Militer Sudan Tolak Kepemimpinan Sipil di Masa Transisi Kekuasaan

Militer Sudan Tolak Kepemimpinan Sipil di Masa Transisi Kekuasaan

AGEN CASINO ONLINE

Pejabat militer Sudan di Dewan Militer mengatakan mereka tidak akan mengizinkan warga sipil menguasai suara mayoritas di Dewan Tertinggi yang nantinya akan memegang kendali pemerintahan di masa transisi kekuasaan setelah Presiden Umar al-Bashir digulingkan dari kekuasaannya.

Letnan Jenderal Salah Abdulhalik mengatakan militer paling tidak akan menerima jika kedudukan sipil dan militer di Dewan Pemerintahan itu setara.

BBC melaporkan, rakyat Sudan hingga kini masih berunjuk rasa di luar markas militer menuntut agar angkatan bersenjata tidak mengambil alih kekuasaan.

Presiden Umar al-Bashir dilengserkan dari kekuasaannya 11 April lalu setelah berkuasa selama 30 tahun. Dia digantikan dewan militer transisi yang berjanji akan menyerahkan kekuasaan kepada sipil dalam dua tahun mendatang. Janji itu ditolak oleh warga yang berunjuk rasa.

Rakyat menuding pihak militer tidak mau berunding dengan niat baik dan malah mendukung kepentingan Bashir.

"Ini kondisi darurat, mungkin separuh separuh," ujar Abdulhalik menyoal rencana kompromi kekuasaan dengan pihak sipil di dewan tertinggi.

Hingga kini masih belum jelas bagaimana dewan tertinggi akan bekerja namun tampaknya posisi dewan itu lebih tinggi dari pemerintah.

Dewan militer yang beranggotakan tujuh orang itu dipimpin oleh Letnan Jenderal Abdul Fattah Abdulrahman Burhan. Dalam wawancara dengan BBC bulan lalu dia mengatakan akan menyerahkan kekuasaan jika kesepakatan tercapai dengan para pimpinan sipil.

Pemimpin oposisi kemarin menyerahkan dokumen rancangan konstitusi kepada dewan militer. Mereka menghendaki ada masa transisi sebelum pemilu digelar.