Pelindo IV sediakan mudik gratis diantar sampai rumah, begini cara daftarnya

Pelindo IV sediakan mudik gratis diantar sampai rumah, begini cara daftarnya

AGEN CASINO ONLINE

PT Pelabuhan Indonesia IV atau Pelindo IV (Persero) kembali menggelar mudik gratis tahun ini. Namun, mudik gratis kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya.

Direktur Utama Pelindo IV, Doso Agung, mengatakan mudik gratis tahun ini mengalami pengembangan dari semula hanya di 5 cabang menjadi 8 cabang di tahun sekarang. Adapaun 8 cabang pelabuhan tersebut adalah Makassar, Balikpapan, Samarinda, Pare-Pare, Kendari, Ambon, Sorong dan Tarakan.

"Cara yang kami lakukan dalam mudik gratis ini berbeda mungkin dengan BUMN maupun lembaga lain. Dalam mudik gratis ini karena menggunakan kapal, misalkan kapal dari Surabaya ke Makassar kami kirim dulu staff kami ke Surabaya untuk mendata di kapal itu siapa yang ke Pare-Pare, siapa yang ke Toraja dan sebagainya," kata Doso saat ditemui di Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Jumat (25/5).

Doso menjelaskan, tujuan pemudik harus didata sebab angkutan umum di wilayah Timur tidak beroperasi selama 24 jam. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, banyak peserta mudik gratis yang terlantar setibanya di pelabuhan pada jam - jam malam dan dini hari sebab kehabisan angkutan umum.

"Staff kami itu dari atas kapal sudah beri tahukan temannya di Makassar, ini yang ke Pare-Pare sekian orang, Toraja sekian orang, sehingga kami bisa siapkan bis. Jadi terpadu. Orang itu yang penting tahu dia sampai Makassar, kami yang urus semuanya," ujarnya.

Begitupun dengan tujuan lain, pemudik akan diantar hingga ke lokasi rumah. Tidak hanya sampai di pelabuhan saja. Untuk mewujudkannya, Pelindo IV menjalin kerjasama dengan Perum Damri sebagai bentuk sinergi perusahaan.

Pendaftaran mudik gratis sudah dibuka sejak 21 Mei lalu. Periode mudik gratis akan dimulai pada 8 hingga 19 Juni. Pendaftaran bisa dilakukan di laman web resmi Pelindo IV http://www.inaport4.co.id tanpa ada batasan kuota jumlah pemudik gratis. "Kuotanya tidak terbatas , menyesuaikam jumlah penumpang."

Fasilitas yang diberikan kepada pemudik gratis juga sama dengan layanan pada umumnya. Buka Puasa, sahur, fasilitas ibadah hingga fasilitas kesehatan.

Doso mengungkapkan, program mudik gratis tersebut bukan merupakan CSR atau dana sponsor melainkan murni menggunakan dana internal perusahaan.

"Ini bukan kami ngambil dari CSR, tapi mengambil dari perusahaan sebagai promosi. Tahun kemarin 3000 orang, target tahun ini tumbuh lah. Tahun lalu kan 5 cabang sekarang 8 cabang."

Read More

Usai batalkan pertemuan, Trump sebut 12 Juni masih mungkin jumpa Kim Jong-un

Usai batalkan pertemuan, Trump sebut 12 Juni masih mungkin jumpa Kim Jong-un

AGEN CASINO ONLINE

Presiden Amerika Serikat Donald Trump hari ini mengatakan masih ada kemungkinan pertemuan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-uan akan berlangsung pada 12 Juni. Padahal kemarin Trump mengeluarkan surat kepada Kim Jong-un yang isinya membatalkan rencana pertemuan di Singapura itu.

"Kita akan lihat apa yang akan terjadi. Kami sedang bicara dengan mereka (Korea Utara) saat ini. Malah masih mungkin di 12 Juni. Kami ingin melakukannya," ujar Trump kepada para wartawan, sehari setelah dia membatalkan rencana pertemuan itu lewat sepucuk surat, seperti dilansir laman the Straits Times, Jumat (25/5).

Wakil Menteri Luar Negeri Pertama Korut Kim Kye Gwan sebelumnya mengatakan pihaknya menyesalkan pembatalan sepihak dari Trum itu, namun Kim akan siap bertemu dengan Trump kapan saja dibutuhkan.

Trump menyambut baik pernyataan Korut itu dalam menanggapi surat yang dibuatnya.

"Kabar yang sangat menyenangkan mendengar pernyataan hangat dan produktif dari Korea Utara," kata Trump dalam kicauannya di Twitter.

"Kita akan lihat ini akan di bawa ke mana, semoga menuju perdamaian dan kemakmuran yang abadi. Hanya waktu dan nasib yang bisa menjawabnya," kata dia.

Dalam surat pribadinya kepada Kim kemarin, Trump mengatakan dia tidak akan hadir dalam pertemuan 12 Juni di Singapura itu lantaran pihak Korea Utara ingkar janji.

Trump menyebut 'permusuhan terbuka' dari rezim Korut membuat dia membatalkan pertemuan dengan Kim Jong-un.

Read More

Tak diatur dalam UU, pemerintah tegaskan pegawai honorer tak terima THR

Tak diatur dalam UU, pemerintah tegaskan pegawai honorer tak terima THR

AGEN CASINO ONLINE

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, menegaskan pemerintah tidak akan memberikan tunjangan hari raya (THR) bagi para tenaga honorer atau non Aparatur Negeri Sipil (ASN). Menteri Asman mengatakan, tunjangan THR berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang berhak mendapatkan hanyalah ASN.

"Dalam UU ASN itu saya tidak boleh lari. Dalam UU ASN itu hanya ada PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hanya itu," ungkapnya di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/5).

Meski demikian, Menteri Asman belum berani memastikan apakah nantinya tenaga kerja honorer seperti guru juga termasuk yang akan mendapatkan THR atau tidak. Terlepas itu semua, dirinya kembali lagi kepada undang-undang yang telah ditetapkan.

"Karena belum diatur dalam UU. Jadi saya belum berani kalau soal itu (honorer guru)," imbuhnya.

Sebelumnya, kebijakan pemerintah yang memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pegawai negeri sipil (PNS) kembali dikritik. Sebab, tenaga honorer tidak mendapatkan THR yang notabennya juga bekerja untuk pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Didi Supriyadi mengatakan, jangankan untuk mendapatkan THR seperti PNS, status para tenaga honorer selama ini saja tidak jelas dan tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.

"Jangankan THR, status saja tidak diakui oleh pemerintah. Bagaimana mau mendapatkan THR? Tidak ada THR untuk honorer. Status saja tidak ada. Kalau dapat THR paling urunan (sumbangan) dari teman-teman sejawatnya. Kalau tidak, ya siapa yang mau ngasih," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta beberapa waktu lalu.

Padahal menurut Didi, beban kerja yang harus dipikul oleh para tenaga kerja honorer ini sama dengan para PNS. Namun sayang, nasib yang diterimanya jauh berbeda dengan para abdi negara tersebut.

Read More

Survei RTK: Masyarakat pendukung dan penolak 2019 Ganti Presiden seimbang

Survei RTK: Masyarakat pendukung dan penolak 2019 Ganti Presiden seimbang

AGEN CASINO ONLINE

Hasil survei Roda Tiga Konsultan (RTK) menunjukkan masyarakat yang setuju dan tidak dengan isu gerakan 2019 Ganti Presiden memiliki jumlah seimbang. Sebanyak 38,3 persen menyatakan setuju terhadap gerakan tersebut. Sementara yang tidak setuju sebesar 36,8 persen. 25 persen masih menyatakan tidak tahu atau tidak jawab.

"38,3 persen setuju, 36,8 persen tidak setuju masih dalam margin of error, ini peluang Jokowi masih fifty fifty," kata Direktur Riset RTK Rikola Fedri saat rilis survei di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (24/5).

Untuk presiden pilihan yang menyatakan setuju dengan gerakan ganti presiden, Prabowo Subianto paling favorit dengan angka 47,7 persen. Agus Harimurti Yudhoyono menempati urutan kedua dengan 7,8 persen. Urutan ketiga ada Gatot Nurmantyo 6,7 persen. Diikuti Tuan Guru Bajang Zainul Majdi 2,4 persen, lalu Anies Baswedan 1,8 persen, 20,4 nama lain.

"Dari 38,3 persen yang menyatakan setuju Ganti Presiden 2019, 47,7 persen memilih Prabowo, 7,8 persen memilih AHY, dan 6,7 persen memilih Gatot," kata Rikola.

Menanggapi ini, politisi PDIP Eva Sundari mengomentari hal ini yang mempengaruhi persepsi publik. Sehingga, meski kepuasan publik atas kerja Jokowi tinggi, ada yang menyatakan ingin memilih tokoh lain.

"Aneh orang puas tapi ada isu ganti presiden karena dikampanyekan dipropagandakan dikapitalisasi," ucapnya.

Dia menyebut media berperan penting mempengaruhi persepsi dengan pemberitaan soal gerakan tersebut. Sementara, berita keberhasilan Jokowi tertutup.

"Jokowi banyak kinerja tapi kurang dikabarkan, yang menang persepsi bentukan media bukan realitas," imbuhnya.

Berseberangan dengan pernyataan Eva, Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik menuding balik bahwa sesungguhnya pembangunan infrastruktur Jokowi lah yang dibangun sebagai persepsi keberhasilan. Padahal menurutnya, banyak Infrastuktur yang sudah berjalan dari zaman SBY, selesai di pemerintahan Jokowi.

"Pembangunan infrastruktur fakta apa persepsi menurut saya persepsi. Saya arap bisa diterima secara terbuka, kelebihan Jokowi ini definisi sangat punya kemampuan sangat baik dalam mendedinisikan politik is about perception, cara beliau buat pakaian, tinju," jelasnya.

Sedangkan, Waketum Gerindra Ferry Juliantono mengkritik keras masalah ekonomi di mana nilai tukar rupiah mencapai 14.000. Menurutnya kondisi seperti ini jelas bahwa 2019 harus ganti presiden.

"Kalau susah situasi seperti ini rasanya udahlah ga usah dipertahankan lagi. Bukan masalah saya oposisi. Ini jatuh (elektabilitas) jatuh," kata dia.

Survei dilakukan dengan metode stratified systemic random sampling dengan responden 1610 orang. Survei memiliki margin of error sebesar 2,5 persen dengan quality check sebesar 20 persen. Survei ini dilaksanakan pada 21 April sampai 2 Mei 2018.

Read More

Kurir dan penerima 134,3 kilogram sabu-sabu di Medan dituntut hukuman mati

Kurir dan penerima 134,3 kilogram sabu-sabu di Medan dituntut hukuman mati

AGEN CASINO ONLINE

Terdakwa kurir dan penerima narkoba dengan barang bukti 134,3 kilogram sabu-sabu terancam hukuman maksimal. Mereka dituntut dengan hukuman mati.

Kedua terdakwa yang dituntut dengan hukuman mati yakni Abdul Kawi alias Ade dan Syarifudin alias Din. Tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Matthias Iskandar di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (24/5).

JPU menyatakan, kedua terdakwa bersama Andi Syahputra (berkas terpisah) telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan terdakwa diancam dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Meminta kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini menghukum terdakwa dengan pidana mati," kata Mathias di hadapan majelis hakim yang diketuai Morgan Simanjuntak.

Setelah mendengarkan tuntutan jaksa, majelis hakim menunda sidang hingga pekan depan. Sidang selanjutnya mengagendakan pembelaan dari terdakwa.

Dalam perkara ini, Abdul Kawi dibantu Andi Syahputra dan Pon (DPO) mengirim sabu-sabu dari Aceh ke Medan. Sementara Syarifudin bertugas menerima narkotika itu di Medan untuk kemudian diedarkan.

JAL menjanjikan upah sebesar Rp 360 juta kepada Abdul Kawi. Namun, sebelum mendapatkan upah, dia dan rekan-rekannya sudah tertangkap.

Pengiriman sabu-sabu itu bermula pasa 25 Agustus 2017, Abdul Kawi ditelepon oleh JAL (DPO) untuk menerima sabu dari Syakirin alias Bule untuk dibawa ke Medan. Dia menerima barang haram itu di Desa Pulo, Idi Rayeuk, Aceh Timur.

Selanjutnya, Abdul Kawi bersama Andi dan Pon berangkat ke Medan. Mereka mengendarai mobil berbeda namun beriringan dari Gampong Aceh, Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Masing-masing kendaraan berisi sabu-sabu.

Di Medan, Abdul Kawi menyerahkan mobil Avanza berisi sabu-sabu kepada Azmi, orang suruhan Syarifuddin, di parkiran Hotel Bumi Malaya, Jalan Gatot Subroto, Medan.

Sebelumnya, Abdul Kawi Cs sudah dua kali disuruh JAL untuk mengirim sabu kepada Azmi, orang suruhan Syarifuddin. Pada pertengahan Juni 2017, dia dan Pon mengirim sabu seberat 60 kilogram dari Kampung Alur Idi Rayuek Aceh Timur ke Medan. Untuk pengiriman sabu itu, mereka dijanjikan upah Rp 150 juta, namun baru dibayar Rp 80 juta.

Pada akhir Juli 2017, JAL menyuruh Abdul Kawi Cs mengirim 74 kg ke Medan. Mereka dijanjikan upah l Rp 210 juta, namun baru dibayar Rp 90 juta.

Pads 31 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 Wib, tim Narcotics Investigation Center (NIC) Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap Syarifudin di kamar nomor 8 Hotel The Green Alam Indah, Jalan Jamin Ginting Beringin, Medan Selayang. Penangkapan itu dikembangkan ke showroom mobil UD Keluarga milik Abdul Kawi di Jalan Platina VII B No 17 Titipapan Kota Medan.

Di sana, polisi menggeledah mobil Nissan X-trail BK 1988 JF, Honda HRV BK 1245 BD dan Honda CRV BK 1717 EB. Mereka menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 134,3 kilogram.

Selanjutnya, Minggu 3 September 2017 pukul 08.30 Wib, menangkap Abdul Kawi di lobby Apartemen Travellers Suites, Jalan Listrik, Medan. Dia pun mengakui keterlibatannya.

Read More

Abraham Samad usulkan Parpol larang eks napi korupsi nyaleg

Abraham Samad usulkan Parpol larang eks napi korupsi nyaleg

AGEN CASINO ONLINE

Mantan Pimpinan KPK Abraham Samad menyarankan semua partai politik untuk memiliki aturan baku. Di mana Parpol tidak mengusung kader mantan terpidana kasus korupsi sebagai calon anggota legislatif.

"Saya ingin mendorong partai politik itu punya code of conduct, karena kalau partai sudah memiliki itu, maka partai punya dasar tidak mencalonkan orang-orang yang sudah berstatus napi," katanya di DPP PKS, Jalan Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (24/5).

Menurutnya, bila aturan baku telah ditetapkan maka hal tersebut bisa menjadi acuan bagi tiap kader partai menaatinya.

"Jadi pokoknya kita sesuai saja dengan aturan yang ada. Kalau ada aturannya seperti itu ya kita harus taati," ujarnya.

Larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg tertuang pada Pasal 7 ayat 1 huruf (j). Aturan ini berbunyi: "Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah WNI dan harus memenuhi syarat bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi".

Hal tersebut kini sedang ramai diperdebatkan antara KPU dan DPR, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengungkapkan, pihaknya ngotot tak memperbolehkan mantan napi korupsi menjadi caleg karena KPU ingin masyarakat memiliki wakil rakyat yang bersih dari persoalan korupsi.

"Nah itu harus dimulai dari rekrutmen calon legislatif, itu pintu masuk yang sangat penting," ungkap Pram dalam kesempatan terpisah.

Read More

Resign dari Lion Air, 9 pilot palsukan dokumen untuk pindah ke maskapai lain

Resign dari Lion Air, 9 pilot palsukan dokumen untuk pindah ke maskapai lain

AGEN CASINO ONLINE

Sembilan pilot dan satu pekerja kontrak yang tergabung dalam Lion Air Group diduga melakukan pemalsuan surat-surat atau dokumen untuk bekerja di maskapai lain. Oleh karenanya, sembilan orang itu dipolisikan oleh pihak Lion Air Group yang kini sudah ditahan.

Sembilan orang itu yakni Baskara Pratama (30), Gaia Airlangga (30), Andhika Pratama Putra (24), Eggiansyah El Islamy (26), Imam Thoifur (47), A. Noval Riza M.A.H (32), Ahmad Fahmi Dien Ahmadi (31), Firman Setia Fauzi (31), Oreza Mulya Santana (35) yang merupakan pilot serta Tabroni (31) yang merupakan pekerja kontrak di sana.

"Prosesnya masih berjalan. Semua tersangka sudah dilakukan penahanan," kata Kepala Sub Direktorat I Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Kombes Pol Daddy Hartadi saat dikonfirmasi, Selasa (22/5).

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan hal itu diduga dilakukan karena mereka yang ingin pindah kerja ke maskapai lain tak mau kesulitan untuk mengurus dokumennya. Noval salah satu oknum pilot kemudian ditunjuk oleh oknum pilot yang lain untuk mengurus hal itu, lalu dia pun minta tolong bantuan pegawai kontrak atas nama Tabroni untuk melakukan hal tersebut.

"NV (Noval) bersama karyawan itu (Tabroni) kerja sama. Yang siapain logo, contoh surat ya si NV ini," ujarnya.

"Intinya dia mau keluar. Mereka itu mengajukan resign tapi ada beberapa persyaratan harus dipenuhi, misalnya kontrak kerja berarti harus ada ganti rugi. Terus administrasi yang harus diselesaikan. Mungkin mereka cari cepat sehingga memalsukan," sambungnya.

Akibat perbuatannya itu, mereka pun dikenakan Pasal 263 KUHP berupa pemalsuan surat-surat atau dokumen.

Sementara itu, pihak Lion Air Group sendiri mengatakan sembilan oknum pilot dan satu pekerja tak tetap itu tidak menyelesaikan kewajiban-kewajiban kepada Lion Air Group, sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja Lion Air Group. Namun, mereka telah menggunakan dokumen kepegawaian yang seolah-olah asli untuk dapat bekerja di perusahaan penerbangan lain.

Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro menjelaskan, setiap awak pesawat yang ingin mengundurkan diri sebelum ikatan dinas selesai, maka wajib untuk menyelesaikan ketentuan atau kewajiban yang telah disepakati, salah satunya biaya pelatihan (training).

Apabila kewajiban itu tak diselesaikan, maka dapat merugikan perusahaan. Pihaknya pun telah bekerjasama dengan pihak berwajib untuk melakukan penyelidikan terhadap penggunaan dokumen yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atas suatu hal.

"Lion Air Group terus melaksanakan pengecekan kepada setiap awak pesawat atau karyawan atau karyawati yang telah mengundurkan diri dari lingkungan Lion Air Group tetapi belum menyelesaikan kewajibannya dan sudah bekerja di perusahaan lain yang kemungkinan menggunakan dokumen personalia palsu, maka Lion Air Group akan melaporkan ke pihak yang berwajib," jelas Danang.

Read More