya tirani, bukan perusuh' dan 'Ayo Hong Kong'.

Pihak bandara mengatakan aktivitas di bandara masih belum terpengaruh namun mereka menyarankan para penumpang untuk datang lebih awal dari jadwal biasanya. Sejumlah satuan keamanan dan petugas juga dikerahkan untuk mengawal unjuk rasa itu.

Sejumlah pramugari dan pegawai penerbangan juga ikut dalam unjuk rasa itu. Serikat Pramugari Maskapai Cathay Pacific Airways dalam laman Facebook mereka kemarin menyerukan anggotanya untuk ikut berdemo dan saling menjaga satu sama lain.

Dua pramugari yang ikut dalam unjuk rasa itu mengatakan mereka ingin memberi dukungan kepada gerakan demonstran dalam bentuk apa pun yang bisa dilakukan.

"Sebagai orang Hong Kong, kami tidak rela melihat kota kami menjadi seperti ini maka kami harus membela Hong Kong. Harusnya ada perubahan supaya Hong Kong bisa punya masa depan," kata pramugari yang mengaku bernama Hannah.

Tak hanya berunjuk rasa, massa juga membagikan pamflet dalam beberapa bahasa, termasuk Inggris, Mandarin, dan Korea kepada para pengunjung bandara.

Salah satu pendemo bahkan memperlihatkan sebuah peta yang memuat informasi lokasi-lokasi yang menjadi pusat demo, termasuk Kantor Pemerintah Pusat, Taman Tamar dan Mongkok.

"Ini ada beberapa lokasi yang mewakili Hong Kong, Anda bisa merasakan semangat gerakan anti-RUU Ekstradisi di sini," tulis keterangan di peta.

Read More

Berkedok Pengantin Pesanan, WNI Banyak Jadi Korban Perdagangan Orang di China

Berkedok Pengantin Pesanan, WNI Banyak Jadi Korban Perdagangan Orang di China

AGEN CASINO ONLINE

Kementerian Luar Negeri tidak tinggal diam terhadap banyaknya warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban pengantin pesanan di China.

Menlu Retno Marsudi kemarin melakukan kunjungan ke Pontianak untuk mengadakan rapat koordinasi dengan Gubernur dan Kapolda Kalimantan Barat, Walikota Singkawang, serta Bupati Sambas beserta jajarannya guna menangani masalah ini.

Menlu secara khusus membahas upaya pencegahan kasus kawin pesanan, seperti keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang dikutip merdeka.com pada Jumat (26/7).

Kasus kawin pesanan kerap terjadi antara perempuan Indonesia yang menikah dengan pria, yang dalam kasus ini berasal dari China. Hal itu dilakukan melalui peran agen perjodohan. Hal ini bukan merupakan permasalahan rumah tangga biasa, namun terindikasi sebagai tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007.

Pemerintah Indonesia, termasuk melalui Kementerian Luar Negeri dan perwakilannya di China, terus berupaya untuk memulangkan para WNI korban perdagangan orang tersebut. Dalam periode Januari hingga Juli 2019, terdapat 32 kasus pengantin pesanan yang ditangani.

"Kompleksitas kasus pengantin pesanan memerlukan penanganan yang komprehensif, sangat penting memutus mata rantai kasus pengantin pesanan melalui koordinasi pusat dan daerahhulu dan hilir," Menlu Retno menekankan dalam pertemuannya dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pertemuan menyepakati koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan, antara lain melalui pengetatan pengeluaran dan legalisasi dokumen persyaratan pernikahan antarnegara. Kampanye publik mengenai modus-modus pengantin pesanan dan bahayanya juga perlu dilakukan.

Kerja sama juga dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Tiongkok dalam langkah-langkah pencegahan perdagangan orang, termasuk dengan melakukan penilaian yang seksama terhadap permohonan pernikahan antara WNI dan WN Tiongkok.

Selain itu, kedua pihak juga berkomitmen untuk memastikan adanya penegakan hukum terhadap agen perjodohan RRT yang terlibat perdagangan orang atau melanggar hukum setempat.

Kunjungan Menteri Luar Negeri juga sekaligus bertujuan untuk memulangkan dua korban pengantin pesanan dari China. Kedua korban tersebut berasal dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Read More

Pakistan Tangkap 8 WN China atas Dugaan Perdagangan Orang Bermodus Pengantin Pesanan

Pakistan Tangkap 8 WN China atas Dugaan Perdagangan Orang Bermodus Pengantin Pesanan

AGEN CASINO ONLINE

Pakistan menangkap delapan pria China dalam kasus perdagangan perempuan dengan modus pernikahan ilegal. Seluruh tersangka ditahan oleh Badan Investigasi Federal (FIA).

Operasi dilancarkan setelah banyaknya keluhan adanya orang China yang menjebak gadis-gadis Pakistan, khususnya minoritas Kristen yang miskin untuk dijadikan pengantin pesanan, lapor Gulf News dikutip Jumat (26/7).

FIA juga mengklaim telah menangkap agen-agen Pakistan yang terlibat dalam kasus kawin pesanan, khususnya memfasilitasi warga China dalam menjebak gadis dengan kesulitan ekonomi.

Wakil Direktur FIA Jamil Ahmad Khan Mayo mengatakan kepada media Pakistan, delapan warga China ditangkap di bandara Lahore dan daerah-daerah lain. Penangkapan itu, katanya, adalah bagian dari tindakan tegas terhadap orang asing yang terlibat dalam kegiatan ilegal di negaranya.

Permintaan China terhadap mempelai wanita beda negara sangat tinggi. Hal itu berawal dari kebijakan satu anak yang dicetuskan Beijing beberapa dekade lalu. Mengingat banyaknya warga lebih menginginkan anak laki-laki, terjadi ketidakseimbangan gender yang besar. Alhasil, para pria muda kesusahan mendapat istri.

Rimsha, gadis Pakistan berusia 27 tahun rela mengakhiri masa lajangnya pada musim semi tahun lalu. Ia menemukan tambatan hatinya, pria China idaman berkat jasa mak comblang. Rimsha berharap, pasangannya mampu membawanya ke dalam kehidupan yang lebih baik.

Foto pernikahan Rimsha, tak ada yang ganjil. Ia mengenakan gaun pengantin putih bersih dengan tiara bersemat di kepalanya. Jari tangannya dan sang suami membentuk hati, dengan tulisan diimbuhkan: "Cinta Tanpa Akhir." Raut mukanya bahagia.

Suami Rimsha konon cukup mapan. Menurut ibunya, Parveen, sang menantu mengoperasikan sebuah pabrik. Ia yakin setelah agen perkawinan mengatakan hal itu kepadanya. Tak hanya kebutuhan Rimsha yang dipenuhi, perempuan itu dijanjikan dapat mengirim uang ke rumah setiap bulannya.

Impian keluarga mempelai wanita ini sederhana. Mereka hanya ingin mengubah nasib, dari hidup keras sebagai minoritas Kristen di Pakistan.

Sayang, realita tak seindah yang dibayangkan.

"Kami mengira putri kami akan bahagia," kata Parveen kepada Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE / RL) dalam sebuah wawancara.

Rimsha yang saat ini masih di China mengaku suaminya telah melakukan kekerasan kepadanya. Tak hanya itu, sang suami secara tidak langsung telah menjualnya. Rimsha, menjadi salah satu korban perdagangan manusia.

"Dia meminta saya untuk melakukan hubungan seks dengan semua teman-temannya ... itu untuk mendapatkan uang. Dia memukuli saya ketika saya menolak. Tolong bantu saya," kata Rimsha dalam video penuh air mata yang dikirim ke keluarganya melalui aplikasi pesan singkat pada awal Juni.

Rimsha adalah satu dari sejumlah wanita Pakistan yang masuk ke dalam jeruji perdagangan manusia bermodus perjodohan. Di antara mereka yang rentan adalah perempuan dari minoritas Kristen negara itu yang datang dari keluarga miskin.

Pihak berwenang Pakistan pada Mei 2019 menangkap belasan warga negara Pakistan dan China atas tuduhan mengatur pernikahan semacam itu. Beberapa orang yang diduga sebagai korban mengklaim, mereka diancam dengan pengambilan organ-organ mereka jika akan melarikan diri.

Saleem Iqbal, seorang aktivis Kristen Pakistan yang telah mempelopori upaya untuk membawa orang-orang yang diduga menjadi korban dari Tiongkok, mengatakan kepada RFE / RL, pemerintah China dan Pakistan tidak melakukan cukup banyak usaha yang berarti. Khususnya, untuk menemukan dan mengembalikan pengantin perempuan yang berakhir menjadi korban perdagangan manusia.

"Investigasi sedang berlangsung, dan akan ada lebih banyak penangkapan," kata Iqbal. Ia menambahkan, sekitar 50 perempuan muda telah dikembalikan dari Tiongkok ke Pakistan.

"Tetapi pemerintah Pakistan dan organisasi hak asasi manusia harus angkat suara dan membawa gadis-gadis itu kembali," lanjutnya.

Saat ini, China adalah mitra keamanan dan ekonomi utama untuk Islamabad. Miliaran dolar AS telah dikucurkan dalam program bernama Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC).

Associated Press mengutip dua pejabat Pakistan yang tidak dikenal, mengatakan pada bulan lalu bahwa pejabat senior di Islamabad telah memerintahkan pihak berwenang untuk tetap membisu tentang masalah perdagangan manusia. Hal itu karena kekhawatiran akan merusak hubungan bilateral dengan Beijing.

Sementara itu utusan Beijing di Islamabad sempat mengatakan kabar itu tidak benar.

"Ini adalah kebohongan bahwa gadis-gadis Pakistan sedang diperdagangkan ke China untuk prostitusi paksa atau penjualan organ," kata utusan Tiongkok melalui Twitter pada beberapa bulan lalu.

Read More

16 Marinir AS Ditangkap atas Dugaan Narkoba dan Selundupkan Migran

16 Marinir AS Ditangkap atas Dugaan Narkoba dan Selundupkan Migran

AGEN CASINO ONLINE

Pejabat militer Amerika Serikat hari ini mengatakan 16 marinir AS ditangkap kemarin di markas mereka di California Selatan atas dugaan pelanggaran narkoba dan penyelundupan migran tanpa dokumen di sepanjang perbatasan AS-Meksiko.

Laman Reuters melaporkan, Jumat (26/7), menurut juru bicara, penangkapan 16 marinir di Camp Pendleton itu terpisah dari penyelidikan terhadap dua marinir yang ditangkap lebih dulu awal bulan ini atas tuduhan perdagangan orang. Mereka didakwa oleh jaksa federal di San Diego.

Juru bicara marinir Letnan Cameron Edinburgh mengatakan, kedua marinir yang ditangkap lebih dulu yakni Lance Corporals Byron Darnell Law II dan David Javier Salazar-Quintero juga bertugas di Camp Pendleton, sekitar 88 kilometer sebelah utara San Diego.

"Informasi yang diperoleh dari penyelidikan sebelumnya membuka jalan untuk serangkaian penangkapan berikutnya," kata Edinburgh kepada Reuters.

Selain 16 orang yang baru ditangkap kemarin, delapan lainnya ditahan untuk dimintai keterangan atas kasus pelanggaran narkoba.

Penangkapan teranyar itu terjadi di salah satu markas korps marinir terbesar di AS.

Read More

Memahami Mengapa Upaya Kudeta di Venezuela Gagal

Memahami Mengapa Upaya Kudeta di Venezuela Gagal

AGEN CASINO ONLINE

Untuk memahami apa yang membuat sebuah kudeta berhasil, seperti yang baru terjadi di Sudan dan Aljazair, atau gagal seperti yang terjadi di Venezuela, orang bisa mengambil pelajaran dari suatu kejadian di Libya sekitar setengah abad lalu.

Di tahun 1969, Libya dipenuhi rumor soal akan terjadinya kudeta. Pada September di tahun itu, sejumlah kendaraan militer melaju menuju beberapa kantor pemerintahan dan pusat komunikasi. Tak lama setelah itu sebuah pernyataan singkat diumumkan: monarki tua di Libya akhirnya tumbang.

Anggota militer di seantero negeri menganggap para pentolan militerlah yang melakukan kudeta dan berharap pemimpin mereka akan muncul segera kemudian mengamankan Libya tanpa pertumpahan darah. Negara Barat lalu mengakui pemerintahan baru. Tak seorang pun merasa perlu mencari tahu siapa sebetulnya yang memimpin kudeta.

Sepekan kemudian, seorang anggota militer berpangkat letnan berusia 27 tahun mengumumkan dia dan beberapa pejabat militerlah yang melakukan kudeta. Anak muda itu bernama Muammar al-Qadaffi.

Rasanya sudah terlambat jika rakyat Libya merasa tertipu. Mencopot para pejabat akan memicu kepanikan massal para pemegang kekuasaan, rakyat dan sekutu asing akan menentang kepemimpinan baru, kejadian yang tidak mereka perkirakan sebelumnya.

Qadafi kemudian bertahan di tampuk kekuasaan selama 42 tahun.

Di Venezuela pemimpin oposisi Juan Guaido berupaya membangun rasa keniscayaan untuk rencananya menyingkirkan sang presiden, Nicolas Maduro, namun dukungan militer yang dia harapkan tak pernah muncul.

Kegagalan Juan Guaido seiring dengan keberhasilan gerakan kudeta di Aljazair dan Sudan, menggambarkan bagaimana sebuah kudeta bisa sukses atau gagal.

Dilansir dari laman the New York Times Mei lalu, selama ini orang menganggap kudeta dipicu oleh massa yang marah atau pejabat yang membangkang. Namun pada praktiknya peristiwa kudeta hampir selalu didorong oleh dominasi politik, militer, dan elit bisnis.

Para pemangku kepentingan itu pada akhirnya merekalah yang memutuskan seorang pemimpin tetap bertahan atau harus disingkirkan. Namun upaya menggulingkan pemimpin hanya bisa terjadi jika mereka semua bergerak bersama, membuat kudeta--seperti dikatakan pengamat kudeta terkenal Naunihal Singh--menjadi sebuah 'permainan yang kompak'.

Di Libya, Muammar Qadafi mampu membuat situasi politik yang mengerucut hingga khalayak merasa kudeta akan terjadi dalam waktu dekat.

Kondisi itulah yang membuat para pejabat Libya menganggap kudeta akan berhasil dan pemerintahan baru akan mendapat dukungan luas jadi sebaiknya mereka ikut dalam 'permainan' itu.

Guaido berusaha membangun kondisi yang kurang lebih sama di antara para pemangku kepentingan di Venezuela. Namun sejumlah langkah Guaido gagal secara teknis, seperti mengumumkan pengambil alihan kepemimpinan lewat Twitter, kata Singh. Para pemimpin kudeta biasanya lebih memilih mengumumkan pergantian kekuasaan lewat televisi nasional dan radio karena dengan menguasai kedua alat komunikasi itu mereka seolah sudah meyakinkan seantero negeri bahwa mereka sudah mengambil alih kekuasaan.

Guaido juga menyerukan para pemimpin militer bergabung dengan dirinya, hal yang kian memperlihatkan dirinya kurang dukungan.

"Anda tidak bisa bilang 'Kita bisa menang jika ada dukungan dari kalian'. Yang harus Anda bilang adalah 'Kita sudah menang,'" kata Singh. "Dengan membuat situasi seolah Anda sudah menang, maka Anda bisa mendapat dukungan yang diperlukan."

Selain itu ada masalah yang lebih pelik yang membuat penggulingan Maduro menjadi sulit: para pemangku kekuasaan di Venezuela, seperti rakyatnya dan komunitas internasional lebih luas, terpecah belah.

Meski misalnya sejumlah tokoh politik atau elit bisnis ingin Maduro lengser, tapi mereka tidak bisa menciptakan kondisi mengerucut yang membuat kudeta harus terjadi.

Butuh 12 jam bagi Maduro untuk kemudian muncul di televisi mengumumkan dia masih berkuasa.

Merencanakan kudeta tanpa dukungan luas dari elit bisa berbahaya. Ketika para pentolan militer ingin menggulingkan pemerintahan Turki pada 2016, mereka berusaha meraih dukungan politik tapi tak berhasil. Alhasil, pemerintahan Erdogan bertindak tegas dan akhirnya puluhan orang tewas dan mereka yang merencanakan kudeta dijebloskan ke penjara.

Read More