Pemkot Surabaya cek data KIS yang ditemukan di sungai Blitar

Pemkot Surabaya cek data KIS yang ditemukan di sungai Blitar

AGEN KASINO

Pemkot Surabaya, Jawa Timur bergerak cepat. Mereka segera mengecek data warganya yang menjadi peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS). Hal ini menyusul adanya penemuan sekitar 143 KIS di sungai Desa Gandusari, Kabupaten Blitar, Minggu (23/7) lalu. Ratusan KIS itu, mayoritas atas nama warga Kota Pahlawan.

Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengatakan, pihaknya segera memastikan apakah ratusan kartu tersebut benar milik warganya atau bukan. Kemudian apakah yang selama ini terdaftar, sudah menerima kartu itu atau belum.

"Datanya resmi atau tidak, nanti kita cek dan koordinasikan dengan teman-teman di lapangan," terang Whisnu usai paripurna di DPRD Surabaya, Selasa (25/7).

Dia mengungkap, beberapa warga Kota Surabaya yang terdaftar namun belum menerima KIS, pada akhirnya akan menerima setelah diusulkan oleh pemerintah kota ke pemerintah pusat.

"Makanya kita akan lihat datanya. Apakah warga yang belum menerima itu sudah mendapatkan penggantinya, atau memang data terbuang tersebut karena salah pengiriman," ucapnya.

Politikus asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga memastikan, sejauh ini persoalan KIS sudah tersosialisasikan hingga tingkat kelurahan. "Nah, dengan adanya kabar ratusan KIS atas nama warga Surabaya yang terbuang di sungai itu, kita akan cek dulu semuanya," tandasnya.

Sementara Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya, Agustin Poliana menegaskan, kalau pihaknya tidak ingin negative thinking menyikapi peristiwa tersebut. Sebab, pengiriman KIS ke para penerimanya ini menggunakan jasa pengiriman, baik melalui kantor pos maupun jasa pengiriman yang lain.

Kemudian saat dilakukan pengiriman itu, Agustin menduga, ratusan KIS tersebut jatuh. Kemudian dianggap barang tak penting dan akhirnya dibung ke sungai. "Tidak menutup kemungkinan kan kalau kartu itu jatuh lalu terbawa arus," kata Agustin.

Dia juga menyebut, kalau data yang digunakan untuk KIS itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk itu, Agustin mengaku, pihaknya akan menanyakan masalah ini ke Dinas Kesehatan Kota Surabaya segera mungkin.

"Sebab Kartu Indonesia Sehat ini, bagi masyarakat miskin merupakan kebutuhan yang tak bisa ditunda," pungkasnya.