Kasus perusakan lingkungan, praperadilan Wabup Pesisir Selatan ditolak hakim

Kasus perusakan lingkungan, praperadilan Wabup Pesisir Selatan ditolak hakim

AGEN CASINO ONLINE

Pengadilan Negeri (PN) Painan menolak semua permohonan praperadilan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Rusma Yul Anwar, Senin (18/12).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan akan segera melanjutkan kasus tersebut hingga tuntas. Sebab, dengan tertolaknya permohonan pemohon pada praperadilan PN Painan, penetapan tersangka dari pihaknya dianggap sah.

"Sudah jelas, dalam pokok perkara itu ditolak semua permohonan pemohon. Artinya, ya sudah selesailah kasus sudah bisa dilanjutkan," sebut Kasubdit KLHK Shaifuddin Akbar usai putusan sidang praperadilan yang dipimpin Hakim Ketua Muhammad Hibrian di PN Painan.

Dia menjelaskan, rincian permohonan perkara yang diajukan pemohon ditolak hakim, di antaranya berdasarkan pertimbangan dari ahli. Yang dikatakan proses praperadilan pidana yang diajukan pemohon sama dengan masalah perdata.

"Tapi sebetulnya, pengadilan bisa saja dia memutuskan. Tetapi tidak dilakukan. Dia (PN Painan) mengacu pada ahli karena berlasan pengadilan tidak berhak mengadili (praperadilan pemohon)," sebutnya.

Kendati demikian, Penasehat Hukum Rusma Yul Anwar, Martri Gilang Rosadi menyampaikan akan melakukan upaya praperadilan ke PN Jakarta Pusat (Jakpus). Sebab putusan penolakan terhadap permohonan gugatan tersangka klien dianggap sudah sesuai prosedur.

"Ya. Insya Allah dalam waktu dekat akan kami masukkan. Tadi sama-sama kita dengar, kan kalau hakim bilang bukan wewenang PN," pungkasnya usai sidang putusan praperadilan kepada wartawan.

Read More

Golkar Cabut Dukungan, PPP Evaluasi Pencalonan Ridwan Kamil

Golkar Cabut Dukungan, PPP Evaluasi Pencalonan Ridwan Kamil

AGEN CASINO ONLINE

Partai Golkar telah mencabut dukungan untuk bakal aclon gubernur (Cagub) Jawa Barat 2018 Ridwan Kamil. Setelah Golkar, PPP pun kini membuka peluang untuk mengevaluasi pencalonan Ridwan Kamil pada Pilkada Jabar 2018.

"Mencermati dinamika politik yang berkembang di Jawa Barat, PPP terbuka peluang mengevaluasi pencalonan Ridwan Kamil (RK)," ujar Wakil Sekjen DPP PPP Achmad Baidowi dalam keterangan tertulisnya yang diterima Liputan6.com, Minggu (17/12/2017).

Alasannya, jelas pria yang karib disapa Awi ini, karena Ridwan Kamil belum menunjukkan itikad baik memenuhi komitmen dengan PPP terkait posisi cawagub.

"Sedari awal sudah kita sampaikan bahwa plot PPP di posisi cawagub, namun kemudian Ridwan Kamil membuat langkah konvensi yang kami duga itu bagian untuk menghindar dari pembicaraan awal," kata dia.

Karena itu, sambung Awi, PPP mengingatkan Ridwan Kamil kembali terkait pembicaraan posisi cawagub. Saat ini, DPP PPP sudah melakukan informal meeting terkait pilkada, salah satunya membahas pilkada Jawa Barat karena ada aspirasi dan keluhan serta keberatan dari kader-kader akar rumput yang mulai kecewa dengan manuver Ridwan Kamil.

"Hal ini harus menjadi bahan introspeksi diri bagi Ridwan Kamil agar pencalonannya mulus," Awi memungkasi.

Pencabutan dukungan Golkar untuk Ridwan Kamil tertuang dalam surat berjudul "Pencabutan Surat Pengesahan Pasangan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat".

Dalam surat yang diterima Liputan6.com, Minggu (17/12/2017), pencabutan dukungan untuk Ridwan Kamil dilakukan berdasarkan tiga hal. Pertama, berdasarkan surat DPP Partai Golkar nomor: R-485/Golkar/X/2017 tertanggal 24 Oktober 2017 tentang rekomendasi/pengesahan pasangan calon kepala daerah Provinsi Jawa Barat atas nama H Mochammad Ridwan Kamil dengan Daniel Muttaqien.

Kedua, surat DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat nomor B: 116/Golkar/XII/2017 tertanggal 16 Desember 2017 tentang laporan Pilkada Jawa Barat.

Ketiga, petunjuk pelaksanaan DPP Partai Golkar nomor: Juklak-6/DPP/Golkar/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang penetapan pasangan Calon Gubernur, Bupati dan Wali Kota dari Partai Golongan Karya.

Surat tersebut ditandatangani Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal Partai Golkar.

Read More

Nurdin Halid: Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Sampai 2019

Nurdin Halid: Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Sampai 2019

AGEN CASINO ONLINE

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, Airlangga Hartarto akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar hanya sampai 2019. Alasannya, Airlangga hanya melanjutkan masa kepemimpinan yang sebelumnya dijabat oleh Setya Novanto.

"Kalau sesuai dengan Pasal 19 (AD/ART Partai Golkar) hanya sampai antarwaktu. Antarwaktu dikatakan hanya menyelesaikan sisa jabatan. Oleh karena itu, (keputusan) munaslub hanya sampai periode 2014-2019. Jadi, (Airlangga Hartarto) hanya melanjutkan masa bakti," ujar Nurdin di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Minggu (17/12 /2017).

Menurut Nurdin, tidak perlu lagi ada ruang pendaftaran untuk menjadi Ketua Umum Golkar, karena sesuai Pasal 13, 14, dan 19 AD/ART Partai Golkar, posisi Setya Novanto dianggap lowong karena nonaktif sebagai ketua umum.

Kendati demikian, ujarnya, jika ada aspirasi untuk memberi ruang pendaftaran kepada yang ingin menjadi calon ketua umum selain Airlangga Hartarto, maka ada konsekuensi yang harus dijalankan.

"Kalau ada pemilihan berarti ada domisili pengurus. Pemilihan pengurus baru oleh formatur tapi kalau menggunakan Pasal 14 dan 19 maka itu hanya pergantian ketum," kata Nurdin.

Namun, hingga kini juga, ucap Nurdin, belum ada pembukaan pendaftaran untuk menjadi calon ketua umum Partai Golkar walau sejumlah nama sudah mendeklarasikan diri menjadi calon ketua umum. Seperti Siti Hediyati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto dan Priyo Budi Santoso. Menurutnya, pendaftaran akan dibuka saat munaslub nanti.

"Sekarang belum ada (pendaftaran) karena nanti kalau materi diputuskan DPP barulah sah untuk jadi materi munaslub. Nah itu nanti kalau memang ada pendaftaraan, nanti dibuka di munaslub," tutur Nurdin.

Hal yang sama disampaikan Ketua Steering Comittee Munaslub Golkar, Ibnu Munzir, yang mengatakan agenda dan materi munaslub disesuaikan dengan Pasal 32 AD/ART Golkar. Perubahan agenda itu dimungkinkan dalam forum rapimnas.

"Kami siapkan rambu-rambu dan alat-alat kelengkapan munaslub seperti apa adanya. Mengantisipasi jika ada kawan yang ingin maju. Itu cara kita secara demokratis menyikapinya," kata Ibnu.

Read More

Jalankan GCG, bank bjb raih penghargaan dari KPK

Jalankan GCG, bank bjb raih penghargaan dari KPK

AGEN CASINO ONLINE

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, atau bank bjb meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertepatan dengan Hari Anti-Korupsi se-Dunia di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (12/12/2017). Penghargaan diterima langsung Direktur Utama bank bjb Ahmad Irfan dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko bank bjb Agus Mulyana.

Ahmad Irfan mengatakan penghargaan tersebut selaras dengan penandatanganan komitmen Program Pengendalian Gratifikasi dan perluasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) antara KPK dan bank bjb pada 2011. Bank bjb memiliki komitmen selalu melaksanakan PPG dan LHKPN.

Direktur Utama bank bjb Ahmad Irfan dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko bank bjb Agus Mulyana ©2017 Merdeka.com

"Hal ini dibuktikan dengan penghargaan KPK kepada bank bjb setiap tahunnya, baik di bidang gratifikasi maupun LHKPN," ujarnya.

Adapun penghargaan di bidang gratifikasi yakni sebagai BUMD yang melaporkan gratifikasi menjadi milik negara dengan jumlah laporan terbanyak pada 2012. Selanjutnya, sebagai BUMD dengan total laporan gratifikasi terbanyak yang ditetapkan milik negara selama 2013.

"Lalu, BUMD dengan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) terbaik tahun 2014," ujarnya.

bank bjb kembali mendapatkan penghargaan dengan jumlah laporan gratifikasi terbanyak dan tepat waktu pada 2014. "Pada 2015 bank bjb pun kembali mendapatkan penghargaan UPG terbaik," katanya.

Penghargaan berikutnya, sebagai BUMD dengan sistem pengendalian gratifikasi terbaik tahun 2016 dan 2017.

Di samping itu, di bidang LHKPN bank bjb mendapatkan penghargaan perluasan wajib lapor dan kepatuhan pelaporan LHKPN untuk kategori BUMD pada 2013. Selanjutnya, pengelolaan LHKPN terbaik BUMD se-Jawa Barat pada 2016.

"Pada tahun yang sama kami pun mendapatkan penghargaan tingkat kepatuhan dan tingkat keaktifan pengelolaan LHKPN," katanya.

Terakhir, bank bjb merupakan lembaga dengan tingkat kepatuhan LHKPN terbaik pada 2017.

Dengan diraihnya penghargaan itu, bank bjb akan konsisten dan berinovasi tetap melaksanakan program pengendalian gratifikasi dan LHKPN.

"Kondisi tersebut dapat terus memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan kami menyadari pentingnya kedua program itu untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan," katanya.

Read More

Ganjar prediksi PDIP umumkan Cagub Jabar dan Jateng pada 4 Januari

Ganjar prediksi PDIP umumkan Cagub Jabar dan Jateng pada 4 Januari

AGEN CASINO ONLINE

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo meyakini, partainya PDIP akan mengumumkan cagub Jateng 2018 pekan depan. Tidak cuma Jateng, Ganjar juga mengatakan, partai berlambang banteng itu juga akan mengumumkan calon gubernur Jabar di Pilkada serentak 2018.

"Sudah diumumkan kira-kira mungkin tanggal 4 (Januari) kali ya. Kalau dari briefingnya DPP, beberapa provinsi akan diumumkan mungkin hari ini, tapi kalau Jawa Tengah sepertinya awal bulan depan," kata Ganjar di ICE BSD, Tangerang, Sabtu (16/12).

Menurut Ganjar, ada beberapa provinsi yang akan diumumkan deklarasinya di detik terakhir pengusungan. Nama-nama untuk beberapa provinsi itu juga sudah mengerucut.

"Kayaknya sudah mengerucut, tapi nama-namanya masih di kantor DPP PDIP. Kita hanya petugasnya," ujarnya.

Hal yang sama juga diamini oleh Ketua DPP PDIP Andreas Parerira. Dia mengatakan, kemunginan partainya akan mengumumkan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar dan Jateng di detik terakhir jelang pendaftaran di KPUD.

"Nampaknya arahnya ke situ (detik terakhir pendaftaran)," kata Andreas di Hotel Santika, BSD, Tangerang, Sabtu (16/12).

Hal itu, kata Andreas, dilakukan untuk melihat dinamika politik terlebih dahulu. Tidak hanya dinamika, tetapi juga peta politik yang ada.

"Ya, lihat dinamika, kemudian peta politik di daerah masing-masing," tandasnya.

Read More

Setnov lengser & Airlangga jadi Ketum, sorotan publik ke Golkar bakal menurun

Setnov lengser & Airlangga jadi Ketum, sorotan publik ke Golkar bakal menurun

AGEN CASINO ONLINE

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi meyakini setelah Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar sorotan publik akan merosot kepada Partai Golkar. Sebab, masyarakat akan beralih isu usai kasus korupsi mega korupsi proyek e-KTP yang menimpa Setya Novanto pudar.

Bagaimanapun, kata Burhan, perhatian publik sesuatu yang dibutuhkan dalam politik. Menurutnya, hal tersebutlah yang menjadi sisi negatif setelah Airlangga berada di pucuk tertinggi pohon Beringin tersebut.

"Minusnya, Golkar kehilangan kesempatan menjadi perhatian publik secara terus menerus, karena dalam politik pusat perhatian itu penting. Tapi sekarang sinetronnya sudah berhenti," kata Burhanuddin dalam diskusi Menakar Kepemimpinan Airlangga Hartato untuk kebangkitan Partai Golkar di RM Ayam Goreng Suharti, Jl Kapten Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu (16/12).

Namun kata Burhanuddin, jika Golkar membuat berbagai terobosan, partai beringin itu akan tetap menjadi pusat perhatian. Misalnya dengan menjual isu antikorupsi untuk mengembalikan citra partai dan menjaring pemilih dari generasi milenial.

"Kalau misalnya Airlangga sebagai ketum ingin menjadikan Golkar pusat perhatian yang tak lepas dari publikasi media, mau tak mau Airlangga harus pimpin Golkar dengan berbagai terobosan," ujarnya.

Sisi positifnya di mata Burhanuddin, di bawah kepemimpinan Airlangga, internal Partai Golkar akan lebih mudah melakukan konsolidasi. Terutama pada saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) mendatang. Dengan demikian, agenda menghadapi Pilkada Serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019 pun akan lebih cepat dijalankan.

"Juga dengan adanya aklamasi terhadap Airlangga, maka Golkar tidak perlu repot-repot saling tikam di internal," ucap Burhanuddin.

Read More

Kokam Muhammadiyah dan Banser NU bacakan deklarasi Prambanan

Kokam Muhammadiyah dan Banser NU bacakan deklarasi Prambanan

AGEN CASINO ONLINE

Apel Kebangsaan yang diikuti oleh 20 ribu anggota Banser NU dan Kokam Muhammadiyah menghasilkan Deklarasi Prambanan. Deklarasi Prambanan ini kemudian dibacakan oleh Ketua Umum PP Kokam Muhammadiyah Dahnil Anzhar Simanjuntak di depan peserta Apel Kebangsaan dan Presiden Jokowi di Lapangan Siwa, Kompleks Candi Prambanan, DIY, Sabtu (16/12).

Deklarasi Prambanan sendiri adalah hasil komitmen bersama antara Banser NU dan Kokam Muhammadiyah. Komitmen bersama ini di antaranya adalah untuk menjaga keIndonesiaan. Selain itu juga untuk berkomitmen menjaga bumi.

Komitmen bersama dua ormas pemuda muslim terbesar di Indonesia ini tertuang dalam lima poin. Lima poin itu adalah:

1. Kami pemuda Islam Indonesia sadar tugas terbesar sejarah kami dalam bersungguh-sungguh mewujudkan cita-cita nasional Indonesia dan turut serta menciptakan perdamaian dunia.

2. Tugas sejarah itu hanya bisa dituntaskan jika pemuda Islam Indonesia mampu menjaga ukhuwah islamiyah yang ditujukan untuk kebaikan bersama, ukhuwah wathoniyah, dan ukhuwah basyariah.

3. Untuk menjaga trilogi persaudaraan, kami pemuda Islam Indonesia bertekad untuk menjaga ketaatan, memelihara hubungan sesama manusia dengan menerima keragaman yang niscaya, dan terus menjaga alam dari kerusakan-kerusakan, serta penguasaan alam oleh kelompok tertentu, untuk mengembalikannya bagi kemanfaatan seluruh umat manusia.

4. Kami pemuda Islam Indonesia meyakini ikhtiar kebaikan tersebut mutlak dilakukan untuk menjamin bumi yang kita tinggali ini lestari, dan maslahat bagi kelangsungan hidup anak cucu dan generasi mendatang.

5. Kami pemuda Islam Indonesia siap bergotong royong menjaga bumi.

Acara Apel Kebangsaan ini sendiri merupakan sebuah sejarah untuk pertama kalinya Banser NU dan Kokam Muhammadiyah bertemu dalam sebuah acara apel besar bersama. Acara Apel Kebangsaan untuk memertemukan dua ormas yang memiliki anggota berjumlah ratusan ribu orang ini merupakan gagasan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Terpisah, Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, gerakan apel bersama ini menjadi yang pertama dalam sejarah. Menurut dia, ini sekaligus menjadi awal dari langkah besar dua organisasi pemuda Islam di Indonesia.

"Kami akan melanjutkan langkah yang konkret ke depan. Kami mendorong pemuda Indonesia mencari persamaan. Jika ketemu persamaannya, mau bikin apa saja bisa. Membuat bangsa Indonesia lebih maju bisa," ungkap Yaqut.

Acara Apel Bersama Pemuda Islam Indonesia yang diadakan pada 16 hingga 17 Desember ini mengambil tema "Pemuda Hebat Jaga Bumi". Selain dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi, juga dihadiri pula oleh Menkopolhukam Wiranto, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DIY Sri Sultan HB X.

Read More