TGB tanggapi Kapitra jadi caleg PDIP dikecam 212: Jangan anggap kadar Islamnya cacat

TGB tanggapi Kapitra jadi caleg PDIP dikecam 212: Jangan anggap kadar Islamnya cacat

AGEN CASINO ONLINE

Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengecam Kapitra Ampera yang maju jadi calon legislatif 2019 lewat PDIP. Politisi partai Demokrat Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi pun mengimbau para pihak tidak asal menyatakan orang yang beda pandangan politik diragukan kadar keislamannya, terlebih Kapitra merupakan seorang muslim.

"Apapun pandangan politik sekali lagi jangan ada statement-stament yang menganggap orang kadar imannya kurang, kadar Islamnya cacat, jangan menganggap bahwa pilihan politik inilah 'saya yang lebih islami, yang lebih baik, yang lebih dicintai oleh Allah' gak ada yang tau kita," katanya di RM Taliwang, Tebet Selatan, Jumat (20/7).

Dirinya juga tak terlalu mencampuri soal kecaman PA 212 kepada Kapitra yang juga salah satu pengacara Habib Rizieq Syihab itu.

"Setahu saya (PA 212) gak menghalangi ya (untuk masuk PDIP), cuman berkomentar dan mengecam kan yaitu urusan antara PA 212 sama pak Kapitra," ucapnya.

TGB meminta para pihak membersihkan ruang publik dari ujaran kebencian, termasuk dari hal hal yang membuat antar sesama anak bangsa menjauh.

"Karena di dalam bangsa ahli sunnah para ulama bahwa begitu orang itu bersyahadat yasudah dia muslim dan bahkan kalau pun ada saudara kita yang non muslim pun dalam konteks kita Indonesia. Itu saudara kita semua sebangsa yang harus kita hormati," imbuhnya.

Jelang Pilpres 2019 ke depan pun Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) ini meminta semua pihak menghadirkan kesejukan sesuai sabda Rasulullah yang dijalankan oleh para ulama.

"Berkolaborasi lah jangan terpecah belah. Hanya itu pesan Rasul jadi siapa lagi yang lebih lagi kita pegang? ketika kita menyuarakan Islam. Berikan kabar gembira berikan kemudahan, bangun sinergi silaturahim," imbuh politikus Demokrat ini.

Read More

Peraturan Pemerintah sedang disiapkan untuk berlakukan UU Terorisme

Peraturan Pemerintah sedang disiapkan untuk berlakukan UU Terorisme

AGEN CASINO ONLINE

Menko Polhukam Wiranto menggelar rapat koordinasi terbatas tingkat menteri, untuk membahas terbitnya Peraturan Pemerintah terkait diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme).

"Kita sudah melakukan satu tahapan revisi Undang-undang Terorisme ya, itu sudah ada, tetapi dalam amanat revisi ada beberapa PP yang harus kita terbitkan harus kita undangkan lagi. Nah hari ini kita mengoordinasikan pembuatan itu. Tadi kita lihat ada 6 yang harus kita selesaikan dalam setahun ini untuk melengkapi revisi Undang-undang itu," ucap Wiranto usai menggelar rapat di kantornya, Jakarta, Jumat (20/7).

Dia pun menjelaskan, akan ada satu kelompok kerja yang nantinya menyelesaikan agar bisa segera operasional di lapangan. Menurutnya, yang paling penting adalah mengenai RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) mengenai pelibatan TNI dalam rangka membantu Kepolisian melakukan pemberantasan tindak pindana terorisme.

"Itu segera kita buat. Ada yang lain, yang mengatur misalnya masalah kompensasi korban, masalah bagaimana perlakukan-perlakuan dalam rangka soft approve dan sebagainya. Jadi intinya bahwa rapat kali ini kita sudah menyelesaikan rancangan mengenai penerbitan Rencana Peraturan Pemerintah itu," tukasnya.

Dia menuturkan, tidak ada target PP yang harus selesai duluan karena bobotnya berbeda-beda.

"Mana yang lebih cepat, kita terbitkan. Karena bobotnya enggak sama. Ada yang perlu diskusi yang cukup panjang dan bisa segera. Misalnya, pelibatan TNI itu sudah siap kok, tinggal dimatangkan saja," katanya.

Dia pun menargetkan diselesaikan kurang lebih sebelum setahun. "Iya harus tahun ini. Karena amanat UU begitu. Tapi kita akan selesaikan sebelum setahun," tuturnya.

Read More

NasDem yakin lolos ke DPR berkaca dari kemenangan Pilkada 2018

NasDem yakin lolos ke DPR berkaca dari kemenangan Pilkada 2018

AGEN CASINO ONLINE

Hasil survei Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memprediksi hanya enam partai yang masuk ke parlemen di 2019. Empat partai yakni PKS, NasDem, PAN, dan Hanura terancam bakal tak mendapatkan kursi lagi di DPR.

Namun, Anggota Dewan Pakar NasDem Teuku Taufiqulhadi tak mempermasalahkan survei elektabilitas partai jelang Pemilu tersebut. Hal itu berkaca pengalaman 2014 lalu dimana partai besutan Surya Paloh juga diprediksi tak masuk.

"Kami haqul yakin itu tidak masalah sama sekali dulu kami dinyatakan tidak lolos dalam pemilu akan datang dinyatakan tidak lolos, tapi ternyata kami lolos," kata dia saat dihubungi merdeka.com, Jumat (20/7).

Pihaknya tak mengabaikan hasik survei tersebut, justru bakal mencermatinya. Taufiqulhadi mengatakan strategi bakal berjalan ketika nanti daftar caleg sementara (DCS) dirilis KPU.

"Kami memahami hasil itu tidak kami abaikan tidak pernah kami abaikan hasil survei. Tetapi justru kami bergerak dari hasil surveinya itulah," kata dia.

Adapaun strategi mendongkrak suara bukan dengan cara merekrut artis sebagai caleg. Dia menyebut artis caleg hanya fokus di Jawa Barat.

Taufiqulhadi menuturkan yang membuat yakin adalah kemenangan mereka di Pilkada. 11 dari 17, calon gubernur yang mereka usung meraih suara tertinggi dalam Pilgub. Dia menyebut hal itu bagian strategi mereka dengan menang Pilkada untuk meraih suara si Pileg.

"Kami menunjukkan kepada publik bahwa kami partai yang tidak pernah meminta mahar itu kami sampaikan itu setelah pilkada kemarin. Pilkada yang kami merasa gembira dengan hasilnya kedua pilkada kemarin kami menenangkan mendapatkan kemenangan yang kami dukung itu bagian strategi kami," pungkasnya.

Berdasarkan data survei elektabilitas partai politik LIPI, empat partai tidak mencapai ambang batas parlemen 4 persen (parliamentary threshold). Elektablitas PKS masih terpaut tipis dengan ambang batas di 3,7 persen. PAN cukup jauh di 2,3 persen, NasDem 2,1 persen, dan Hanura 1,2 persen.

Sementara, partai baru tidak ada yang berpeluang untuk masuk DPR. Partai Perindo tertinggi dengan elektablitas 2,6 persen, PBB 0,7 persen, Partai Garuda 0,2 persen, PSI 0,2 persen, Partai Berkarya 0,2 persen. Sedangkan PKPI tak masuk dalam survei. Ditambah 2 persen memutuskan tidak memilih atau golput.

Read More

KPK geledah rumah pejabat dan staf terkait suap Bupati Tulungagung

KPK geledah rumah pejabat dan staf terkait suap Bupati Tulungagung

AGEN CASINO ONLINE

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua lokasi di Tulungagung, Jawa Timur terkait kasus dugaan suap sejumlah proyek di Kabupaten Tulungagung yang menjerat Bupati Syahri Mulyo.

"Hari ini KPK melakukan penggeledahan terkait dengan kasus dugaan suap proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Tulungagung," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (19/7).

Dua lokasi yang digeledah tim penyidik yakni rumah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Tulungagung dan kediaman Staf Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Tulungagung.

Menurut Febri, penggeledahan masih berlangsung dan dirinya belum bisa membeberkan temuan tim penyidik di Tulungagung.

"Geledah dimulai sejak 14.30 WIB dan masih berlangsung," kaa Febri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati nonaktif Tulungagung Syahri Mulyo sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung.

Dia ditetapkan tersangka bersama tiga orang lainnya yakni, pihak swasta Agung Prayitno, Kadis PUPR Tulungagung Sutrisno, dan pihak pemberi suap Susilo Prabowo.

Diduga, Syahri menerima suap sebesar Rp 2,5 miliar dari kontraktor, Susilo Prabowo melalui perantara Agung Prayitno. Uang tersebut merupakan fee atas pemulusan proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas PUPR Tulungagung.

Read More

Pemberontak Suriah sepakat tinggalkan dua kota setelah dikuasai selama tiga tahun

Pemberontak Suriah sepakat tinggalkan dua kota setelah dikuasai selama tiga tahun

AGEN CASINO ONLINE

Ribuan penduduk di Fua dan Kefraya sebelah utara Provinsi Idlib, Suriah, hari ini dievakuasi setelah kelompok pemberontak mencapai kesepakatan dengan pemerintah Suriah lewat pertukaran tawanan.

Media pemerintah SANA melaporkan, kesepakatan itu dicapai setelah 40 tawanan dibebaskan dari penjara di Estabraq, Idlib, seperti dilansir laman Sputnik News, Selasa (17/7). Kesepakatan antara kedua pihak ini dirancang oleh Rusia dan Turki.

Dengan kesepakatan antara rezim Basyar al-Assad dan kelompok jaringan al-Qaidah, Hayat Tahrir al-Syam (Jabal Nusra), ini maka status dua kota yang dikepung oleh pemberontak itu telah dicabut.

Koresponden AFP mengatakan ada 20 bus mengangkut hampir 7.000 militan bersama keluarga mereka meninggalkan Fua dan Kefraya menuju kota dekat Aleppo yang kini sudah dikuasai rezim Basyar al-Assad.

Wilayah Idlib hingga kini sebagian besar masih dikuasai oleh kelompok oposisi.

KOta Fua dan Kefraya diblokade oleh kelompok pemberontak pada 2015 setelah mereka berhasil memukul mundur pasukan pemerintah. Sejak itu kedua kota mengalami krisis. Warga sipil kekurangan bahan pangan dan obat-obatan.

Read More

Tahun 2004, Yusril prediksi Kepala BPPN sampai pegawai bisa terjerat hukum

Tahun 2004, Yusril prediksi Kepala BPPN sampai pegawai bisa terjerat hukum

AGEN CASINO ONLINE

Pada 11 Februari 2004, dalam rapat terbatas (ratas) kabinet di Istana Negara, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sampai para pegawainya bisa terjerat persoalan hukum berkaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Lunas Badan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) jika terbukti keliru dalam mengeluarkan kebijakan tersebut.

Saat itu Yusril masih menjabat Menteri Kehakiman saat Presiden dijabat Megawati Soekarnoputri. Dan seperti diketahui, saat ini Yusril menjadi tim kuasa hukum terdakwa kasus BLBI, Syafruddin Arsyad Temenggung.

Saat itu ratas kabinet dihadiri Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Transkrip pernyataan Yusril ini dibacakan JPU, Kiki Ahmad Yani, dalam sidang kasus BLBI dengan terdakwa mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (19/7).

Dalam transkrip percakapan itu, Yusril mengaku sependapat dengan Kapolri Jenderal Polisi Dai Bachtiar di mana semua orang yang tergabung di BPPN dapat terancam dipidana.

"Pendapat saya hampir sama dengan Pak Dai Bachtiar bahwa tanggung jawab institusional dari BPPN itu tidaklah selesai begitu saja, walaupun indikasinya telah dibubarkan," kata JPU Kiki.

Jaksa melanjutkan, saat itu Yusril mengatakan semua mantan pegawai termasuk pimpinan BPPN bisa saja dituntut pidana. Pasalnya dugaan keterlibatan mereka dalam kasus yang diduga merugikan negara triliunan rupiah itu tidak bisa dihilangkan begitu saja.

"Mungkin juga pimpinan BPPN di masa-masa yang lalu yang disangka terlibat dalam satu tindak pidana itu tidak bisa dihilangkan sama sekali," jelasnya.

BPPN, menurut pendapat Yusril, dibentuk karena adanya keadaan yang sangat darurat. BPPN pun diberikan kewenangan cukup luas. Namun bukan berarti para mantan pegawai BPPN memiliki hak imunitas sehingga tak bisa dituntut pidana ke pengadilan.

Transkip rekaman suara Yusril dibacakan dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yaitu mantan Wakil Presiden Boediono. Boediono hadir dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Keuangan periode 2001-2004.

JPU kemudian mengonfirmasi transkrip tersebut kepada Boediono. Boediono juga mengaku hadir pada rapat 11 Februari 2004 tersebut.

"Kalau itu dokumen tertulis, saya kira saya menerima," kata Boediono.

Saat transkrip dibacakan, Yusril belum berada di ruang sidang. Syafruddin Arsjad Temenggung didakwa merugikan negara sekira Rp 4,58 triliun karena diduga telah menerbitkan SKL BLBI untuk obligor BDNI. Penerbitan SKL BLBI dianggap telah memperkaya pemegang saham BDNI, Sjamsul Nursalim sebagai pemilik aset PT Dipasena Citra Darmaja dan PT Wachyuni Mandiri. Selaku Kepala BPPN, Syafruddin diduga telah melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak.

Atas perbuatannya, Syafruddin disebut melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Read More

Realisasi penerimaan perpajakan tembus Rp 653,49 triliun di semester 1-2018

Realisasi penerimaan perpajakan tembus Rp 653,49 triliun di semester 1-2018

AGEN CASINO ONLINE

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan akhir Juni 2018 sebesar Rp 653,49 triliun. Jumlah tersebut, terdiri dari penerimaan yang berasal dari pajak mencapai Rp 581,54 triliun dan dan penerimaan berasal dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp 71,95 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi penerimaan berasal dari pajak tersebut telah mencapai 40,84 persen dari target penerimaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

"Hingga akhir Semester I-2018, realisasi penerimaan pajak tumbuh positif sebesar 13,99 persen (yoy), didukung oleh kinerja positif seluruh jenis penerimaan pajak yang terdiri dari PPh non migas, PPh migas dan PPN," ujarnya pada saat Konferensi Pers APBN Kita, di Kantornya, Jakarta, Selasa (17/6).

Sri Mulyani mengatakan, untuk PPh non migas apabila dihitung tanpa tak amnesty, maka tumbuh 19,86 persen. Pajak muncul dari PPh 21 tumbuh 22,26 persen, PPh 22 tumbuh 28 persen, PPh badan tumbuh 23,81 persen.

"Untuk PPh migas hingga akhir Juni 2018 mampu tumbuh positif sebesar 9,13 persen (yoy) atau mencapai 78,84 persen dari target. Pertumbuhan ini ditopang harga komoditas yang mendorong kenaikan harga Crude Oil Price (ICP)," jelasnya.

Untuk penerimaan PPN dan PPnBM hingga akhir Juni 2018 tumbuh mencapai 13,63 persen (yoy) didorong oleh pertumbuhan konsumsi dalam negeri dan kinerja impor. Sementara itu penerimaan PPnBM DN hingga akhir Juni 2018 tumbuh negatif 14,16 persen (yoy), sebagai akibat dari tagihan restitusi yang cukup signifikan.

Sedangkan realisasi penerimaan dari kepabeanan dan cukai, telah mencapai 37,07 persen dari target pada APBN 2018. "Kepabeanan dan cukai juga masih terus tumbuh hingga akhir Juni 2018 mencapai 16,66 persen (yoy), tren pertumbuhan positif kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai seperti bea masuk, bea keluar, dan cukai," tandasnya.

Sri Mulyani mengatakan, pertumbuhan positif penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir semester I 2018 merupakan pertumbuhan yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Adapun penerimaan bea masuk tumbuh 12,98 persen (yoy) dan bea keluar yang mencapai 93,75 persen (yoy).

Read More