Hasto akui Dedi Mulyadi intens berkomunikasi untuk Pilgub Jabar

Hasto akui Dedi Mulyadi intens berkomunikasi untuk Pilgub Jabar

AGEN CASINO ONLINE

PDI Perjuangan masih mencari calon yang pas untuk diusung sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, masih mencari gambaran masa depan untuk Jawa Barat.

"Jawa Barat kita kan pertemuan terakhir dengan para tokoh demi tanggung jawab PDIP terhadap masa depan Jabar kami masih menggodok dan menyatukan diri dengan gambaran masa depan Jabar yang harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya oleh PDIP," katanya di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Sabtu (11/11).

Dia menjelaskan, terdapat beberapa orang yang sudah intens berkomunikasi dengan partainya. Salah satunya yaitu Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Tidak hanya Dedi, terdapat Dedi Mizwar yang juga intens berkomunikasi dengan partainya.

"Saat ini berkomunikasi dengan PDIP yang dari eksternal itu kan ada Pak Dedi Mizwar, Pak Dedi Mulyadi, ada Ibu Neti Aher, dari internal ada Pak TB Hasanuddin, ada Pak Budi Guntur, ada beberapa nama, Pak Anton Charliyan juga proses," jelasnya.

Hasto mengatakan, masing-masing dari nama-nama tersebut sudah meminta kesempatan untuk bersosialisasi. Selain itu, kata dia, partainya mempersiapkan masa depan Jawa Barat.

"Nah kami berikan waktu untuk mereka bergerak ke bawah dan kami akan lihat," ungkapnya.

Dia menjelaskan, tidak mau memilih atau menilai dengan menggunakan survei. Partainya kata Hasto, akan melihat keteguhan, prinsip dan kemampuan untuk menata Jawa Barat lebih baik.

"Kemampuan untuk membawa Jabar kepada tata ruang, susunan keindahan alam rayanya, penataan wilayah lumbung pangannya, penataan pariwisata nya, transportasi publiknya, kami siapkan sebaik-baiknya," tegas Hasto.

Read More

Mendikbud prioritaskan pemenuhan fasilitas UNBK 2018 untuk SMP

Mendikbud prioritaskan pemenuhan fasilitas UNBK 2018 untuk SMP

AGEN CASINO ONLINE

Pemerintah memprioritaskan pemenuhan fasilitas Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2018 untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Karena memang kondisi SMP jauh tertinggal dibandingkan jenjang yang lain.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya memprioritaskan fasilitas SMP. Sumbangan Kemendikbud akan dialokasikan ke sana, sekitar 90 ribu unit komputer.

"Diprioritaskan ke SMP, karena SMP masih banyak yang tertinggal, masih sekitar 40 persen. Kalau SMK dan SMA sudah 80 persen," kata Muhadjir di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu (11/11).

Kata Muhadjir, tahun depan pihaknya mentargetkan antara 80 sampai 90 persen pelaksaan UNBK. Seiring waktu, persiapan akan terus dilakukan.

"Komputer dinilai sudah cukup, kalau tidak cukup sekolah bisa membeli dengan dibantu Pemerintah Daerah," tegasnya.

Muhadjir datang dan membuka acara Atfhal Competition Indonesia yang diikuti oleh siswa-siswa sekolah di bawah Aisyiyah seluruh Indonesia. Atfhal Competition Indonesia berlangsung 11-13 November dengan diisi berbagai kegiatan, seperti perkemahan dan aneka perlombaan.

"Acara ini bagian dari pendidikan karakter terutama di lingkungan Aisyiah agar mereka memiliki ketahanan mental yang bagus dan komitmen yang bagus bagi negaranya. Punya budi pekerti yang baik, selalu berpikir baik untuk sehari-harinya. Dilatih mulai sejak dini," kata Muhadjir.

Pada kesempatan yang sama Muhadjir juga menceritakan tentang pertumbuhan pendidikan literasi di Indonesia yang mendapatkan apresiasi positif dari Unesco. Bahkan lembaga yang mengurus pendidikan dan kebudayaan di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) itu memposisikan Indonesia dalam Eksekutif World.

"Banyak yang dilakukan oleh komunitas literasi dan masyarakat literasi. Kemarin waktu di sidang konferensi ke-39 di Unesco, Indonesia dapat apresiasi dalam gerakan literasi nasional," katanya.

Indonesia masuk dalam Eksekutif World dari Unesco, sebuah badan eksekutif yang menentukan kebijakan-kebijakan Unesco.

Read More

Di APEC, Jokowi dorong tiga hal ini

Di APEC, Jokowi dorong tiga hal ini

AGEN CASINO ONLINE

Presiden Joko Widodo mendorong tiga hal untuk dikerjakan para pemimpin anggota Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC). Tiga hal tersebut yaitu soal pembangunan inklusif, penuntasan 'Bogor Goals' serta pemanfaatan perkembangan teknologi dan inovasi.

"Apabila tidak diperbaiki maka akan menyebabkan suburnya pemikiran dan gerakan proteksionisme serta anti-globalisasi yang meluas," kata Presiden Jokowi seperti dilansir dari Antara, Sabtu (11/11).

Data menunjukkan terjadinya peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan di APEC. Namun kemajuan pembangunan masih belum merata sehingga pembangunan inklusif penting karena dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum.

"Selain itu, proses globalisasi yang saat ini terjadi juga menghasilkan ketimpangan pendapatan kronis akibat manfaat globalisasi yang tidak merata," jelasnya.

Kedua, Presiden Jokowi mendorong APEC untuk segera menyelesaikan agenda 'Bogor Goals' yang belum tuntas. Mengingat selama 23 tahun 'Bogor Goals' telah menjadi kekuatan pendorong kerja sama APEC.

"Bogor Goals mencerminkan pentingnya perdagangan dan investasi bebas serta terbuka dan juga perwujudan pertumbuhan ekonomi serta kemakmuran rakyat," ujarnya.

Terakhir, Presiden Jokowi mengajak seluruh anggota APEC untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dan inovasi dalam visi pasca 2020. Sejumlah langkah antisipatif dan adaptif harus dilakukan APEC guna mengurangi jurang ketimpangan pembangunan.

"Mendorong integrasi ekonomi regional, melanjutkan reformasi struktural, menyelesaikan hambatan regulasi, menerapkan strategi pertumbuhan yang produktif, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata, serta mengurangi kesenjangan ekonomi," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Presiden Jokowi pun berharap anggota APEC dapat bekerja sama mengupayakan agar visi APEC dapat membuahkan hasil nyata dan bermanfaat bagi rakyat seluruh dunia.

"Keseimbangan pilar liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi serta kerja sama ekonomi dan teknik semakin menjadi kunci keberhasilan," kata Presiden.

Presiden menyampaikan ketiga hal tersebut dalam sesi 'working lunch' bersama 20 pemimpin anggota APEC lain. Para pemimpin itu sependapat untuk memulai proses pasca 2020. Selain itu ditekankan pula bahwa APEC perlu terus memainkan peran sebagai model inkubator bagi integrasi regional.

Para pemimpin APEC juga memiliki kesamaan pandangan bahwa fokus kerja sama APEC adalah rakyat dan kalangan bisnis sehingga visi APEC pasca 2020 harus dibangun atas dasar "Bogor Goals" dan dengan penambahan area kerja sama sebagai akibat terjadinya revolusi industri.

Sebagai penutup, Presiden Viet Nam, Ketua APEC 2017, menegaskan bahwa APEC pasca 2020 harus bersifat aspirasional, ambisius namun juga dapat direalisasikan.

Tema APEC 2017 adalah 'Menciptakan Dinamika Baru, Membina Masa Depan Bersama' akan fokus membahas beberapa masalah, antara lain perekonomian berkesinambungan, integrasi regional, penguatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah, perubahan iklim dana pertanian.

Read More

Teten sebut regulasi di Indonesia terlalu banyak, bertentangan satu sama lain

Teten sebut regulasi di Indonesia terlalu banyak, bertentangan satu sama lain

AGEN CASINO ONLINE

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyebutkan bahwa Indonesia mengalami masalah besar dalam hal regulasi. Menurutnya, regulasi di negara ini terlalu banyak dan kompleks.

"Ini merupakan masalah besar dalam regulasi, karena banyak sekali regulasi-regulasi yang kemudian bertentangan satu sama lainnya," ujar Teten ketika menjadi pembicara dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Keempat di Jember, Jawa Timur, Sabtu (11/11).

Akibat dari pertentangan regulasi satu dengan yang lain, maka pelayanan pemerintah menjadi melamban begitu pula dengan upaya Indonesia untuk mempercepat pembangunan dan perekonomian. Dalam kurun waktu 15 tahun, Teten mencatat sebanyak 831 regulasi diproduksi setiap tahunnya sehingga jumlah regulasi yang diterbitkan dalam kurun waktu tersebut mencapai lebih dari 12.500 regulasi.

Oleh sebab itu diperlukan penataan regulasi untuk merampingkan regulasi yang ada sekarang dan lebih mengakomodir kepentingan nasional. "Riset Bappenas juga menyebutkan penataan regulasi sangat diperlukan mengingat kualitas regulasi kita juga sangat rendah namun jumlahnya sangat banyak, kurang pemahaman, tanpa otoritas tunggal, ditambah substansinya juga masih bermasalah," kata Teten.

Teten mengatakan, dalam pembuatan regulasi belum ada komite yang kompeten menyelaraskan undang-undang dengan peraturan di bawahnya supaya dalam pelaksanaannya tidak bertentangan. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara mencatat total regulasi di Indonesia hingga saat ini diperkirakan mencapai angka 62 ribu. Tersebar di berbagai instansi baik di pusat maupun di daerah.

Read More

Raja se-nusantara gelar ritual getih getah di Candi Brahu Trowulan

Raja se-nusantara gelar ritual getih getah di Candi Brahu Trowulan

AGEN CASINO ONLINE

Raja-raja se-nusantara menggelar ritual getih getah di Candi Brahu, bekas Kerajaan Majapahit, Trowulan, Mojokerto, Jatim, Jumat (10/11). Ritual ini digelar untuk mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan para raja di Indonesia.

Prosesi ritual getih getah diawali dengan kirab, mulai dari Pendopo Agung Trowulan hingga Candi Brahu dengan jarak sekitar hampir 5 kilo meter. Peserta kirab mengenakan pakaian serba hitam dan membawa serta pusaka peninggalan Kerajaan Majapahit.

Eko Prasetyo ketua panitia ritual getih getah mengatakan, ritual ini sengaja digelar salah satu tujuanya untuk mempererat tali persaudaraan raja raja se-nusantara. Sekaligus menjaga kelestarian budaya peninggalan para leluhur.

"Kita awali dari di Pedopo Agung yang merupakan tempat Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Sumpah amukti palapa diharapkan bisa mempererat tali persaudaraan serta persatuan dan kesatuan," Eko Prasetyo, Jumat (10/11).

Budaya dan adat para leluhur digambarkan melalui puluhan simbol pusaka Majapahit. Di antaranya Sang Hyang Baruna, Sang Naga Amurabumi, Sang Hyang Padmanawiranagari, Sang Hayang Wira Dharma, Sang Hyang Dharma Daksina dan Sang Hyang Dharma Putra.

"Simbul sibul Majapahit kita bawa, Sang Hyang Dharma Daksina lambang departemen keagamaan Majapahit berbentuk Trisula. Lambang Angkatan lautnya Sang Hyang Naga Baruna. Juga lambang Garuda Pancasila yang bersumber dari kitab Sutasoma karya Mpu Prapanca," jelas Eko.

Para raja se-nusantara bersama sama menggelar doa bersama di altar Candi Brahu, yang menjadi menjadi tempat perabuan atau tempat menyucikan abu para raja Majapahit, mulai zaman Mpu Sendok hingga Majapahit masa akhir. Sebanyak 25 raja nusantara hadir dalam ritual ini, di antaranya dari Padang Lawas, Kesultanan Madura, Solo dan Mataram.

"Kami berharap melalui kegiatan ritual getah-getih ini bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa nusantara milik kita bersama, semakin kuat dalam bergotong-royong," ucapnya.

Raja Huristak XII Padang Lawas Tondi Hasibuan, yang ikut dalam ritual menyerahkan ulos kepada para sesepuh di bumi Majapahit, sebagai lambang persaudaraan dan persatuan.

"Ini bentuk ikatan Majapahit dengan Kerajaan Huristak yang sudah terjalin sejak dulu. Menjaga tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Balik lagi ke konsep nusantara, yakni kita harus bersatu meski berbeda-beda," katanya.

Read More

Jokowi dinilai kedepankan supremasi hukum soal kasus pimpinan KPK

Jokowi dinilai kedepankan supremasi hukum soal kasus pimpinan KPK

AGEN CASINO ONLINE

Presiden Joko Widodo angkat bicara soal kasus pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang yang membelit Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Saat ini, Bareskrim Polri telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas kasus itu.

Jokowi yang ditemui usai pemberian nama pesawat N219 meminta, kasus tersebut dihentikan jika tidak memiliki bukti yang kuat.

"Yang tidak berdasarkan bukti dan fakta, saya udah minta dihentikan," tegasnya di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai Jokowi sangat arif dan bijaksana karena mengedepankan supremasi hukum. Di mana posisi atau kedudukan setiap warga negara sama di mata hukum.

"Pernyataan Presiden, profesional, dalam arti kalau ada bukti ya proses, kalau tidak ada bukti jangan proses," kata Margarito, Jumat (10/11).

Margarito menambahkan, dalam pesan itu Jokowi ingin polisi tak mengada-ada dan harus sesuai dengan fakta.

"Kalau itu sudah ada, tidak ada alasan bagi kepolisian untuk menghentikan. Itu yang dapat saya maknai dari pernyataan Presiden," ujarnya.

Margarito pun melihat polisi harus bekerja mengedepankan prinsip hukum. Andai memang KPK salah, tak menutup kemungkinan harus diproses juga.

"Prinsip itu kan tidak bisa dikesampingkan dengan status seseorang itu misalnya sebagai komisioner KPK," ucapnya.

Read More

Memilukan, seringnya pimpinan KPK dikriminalisasi di era Jokowi-JK

Memilukan, seringnya pimpinan KPK dikriminalisasi di era Jokowi-JK

AGEN CASINO ONLINE

Pelaporan terhadap pimpinan KPK yaitu Agus Rahardjo dan Saut Situmorang yang kini sedang diproses Bareskrim Polri dengan keluarnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dinilai sebagai bentuk kriminalisasi pada pimpinan KPK. Bahkan sebelumnya beberapa pimpinan lainnya diperlakukan sama, sebut saja Abraham Samad yang sama-sama terjadi para era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Persoalan ini dinilai sangat memilukan di mana kembali terjadi pada tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini disampaikan pengamat politik, Ray Rangkuti.

"Dalam masa bakti empat tahun empat pimpinan KPK dikriminalisasi atau dikriminalisasi. Ini menurut saya memilukan kalau sampai terjadi di eranya Pak Jokowi yang justru digadang-gadang sebagai Presiden yang amat pro terhadap tindakan anti korupsi," jelasnya dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan di markas Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (10/11).

Seperti diketahui Agus dan Saut dilaporkan Sandi Kurniawan ke Bareskrim Polri dengan nomor LP/1028/X/2017/Bareskrim, atas dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 421 KUHP.

Jokowi jelasnya memang berkali-kali menegaskan tak suka KPK diperlemah dan tidak ingin korupsi merajalela. Namun demikian Jokowi tak pernah mengeluarkan kebijakan tegas sebagai langkah nyata dari pernyataannya tersebut.

Ia pun berharap Presiden mengambil sikap tegas dalam kasus ini sehingga dapat menjadi sinyal kuat kepada pimpinan KPK bahwa mereka mendapat perlindungan dari Presiden selama ada pihak-pihak yang ingin melemahkan KPK.

Sikap tegas Presiden dapat berimplikasi kepada hal yang lebih luas dimana dapat memberikan rasa nyaman pada pihak-pihak yang tegas memberantas korupsi. "Warga negara yang melakukan aktivitas antikorupsi betul-betul di bawah perlindungan dan perhatian Presiden," ujarnya.

Jokowi selama ini memiliki citra bersih dari perilaku KKN. Namun tak cukup hanya Presiden, tapi elemen di bawahnya juga harus bersih dari KKN. Karena itulah Presiden harus tegas memberi perlindungan dan dukungan kepada para pegiat antikorupsi agar terhindar dari berbagai upaya kriminalisasi.

Read More