6 Ribu data PNS di Mojokerto terancam tak dapat uang pensiun

6 Ribu data PNS di Mojokerto terancam tak dapat uang pensiun

AGEN KASINO

Sebanyak 6.000 pegawai di Kabupaten Mojokerto, Jatim, tidak terdata dalam sistem kepegawaian (Simpeg). Ini diketahui setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan, dan menemukan kejanggalan besaran anggaran rutin gaji pegawai di Pemkab Mojokerto beberapa waktu lalu.

Menurut salah seorang pegawai di Pemkab Mojokerto, dirinya mengaku kaget saat diminta menunjukan identitas dan surat keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ini terkait dengan data yang ada dalam Simpeg.

"Saya kaget, kok dipanggil BPK, terkait dengan legalitas saya sebagai PNS," kata seorang PNS, Rabu (26/4).

Ternyata pemanggilan itu terkait dengan pengecekan data kepegawaianya tidak masuk ke dalam Simpeg. Padahal dirinya sudah berkerja sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Mojokerto sudah bertahun-tahun.

"Menurut petugas BPK, ada temuan anggaran gaji PNS yang tidak sesuai dengan jumlah pegawai. Ada kesalahan memasukkan Nomor Induk Pegawai (NIP), dan banyak pegawai datanya tidak muncul di Simpeg," jelas pegawai yang tidak mau disebut namanya.

Menurutnya, petugas BPK sempat mengatakan, ada ribuan PNS di Pemkab Mojokerto yang datanya tak masuk ke Simpeg. Dari total 8.900 pegawai, hanya sekitar 2.365 pegawai yang identitasnya masuk ke dalam sistem kepegawaian.

"Keterangan petugas BPK ada kurang lebih 6.000 pegawai yang datanya tidak masuk sistem. Yang dipanggil sama saya ada 11 orang semuanya diperiksa karena tidak masuk dalam Simpeg," terangnya lagi.

Para PNS yang datanya tidak masuk Simpeg, khawatir dengan risiko sesuai aturan kepegawaian, yakni terancam tak mendapatkan dana pensiun.

"Informasinya ada beberapa pegawai yang tidak mendapatkan dana pensiun karena datanya tidak masuk di Simpeg. Saya dan teman teman khawatir itu," tambahnya

Dikonfirmasi terkait data kepegawaian di Kabupaten Mojokerto, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemkab Mojokerto, Susantoso mengelak. Menurutnya informasi itu tidak benar.

"Semua sudah masuk data pegawaian. Tahun kemarin kan sudah serentak dimasukkan melalui program PUPNS," katanya, Rabu (26/4).

Menurut Susantoso, temuan BPK soal adanya selisih anggaran gaji dengan jumlah pegawai di Pemkab Mojokerto hasil pemeriksaan BPK, tidak benar. Selama ini tidak ada kesalahan dalam pengisian NIP di Simpeg yang terintegrasi dengan Pusat.

"8.900 pegawai disini sudah ter-register. Memang ada data yang harus kita rapikan. Yang jelas semua pegawai datanya sudah masuk ke dalam sistem kepegawaian," pungkasnya.