Jokowi tak ingin Jumenengan mundur, biaya akan ditanggung pemerintah

Jokowi tak ingin Jumenengan mundur, biaya akan ditanggung pemerintah

AGEN KASINO

Presiden Joko Widodo menaruh perhatian khusus terhadap perkembangan rekonsiliasi di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Melalui Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, ia meminta agar upacara adat Tinggalan Dalem Jumenengan atau ulang tahun naik tahta ke-13 Paku Buwono XIII tetap dilaksanakan 22 April nanti.

Tak hanya itu, mantan Wali Kota Solo itu juga minta agar acara sakral tersebut dilakukan di Sasana Sewaka, dihadiri PB XIII dan lengkap dengan iringan Tari Bedhaya Ketawang. Pemerintah Pusat pun juga berjanji akan membiayai acara tersebut.

"Presiden meminta agar acara Tingalan Jumenengan tetap berlangsung 22 April, tidak boleh mundur. Anggarannya dari pemerintah pusat, semua sesuai pengajuan Sinuhun (raja) melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)," ujar Rudy, panggilan akrab wali kota, Jumat (14/4).

Rudy mengatakan, intervensi pemerintah terhadap Keraton Surakarta mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pemerintah menginginkan agar prosesi jumenengan digelar meriah sebagai salah satu pelesatrian kebudayaan.

"Keraton itu aset nasional bukan milik keluarga. Kalau ada masalah paugeran-paugeran (peraturan adat) keraton, biar diselesaikan oleh Sinuhun dan adik-adiknya," katanya.

Rudy mengatakan, jika konflik internal keraton dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian, ia khawatir keraton semakin tidak terawat. Karena anggaran dari Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota (Pemkot) tidak bisa diserahkan selama konflik masih terjadi.

Rudy berharap konflik internal keraton segera rampung dan tidak saling gugat. Sehingga keluarga bisa bersama-sama menggelar Tinggalan Dalem Jumenengan, 22 April nanti dengan lancar dan baik.

Rudy mengatakan diperlukan percepatan penyelesain internal keraton. Untuk ia berjanji segera bertemu dengan kedua kubu, agar penyelesaian masalah keraton bisa diwujudkan.

"Kedua belah kubu harus segera berdamai demi menyelamatkan keraton sebagai bangunan cagar budaya. Kami akan menjalin komunikasi dengan putra putri dalem, seperti KGPH Puger untuk mencari solusi. Saya berharap mereka bisa akur semua," pungkasnya.