Digusur, pedagang Pasar Kembang gugat PT KAI & Pemkot Yogyakarta Rp 101,2 M

Digusur, pedagang Pasar Kembang gugat PT KAI & Pemkot Yogyakarta Rp 101,2 M

AGEN CASINO ONLINE

Pedagang di Pasar Kembang Kota Yogyakarta menggugat PT KAI dan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta ke pengadilan atas penggusuran yang dialaminya pada 5 Juli 2017 lalu. Gugatan terhadap PT KAI dan Pemkot Kota Yogyakarta ini diajukan ke pengadilan pada Senin (29/1).

Pengacara LBH Yogyakarta yang mendampingi para pedagang di Pasar Kembang, Lutfy Mubarok menyampaikan gugatan diajukan karena PT KAI melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggusur para pedagang. Gugatan atas penggusuran, lanjut Lutfy juga ditujukan ke Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian (Disperindagkoptan).

"PT KAI, Pemerintah Kota Yogyakarta, dan juga Panitikismo (Keraton Yogyakarta) telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penggusuran 5 Juli 2017. Penggusuran pada pedagang Pasar Kembang atau biasa disebut Sarkem itu, tidak punya cukup alasan kuat," ujar Lutfy di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Lutfy menjabarkan saat penggusuran dilakukan tanpa pemberitahuan resmi. Para pedagang di Pasar Kembang dianggap sebagai pedagang kaki lima (PKL). Padahal, sambung Lutfy, Pemkot Yogyakarta mengkategorikan wilayah itu merupakan pasar kelas empat.

"Para pedagang dianggap pedagang kaki lima. Padahal Pemkot Yogya mengakui mereka pedagang pasar. Pedagang tidak ada urusan dengan PT KAI," ungkap Lutfy.

Lutfy menerangkan bahwa pengakuan dari Pemkot Yogyakarta jika status Pasar Kembang sebagai pasar dikabarkan sudah dicabut statusnya. Pencabutan status pasar ini pun juga dipertanyakan oleh Lutfy.

Lutfy menjabarkan PT KAI sempat mengklaim lahan yang dipakai para pedagang berjualan merupakan tanah milik Keraton Yogyakarta. PT KAI, sambung Lutfy, mengaku memiliki surat kekancingan atau surat kuasa atas lahan tersebut.

"PT KAI mengaku punya surat kekancingan dari Panitikismo Kraton Yogyakarta atas lahan tersebut. Kalau demikian buktikan saja di pengadilan," urai Lutfy.

Lutfy menuturkan para pedagang mengajukan gugatan ganti rugi sebesar Rp 101,2 miliar. Jumlah ganti rugi ini karena para pedagang tak bisa berjualan selama hampir tujuh bulan.

"Ada 26 pedagang yang ikut menggugat untuk menuntut keadilan dan memulihkan hak ekonomi. Kami menuntut ganti rugi total Rp 101,2 miliar dengan rincian Rp 21,2 miliar sebagai ganti tak bisa berdagang dan Rp 80 miliar atas kerugian pasar," papar Lutfy.

Menanggapi adanya gugatan dari pihak pedagang Pasar Kembang, Humas PT KAI Daop VI Yogyakarta, Eko Budiyanto memaparkan langkah yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur. Eko juga mempersilakan pedagang melakukan gugatan kepada PT KAI, sebab pengajuan gugatan itu adalah hak pedagang.

"Langkah kami sudah sesuai kaidah-kaidah dan ketentuan. Jika digugat dan lain-lain, itu hak mereka," tutup Eko.

Read More

PDIP akui butuh Puan untuk hadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019

PDIP akui butuh Puan untuk hadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019

AGEN CASINO ONLINE

Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani terlihat dalam acara verifikasi faktual PDI Perjuangan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Munculnya Puan ini 'mencuri' perhatian sekaligus menimbulkan pertanyaan apakah kehadiran putri Presiden Kelima Indonesia ini adalah sinyal akan aktif kembali di partai berlambang banteng itu.

Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, sebagai Ketua DPP Bidang Politik sekaligus pengurus yang mewakili keterwakilan peran perempuan, Puan memang wajib hadiri untuk kewajiban verifikasi partai oleh KPU RI. Untuk aktifnya Puan ini, Basarah menyatakan partainya memang membutuhkan konsentrasi dan keaktifan semua fungsionaris DPP Partai dalam menghadapi pilkada 2018 dan persiapan pileg dan pilpres serentak tahun 2019.

"Termasuk keterlibatan Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik yang selama ini statusnya non-aktif. Menurut AD/ART Partai, tugas Ketua DPP Partai Bidang Politik memang sangat strategis dalam menyusun dan melaksanakan strategi pemenangan partai," kata Basarah, Senin (29/1).

Basarah menegaskan saat ini Puan Maharani masih berstatus nonaktif di partai. Tetapi Basarah berharap Presiden Jokowi sebagai atasan Puan di Kabinet Kerja memberi restu.

"Pak Jokowi pasti akan bijak dan proporsional melihat aktifnya Bu Puan di kancah politik partai," ujar Basarah.

Harapan Basarah bukan tanpa dasar. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto masih tetap berstatus menteri meski telah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar lewat munaslub. Pun dengan Menteri Sosial Idrus Marham yang menyandang status Ketua DPP Partai Golkar.

Jika disebut Airlangga punya rekam jejak bagus, Basarah juga meyakini bahwa Puan Maharani memiliki rekam jejak bagus. "Jadi keterlibatan Mbak Puan di partai tidak akan mengurangi performa beliau dalam memimpin kementerian PMK" ujar Basarah.

Sementara Puan sendiri saat ditemui di acara verifikasi di Kantor DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung juga menyatakan tugasnya sebagai menteri tidak pernah terbengkalai. Namun boleh atau tidak dirinya aktif dalam partai itu tetap diserahkan ke Presiden.

Puan sendiri tetap memberikan porsi terbesar tetap kepada tugas negara. "90 persen itu untuk tugas negara, 10 itu untuk tugas partai," ujar Puan.

Di tahun politik ini porsi ke partai akan bertambah, ia menyatakan bisa-bisa saja asalkan tugasnya sebagai menteri tidak terbengkalai.

Read More

Setelah Jabar & Sumut, satu jenderal akan diplot jadi Pj Gubernur di Papua

Setelah Jabar & Sumut, satu jenderal akan diplot jadi Pj Gubernur di Papua

AGEN CASINO ONLINE

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pihaknya akan menempatkan salah satu militer di beberapa daerah baik dari Korps Bhayangkara atau dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penempatan itu dilakukan untuk menjadi Penjabat Gubernur, yang sudah memasuki masa periode.

"Ya ada dong, belum ada masukan bisa polisi, bisa juga unsur TNI. Saya minta Pak Menkopolhukam (Wiranto) dan Pak Deputi untuk sampaikan siapa. Saya masih nunggu," ujar Tjahjo di Hotel Gradhika Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (29/1).

Lebih lanjut, dirinya menyebut bahwa salah satu daerah lagi yang akan ditempatkan seorang anggota militer baik itu dari TNI maupun Polri berada di Indonesia bagian Timur.

"Papua akan saya tempatkan yang sama," sebutnya.

Ia menjelaskan alasan kenapa Penjabat Gubernur di Papua, harus dari institusi Polri ataupun TNI. Karena hal itu dilihat dari peta kerawanan Pilkada serentak 2018, yang mana Papua masuk dalam zona rawan.

"Implikasi Pilkada Serentak yang ada di Papua sampai kantor saya dirusak juga, ini bagian dari pada telaah hasil yang ada," jelasnya.

Dirinya pun mengungkapkan bahwa penunjukan Penjabat Gubernur terhadap salah satu institusi hukum (Polri atau TNI) sudah sesuai aturan dan tak berbenturan dengan aturan hukum yang ada.

"Ada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, kemudian Permendagri bahwa eselon satu dan pejabat di bawah kementerian terkait dan lembaga bisa diusulkan," ungkapnya.

Penunjukan sebagai Penjabat Gubernur dari institusi atau lembaga hukum (Polri-TNI), itu tak ada arahan dari salah satu partai politik dan memang tak ada sangkut pautnya dengan partai politik.

"Ini enggak ada sangkut pautnya dengan partai. Saya tau bahwa saya orang partai, tapi saya memisahkan ini nggak ada paket atau apa dari partai," tandasnya.

Read More

Megawati ingatkan bacalon kepala daerah PDIP hadapi kampanye hitam dengan senyum

Megawati ingatkan bacalon kepala daerah PDIP hadapi kampanye hitam dengan senyum

AGEN CASINO ONLINE

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada bakal calon kepala daerah yang diusung di Pilkada 2018 dalam sekolah partai PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Megawati banyak mengutip ucapan, pemikiran dan dedikasi para pendiri dan tokoh bangsa untuk membuat Indonesia merdeka kepada para bakal calon kepala daerah.

Megawati, kata Hasto, menekankan kepada seluruh bakal calon kepala daerah untuk mengambil pelajaran, nilai kepemimpinan dan moral dari para pendiri bangsa.

"Bu Megawati mengingatkan ketika para pendiri bangsa, termasuk M Hatta, berjuang dengan sukarela bahkan banyak karena keyakinan Indonesia bisa merdeka, mereka rela dipenjara. Mereka memberikan yang terbaik, pemikirannya, jiwa raganya bagi bangsa dan negara," kata Hasto di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, Minggu (28/1).

Dalam pengarahan itu, Hasto menyebut Megawati mengingatkan soal larangan menyalahgunakan kekuasaan, salah satunya korupsi. Para calon kepala daerah diminta selalu memperjuangkan dan memberdayakan rakyat.

"Bagaimana gambaran politik yang memberdayakan rakyat, yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri," ujarnya.

Cara menyikapi kampanye hitam juga disampaikan oleh Megawati kepada bakal calon kepala daerah. Hasto menuturkan, Megawati meminta para bakal calon kepala daerah merespons kampanye hitam dengan senyum.

Bagi Mega, menurut Hasto, kekuasaan yang didapat melalui kampanye hitam tidak akan berjalan lama dan lancar. Lewat arahan Megawati, PDIP ingin bakal calon kepala daerah bersaing dengan cara sehat di Pilkada 2018.

"Meskipun para calon menghadapi berbagai kampanye negatif. Meskipun para calon lelah berjuang dengan rakyat. Tapi bu Mega mengingatkan terhadap kampanye sehitam apapun harus tersenyum, karena kekuasaan yang diperoleh segala cara tidak akan pernah langgeng," terangnya.

Hasto menambahkan, Megawati juga menyarankan kepada bakal calon kepala daerah untuk membangun peradaban di daerahnya tanpa harus memecah belah rakyat.

"Rakyat kami yakini bisa membedakan pemimpin mana yg hanya memecah belah demi kekuasaan, pemimpin mana yang betul-betul bekerja keras untuk kepentingan bangsa dan negara," jelas dia.

Selanjutnya, Megawati juga menyampaikan keprihatinanya terhadap musibah gizi buruk yang terjadi di Asmat, Papua.

"Kita terlalu asik didalam mendapatkan kekuasan dengan segala cara sampai lupa kekuasaan itu membangun peri kehidupan dengan memperhatikan bagaimana ibu-ibu yang hamil, anak-anak yang ada dalam kandungan yang seharusnya mendapatkan sentuhan politik dengan nilai-nilai kemanusiaan itu," ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Megawati sempat bercerita soal pengalamannya bersama sang ayah Soekarno dan keluarga saat keluar dari Istana Negara karena gejolak politik tahun 1965.

Ketika keluar dari Istana, lanjut Hasto, Megawati dan keluarga dilarang membawa barang-barang kecuali yang diberikan Soekarno. Mega pun bertanya soal kehidupan kelurganya kepada Soekarno usai keluar dari Istana.

Dari cerita itu, Megawati ingin melempar pesan agar seorang pemimpin dilarang menyalahgunakan, atau bahkan menjarahkan kekayaan negeri ini.

"Lalu bung Karno mengatakan untuk pensiun pun tidak tahu. Dimana harus mengurus pensiun. Dimana harus mengambil dana pensiun karena selama ini seluruh pemikiran tercurahkan untuk bangsa dan negara," ucap Hasto.

Sekolah calon kepala daerah ini akan dilaksanakan selama 6 hari terhitung sejak tanggal 28 Januari hingga 2 Februari 2018.

Di akhir kegiatan, para bakal calon kepala daerah akan diminta membuat komitemen untuk mensejahterakan rakyat, membangun generasi muda untuk diproyeksi menjadi pemimpin masa depan hingga kewajiban mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila.

"Bagaimana mereka harus membumikan pancasila dlm visi misinya, itu yang nanti akan dilakukan komitemen politik untuk bangsa dan negara," tandasnya.

Read More

Perketat SOP, DPR usul pelayanan pasien di rumah sakit berbasis gender

Perketat SOP, DPR usul pelayanan pasien di rumah sakit berbasis gender

AGEN CASINO ONLINE

Komisi IX DPR yang membidangi Kesehatan dan Ketenagakerjaan angkat bicara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan perawat berinisial W terhadap pasien di Rumah Sakit National Hospital, Surabaya. ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf khawatir peristiwa ini memicu keresahan pasien di semua rumah sakit yang akan di Indonesia.

"Rasa curiga itu akan jadi besar," ujarnya di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (28/1).

Dia menyayangkan perilaku tak senonoh yang diduga dilakukan perawat terhadap pasien. Sebab, sesungguhnya perawat maupun dokter telah disumpah untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Ada etika yang tertuang dalam UU keperawatan dan UU kesehatan.

"Ketika dia main-main, berarti dia melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Kedua melanggar UU. Sanksinya apa? Sanksi hukum. Dari organisasi profesi, dalam hal ini keperawatan, tentu memberikan sanksi sampai kepada pencabutan surat praktik dia," ucapnya.

Proses hukum harus tetap berjalan. Namun, pembenahan di internal tenaga kesehatan juga harus dijalankan. Berangkat dari kasus ini, fasilitas kesehatan baik rumah sakit maupun klinik harus memperketat Standar Operasi Prosedur (SOP) tenaga medis. Misalnya, perawat tidak diperkenankan masuk sendirian ke kamar pasien. Selain itu, pelayanan terhadap pasien dilakukan berbasis gender. Perawat perempuan menangani pasien perempuan. Perawat lelaki melayani pasien lelaki.

"Misal dimandikan sebaiknya satu gender. Jadi kalau perempuan sama perempuan dong. Laki-laki demikian. SOP ini yang kita minta ke pemerintah. Agar dibuat jelas. Nanti kita juga panggil ke komisi, pengen tahu peran pemerintah, rumah sakit, peran dinas kesehatan dalam melakukan fungsi pengawasan gimana," bebernya.

Dede menambahkan, seleksi untuk perawat juga harus diperketat. Alasannya, dengan jumlah tenaga perawat yang sangat banyak, otomatis mempengaruhi fungsi pengawasan. Sehingga pengawasan menjadi lemah. Dia menyebutkan, saat ini jumlah tenaga perawat sudah lebih dari 400.000. Dari sisi kuota, Dede melihat sudah memenuhi. bahkan setiap tahun ada puluhan ribu perawat lulusan akper, atau akademi keperawatan, kesulitan bekerja di fasilitas kesehatan.

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini juga mengkritik badan pengawas di rumah sakit yang kurang bekerja maksimal. Keberadaannya seolah hanya untuk memenuhi aturan.

"Tetapi fungsi pengawasan seperti apa, hanya terlihat di pembukuan. Realitanya, pasien (jika ada masalah sama rumah sakit), mengadu ke badan pengawas ke rumah sakit tersebut. Badan pengawas langsung membuat komite untuk menyelidiki aduan dan sanksi dilanjutkan ke dinas. Artinya fungsi badan pengawas ini tidak berjalan saat ini. Ini kurang dioptimalkan," ucapnya.

Read More

Disindir partai biang kerok, PDIP sarankan ulama 212 beri imbauan menyejukkan

Disindir partai biang kerok, PDIP sarankan ulama 212 beri imbauan menyejukkan

AGEN CASINO ONLINE

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah meminta para ulama dan tokoh agama yang tergabung dalam presidium alumni 212 memberikan pernyataan yang sejuk dan mempererat persatuan bangsa. Basarah menyebut para ulama tersebut sedang berpolitik jika tidak memberikan imbauan yang mempererat persatuan sesama umat Islam dan bangsa.

Pernyataan ini menyikapi sindiran dari alumni 212 yang menyebut ada satu partai penguasa berwarna merah menjadi biang kerok dari segala kekacauan di Indonesia.

"Kalau ulama-ulama tersebut tidak memberikan imbauan yang memperkuat ukhuwah Islamiyah, watoniah dan basariah itu berarti ulama-ulama tersebut sedang berpolitik," kata Basarah di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, Minggu (28/1).

Basarah mempertanyakan indikator yang dipakai alumni 212 menyebut PDIP sebagai sumber dari segala kekacauan di negeri ini.

"Parameternya dalam biang kerok itu dalam hal apa? Indikatornya apa? Maka tadi saya katakan, kalau pernyataan itu adalah pernyataan politik maka tentu kita tidak meletakkan pernyataan itu sebagai pernyataan tokoh-tokoh agama," ujar Basarah.

Dengan sindiran partai biang kerok, Basarah meyakini PDIP justru akan mendapat simpati dari masyarakat. Hal ini karena karakteristik masyarakat Indonesia yang cenderung mudah memberikan simpati ketika ada seseorang atau kelompok yang didzalimi.

"Nah kami percaya dengan didzalimi semacam ini simpati rakyat akan terus mengalir dan memberikan dukungan doa dan restu bagi perjuangan PDIP," tegasnya.

Ketua Fraksi PDIP di MPR ini menambahkan, pihaknya belum menentukan langkah yang akan dilakukan untuk merespons sindiran presidium 212. Namun, Basarah menyebut tidak semua persoalan akan dibawa ke ranah hukum meski mengandung unsur pidana.

PDIP, lanjut Basarah, bisa saja hanya meminta klarifikasi kepada presidium alumni 212 terkait partai penguasa yang menjadi biang kerok kekacauan di Indonesia.

"Bisa saja ada cara-cara dalam Islam itu tabayun, klarifikasi, ketemu silaturahmi," tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan para bakal calon kepala daerah yang diusung di Pilkada 2018 kembali diserang dengan berbagai isu dalam beberapa hari terakhir. Namun, Hasto tidak menjelaskan secara gamblang bentuk serangan yang ditujukan kepada bakal calon kepala daerah yang diusung PDIP itu.

"Kita kemarin baru dapat serangan berbagai serangan untuk calon-calon dari PDIP," kata Hasto.

Hasto menyebut ada pihak yang khawatir dengan konsolidasi yang dilakukan PDIP serta kedekatan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo dalam Pilkada 2018.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif mengatakan ada satu partai yang menjadi biang kerok dari segala kekacauan di Indonesia. Partai itu, kata Slamet, merupakan salah satu partai penguasa di negeri ini.

"Ada satu partai yang menurut kami menjadi target utama kami untuk tinggalkan karena bagi kami partai tersebut biang kerok dari persoalan di bangsa dan negara ini," kata Slamet dalam konferensi pers hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke I Ulama, Tokoh dan Aktivis 212 di Masjid Al Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (27/1).

"(Partai mana?) Ya pura-pura enggak tahu. Partai yang berkuasa saat ini, bajunya sama dengan TvOne tapi hatinya berbeda," ucapnya ketika ditanya wartawan.

Read More

PDIP kumpulkan legislator asal Jateng menangkan Ganjar-Yasin

PDIP kumpulkan legislator asal Jateng menangkan Ganjar-Yasin

AGEN CASINO ONLINE

Seluruh anggota DPRD dan DPR dari DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah bakal dikumpulkan dalam acara Legislator Summit. Selain untuk menyesuaikan kepentingan partai dan konstituen, acara ini sekaligus juga konsolidasi untuk kemenangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin dalam Pilgub Jawa Tengah 2018.

Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto mengatakan kegiatan Legislator Summit akan diselenggarakan selama tiga hari mulai Jumat (2/2) di Semarang. "Sistem legislasi kan tidak hanya dari partai saja. Ada unsur individu. Selain punya hubungan dengan partai, juga harus memenuhi janji-janji kepada konstituen. Ini dua hal yang berbeda. Kalau kepentingan partai beda dari kepentingan konstituen, bisa ribut," terangnya, Jumat (26/1).

Bambang mengatakan jangan sampai legislator hanya menyampaikan aspirasi untuk daerah dengan massa yang paling banyak memilih. Padahal aspirasi dari PDIP adalah memperjuangkan rakyat miskin. "Jadi jangan sampai, kepentingan individu atau konstituen mengalahkan kepentingan partai," tegasnya.

Karena itu, PDIP mengumpulkan semua legislator yang sudah berpengalaman minimal empat tahun, untuk melahirkan pradigma baru sebagai anggota dewan. Mereka akan diberi ruang untuk berdiskusi membuat rumus agar tidak ada masalah antara kepentingan partai dan individu. "Anggota dewan kabupaten/kota ada 304. Provinsi Jateng 27 dikurangi Bu Nuniek karena meninggal. Dan DPR RI ada 18 orang. Mereka akan diskusi membuat rumusan," tegasnya.

Selain membuat paradigma baru, dikumpulkannya legislator ini juga untuk mengawal pencalonan Ganjar-Yasin untuk menduduki kepala daerah periode 2018-2023. "Kalau soal penyamaan satu suara itu gampang. Tinggal instruksi kamu begini, kamu begitu, selesai," tegasnya.

Read More