Ditantang ajukan interpelasi ke Jokowi, Gerindra sebut sudah sering kritik terbuka

Ditantang ajukan interpelasi ke Jokowi, Gerindra sebut sudah sering kritik terbuka

AGEN CASINO ONLINE

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, kritikan Ketum Gerindra Prabowo Subianto soal ekonomi yang melenceng dari konstitusi tidak harus dibarengi dengan hak interpelasi. Menurut dia, selama ini Gerindra sudah sering ajukan kritik terbuka kepada pemerintah.

"Kritik begini bukan interpelasi ya. Interpelasi ini bukan seperti itu, kita akan ajukan hak angket umpamanya terkait dengan pengangkatan Pj Gubernur Jawa Barat, kita akan ajukan hak angket," kata Riza saat dihubungi merdeka.com, Kamis (21/6).

Dia mengatakan, selama ini Gerindra sudah menyampaikan kritik dengan cukup terbuka. Bahkan, kata Riza, Prabowo juga sering menyampaikan pendapatnya tentang perkembangan bangsa.

"Pak Prabowo orangnya sangat terbuka enggak pernah ngomong di belakang. Dia ngomong di depan ngomong apa adanya transparan sampaikan pada pemerintah di berbagai kesempatan melalui DPR melalui fraksi Gerindra di komisi-komisi kita kan juga terbuka," ujarnya.

"Kalau kritik seperti ini kita sudah sampaikan secara terbuka pada pemeritah mengingatkan pemerintah gitu. Untuk kembali pada UUD 45 khususnya Pasal 33 terkait ekonomi gitu," tukasnya.

Meski begitu, Riza menegaskan partainya selalu siap jika ditantang untuk menjelaskan apapun kritikan dari mantan Danjen Kopassus itu. Karena, kata dia, Gerindra memiliki visi dan misi untuk bangsa Indonesia.

"Gerindra siap menyampaikan konsep dan paparannya. Terkait dengan pembangunan bangsa kan kita punya visi-misi dan programkan," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan Fraksi Partai Gerindra bisa mengajukan hak angket atau menyatakan pendapat kepada Presiden Jokowi terkait kondisi Indonesia saat ini. Hal ini menyikapi kritik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut arah Indonesia telah melenceng dari konstitusi.

"Fraksi Gerindra mengajukan hak angket atau menyatakan pendapat ke DPR," kata Jazilul saat dihubungi merdeka.com, Kamis (21/6).

Read More

PPP sindir etika Lulung, seharusnya contoh Akbar Faizal dan Titiek Soeharto

PPP sindir etika Lulung, seharusnya contoh Akbar Faizal dan Titiek Soeharto

AGEN CASINO ONLINE

Abraham Lunggana atau akrab disapa Haji Lulung mengisyaratkan meninggalkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan berlabuh ke Partai Amanat Nasional (PAN). PPP tidak mempersoalkan keputusan politik Lulung.

Wasekjen PPP Achmad Baidowi mengatakan, secara etika seharusnya Lulung keluar dulu dari PPP. Setelah itu baru bicara kepindahan ke parpol lain. Seperti dilakukan politisi lain yakni Akbar Faizal ketika pindah dari Hanura ke Nasdem. Begitu juga Titiek Soeharto yang mundur dari Golkar sebelum pindah ke Partai Berkarya.

"Kenegarawanan seorang Lulung dipertaruhkan di sini. Apakah berjiwa besar dan negarawan seperti Akbar Faizal dan Titiek Soeharto atau hanya mau jadi pecundang," ujar pria yang akrab disapa Awiek.

Awiek mengatakan, selama ini PPP sudah banyak mengalah dan menawarkan beberapa kompensasi kepada Lulung. Meskipun Lulung merupakan loyalis Djan Faridz saat PPP berkonflik. Salah satu kompensasi yang dimaksud adalah tidak mencopot jabatan Lulung sebagai Wakil Ketua DPRD. Lulung juga dijadikan salah satu pengurus harian DPP yang membidangi pemenangan wilayah DKI-Jabar dan Banten. Tawaran itu disampaikan langsung oleh Sekjen Arsul Sani.

"Jadi ya kita hormati saja pilihan Lulung jika memang harus pindah partai, karena kami sudah berusaha untuk melakukan pendekatan politik. Dan perlu diingat bahwa Lulung menjadi pimpinan DPRD lewat PPP, maka jika berjiwa kesatria hendaknya mengundurkan diri, tidak berkoar-koar menggunakan fasilitas pimpinan DPRD yang didapat melalui PPP," kata pria yang akrab disapa Awiek ini.

Awiek menjelaskan, Lulung merupakan loyalis kubu Djan Faridz saat berkonflik dengan Ketum PPP Romahurmuziy. Saat kubu Rommy dinyatakan sah sebagai pengurus PPP, Lulung minta tetap dijadikan ketua DPW. Permintaan ini ditolak kader-kader PPP loyalis Rommy. Sebab, ketua DPW sudah dijabat Abdul Azis. Sesuai hasil Muswil.

"Artinya, selaku politisi, Lulung tidak gentle mengakui kekalahan dalam proses politik. Hanya nunggu durian runtuh saja," ucapnya.

Read More

Ini dasar hukum yang dipegang Kemendagri terkait Komjen Iriawan

Ini dasar hukum yang dipegang Kemendagri terkait Komjen Iriawan

AGEN CASINO ONLINE

Dilantiknya Sestama Lemhanas Komjen Pol M Iriawan, menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, berdasarkan Keputusan Presiden, menuai polemik. Namun, pihak Kemendagri menuturkan itu sudah sesuai aturan.

"Kehadiran Pj Gubernur ini adalah amanat Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, setelah memperhatikan Pasal 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, dalam keterangannya, Selasa (19/6).

Mengenai status pria yang akrab disapa Iwan Bule yang notabene adalah polisi aktif, dia menyatakan tidak ada yang salah dengan penunjukan TNI/Polri aktif ataupun nonaktif sebagai Penjabat Gubernur. Sebelumnya juga sudah ada penunjukan serupa seperti di Sulawesi Barat, Jawa Timur, Aceh, Papua dan Lampung.

Akmal menjabarkan, dalam Pasal 19 ayat 1 huruf b, sudah sangat jelas bahwa siapapun anggota TNI/Polri yang ditugaskan menjadi pejabat Eselon I sebagai Pejabat Tinggi Madya yang bertugas di Kemenko Polhukam, Kemenhan, Sekretaris Militer Presiden, BIN, Badan Siber dan Sandi Negara, Lemhanas, Wantannas, Basarnas, MA, BNN, BNPT dan instansi Kementerian/Lembaga lainnya, bisa menduduki posisi Pj Gubernur.

"Dengan demikian, posisi sekarang M Iriawan sebagai Sestama Lemhanas tentunya tidak bertentangan dengan pasal-pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (UU ASN)," kata Akmal.

Selanjutnya mengenai status M Iriawan sebagai polisi aktif, di dalam Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 UU ASN, disebutkan bahwa anggota TNI/Polri diperbolehkan mengisi jabatan ASN tertentu saja. Yakni jabatan yang ada di instansi pusat tetapi tidak termasuk instansi daerah. Instansi pusat dimaksud sebagaimana dijelaskan pada Pasal 19 ayat 1 huruf b.

"Pj Gubernur adalah pejabat administratif yang mendapat penugasan dari instansi pusat, karena yang meng-SK-kan adalah pemerintah pusat," tegas Akmal.

Ditambahkan dia, dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan PP Nomor 15 Tahun 2001 mengenai pengalihan status TNI/Polri menjadi PNS juga diatur mengenai istilah Penjabat Gubernur, terdapat beberapa jabatan pada Kementerian/Lembaga, di mana TNI/Polri tidak perlu alih status menjadi PNS. Aturan tersebut bersifat pengecualian.

Akmal menekankan juga bahwa Undang-Undang terbaru mengalahkan Undang-Undang yang lama sepanjang tidak diatur secara explisit dan jelas atau lex fosterior derogat legi priori.

"Karena itu, alangkah baik jika membaca norma regulasi, apalagi Undang-Undang, tidak sepotong-sepotong melainkan harus komprehensif karena berkaitan satu dengan lainnya," ujarnya.

Read More

Polisi akan wajibkan psikotes saat urus dan perpanjang SIM

Polisi akan wajibkan psikotes saat urus dan perpanjang SIM

AGEN CASINO ONLINE

Direkorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya akan memberlakukan aturan baru bagi masyarakat yang ingin membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) pribadi. Nantinya setiap warga yang ingin memiliki atau pun memperpanjang SIM pribadi diwajibkan untuk mengikuti psikotes.

Pada awalnya, pemberlakuan tes psikologi hanya untuk pembuatan SIM umum. Tetapi, kata dia, sebenarnya psikotes harus diberlakukan untuk semua jenis pembuatan SIM.

"Di dalam UU Tahun 2009 itu peraturan Kapolri Tahun 2009 itu sebenernya udah diatur bahwa sebenernya bukan hanya SIM Umum tapi semua SIM itu pun harus menggunakan tes psikologi," kata kasi SIM Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Fahri Siregar, saat dihubungi, Selasa (19/6).

Alasan dari persyaratan psikologi itu untuk mengurangi tingkat kecelakaan. Sebab, kata Fahri, beberapa kecelakaan terjadi karena ada gangguan aspek psikologis dari si pengemudi.

"Terus ada yang Tugu Tani juga itu adalah kasus-kasus dimana pengemudi mengemudikan kendaraan bermotor sebelumnya dia mengonsumsi narkotika," ungkapnya.

"Pada saat orang mengonsumsi narkoba maka stabilitas emosinya akan berubah-ubah kadang-kadang dia panik kadang-kadang dia takut. Nah terus kita dengan pertimbangan seperti itu maka kita khawatir kejadian berulang," sambungnya.

Fahri mengatakan, tes tersebut akan dilakukan dalam bentuk tertulis. Bisa dilakukan di Polda Metro Jaya ataupun dari lembaga psikologi yang biasa mengadakan tes psikologi mengemudi. Bila melakukan tes psikologi di Satpas yang disediakan maka akan dikenakan biaya karena tergolong dalam tes kesehatan.

"Kalau itu nanti lembaga psikologinya ya karena mereka tidak bagian dari Polisi. Itu di luar. Jadi kita hanya menetapkan ini persyaratannya harus ada lho tes psikologi. Nah nanti tinggal pengemudinya dia akan mengambil tesnya. Nanti mengambilnya memang tidak setiap tempat," ucapnya.

Melalui persyaratan ini Fahri berharap bisa meminimalisir tingkat kecelakaan. Syarat ini baru akan mulai disimulasikan pada 21 hingga 23 Juni 2018 mendatang dan resmi diberlakukan pada 25 Juni.

"Kita mau simulasikan dulu nanti baru tanggal 25 itu memang serentak karena ini harus serentak berlaku di seluruh satpas diseluruh Polda Metro Jaya. Bukan DKI saja tapi depok Tangerang kota kita juga mau cek kesiapan mereka juga," tutupnya.

Read More

Jaga netralitas Pilgub Jabar, Komjen Iriawan tak mau korbankan karirnya

Jaga netralitas Pilgub Jabar, Komjen Iriawan tak mau korbankan karirnya

AGEN CASINO ONLINE

Komjen Pol Mochamad Iriawan resmi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jabar. Ia menjamin seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah tetap netral di Pilkada serentak.

Mantan Kapolda Jabar ini mengatakan, menyukseskan agenda Pilgub dan Pilkada di daerah merupakan salah satu prioritas kerjanya.

"Sesuai arahan Pak menteri, kami akan melayani masyarakat, kami mengawal pembangunan, kami kawal pilkada ini sehingga nanti estafet Penjabat (Pj) kepada gubernur definitif. Kami akan awasi netralitas ASN, karena ini jadi patokan kami," katanya.

Langkah pertama yang akan dilakukan adalah melakukan konsolidasi dalam rapat kepala dinas, kepala Biro dan asisten pemerintahan. Ia pun menyebut akan merapat ke tingkat bupati dan walikota.

Komunikasi pun akan dilakukan dengan kapolda dan pangdam untuk memastikan jalannya pilkada termasuk tahapan Pileg dan pilpres berjalan lancar di masa transisi perpindahan kepemimpinan gubernur.

"Pak mendagri tadi nyampaikan pilkada ini rasa pilpres dan Pileg sehingga kami akan terus berkomunikasi. Kita juga akan gelar rapat dengan forkominda jelan tahap masa tenang. Sehingga tanggal 27 bisa jalan lancar," ucapnya.

Menjabat sebagai Pj Gubernur Iriawan sebut sebagai pertaruhan karirnya yang disebut sudah dirintis dari bawah. Ia tidak ingin capaiannya rusak hanya gara-gara netralitas.

"Saya meniti karir dari bawah. Alhamdullh saya diberi bintang tiga oleh yang maha kuasa melalui negara menurut saya itu pertaruhan. Kalau saya tidak netral, sayang karir saya," imbuhnya.

"Tentunya saya ingin sukses di semua sektor. Saya di bidang kamtibmas masyarakat cukup berhasil. Maka saya juga ingin sukses di bidang pemerintahan. Sehingga ada catatan sejarah," ia menambahkan.

Meski demikian, amanah Pj ia akui sangat berat, apalagi kinerja Ahmad Heryawan sebagai Gubernur Jabar dua periode akan menjadi bayang-bayang kinerjanya. Untuk itu, ia akan mengikuti pola kerja sekaligus program yang sudah ada di masa Ahmad Heryawan.

"Kita tahu Gubernur pak Aher pada masanya banyak berhasil. Untuk itu kami akan jalankan program beliau. Berat, tapi kita akan jalankan," pungkasnya.

Read More

Pengakuan saksi mata sebelum KM Sinar Bangun tenggelam di Danau Toba

Pengakuan saksi mata sebelum KM Sinar Bangun tenggelam di Danau Toba

AGEN CASINO ONLINE

KM Sinar Bangun tenggelam di perairan Danau Toba Prapat, Sumatera Utara Senin (18/6) sekitar pukul 17.30 Wib. Sebelum tenggelam, saksi mata melihat kapal yang mengangkut 70 orang itu oleng.

"Setiap terkena ombak danau, kapal itu oleng terus. Kami sempat selisih jalan dengan kapal itu. Banyak muatan penumpang dan kendaraan sepeda motornya," ujar Yudi, salah seorang wisatawan Danau Toba kepada merdeka.com.

Kapal itu berangkat dari pelabuhan Simanindo Kabupaten Samosir menuju Tigaras Parapat Kabupaten Simalungun. Belum ada data secara pasti korban yang selamat dan tewas dalam peristiwa itu. Namun pihak Badan Otorita Danau Toba (BODT) menyatakan sudah mendapat informasi 16 penumpang telah diselamatkan namun 3 lainnya ditemukan tewas.

Dia melihat kapal tersebut penuh berisi muatan. "Memang kapal-kapal itu banyak sekali mengangkut penumpang. Tambah bawa sepeda sepeda motor. Aku lihat kapal itu tadi. Curiga juga aku nengok, kapal itu bakal tebalik, rupanya betul. Oleng kali kapalnya," kata Yudi.

Informasi yang diperoleh merdeka.com, setelah kejadian, pukul 18.00 Kapal Fery pembawa penumpang penyeberangan yang melintas menuju Pelabuhan Tigaras berhasil menyelamatkan 3 orang penumpang kapal yang tenggelam.

Sedangkan untuk korban lainnya belum ditemukan karena posisi jarak cukup jauh dari lintasan Kapal Fery dan cuaca tidak memungkinkan. Sementara 3 penumpang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Saat ini korban yang diselamatkan kapal yang melintas dibawa ke Puskesmas Sipintuangin. Sedangkan untuk korban lainnya masih dalam pencarian Tim Gabungan Basarnas, Marinir, dan Kepolisian.

Read More

Menangkan Gus Ipul-Puti, Ketua Wartani Jember minta para petani masif turun jalan

Menangkan Gus Ipul-Puti, Ketua Wartani Jember minta para petani masif turun jalan

AGEN CASINO ONLINE

Ketua Wadah Aspirasi Warga Petani (Wartani) Jember Yatni menyerukan kepada warga tani di Kabupaten Jember turun ke masyarakat untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2, Gus Ipul-Mbak Puti di Pilgub Jatim 2018.

Bahkan, Yatni meminta agar mayoritas warga tani hutan itu semakin masif bergerak memenangkan duet cicit KH Bisri Syansuri dan cucu Bung Karno itu, mengingat pelaksanaan Pilgub Jatim tinggal menghitung hari.

"Kami meminta semakin gencar turun ke tetangga dan masyarakat sekitar. Ingat tanggal 27 Juni coblos nomor dua. Menangkan Gus Ipul dan Mbak Puti," ucapnya dalam pertemuan yang digelar di Rumah Wartani di Desa Gurahnongko, Kecamatan Tempurrejo, Senin (18/6).

Pertemuan yang dihadiri ratusan warga tani Kabupaten Jember. Pertemuan itu dihadiri langsung calon wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Puti Guntur Soekarno. Kelompok tani yang memiliki anggota 2000 kepala keluarga itu menyerukan dukungan dan kemenangan untuk nomor dua.

"Pilih nomor dua Gus Ipul dan Mbak Puti. Harus menang di sini (Jember)," ucapnya serentak menjawab seruan Ketua Wartani Jember.

Sementara Puti Guntur Soekarno berterima kasih dukungan Wartani tersebut. Ia pun mengingatkan agar tanggal 27 Juni mendatang memilih calon yang berada disebelah kanan yaitu pasangan Gus Ipul dan Mbak Puti.

"Atau lihat yang memakai kerudung merah, lalu dicoblos," ucap Puti. Puti meminta pesan tersebut disampaikan kepada tetangga dan masyarakat.

Read More