Mutu pendidikan senjang, kelulusan CPNS Sumbar hanya 4 persen

Mutu pendidikan senjang, kelulusan CPNS Sumbar hanya 4 persen

AGEN CASINO ONLINE

Kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia masih terlalu senjang. Kondisi ini tergambar dari hasil kelulusan dalam ujian penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2017, yakni lulusan Perguruan Tinggi (PT) di Pulau Jawa masih mendominasi dibandingkan daerah Sumatera dan sebagainya.

Hal ini diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, saat menjadi pembicara utama dalam konferensi ekonomi bisnis, akuntansi dan ilmu sosial di aula Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Barat di Padang pada Jumat, (13/10).

"Kalau minat jadi pegawai tinggi sekali. Buktinya peminat CPNS Kemenkumham mencapai 1,3 juta pelamar untuk 17 ribu lebih formasi. Begitu peminat hakim MA mencapai 30 ribu orang dari hanya 1.600 formasi," terang Asman.

Selama pelaksanaan ujian kompetensi dasar, dia mengaku mengunjungi 14 Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di seluruh tanah air. Hasilnya, di Yogyakarta, tingkat kelulusan CPNS mencapai 24 persen. Sedangkan di Sumbar sendiri, hanya berkisar 4 persen. Disusul Aceh 3 persen, dan Papua 1 persen.

"Tampak sekali beda mutu pendidikan kita di masing-masing wilayah," kata Asman.

Atas realita itu, politisi PAN itu meminta seluruh Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta di Sumbar dan daerah lain, agar segera melakukan evaluasi. Serta kajian tentang pendidikan agar melahirkan lulusan berdaya saing tinggi.

"Cari masalahnya di mana, lalu evaluasi. Guru atau dosenkah yang harus dievaluasi atau masalah kurikulum. Bisa juga soal sarana dan prasarana yang kurang mendukung, atau jam mengajar juga perlu dievaluasi. Kalau tidak bergerak cepat, hasilnya justru akan semakin buruk," katanya.

Asman Abnur berharap lembaga pendidikan terus memperbaiki diri dengan target utama melahirkan lulusan yang memiliki daya saing. Apalagi, perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat, yang seharusnya tidak lagi menjadi kendala jarak wilayah dalam pemerataan pendidikan dan sistem pembelajaran.